:: LAMPUNG POST :: Kamis, 13 November 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

Hadapi MEA, Perbaiki Iklim Investasi PEMERINTAH daerah dan pemangku kepentingan terkait di Lampung harus mempersiapkan winning strategy agar bisa bersaing saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan Desember tahun depan. “Winning strategy diperlukan agar integrasi ekonomi ASEAN bisa menjadi faktor pendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan masyarakat,” kata peneliti ekonomi Unila, Yoke Muelgini, saat dihubungi, Rabu (12/11). Faktor pertama yang menjadi winning strategy sehingga harus diperhatikan adalah infrastruktur. Menurut Yoke, infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala serius bagi masuknya investasi barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Kekurangsiapan infrastruktur, seperti jaringan jalan raya yang bagus dan lancar, pelabuhan, bandar udara, listrik, dan telekomunikasi, bisa menghambat perwujudan prioritas integrasi berbagai sektor yang ada dalam MEA. Faktor lainnya adalah pe­ ningkatan keamanan dan kemudahan untuk melakukan kegiatan bisnis. Selain itu, perlu juga perkuatan sektorsektor unggulan yang selama ini terbukti unggul dalam perdagangan. “Kesiapan sektor perbankan dan kelengkapan lembaga-lembaga keuangan bukan bank juga tidak kalah penting dalam menghadapi MEA,” ujar dia. Sementara itu, Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Jarot Ureawan mengatakan perlu ada perhatian serius dari berbagai kalangan di Lampung agar masyarakat siap bersaing saat MEA diberlakukan. Sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri, hari ini (13/11), BI Perwakilan Lampung bekerja sama dengan Lampung P o s t , P e mp rov L a mp u n g , dan beberapa pihak lainnya menggelar seminar terbatas Lampung Economic Outlook 2015 bertema Menjadi pemenang di MEA. Seminar di lantai IV BI Lampung ini menghadir kan pemateri dosen Fakultas Ekonomi UI sekaligus Chief Economics Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih dan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. “Ac a r a i n i u n t u k m e l i hat kesiapan secara nasio­ nal, khususnya Lampung. H a r a p ­a n n ya m a s ya r a k a t bisa aware dengan MEA,” kata Jarot. (CR6/E1)

Kamis, 13 november 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

Proyek Pembangunan Kota Baru Lokasi: Register 40 Gedungwani, Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Luas lahan: 1.580 hektare. Asal-muasal lahan tersebut dari pertukaran lahan 1.795 hektare di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat, yang disetujui Menteri Kehutanan. Dasar hukum: Perda No. 2/2013 tentang Pembangunan Kota Baru.

Kucuran Dana 2011-2013

Pencanangan: 27 Juni 2010 oleh Gubernur Sjachroedin Z.P. Kampus Institut Teknologi Sumatera dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada termasuk satu paket proyek kota baru. Disiapkan pula lahan khusus untuk bisnis, pariwisata, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Total kebutuhan anggaran: Rp1,8 triliun, pusat pemerintahan (Rp18,9 miliar), pembangunan gerbang (Rp1,5 miliar), kantor gubernur (Rp72 miliar), gedung DPRD (Rp46 miliar), balai adat (Rp1,5 miliar), dan masjid agung (Rp20 miliar).

Anggaran terpakai:

Rp159,9 miliar dari APBD 2011, 2012, dan 2013.

KANTOR GUBERNUR Pembangunan kantor gubernur di kompleks kota baru, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, mendekati tahap akhir. Para pekerja menyelesaikan pekerjaan interior, Rabu (12/11) (insert). Pemerintah Pusat dan Pemprov Lampung menghentikan proyek kota baru untuk efisiensi anggaran. n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY

Infrastruktur Selamatkan Proyek Kota Baru Sejak peletakan batu pertama Juni 2010, Pemprov Lampung telah mengeluarkan dana hingga Rp159,9 miliar. Dian Wahyu Kusuma

P

E N G U ATA N i n frastruktur mampu menyelamatkan kelanjutan pemba­ ngunan kota baru yang di­ setop Pemerintah Pusat. Sebab, untuk mengandalkan investor swasta melanjutkan pembangunannya perlu ada kejelasan status jalan yang baik, aliran listrik cukup, serta fasilitas lainnya baik. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar mengatakan bila penguatan dan kejelasan infrastruktur dibenahi, peng­ usaha bisa masuk dengan mudah di kota baru. Misalnya, pusat perbelanjaan atau mal bisa masuk bila pembangun­ an sudah selesai. “Kondisi jalan harus berkualitas,” kata dia, dihubungi, Rabu (12/11). Hal senada dikatakan Wa­ kil Kamar Dagang dan Indus-

tri (Kadin) Lampung Yuria Putra Tubarat. Menurutnya, kondisi Bandar Lampung yang sudah padat arus lalu lintasnya saat jam kantor memang perlu adanya kota baru. “Kami menyadari pembangunan kota baru pen­ ting,” kata dia.

S

aya belum membacanya secara lengkap. Tapi nilainya besar dan cukup signifikan. Untuk diketahui, pemba­ ngunan yang telah dilakukan di kota baru pada areal 350 hektare dari total luas kawasan 1.580 hektare telah menelan anggaran Rp159,9 miliar. Dana itu untuk pengerjaan kompleks pusat pemerintahan Rp18,9 miliar, gerbang Rp1,5 miliar, kantor gubernur Rp72 miliar, gedung DPRD Rp46 miliar, balai adat Rp1,5

miliar, dan masjid agung Rp20 miliar. Itu belum termasuk pembangunan Institut Teknologi Sumatera (Itera). Total dana diperkirakan Rp677 miliar, untuk pemba­ ngunan jalan Rp556,97 miliar, dan empat gedung utama Rp120 miliar. Gedung utama ialah kantor gubernur, kantor DPRD, balai adat, dan masjid agung. Hingga November 2013, pengerjaan sejumlah ba­ ngunan sudah di atas 50%, bahkan dua bangunan sudah selesai, yakni jembatan ke kota baru dan balai adat. Hal itu diakui Kepala Se­ kretariat BPK Lampung Acep Mulyadi. Menurutnya, nilai belanja pembangunan kota baru cukup besar dan signifikan. “Saya belum membacanya secara lengkap. Tapi nilainya besar dan cukup signifikan,” kata dia, melalui telepon, kemarin.

Pemeliharaan Terkait dengan penghentian pembangunan kota baru itu, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan

kepada Pemprov Lampung. “Kami akan minta penjelasan secara perinci dari eksekutif terlebih dahulu. Jadwalnya sedang kami susun. Kami sih inginnya pembangunannya tidak dihentikan total,” kata Dedi. Menurutnya, DPRD Lampung berharap Pemerintah P rov i n s i L a mp u n g te t a p meng­anggarkan pembangun­ an kota baru. Hal itu agar gedung yang sudah diba­ ngun tidak rusak dan tidak dicuri. “Minimal ada untuk anggaran pemeliharaan dan pengamanan. Kalau tidak sama sekali bisa mubazir semuanya,” kata Sekretaris DPD PDIP Lampung itu. Sebelumnya, Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Dedi Hermawan mengatakan Gubernur dan DPRD harus merumuskan kembali kelanjutan pembangunan kota baru. Sebab, pembangunan kawasan itu ada peraturan daerah (perda) sebagai dasarnya. “Jangan sampai melanggar perda,” kata dosen FISIP Unila itu. (BOY/UIN/U1)

dianwahyu@lampungpost.co.id

24 Hal.

No. 13313

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Merawat Mimpi Besar PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah langkah penghemat­ an ditempuh agar pemakaian anggaran negara lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah, yakni melarang pemerintah daerah membangun gedung perkantoran baru selama lima tahun mendatang. Efeknya, proyek pembangunan di daerah, se­ perti pembangunan kota baru Lampung, pun ditunda. Instruksi Pemerintah Pusat itu seakan menegaskan kebijakan Pemprov Lampung. Sebulan setelah dilantik akhir Juni lalu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghentikan proyek kota baru. Pemprov memprioritaskan penyelesaian utang sebesar Rp604,995 miliar diban­ dingkan melanjutkan proyek kota baru. Pembangunan kota baru Lampung dicanangkan pada 27 Juni 2010 silam yang ditandai peletakan batu pertama pintu gerbang di lahan perkebunan PTPN 7 Way Huwi Lampung Selatan. Kota baru dirancang sebagai pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Gedung perkantoran pun sebagian telah didirikan di atas lahan 1.580 hektare di Register 40, Gedungwani, Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Sejak peletakan batu pertama, Pemprov Lampung telah mengeluarkan dana hingga Rp159,9 miliar dari perkiraan total anggaran Rp1,8 triliun. Dana sebesar itu diproyeksikan untuk pengerjaan kompleks pusat pemerintahan (Rp18,9 miliar), pembangunan gerbang (Rp1,5 miliar), kantor gubernur (Rp72 miliar), gedung DPRD (Rp46 miliar), balai adat (Rp1,5 miliar), dan masjid agung (Rp20 miliar). Dana itu berasal dari APBD Lampung tahun angggaran 2011, 2012, dan 2013. Investor asing terpikat untuk bekerja sama dalam proyek triliunan rupiah itu. Perusahaan Malaysia yang sudah menandatangani nota kesepahaman, yakni Great Colour Investment Limited (GCIL). Selain membangun kota baru, GCIL ikut berinvestasi di bidang listrik tenaga air (hydro power) dan perkebunan kelapa sawit. Proyek kota baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor: 2/2013 tentang Pembangunan Kota Baru kini telah dihentikan. Meskipun beberapa gedung sudah dalam tahap penyelesaian bahkan siap digunakan, Pemprov memastikan tidak akan melanjutkan pembangunan kota baru hingga lima tahun ke depan sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Beberapa bangunan yang sudah berdiri di kota baru bahkan siap ditempati, antara lain gedung kantor PU Bina Marga, kantor gubernur, DPRD Lampung, balai adat, dan masjid agung. Menjadi mubazir jika gedung-gedung yang sudah berdiri dan menelan biaya ratusan miliar itu tidak dimanfaatkan. Belum lagi harapan masyarakat sekitar atas pembangun­ an kota baru kini menjadi buyar. Harga tanah di sekitar lokasi itu yang sempat melambung hingga Rp1 miliar per hektare, kini tak lagi dilirik. Kota baru yang dirancang selesai pada 2030 itu seolah tak lagi memiliki masa depan. Keputusan yang tidak bijak jika bangunan yang didirikan menggunakan dana APBD itu ditelantarkan begitu saja. Harus ada langkah terbaik untuk menjadikan aset yang telah berdiri itu tidak sia-sia. Misalnya dengan mencari pihak ketiga untuk mengelola sehingga bangunan yang telah berdiri pun bermanfaat dan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Pemerintahan baru harus merawat mimpi besar kota baru agar tidak tenggelam ditelan zaman. n

oasis

Detergen dan Keracunan JIKA Anda termasuk keluarga yang memakai detergen dengan kemasan berbentuk polong, sebaiknya berhatihati dan menjauhkannya dari jangkauan anak-anak. Sebuah studi baru tim peneliti dari Nationwide Children’s Hospital dan The Ohio State University, AS, mengatakan produk itu berbahaya dan menimbulkan risiko keracunan serius. “Detergen polong bentuknya kecil, warna-warni, dan mungkin terlihat seperti permen atau jus di mata anakanak,” kata Marcel J. Casavant, ketua tim peneliti. “Me­reka bisa membukanya dengan mudah dan menelan bahan kimia beracun yang terkandung di dalam produk itu.” Menurut tim, pusat pemantau keracunan AS menerima sebanyak 17.230 laporan kasus anak kecil yang keracunan produk detergen polong, atau setara dengan satu anak per satu jamnya. Dari jumlah itu, sebanyak 769 orang dirawat di rumah sakit dan satu orang meninggal. (MI/U1)

Ismail Ishak Resmi Wakil Bupati Mesuji

n LAMPUNG POST/RIDWAN ANAS

WAKIL BUPATI MESUJI. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melantik Ismail Ishak sebagai wakil bupati Mesuji pada rapat paripurna DPRD Mesuji, Rabu (12/11).

ISMAIL Ishak akhirnya menjadi wakil bupati Mesuji. Pelantikan oleh Gubernur Lampung M. Ri­ dho Ficardo, Rabu (12/11), adalah pelantikan kedua. Sebelumnya, ia dilantik bersama Khamamik, pasangannya sebagai bupati Mesuji, oleh Gubernur Sjachroedin Z.P. pada 13 April 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Menggala. Rapat paripurna DPRD Mesuji dengan agenda pelantikan Ismail Ishak sebagai wakil bupati Mesuji kemarin mengakhiri kekosongan orang nomor dua di daerah otonomi baru itu selama dua tahun. Pasangan Khamamik-Ismail

Ishak terpilih menjadi bupati-wakil bupati melalui pemilukada langsung pada 28 September 2011. Namun, pelantikan baru dilaksanakan tujuh bulan kemudian. Penyebabnya, sang wakil tersangkut perkara korupsi penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Tulangbawang senilai Rp1,4 miliar. Pelantikan pertama dengan status Ismail Ishak sebagai narapidana menyebabkan jabatannya gugur. Khamamik terpaksa menakhodai Kabupaten Mesuji tanpa wakil hingga dua tahun. Ismail Ishak dilantik lagi setelah statusnya bebas dan memenangi

pemilihan wakil bupati melalui DPRD pada 30 Juni 2014 dengan 15 suara dari 18 anggota DPRD yang hadir. Dalam pelantikan kemarin, Gubernur mengutip SK Mendagri nomor 132.18-3848 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mesuji. Dalam sambutannya, Gubernur meminta Ismail membantu Bupati membangunan di Mesuji dengan sepenuh hati. “Dilantiknya wakil, akan menjadi energi baru dalam pembangunan Mesuji,” kata Gubernur berusia 34 tahun ini. Energi baru ini, kata Ridho, harus

menjadi percepatan perbaikan kondisi Mesuji. Ia menyebut dua isu krusial di Mesuji yang harus segera ditangani serius, yakni peredaran senjata api di masyarakat sipil tanpa hak dan soal narkoba. Bupati Mesuji Khamamik saat dimintai komentar menyatakan siap bekerja sama. “Yang penting kita kerja untuk rakyat. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, tugas bupati dan wakil bupati itu jelas. Tugas wakil adalah membantu kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan, serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah,” kata dia. (CK6/R6)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.