±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. kamis 11 febrUARI 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13401
www.lampost.co
±
Gorong-gorong Jalinsum Negeripandan Ambles GORONG-GORONG di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Km 60/61, Desa Negeripandan, Ke camatan Kalianda, Lampung Selatan, ambles, Rabu (11/2). Gorong-gorong yang ambles itu diduga terlalu sempit sehingga tidak mampu menahan deras nya air di Desa Negeripandan dan Sukaratu, Kalianda, yang dilanda hujan lebat. Pemantauan Lampung Post, amblesnya gorong-gorong itu memakan bagian kanan dan kiri jalan dengan diameter 3—4 meter. Polisi terpaksa menerap kan sistem buka tutup jalan un tuk kendaraan truk dan bus. Salah seorang warga setempat, Rusli (60), mengatakan ambles nya bahu Jalinsum itu terjadi sejak Senin (8/11), tetapi kon disinya belum parah. Namun, kemarin, sekitar pukul 05.00, kondisinya semakin parah. “Seringnya turun hujan, khususnya dua hari yang lalu di sini diguyur hujan seharian. Ya, makin lama makin tergerus dan ambles,” kata Rusli yang juga pengelola kolam ikan tidak jauh dari lokasi ambles. Mukmin (42), warga lain nya, mengatakan jika dalam waktu dekat tidak diperbaiki, dikhawatirkan Jalinsum akan putus. Sebab, jalan tersebut akan sering dilalui kendaraan
±
bertonase besar seperti tron ton dan Fuso. “Kendaraan besar mem bawa beban berlebihan bisa memperparah kokohnya kons truksi jalan itu. Yang jelas, kalau dilalui mobil tronton dan Fuso, badan jalan sekitar terasa bergetar,” ujarnya. Kasubdit Rekayasa Polda Lampung AKBP M Syarhan yang didampingi Kasat Lantas Polres Lamsel AKP Rully Thom as, saat meninjau lokasi terse but, mengatakan pihaknya me minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera memperbaiki jalan ambles itu. Sebab, dikhawat irkan kerusakan jalan akan lebih parah, terutama kini curah hujan cukup tinggi me landa sebagian besar wilayah Lamsel. “Jalan ini sangat vital karena tiap harinya dilalui ribuan kendaraan,” katanya. Terpisah, anggota Pelaksana Lapangan Perawatan Jalinsum wilayah Lampung Kemente rian PU, Setiawan, mengatakan pihaknya akan memasang gorong-gorong sementara. “Per baikan ini skala prioritas kami. Untuk itu, besok (12/2) kami akan buatkan gorong-gorong sementara. Mudah-mudahan kalau cuaca baik, sehari atau dua hari selesai diperbaiki,” kata dia. (*2/TOR/U1)
Wandi Barboy
P
ENAMBANGAN pasir kuarsa di Pasirsakti dan Labuhanmaringgai, Lampung Timur, yang diduga ilegal mendapat tanggapan ber bagai pihak. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lam pung Mukri Friatna mengaku tidak kaget dengan eksploitasi
sumber daya alam beromzet triliunan rupiah itu. “Itu sejak saya kecil sudah ada. Kami menilai pemda yang paling bertanggung jawab. Dinas Pertambangan dan BP PLHD (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah) setempat melakukan pembiaran. Mereka juga tidak punya sikap care terhadap kelestarian lingkungan,” kata dia, Rabu (11/2). Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah, kata Mukri, membuat persoalan ini tidak
Miss Indonesia 2014 Raih Penghargaan Internasional... Hlm. 16
±
Memaksimalkan Fungsi Raskin LAMPUNG rupanya masih juga belum bisa lepas dari lilitan kemiskinan. Rupanya, negeri ujung pulau ini belum mampu mengoptimalkan potensinya untuk menyejahterakan penghuninya. Buktinya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Lampung menjadi provinsi termiskin ketiga di Sumatera dan menem pati peringkat delapan nasional. Celakanya, daerah ini juga tidak becus mengurus program pusat untuk mengentaskan kemiskinan itu, salah satunya pro gram beras untuk keluarga miskin (raskin). Program raskin yang pertama kali diluncurkan pada 1998, saat krisis moneter melanda negeri ini, diberikan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Namanya operasi pasar khusus (OPK), tapi pada 2002 di ganti menjadi program raskin. Fungsinya diperluas tidak lagi menjadi program darurat, tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Harga tebus raskin, yang hanya Rp1.600 per kilogram, ten tunya sangat membantu masyarakat ekonomi bawah. Meski jatah yang diberikan hanya 15 kg per rumah tangga sasaran, tentunya itu amat bermanfaat, apalagi di tengah harga beras yang melambung tinggi hingga Rp11 ribu saat ini. Pada 2015 ini, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasi kan raskin sejumlah 103.311.720 kg yang didistribusikan untuk 573.954 rumah tangga sasaran. Saat cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi sekarang ini, ketahanan pangan pun terancam. Harga beras pun merangkak naik. Di saat harga beras yang terus melambung ini, tentunya program raskin amat dinantikan masyarakat miskin. Akan tetapi, raskin tak luput dari penyelewengan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun perlu menyelidiki berba gai kasus raskin. Tidak bisa tidak pemerintah daerah harus mengawasi penyaluran raskin oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Pengawasan tidak hanya dari sisi pendistribusian, tetapi juga kualitas berasnya. Misalnya, maksimal masa penyimpanan di gudang Bulog tidak lebih dari enam bulan untuk menjaga kualitas beras tetap baik. Dengan memberikan beras bagus, program ini tidak seka dar menjaga ketahanan pangan masyarakat miskin, tetapi juga bisa meningkatkan kesehatan mereka, sehingga tujuan raskin bukan cuma membantu masalah ekonomi rakyat, melainkan juga perlindungan kesehatan mereka. Di sisi lain, rumah tangga penerima raskin harus sesuai de ngan nama dan alamat yang tertera di kartu pengendali raskin. Begitu juga dengan jumlah yang didistribusikan sesuai alokasi, 15 kg per bulan dan harga tebus tidak melebihi ketentuan Rp1.600 per kg. Bulog Divisi Regional Lampung saat ini sudah siap menyalurkan raskin, tapi ternyata pemerintah kabupaten/ kota belum menerbitkan alokasi dan surat permintaan alokasi ke Bulog. Tentunya, ini menjadi kendala lagi. Mengingat harga beras yang kini terus melonjak, sudah se mestinya pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian bagi masyarakatnya dengan mempercepat penyalurannya. Intinya, bagaimana program raskin bisa berfungsi maksimal bagi masyarakat. n
RASKI
N
n LAMPUNG POST/ARMANSYAH
JALINSUM AMBLES. Kasubdit Rekayasa Polda Lampung AKBP M Syarhan (dua kanan) bersama Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Rully Thomas (dua kiri) saat meninjau lokasi bahu jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Km 60/61, Desa Negeripandan, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, yang ambles, Rabu (11/2). Akibatnya bagi kendaraan besar akan dilakukan sistem buka tutup jalan.
Penambang Liar Bisa Dipidana Eksploitasi pasir kuarsa di Lampung Timur itu sudah terjadi puluhan tahun. Pasir itu dikirim ke Jakarta sebagai bahan baku kaca, keramik, dan lainnya.
±
TAJUK
pernah tuntas. Padahal, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menga tur dengan jelas tentang ke wenangan pemda setempat un tuk menindak siapa saja oknum yang bermain dalam operasi penambangan pasir ilegal. “Sudah jelas untuk IUP (izin usaha pertambangan)-nya diserahkan ke pemda. Pem da harusnya mengawasi dan mengendalikan siapa saja yang telah melanggar IUP itu. Saya dengar material itu juga untuk reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk lebih pasti, saya sepakat jika kasus ini dilaporkan ke polisi,” kata dia. Menanggapi hal itu, Kabid Pengawasan Lingkungan BPL HD Lampung Akhmad Rizal mengatakan instansi maupun perseorangan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan. Jika tidak, mereka diancam hukuman
pidana. “Ancamannya 5 tahun kurungan dan denda Rp10 mi liar,” kata dia, kemarin. Soal perizinan, Kabid Per tambangan Umum Dinas Per tambangan dan Energi Provinsi
“
Ada kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan agar tambang galian C itu tidak merusak lingkungan. Lampung Asrul Tristianto mengatakan saat ini ada un dang-undang baru. Undang-Un dang No. 32/2004 yang memberi kewenangan kepada pemerin tah kabupaten/kota atau bupati/ wali kota untuk menerbitkan izin operasional tambang telah
dicabut dan diganti UU No. 23/2014. “UU baru ini mengem balikan kewenangan penerbit an izin operasional tambang ke provinsi dan harus ditandata ngani gubernur,” ujarnya. Namun, ia membantah jika pihaknya yang telah menerbit kan izin operasional tambang pasir di Lampung Timur untuk mengeruk pasir kuarsa dan dikirim ke Jakarta. “Tidak ada. Dulu kan semuanya ada di kabupaten, kami tidak bisa mengeluarkan izin itu,” kata Asrul seraya mendukung tam bang yang izinnya belum klir agar ditutup. M Akib, akademisi ling kungan dari Fakultas Hukum Unila, menganjurkan semua pihak mematuhi peraturan hukum yang ada. Sebab, pe nambangan pasir ini me nyangkut hukum administrasi dan pidana. (BOY/*11/*4) wandibarboy@lampungpost.co.id
oasis
Gerakan Mata dan Autisme SUATU studi baru yang didanai oleh Medical Research Coun cil, Inggris, telah menemukan korelasi antara gerakan mata dan autisme. Gerakan mata yang cepat pada bayi usia 6 bulan adalah indikasi si bayi mengalami tanda-tanda perkemban gan masalah autisme atau autism spectrum disorder (ASD). Dalam penelitian itu, tim ilmuwan menggunakan teknologi pelacakan mata untuk mengukur 104 bayi berusia 6—8 bulan, pada keluarga yang berisiko rendah atau tinggi untuk autisme. Mereka memeriksa seberapa sering bayi menggerakkan mata mereka ketika memindai gambar statis. Tim menemukan bayibayi secara tipikal menggerakkan mata mereka sekitar dua kali setiap detik. Namun, pada bayi dengan ASD, pergerakan mata mereka lebih sering, sekitar tiga kali per detik. (MI/R6)
Mengenang Kapal Cepat Bakauheni-Merak BANGUNAN beton berbalut besi yang menjorok ke laut di salah satu sisi Pelabuhan Bakauheni itu diam. Angin dan ombak yang terus mendera seolah bosan menyapa bekas dermaga kapal cepat itu. Berdiri kokoh seluas 5 x 20 meter dengan atap asbes, ru ang tunggu penumpang yang akan menyeberang dengan jetfoil itu mangkrak. Jembatan ponton yang biasa nya menjadi penghubung antara ruang tunggu dan kapal sudah tidak ada lagi. Tinggal beberapa ban bekas yang di pasang di dinding beton untuk menghindari benturan keras yang masih bergelantungan. Sayang, ban-ban itu tak pernah lagi mendapat sentuhan. Bekas-bekas tanda bahwa tempat itu pernah hiruk-pikuk orang naik-turun kapal cepat tidak terlihat lagi saat ini. Pa dahal, sejak 1995, kapal cepat
±
itu sempat menjadi primadona angkutan manusia bagi pelin tas Jawa—Sumatera. Namun, seiring moda trans portasi umum yang kian me lisut, dan pelintas lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dan pesawat, kapal cepat tak kebagian tempat. Me reka meninggalkan gelanggang karena penumpang memilih bersantai di kendaraan yang diangkut feri. Sejarah kapal cepat di Pelabuhan Bakauheni memang telah berhenti men catat. Argo yang dulu berputar cepat oleh orang-orang yang ingin melintas dengan cepat di Selat Sunda itu sepertinya setop selamanya sejak 2011. Empat tahun sudah ka pal motor cepat (KMC) lintas Pelabuhan Bakauheni—Merak tidak beroperasi. Operasional kapal cepat yang sesungguhnya menjadi opsi bagi sejumlah penumpang tersebut berhenti
CMYK
n LAMPUNG POST/AAN KRIDOLAKSONO
DERMAGA KAPAL CEPAT KOSONG. Sejak empat tahun silam, dermaga kapal motor cepat (KMC) lintas Pelabuhan Merak—Bakauheni ini tanpa penghuni. Foto dibidik Selasa (11/2). operasi, setelah menanggung kerugian akibat gangguan cua ca dan berbagai persoalan. “Dua kapal cepat, yakni Alle
Ekspres 6 dan Pascadana 2, terakhir beroperasi di lintas Pelabuhan Bakauheni—Merak pada saat menjelang Lebaran
±
Agustus 2011. Setelah itu tidak ada satu pun dari 11 kapal cepat yang beroperasi lintas Bakauheni—Merak kembali
±
lagi. Mereka kembali ke lin tasan semula seperti Tanjung pinang, Batam, dan Tanjung Priok—Kepulauan Seribu,” kata Kepala Kantor Syahban dar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni Joshua, melalui perwira jaga KSOP setempat, Iskandar, kepada Lampung Post, Rabu (11/2). Meskipun belum secara resmi menutup izin opera sionalnya di lintas Pelabu han Merak—Bakauheni sejak empat tahun silam, menurut Iskandar, seluruh kantor ca bang kapal motor cepat yang ada di Pelabuhan Bakauheni tutup tanpa ada satu karyawan mereka di sana. Ia menilai perusahaan kapal cepat hengkang dari pelayanan nya lantaran terus merugi karena penumpang yang sepi. “Ramainya saat arus mudik Lebaran saja sehingga mereka (perusahaan kapal cepat) lebih
baik menutup perusahaan nya daripada menanggung biaya operasional dan gaji karyawan,” kata Iskandar. Iskandar bersama Samsu Rizal yang biasa mengeluarkan surat izin operasional kapal itu menuturkan pengalaman terkait mundurnya perusahaan kapal tersebut. Awal 2011, kata dia, dua kapal cepat yang masih tersisa itu berhenti beroperasi karena sedang dalam perbaik an atau docking. Perbaikan itu cukup lama dan menelan biasa lebih dari Rp1 miliar. Usai docking, mereka beren cana akan kembali ke lintasan untuk melayani penumpang. Namun, saat itu alam “menolak” halus dengan gemuruh angin kencang dan ombak tinggi. Penundaan turun ke lintasan hingga t iga bulan membuat penungguan terasa melelahkan. (R6) n AAN KRIDOLAKSONO
n BERSAMBUNG Ke Hlm. 5
±
±