Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
Kamis, 11 Desember 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Kejari Kembali Tahan Satu Tersangka KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kotabumi, Lampung Utara, kembali menahan seorang tersangka kasus dugaan ko rupsi pelebaran jalur dua Jalan Jenderal Sudirman, Kota bumi, dengan kerugian negara Rp520,4 juta, Rabu (10/12), seki tar pukul 12.30. Tersangka tersebut, yakni pelaksana pengawas proyek PT Way Sabuk, Organda Nasjaya (36). Tersangka sempat mang kir dalam pemanggilan per tama. Ketika akan dilayangkan pemanggilan kedua, tersangka hadir dan langsung ditahan pihak Kejari Kotabumi. Sebelumnya, masih dalam kasus yang sama, Kejari Ko tabumi telah menahan tiga tersangka, yaitu Kabid Bina Marga Dinas PU Lampung Utara Zainudin alias Ucok, Kasi Peningkatan Jalan Dinas PU Lampura Legiono selaku PPTK, dan konsultan pengawas proyek dari CV Basic Konsultan Sulistiawan. Menurut Kasi Pidsus M. Muchlis, tersangka Organda Nasjaya akhirnya memenuhi panggilan sebelum dilakukan pemanggilan kedua. Pada pe manggilan pertama, tersangka tidak hadir karena sakit. “Ter sangka sempat menjalani pe meriksaan selama dua jam dan setelah itu kami langsung tahan serta dititipkan ke Rutan Way Huwi, Lampung Selatan.” Kasi Pidsus juga berharap sikap serupa dapat dilakukan Direktur PT Way Sabuk beri nisial RH yang kini tengah berada di luar kota. Sementara itu, pengacara Organda Nasjaya, Fauzi, me ngatakan akan mengupayakan pembelaan pada kliennya. “Dalam kasus ini, saya akan mempelajari lebih dahulu dan berupaya melakukan pembe laan klien saya,” ujarnya. Dia juga mengatakan ber dasar pada penjelasan kliennya, proyek yang dikerjakan PT Way Sabuk itu telah sesuai dengan ketentuan yang ada. “Klien saya hanya bertugas mengawasi dan pengerjaan proyek itu dilaku kan tukang dan pekerja ban gunan,” kata Fauzi, menirukan perkataan Organda Nasjaya, usai menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan. Selain sebagai pengacara Organda Nasjaya, Fauzi juga ditunjuk menjadi pembela tiga tersangka lain yang lebih da hulu ditahan pada kasus yang sama. (HAR/D3)
24 Hal.
No. 13341
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Main Segel ala Pemkot
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
BUS DAMRI. Bus DAMRI jurusan Margodadi, Lampung Selatan—Terminal Rajabasa, Bandar Lampung, melintas di Jalan Ratu Dibalau, Bandar Lampung, Rabu (10/12). Sejak 2012 lalu DAMRI sudah tidak lagi melayani angkutan dalam Kota Bandar Lampung, tetapi DAMRI siap melayani trayek angkutan dalam kota jika itu memang diperlukan kembali.
Angkutan Dalam Kota Makin Semrawut Ambisi bus rapid transit (BRT) memberi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan transportasi umum di Kota Bandar Lampung terbukti gagal. Dian Wahyu
D
ITINGGAL DAMRI sejak 2012 lalu, keberadaan ang kutan umum di Kota Bandar Lampung kian semrawut. Selain sulit menda patkan bus rapid transit (BRT), warga juga mengeluhkan tarif angkutan kota (kota) yang naik seenaknya. Yuli (39), warga Tanjung karang Barat, mengaku ka dang menunggu BRT sam pai lebih dari 30 menit di halte Bambu Kuning, sekadar menuju ke kawasan Rajabasa. “Kalau naik angkot, selain ongkosnya di luar kebijakan Pemkot, sering sekali ngetem. Padahal, kami ingin buruburu. Tapi, kalau menunggu BRT, kadang lama menunggu baru nongol,” kata ibu dua anak itu, Rabu (10/12). Menurut Yuli, sewaktu masih ada bus DAMRI, dia dan warga lainnya tidak kesu litan mendapatkan angkutan
umum di Bandar Lampung. Keberadaan bus DAMRI bisa menjadi armada transportasi alternatif yang dinilai nyaman dan murah. “Harusnya DAM RI tetap ada, jadi masyarakat ada pilihan untuk naik ang kutan umum,” kata Rita (41), yang ditemui di halte BRT di Kedaton. Di pihak lain, Kepala Perum DAMRI Yulianto mengatakan pihaknya siap melayani trayek angkutan dalam kota kem bali jika masyarakat Bandar Lampung menginginkannya. Namun, pihak DAMRI perlu melakukan kajian terhadap angkutan umum di Kota Tapis Berseri. “Bila ada permintaan masyarakat, Pemkot, atau Dinas Perhubungan, DAMRI siap, dan kami akan mengaju kan ke direksi,” kata Yulianto, kemarin. Butuh Kenyamanan Dia mengatakan sejak 2012 lalu, DAMRI sudah tidak lagi melayani angkutan dalam Kota Bandar Lampung. Hal
itu terkait adanya kebijakan Wali Kota Bandar Lampung yang meluncurkan angkutan massal yang dikenal dengan nama BRT. Yulianto menilai kendaraan massal itu belum memenuhi kriteria. Suatu kota perlu ang kutan layanan yang nyaman, ada tempat pemberhentian atau selter, tepat waktu, dan SDM yang berkualitas. Pa dahal, kata Yulianto, DAMRI sudah melayani masyarakat Bandar Lampung sejak 1975.
D
ishub menyatakan keberadaan angkot maupun BRT untuk mengangkut penumpang masih dibutuhkan.
Meski tiap harinya DAMRI terbilang rugi dalam melayani trayek dalam kota, DAMRI tetap memberikan sumbang sih kepada Kota Bandar Lam pung. “Tarif DAMRI dalam kota lebih rendah dibanding angkutan lain. Kami juga memberikan subsidi kepada masyarakat,” kata dia. Yulianto juga menilai Pem kot wajib memberikan angkut an massal pada masyarakat
seperti di kota-kota lainnya di Indonesia. Sejak izinnya dicabut, saat ini bus DAMRI melayani trayek luar kota, mulai dari Metro, Kalirejo, Margomulyo, Hanura, Margo dadi, dan sebagainya. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung menyatakan keberadaan angkutan kota (angkot) maupun BRT un tuk mengangkut penumpang masih dibutuhkan. Kepala Dishub Kota Bandar Lampung Rifa’i mengatakan saat ini ada 1.643 unit angkot yang menye bar di 14 trayek atau jurusan di Kota Bandar Lampung. Se lain itu, ada 130 lebih armada BRT untuk jarak panjang atau jarak pendek (transit), walau pun ada sebagian armada yang dialihkan ke daerah lain. “Ya, angkot dan BRT me mang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait jumlah nya, saya rasa cukup,” kata dia, saat ditemui di Gedung Tapis Berseri, kompleks Kantor Wali Kota, kemarin. (RIC/D1)
dianwahyu@lampungpost.co.id
Ayu Dewi Tahun Baru di Mekah... Hlm. 16
Mengobral Segel di Pasar Tengah LELAKI muda itu sedang berkutat de ngan catatan dan nota-nota saat sese orang membuka pintu toko dan masuk, Selasa (8/12). Jam baru menunjuk angka 10.30. Seperti biasanya, penge lola toko elektronik di Pasar Tengah, Bandar Lampung, itu segera menyam but dengan senyum dan menanyakan barang apa yang akan dibeli. Namun, tamu berseragam PNS itu tidak langsung menjawab. Justru menanyakan nama dan menyodorkan selembar ker tas. Lelaki penunggu toko yang tak mau disebut namanya itu mulai curiga. Sebab, saat menatap ke luar toko, di balik kaca terlihat puluhan pria berbadan tegap, bersepatu lars, dan mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Benar aja, mereka langsung perintahin saya beres-beres karena toko mau disegel. Ya udah, gua enggak bisa apa-apa lagi,” kata dia dengan nada kesal. Toko elektronik di Jalan Bengkulu itu menjadi salah satu dari 54 unit toko di Pasar Tengah yang disegel Pemkot Bandar Lampung, Selasa (8/12). Seratusan aparat,
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
SEGEL RUKO. Pintu ruko di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, disegel aparat Pemerintah Kota Bandar Lampung, Rabu (10/12). Pemkot menyegel ruko yang belum membayar retribusi hak guna bangunan (HGB) untuk 20 tahun ke depan. terdiri dari Satpol PP, polisi, dan tentara dari beberapa kesatuan membekingi tugas Tim Penertiban Terpadu Pemkot Bandar Lam pung untuk mengosongkan tempat jualan di pasar milik pemerintah itu. Para polisi dan tentara yang me ngawal relatif tidak bekerja. Mereka
hanya memasok mental para Satpol PP dan petugas yang mengeksekusi ruko. Juga menjadi pagar moral bagi pihak luar ataupun mereduksi nyali pemilik toko agar taat menerima nasib. Satu per satu, rumah toko tiga lantai di Jalan Palembang, Jalan Raden Intan,
Jalan Bengkulu, Jalan Baru, dan lainnya disisir. Hampir selalu ada perdebatan, berbantahan, bahkan hampir ada kekerasan setiap tim perunding meng hadapi pemilik atau pengelola toko yang akan disegel. Namun, hingga tuntas tu gas pamong menghentikan pintu rezeki para pedagang itu, tidak ada insiden. Meskipun demikian, kesibukan para pemilik toko yang menggelar dagangan nya hingga ke teras membuat suasana muram. Mereka menyerah atas titah Sang Wali Kota dengan peraturannya, tetapi mematuhi perintah dengan gondok. Para pekerja yang baru membuka dan mema jang barang dagangan belum satu jam, harus mengemasi dan menutup folding gate atau rolling door tokonya lagi. Beberapa pemilik toko dan pekerja terlihat sewot saat wartawan meminta komentar di tengah kesibukan mereka mengangkut barang-barang. “Sudahlah, enggak usah nanya-nanya. Pusing, gua,” kata seorang pemilik toko yang terlihat sangat emosi. (RIC/R6) n Dian Wahyu
Bersambung Ke Hlm. 5
PEMERINTAH daerah diselenggarakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terutama dalam penyediaan barang dan jasa, seperti kesehatan, pendidikan, serta saranaprasarana umum. Demi peningkatan mutu pelayanan publik itu, pemerintah daerah mem butuhkan pendanaan yang cukup. Pajak dan retribusi menjadi sumber utama penerimaan daerah. Desentral isasi sistem perpajakan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pa jak yang mereka bayarkan dalam bentuk pelayanan publik yang mereka terima. Namun, dana yang dipungut dari masyarakat melalui pajak belum digunakan optimal sesuai peruntukan sebe sar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah belum dapat menjalankan pemerintahan yang baik karena keterbatasan sumber dana. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan ke masyarakat tanpa ada syarat. Hal ini berbeda dengan retri busi yang dibayar atas suatu pelayanan yang diberikan. Sa ngat wajar jika ada sanksi yang diberikan kepada warga yang mbalelo, tidak mematuhi kewajiban membayar retribusi. Retribusi memengaruhi pemasukan pemerintah, sebab biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan harus dikemba likan melalui pembayaran dari yang diberi layanan. Hal itu yang membuat Pemkot Bandar Lampung memutuskan untuk menyegel toko di sejumlah pasar terkait memban delnya pengusaha dalam membayar retribusi. Dengan mendasarkan pada Peraturan Wali Kota No. 96A/2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban atas Pemegang Hak Guna Bangunan di Atas HPL, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Bandar Lampung dibantu kepolisian menyegel 54 ruko yang diindikasi tidak melaksanakan kewajibannya, Selasa (9/12). Walau pedagang masih merasa berat membayar retri busi, atas nama UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, aparat memaksa menutup akses ruko. Pemkot pun memberi kelonggaran pengusaha untuk membayar retri busi senilai Rp100 juta—Rp200 juta/ruko selama 20 tahun itu dengan cara dicicil. Repotnya pengusaha tidak menge tahui kebijakan ini karena minim sosialisasi. Ini jelas tidak adil. Bagaimanapun pengusaha juga warga Bumi Tapis Berseri yang harus dipenuhi hak mereka asalkan mereka mematuhi aturan. Apalagi, penyegelan toko bukanlah kebi jakan yang populer menjelang Pemilihan Wali Kota 2015. Walaupun mendapat dukungan masyarakat, penyegelan harus tetap memenuhi unsur transparansi. Sebab, tujuannya adalah agar pengusaha membayar retribusi yang akan mening katkan pendapatan Pemkot untuk digunakan kembali dalam pembangunan. Bahkan, dalam sebuah polling, 40% responden meminta Pemkot membuat kebijakan ekstrem dengan men cabut izin dan menutup ruko yang membandel. Untuk itulah, Pemkot Bandar Lampung harus benar-benar bisa menunjuk kan hasil nyata dari kebijakan tegas yang diterapkan itu. Artinya, jika pundi-pundi kas daerah telah terisi banyak, harus diwujudkan perbuatan nyata bagi warga kota, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkot jangan cuma bisa menarik retribusi dan main segel, tetapi alpa dengan tugas utama melayani rakyat. Upaya penyegelan juga harus dilakukan dengan bijak agar tidak merusak iklim investasi dan perdagangan daerah. n
oasis
Efek Samping Epinefrina SEBUAH studi baru mengungkapkan bahwa penggunaan epinefrina, yang sering diberikan kepada pasien serang an jantung, mungkin tidak aman. Menurut para peneliti, epinefrina dapat meningkatkan risiko pasien dari kema tian dan kerusakan otak. Dalam studi itu, peneliti memeriksa keamanan peng gunaan epinefrina. Mereka menganalisis catatan medis rumah sakit lebih dari 1.500 pasien yang mengalami se rangan jantung di rumah sakit Paris, Prancis. Hampir 75% pasien menerima setidaknya satu dosis epinefrina. Pasien yang menerima dosis efineprin yang lebih tinggi memiliki hasil terburuk dibandingkan dengan mereka yang diberi dosis lebih rendah. Secara keseluruhan, pasien yang dirawat dengan satu miligram epinefrina 52% lebih mungkin untuk mengalami hasil yang buruk dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima epinefrina. Studi itu dipublikasi kan dalam Journal of American College of Cardiology. (MI/U1)