@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
kamis, 14 agustus 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Semua Tuduhan Saksi PrabowoHatta Mental TUDUHAN saksi calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, terkait pemilu di Provinsi Papua terpatahkan keterangan saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saksi itu salah satunya anggota KPU Papua, Beatrix Wanane, saat memberi kesaksian nya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/8). Keterangan sebelumnya dari saksi Prabowo-Hatta, Novella Nawipa, menyatakan tidak adanya penyelenggaraan pemilu di kampungnya, Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupa ten Paniai, Papua. Pernyataan itu dibantah Beatrix. Awalnya anggota Majelis Hakim, Patrialis Akbar, menanya kan kepada Betrix apakah di Kabupaten Paniai menggunakan sistem noken atau tidak. “Apakah ada di seluruh wilayah Papua tidak menyelenggarakan pemilu?” Beatrix pun menjawab tidak ada daerah di Papua yang tidak menyelenggarakan pemilu. “Dari 29 kabupaten di Papua, 16 di antaranya menggunakan sistem noken, termasuk Kabupaten Paniai,” kata Betrix kepada Majelis Hakim. Selanjutnya, pernyataan saksi Prabowo-Hatta lainnya, Vincent Dogomo, bahwa Bupati Dogiyai diusir penyelenggara pemilu pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten juga dibantah saksi lainnya. Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Didimus Dogomo mengatakan Bupati Dogiyai tidak diusir penyelenggara pemilu. Terkait dengan tuduhan intervensi pihak kepolisian untuk mendesak KPU agar memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 2 yang dipaparkan saksi Prabowo–Hatta, Dadi Waluyo, pada sidang sebelumnya dibantah Ketua KPU Papua Adam Arisoy. Arisoy mengatakan kepolisian dan TNI hanya ikut membantu dalam proses distribusi logistik daerah pedalaman Papua yang sulit terjangkau. “Justru dengan bantuan teman-teman kepolisian dan TNI, logistik pemilu sampai di tempat atau daerah yang terisolasi dan sulit untuk dijangkau,” ujarnya. (MI/U1)
No. 13226
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Tim Pengawas CPNSD
n MI/ATET DWI PRAMADIA
SAKSI KPU. Kumpulan foto dari saksi termohon, Beatrix Wanane, saat menyampaikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden 2014—2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/8). Aksi tegas dan spontan Beatrix yang juga komisioner KPU Provinsi Papua itu mengundang gelak tawa para pengunjung dan Majelis Hakim Konstitusi.
Herman: Saya Hanya Bercanda Herman menampik jika ia meminta bantuan KTP dari wali murid biling sebagai bentuk dukungan kepada dirinya untuk maju dari jalur independen. Ricky P. Marly
W
ALI Kota Bandar Lampung Herman H.N. mengklarifikasi pemberitaan pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) wali murid program bina lingkungan (biling). Ia mengaku hanya bercanda. “Saya cuma bercanda. Enggak ada instruksi saya untuk benarbenar minta KTP kepada wali murid. Cuma bercanda. Saya kan biasa ceplas-ceplos. Ini malah diberitakan,” kata Herman, dalam jumpa pers di ruang rapat Wali Kota, Rabu (13/8). Herman menampik jika ia meminta bantuan KTP dari wali murid biling sebagai bentuk dukungan kepada dirinya untuk maju dalam pemilihan wali kota
Polisi Gerebek Penimbunan BBM Ilegal TIM Polresta Bandar Lampung menggerebek penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Jalan Yos Sudarso, Gunung Kunyit, RT 16/RW 01, Bumiwaras, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Rabu (13/8), pukul 08.00. Tim yang dipimpin langsung Kapolresta Bandar Lampung Kombes Dwi Irianto ini mengamankan tiga orang yang berada di lokasi, yakni TPK, USM, dan TDI. Petugas juga menyita 3 truk Colt Diesel L300, 6 tangki air yang diperkirakan memuat 2.000 liter solar, serta belasan jeriken berisi bensin. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan saat ini timnya masih memeriksa tiga saksi yang ditahan di lokasi dan belum
24 Hal.
bisa memastikan siapa pemilik BBM ilegal tersebut. “Kami masih memeriksa, barang ini milik siapa. Yang kami bawa tadi orang-orang dari TKP dan orangorang itu belum tentu pelaku,” ujar Dery, saat diwawancara usai penggerebekan. Polresta mengerahkan sekitar 20 aparat yang terdiri dari anggota Reskrim, Sabhara, Lalu Lintas, dan Polsek Telukbetung Selatan. Sekitar 10 personel Sabhara menggunakan seragam dan senjata lengkap. Kapolsek Telukbetung Selatan AKP Sarpani mengatakan informasi penimbunan BBM ini diperoleh langsung dari Kapolres Dwi Irianto. “Pak Kapolres membuntuti truk tersebut sampai ke gudang di samping ruko dekat Golden Dragon,” ujar Sarpani. (AMR/K1)
Laras, Penyanyi Solo HUT RI di Istana Negara...
Hlm. 16
tahun depan dari jalur perseorangan (independen). “Itu enggak benar. Kemarin itu saya kan cuma bercanda. Biar pidato saya enggak membosankan. Saya juga enggak mengharuskan kalau (wali murid) mau ngumpulin KTP. Jangan saling menyudutkan. Saya ini juga manusia biasa. Tidak luput dari khilaf dan dosa,” ujarnya. Sebelumnya, Herman meminta orang tua murid program biling mengumpulkan KTP yang akan dipakainya untuk maju sebagai calon independen. “Nanti saya akan maju dari jalur independen, saya minta bantuan KTP bapak ibu semua,” kata Herman, dalam silaturahmi bersama orang tua siswa SMPN, SMAN, dan
Kalau ini, kan bercanda. Kalian tahulah, saya kan sering bercanda,” kata dia.
Lawan Politik
S
aya cuma bercanda. Enggak ada instruksi saya untuk benar-benar minta KTP kepada wali murid.
SMKN se-Bandar Lampung untuk program bina lingkungan 2014 di GOR Saburai, Bandar Lampung, Senin (11/8). Sekali lagi, Herman mengatakan pernyataannya di GOR Saburai itu hanya bercanda. “Kecuali saya benar-benar nyuruh wali murid atau kepala sekolah untuk minta KTP, itu baru positif buat diberitain.
Herman menjelaskan silaturahmi bersama wali murid biling mempunyai tujuan positif. Selain silaturahmi, acara tersebut sekaligus untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa biling merupakan program Pemkot, bukan Pemerintah Pusat. Herman menilai penjelasan tersebut cukup penting kare na lawan-lawan politiknya sudah mulai menggembargemborkan biling merupakan program Pemerintah Pusat, termasuk anggarannya. “Itu program saya sejak 2011. Dananya pun dari rakyat, dari APBD, bukan dari Pemerintah Pusat. Kenapa saya kumpulkan (wali murid), biar mereka tahu karena lawan-lawan politik saya mulai bermain,” ujarnya. (R4)
rickymarly@lampungpost.co.id
Pelayanan 7 SKPD Buruk OMBUDSMAN RI Perwakilan Penilaian Pelayanan Publik M. Khoirul menambahkan Lampung menyatakan tu- 21 SKPD di Provinsi Lampung SKPD yang mendapat zona juh satuan kerja perangkat Zona Merah merah harus bisa meningdaerah (SKPD) di lingkung 1. Dinas Kesehatan katkan pelayanannya. Jika an Pemerintah Provinsi 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat nantinya tetap tidak ada pe ningkatan, Ombudsman akan (Pemprov) Lampung be - dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 3. Dinas Pendidikan merekomendasikan pemberrada di zona merah dalam 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hentian kepala satkernya. memberikan pelayanan ke 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Pendapatan Daerah “Itu sesuai dengan UU No. masyarakat. Dari 21 SKPD 7. Dinas PU Bina Marga 25/2009 tentang Pelayanan yang dinilai Ombudsman Publik. Kepatuhan pelakdalam periode Juni 2014, 7 Zona Kuning SKPD masuk zona merah, 1. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sanaan pelayanan publik (BPLH) yang baik di Lampung masih 6 SKPD zona kuning, dan 8 2. Dinas Pertambangan dan Energi 3. Dinas Kelautan dan Perikanan sekitar 30%, sedangkan di SKPD di zona hijau. provinsi lain sudah ada yang Tujuh SKPD yang meraih 4. Dinas Komunikasi dan Informasi 5. Dinas Perhubungan 100%,” ujar M. Khoirul. zona merah, yakni Dinas 6. Dinas Sosial Menanggapi penilaian Kesehatan, Badan Pember Zona Hijau Ombudsman ini, Gubernur dayaan Masyarakat dan PeLampung M. Ridho Ficardo merintahan Desa (BPMPD), 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah mengingatkan SKPD yang Dinas Pendidikan, Dinas (BPM dan PPTD) mendapat nilai zona kuning Kebudayaan dan Pariwisata, 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Bank Lampung dan merah untuk meningDinas Tenaga Kerja dan 4. Rumah Sakit Umum Daerah katkan pelayanannya. “Saya Transmigrasi, Dinas Penda- Abdul Moeloek percaya instansi peraih zona patan Daerah, dan Dinas PU 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merah akan cepat memperBina Marga. (Selengkapnya 6. Dinas Pemuda dan Olahraga 7. Samsat baiki diri, jika tidak ingin dalam tabel) mendapat rapor merah juga Anggota Ombudsman RI 8. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dari saya,” kata Ridho. Pusat, M. Khoirul Anwar, Gubernur mengatakan saat penyerahan sertifikat berharap penilaian ini menjakepatuhan pemda terhadap UU di pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Pelayanan Publik (certificate of SKPD yang masuk zona merah yang baik bisa mencegah tercompliance/COC) di Kantor Gu- dalam memberikan pelayanan jadinya korupsi, terutama dalam pemerintahan. (RIC/BOY/R6) bernur Lampung, Rabu (13/8), kepada masyarakat.
PEGAWAI negeri sipil (PNS) masih menjadi profesi yang seksi. Peminatnya membeludak, sedangkan formasi yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, segala cara dihalalkan untuk menjadi PNS. Ada banyak titik rawan n DP. RAHARJO kecurangan dalam proses penerimaan calon PNS (CPNS) sejak dimulainya proses seleksi berkas hingga proses diumumkannya hasil tes CPNS. Berdasarkan pengalaman penerimaan CPNS 2013, titik rawan itu, pertama pelamar tidak memenuhi kriteria. Kedua, untuk memperkecil persaingan dalam seleksi CPNS, sering dilakukan diskriminasi pada seleksi administrasi bagi pelamar tertentu terkait dengan nomor ujian dan lokasi ujian. Selain itu, pada proses seleksi administrasi rawan pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu. Ketiga, saling menitip pelamar oleh pejabat atau pihak tertentu. Keempat, kebocoran soal tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang. Kebocoran terutama dalam penggandaan dan distribusi soal dari perusahaan percetak an sampai pada lokasi ujian. Kelima, adanya praktik perjokian, dan keenam, adanya CPNS mendapatkan NIP meski tidak mengikuti proses seleksi. Potensi kecurangan dalam penerimaan CPNS harus dicegah. Karena itu, kami menyambut baik gagasan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo untuk membentuk panitia pengawas dalam pelaksanaan tes CPNSD. Sebaiknya anggota tim pengawas itu berasal dari kampus untuk menjaga integritas. Jika tim pengawas semuanya berasal dari kalangan pejabat pemerintah daerah, dikhawatirkan tim itu menjadi calo penerimaan CPNSD. Kekhawatiran itu sangat beralasan. Pada tahun ini Provinsi Lampung hanya mendapat 162 formasi CPNSD dan akan mengutamakan tenaga di bidang kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat. Mereka mengisi lowongan di Pemerintah Provinsi Lampung, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Tengah, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulangbawang, Tanggamus, dan Metro. Seleksi penerimaan CPNS harus superketat. Rekrutmen asal-asalan hanya menambah banyak jumlah PNS yang tidak profesional dan pada sisi lain negara harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar gaji mereka. Saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,4 juta orang. Itu artinya terjadi penyusutan sekitar 5% dibandingkan dengan 2011 yang berjumlah 4,7 juta orang. Hampir 30% tamatan SMA. Pada sisi lain, APBN berjalan menganggarkan Rp263,9 triliun untuk belanja pegawai. Sementara APBD mengalokasikan belanja pegawai di atas 50%, bahkan ada yang mencapai 70%. Sudah waktunya keberadaan PNS, termasuk di Provinsi Lampung, tidak semata-mata berperan dalam memberikan pelayanan umum yang prima. Perlu dipikirkan agar PNS juga menjadi modal utama dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Sayangnya, bukan rahasia lagi orang ingin menjadi PNS bukan untuk mengejar prestasi, melainkan status sosial. Itu pula sebabnya sudah banyak PNS yang terjerembap dalam kasus korupsi. Penerimaan CPNS kali ini harus jadi momentum untuk menyeleksi orang yang ingin menjadi PNS sebagai panggilan hidup, bukan sebagai pelarian atau mengejar status. Tim pengawas yang dibentuk Gubernur bisa menjadi benteng untuk itu. n
oasis
Aspirin dan Kanker STUDI di Inggris mengungkapkan bahwa mengonsumsi aspirin setiap hari dapat mengurangi kemungkinan perkembangan atau meninggal karena kanker usus dan perut. Namun, tim peneliti tetap menyarankan agar terlebih dulu berkonsultasi dengan dokter karena aspirin bisa menyebabkan pendarahan internal. Tim dari Queen Mary University meneliti sekitar 200 studi yang menyelidiki tentang manfaat dan bahaya mengonsumsi aspirin, yang hingga kini masih diperdebatkan. Mereka menemukan obat tersebut dapat mengurangi jumlah kasus dan kematian akibat kanker usus dan perut sekitar 30%—40%. Meskipun lemah, terdapat bukti jika aspirin juga bisa mengurangi kematian akibat kanker payudara, prostat, dan paru-paru. Menurut tim, seseorang perlu mengonsumsi aspirin setidaknya selama lima tahun untuk mendapatkan semua manfaat di atas. (MI/R6)