±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. kamis 15 jANUARI 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13373
www.lampost.co
±
±
tajuk
Kembalikan Kepercayaan Pedagang
CALON KAPOLRI. Komjen Pol. Budi Gunawan melambaikan tangan seusai mengikuti sesi pemaparan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tersebut tetap melaksanakan uji kelayakan kendati telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehari sebelumnya. n MI/SUSANTO
DPR Ngotot Pilih Budi Gunawan
±
KOMISI III DPR tetap ngotot menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan. Bahkan, calon yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK itu terpilih secara aklamasi oleh sembilan fraksi yang ada. “Setelah mendengar pandangan dari sembilan fraksi yang hadir, kami Komisi III menyatakan menyetujui surat dari Presiden dengan musyawarah mufakat secara aklamasi. Mengangkat Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, di gedung DPR, Rabu (14/1). Lebih lanjut, kata Aziz, hasil rapat pleno tersebut akan dibawa ke forum rapat paripurna. Rencananya, kata Aziz, rapat paripurna itu berlangsung besok. “Apa yang telah disepakati ini adalah dalam rangkaian fit and proper test, termasuk kunjungan Komisi III ke rumah Budi Gunawan kemarin sore. Hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan karena Polri adalah salah satu mitra dari Komisi III,” kata dia. Menanggapi keputusan
Komisi III yang meluluskan namanya, Budi Gunawan mengucap syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya secara aklamasi untuk menjadi Kapolri. Pihaknya bertekad untuk memegang amanah serta kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada bagian lain, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan terpilihnya Budi Gunawan menjadi Kapolri bukan urus an KPK. “Itu urusan DPR,” ujarnya, usai menemui jajaran Kejaksaan Agung di Jakarta, kemarin. Menurutnya, KPK hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan tidak ikut campur dalam masalah politis yang melibatkan DPR. “Urusan kami hanya penegakan hukum, silakan urusan DPR bukan urusan kami, urusan kami KPK ngurusi apa yang menjadi kompetensinya, tidak mengurusi yang lain-lain, simpel,” kata dia. Terkait pemanggilan Budi Gunawan, Bambang menyebut pasti ada pemanggilan untuk Budi, tapi saat ini KPK tidak ingin mengintervensi proses uji kelayakan Budi di DPR. (MI/U1)
Taylor Swift Si Tukang Nyinyir Kelas Atas... Hlm. 16
±
Kisruh Pasar Tengah
ke Mendagri Mendagri diminta memberi sanksi tegas atas pelanggaran yuridis dan administratif yang dilakukan Pemkot. Eka Setiawan
A
NGGOTA DPRD Lampung, Hartarto Lojaya, bersama para pemilik ruko Pasar Tengah Bandar Lampung menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mereka mengadukan sangketa penyegelan ruko yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Para pedagang membawa fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 35/PEN/2014/PTUN-BL yang dikeluarkan pada 5 Ja nuari lalu. Menurut Hartarto, ketua PTUN sudah menginstruksikan kepada Wali Kota Bandar Lampung Herman HN untuk menunda penyegelan hingga ada keputusan hukum tetap. Konsekuensinya, Pemkot harus membuka segel pada 30 ruko yang disegel sejak 9 Desember 2014. “Penyegelan ini telah me rugikan para pemilik ruko maupun para karyawan yang bekerja di tempat tersebut,” kata Hartarto kepada Lampung Post, Rabu (14/1). Selain itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan Bandar Lampung itu mengeluhkan su-
rat Pemkot yang malah meminta pedagang mengosongkan ruko secara sepihak. “Para pedagang meminta Mendagri memberi sanksi tegas atas pelanggaran, baik secara yuridis maupun administratif, yang dilakukan Pemkot,” ujarnya.
“
Pihaknya menyayangkan sikap Pemkot yang tidak mematuhi keputusan ketua PTUN. Jimmy R. Natareza Humas PTUN Menurut Hartarto, Pemkot tidak melaksanakan Keputus an Ketua PTUN Bandar Lampung sesuai Surat Mendagri Nomor 180.2/568/A.3/IJ tanggal 7 Januari 1994 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Senin lalu, 25 pemilik ruko membuka paksa segel berupa Pemkot line yang ditempel di depan pintu ruko. Karyawan ruko juga membuka gembok dan mulai menggelar dagangan.
Sidang Perdana Sementara itu, kemarin, sidang perdana gugatan sengketa hak guna bangunan (HGB) antara pemilik ruko dan Pemkot berlangsung tertutup di PTUN. Humas PTUN Jimmy R. Natareza mengatakan sidang perdana ini berupa pemeriksaan persiapan. Pihak Pemkot diwakili Asisten I Dedi Amrullah dan Kabag Hukum Wan Abdurrahman, sedangkan pemilik ruko diwakili kuasa hukumnya, Djohan Suandi Wangsa. Proses pendahuluan ini, kata dia, sesuai dengan Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam menengahi sengketa ini, lanjut Jimmy, PTUN tidak berpihak. Namun, pihaknya menyayangkan sikap Pemkot yang tidak mematuhi keputusan ketua PTUN Bandar Lampung agar menunda penyegelan ruko. Dia enggan membahas apakah ada sanksi hukum jika Wali Kota tetap melakukan penyegelan ruko. Usai persidangan, Dedi Amrullah menjelaskan pembukaan paksa segel oleh para pemilik ruko sudah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. “Kami sudah melaporkan pembukaan segel ke Polresta Senin kemarin,” kata dia. (BOY/K1) ekasetiawan@lampungpost.co.id
RENCANA sering tak seindah kenyataan. Tapi yang terjadi pada Pasar SMEP, renovasi tak pernah jadi kenyataan. Pasar SMEP Bandar Lampung belum juga menjadi pasar modern seperti diangankan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Yang paling menyesakkan, harapan pedagang segera memiliki tempat berjualan permanen dan bisa mencari nafkah dengan nyaman pun terpaksa tertunda. Pihak pengembang, PT Prabu Artha, ingkar menyelesaikan pembangunan renovasi pasar tersebut. Padahal, para pedagang Pasar SMEP yang kini diungsikan ke tempat penampungan sementara itu sebagian besar sudah membayar uang muka pembelian kios di pasar yang direnovasi tersebut. Bahkan, jumlah total uang muka yang dibayarkan mencapai Rp3 miliar. Tak bisa disalahkan jika pedagang berani membayar uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk menjamin mereka mendapatkan satu kios di pasar setelah renovasi. Apalagi proyek renovasi pasar itu kerja sama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak pengembang. Namun, pembangunan Pasar SMEP tak semulus rencana. Pihak pengembang acap mangkir dari kewajibannya meneruskan pembangunan pasar. Padahal, kios-kios di pasar sudah dibongkar dan tanah pun sudah digali untuk lokasi pembangunan fondasi pasar. Kini, lubang galian itu malah menjadi kubangan dengan air berwarna hijau dan menimbulkan bau busuk. Belum lagi bahaya yang mengancam dengan keberadaan lubang berkedalaman 6 meter tersebut. Karena itu, menjadi tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan kepastian kelanjutan pembangunan pasar ini. Jika saja sejak awal Pemkot lebih jeli memilih investor yang profesional dan memiliki kredibilitas tinggi, tentunya tidak timbul masalah yang merugikan pedagang seperti saat ini. Ibarat jatuh tertimpa tangga pula, begitulah nasib para pedagang Pasar SMEP. Sudah terusir dari lokasi berdagang, uang yang mereka setorkan pun belum ada kejelasannya. Bahkan, TPS yang mereka tempati saat ini hendak dibongkar mengingat masa kontraknya sudah hampir dua tahun. Sementara pasar yang mulai direnovasi sejak Agustus 2013 itu tak jelas kelanjutannya. Pemkot tidak tegas menangani permasalahan ini. Terbukti sudah dua kali pemutusan kontrak dengan pihak pengembang PT Prabu Artha dilakukan. Pertama pada pertengahan Mei 2014. Namun, pada Agustus 2014, Pemkot justru berubah pikiran dan kembali memberi kesempatan perusahan milik Ferry Soelistyo itu untuk meneruskan pembangunan pasar. Keputusan yang dinilai penuh kongkalikong ini justru merugikan pedagang yang sudah berharap banyak. Kini, dengan pengalaman yang sudah ada semestinya Pemkot bisa lebih memilah dan mempertimbangkan kebijakannya. Kerja sama proyek harus dilakukan dengan rekanan yang memang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab. Bukan memilih pengembang yang sudah memiliki rekam jejak buruk. Masih ada kesempatan Pemkot mengembalikan kepercayaan para pedagang dengan mencari pengganti PT Prabu Artha dan memastikan pembangunan renovasi Pasar SMEP berjalan lancar sehingga para pedagang pun tak lagi resah dan mendapat kepastian kelangsungan usahanya. n
oasis
Tangisan Perempuan dan Laki-Laki SEBUAH studi yang dipimpin Profesor Ad Vingerhoets dari Tilburg Ubiversity, Belanda, mengungkapkan perempuan meneteskan air mata lebih sering ketimbang pria. Perempuan mengucurkan air mata antara 30 dan 64 kali dalam setahun, sedangkan pria meneteskan air mata antara 6 dan 17 kali per tahun. Tim peneliti mengatakan perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan diyakini sebagai pemicunya, tetapi kondisi sosial juga berperan. Vingerhoets melaksanakan riset dengan berbicara dengan lebih dari 5.000 orang di 37 negara dan meminta menjawab pertanyaan seputar respons emosional mereka. Ditemukan bahwa 66% dari peserta pria menangis selama 5 menit dan kurang dari 24% menangis selama antara 6 dan 15 menit. Sebaliknya, 43% peserta perempuan menangis kurang dari 5 menit, tetapi 38% mereka menangis selama 6 dan 15 menit. (MI/U1)
SMEP, Kolam Raksasa di Tengah Pasar
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
KOLAM PASAR SMEP. Lokasi fondasi Pasar SMEP yang sudah menjadi kolam eceng gondok. Hampir dua tahun berlalu, kolam dengan kedalaman 6 meter dengan ukuran sekitar 50 x 50 meter itu ditumbuhi eceng gondok.
±
CMYK
SENIN (12/1) pagi. Awal pekan pada tanggal muda mengha dirkan geliat lebih bertenaga pasar tradisional di seputaran Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung. Jalan macet, keriuh an pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di badan jalan, dan tenda-tanda kumuh menyempurnakan suasana. Kemeriahan itu begitu terasa karena mereka berkerumuk di lorong-lorong antara gedunggedung ruko bertingkat yang menjadi pagar. Di lokasi-lokasi itu terasa sulit mencari tempat untuk menghirup udara segar. Namun, ruang terbuka kini disediakan Alay, pengembang pembangunan Pasar SMEP,
yang lagi-lagi gagal melaksanakan kewajibannya. Di tengah kepadatan itu, dengan bendera PT Prabu Artha, ia “mem bangun” kolam raksasa. Sekira setengah ukuran lapanga n sepak bola. Galian sedalam 6 meter itu kini dipenuhi air dan dipeluk tumbuhan eceng gondok yang subur. Namun, di balik embung resapan itu, terpendam kejengkelan ratusan pedagang yang terpaksa terusir atas rencana itu, sekaligus berharap bisa berdagang lebih baik di lokasi baru. Bukan cuma Pasar SMEP yang ditelantarkan Fery Sulistyo, nama resmi Alay. Nasib
±
±
pembangunan Pasar Tugu di Jalan Hayam Wuruk juga sama. Sudah lebih dari dua tahun pasar yang dijanjikan pada 2014 sudah selesai itu justru menjadi bangunan tak bermanfaat. “Ya, kalau memang tidak sanggup membangun atau tidak jadi, lebih baik diuruk galian itu supaya kami bisa manfaatin untuk dagang,” kata Purba, salah satu pedagang kelapa yang kini menempati tenda penampungan yang tak semestinya. Kepala Pasar SMEP Joni Heriansya juga tak mengerti dengan progres pembangunan ini. (R6) n FIRMAN/DIAN WAHYU
BERSAMBUNG Ke Hlm. 5
±
±