Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
Kamis, 20 november 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Ahok Dilantik di Istana PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/11). Dia men jadi gubernur kedua di ibu kota negara itu yang dilan tik di Istana. Sebelumnya Ali Sadikin, gubernur DKI, juga dilantik Presiden Soekarno di Istana. Siang itu, Ahok—panggilan akrab Basuki Thahaja Pur nama—resmi menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta setelah dua bulan menjabat pelaksana tugas gubernur. Dia disahkan le wat Keputusan Presiden No. 130/P/2014 tentang Pengesah an dan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012—2017, serta Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2012—2017. Usia pelantikan, Ahok me ngaku tidak mengalami eu foria. Baginya, jabatan itu justru tanggung jawab berat. “Kalau dalam Islam, ini bukan alhamdulillah, tapi istigfar tiga kali. Astaghfirullah,” kata dia. Acara pelantikan Ahok men jadi gubernur dihadiri pula sebanyak 21 pejabat teras Pem prov DKI dan jajaran. Sekreta ris Dewan DPRD DKI Mangara Pardede mengatakan selain seluruh anggota DPRD DKI, beberapa pejabat Pemprov DKI diundang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, dia tidak bisa me maksakan apakah mereka mau datang atau tidak. “Semua ang gota Dewan diundang langsung Mensesneg. Kalau tidak datang ya terserah,” kata Mangara. Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abra ham Lunggana mengaku se dang menggalang dukungan u nt u k m e n g g u n a k a n h a k interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama karena perilakunya yang kerap menjadi sumber konflik. Ahok dinilainya bukan saja sebagai sumber konflik karena komentar–komentarnya, juga karena perilakunya sudah men jadi catatan publik. (HES/U1)
No. 13320
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Daerah Membangkang
n ANTARA/WIDODO S. JUSUF
PELANTIKAN AHOK. Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Kalla, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan istri Veronica Tan Basuki (ketiga kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11). Ahok menjadi gubernur kedua yang dilantik Presiden di Istana Negara.
Tarif Angkutan Umum Tidak Terkendali Tarif sementara untuk AKDP ditandatangani Sekprov, Selasa (18/11) malam. Kenaikannya dipatok maksimal 31 persen. Eva Pardiana
K
E NA I KA N h a rg a bahan bakar mi nyak (BBM) yang berimbas langsung kepada biaya operasional angkutan umum mencipta kan kepanikan. Akibatnya, awak bus, angkot, bahkan ojek menarik ongkos tanpa aturan dan cenderung tak terkendali. Pemantauan Lampung Post dari beberapa daerah, se jak Selasa pagi hingga Rabu (19/11), sejumlah angkutan umum memilih mogok ber operasi. Akibatnya, pada jam pulang sekolah dan bubar kerja, penumpang telantar karena tak mendapati angkot dan bus. Sejumlah angkot di Bandar
Lampung kemarin sudah ber operasi lagi. Itu terjadi setelah Pemkot memberi edaran tarif sementara yang naik Rp500, yakni dari Rp2.500 per penum pang umum menjadi Rp3.000. Sedangkan tarif pelajar dari Rp2.000 menjadi Rp2.500. Bus AKDP jurusan RajabasaBakauheni memilih menung gu ada tarif resmi dari pe merintah. Dari ratusan bus di trayek ini, diperkirakan hanya 15 persen yang tetap melayani penumpang. “Kami tunggu resminya saja. Cuma 15 persen yang jalan. Itu pun mereka pakai tarif dari kesepakatan kepala terminal, kepala pospol, dan para sopir. Tarif ekonomi dari Rp20 ribu jadi Rp25 ribu. Yang AC, dari Rp25 ribu jadi Rp30 ribu. Memang ada edaran dari provinsi supaya naik jadi Rp26
ribu (ekonomi) dan Rp36 ribu (AC). Tapi kami kasihan sama penumpang,” kata Basyar, pengurus bus di Terminal rajabasa, Rabu malam. Angkutan jurusan Sidomu lyo—Kalianda, juga menaik kan tarif hingga 30 persen. Semula penumpang umum Rp7.000 naik menjadi Rp9.000. “Ya, terpaksa kami naikin. Ka lau enggak, ya pasti rugi, kami. Saya belum tahu tarif resmi nya kapan (diputuskan),” kata Mahfud, salah satu sopir.
K
ami tunggu resminya saja. Cuma 15 persen bus yang jalan.
Kondisi serupa terjadi di hampir semua daerah. Di Liwa, Lampung Barat, ang kutan umum lokal juga me naikkan ongkos seenaknya. Angkutan jurusan Pasar Li wa—Way Mengaku, misalnya, ongkosnya naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000.
Mengatasi stagnasi ini, Pem prov Lampung membuat tarif sementara. “Tarif sementara untuk AKDP maksimal naik 31 persen. Tetapi angka resmi harus dirapatkan dengan Organda dan YLKI,” kata dia, Rabu (19/11). Pascakenaikan harga BBM, intensitas angkutan umum seperti bus berkurang signifi kan. Pemantauan di Jalinsum Kotabumi, Lampung Utara, jumlah bus yang lewat tidak seperti sebelum harga BBM naik. Beberapa unit bus PO Darmaduta dan Puspa Jaya yang biasanya sangat mobile mengangkut menumpang terlihat parkir di pul. “Kami tunggu normal dulu lah. Ka lau langsung narik, selain penumpang berkurang, soal ongkos juga bisa jadi masalah. Kami belum tahu bos nyuruh ngambil berapa,” kata salah satu kru bus Puspa Jaya di Kotabumi, kemarin. (TIM/R6)
evapardiana@lampungpost.co.id
Ratusan Pelajar... Hlm. 22
Parpol Bersiap Sambut Delapan Pilkada SEJUMLAH partai politik di Lam pung mulai menyiapkan diri menghadapi pemilihan kepala daerah serentak di delapan kabupaten/kota di Lampung. Mereka membidik nama-nama yang berpeluang menang. “Kami sedang menyurvei kader yang akan maju. PAN juga masih menyerap aspirasi dari kader dan masyarakat,” kata Ketua Bappilu PAN Ban dar Lampung Syahdan di kan tornya, Rabu (19/11). Menurutnya, meski partai nya masih menunggu payung hukum pilkada, persiapan tetap dilakukan, baik pemilihan langsung maupun lewat DPRD. “Saat ini KPU berpedoman pada Perppu Pilkada sehingga harus disikapi. Kalaupun nanti pemilihannya lewat DPRD, PAN juga sudah siap,” ujarnya. Hal senada dikatakan Sekre taris DPD PKS Bandar Lampung Agus Jumadi. Menurutnya, pihaknya sudah menginven tariasi nama-nama yang akan diusung dalam pilkada Bandar Lampung. Kader internal yang berpeluang diusung adalah
24 Hal.
Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi, anggota DPR asal Lampung Almuzam mil Yusuf dan Abdul Hakim, serta anggota DPRD Lampung Hantoni Hasan. “Sedangkan eksternalnya ada Herman H.N. dan Kherlani,” kata Agus. Sementara dari Pesisir Barat, masyarakat menyambut baik keputusan KPU Pusat yang akan menyelenggarakan pilka da daerahnya berbarengan dengan tujuh daerah lainnya, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Way Kanan. “Harapannya bisa dilaksana kan pada 2015, tetapi kuncinya ada di KPU,” kata anggota DPRD daerah pemilihan Pesisir Barat, Rifzon, saat ditemui di Kantor Bupati, kemarin. Tidak hanya itu, dia ber harap pelantikan 25 anggota DPRD Pesisir Barat hasil Pemi lu Legislatif 9 April 2014 pa ling lambat Desember. Hal itu agar para wakil rakyat segera bertugas memajukan daerah tersebut. (*5/YON/U2)
n LAMPUNG POST/ARMANSYAH
AKIBAT ANGKOT MOGOK. Petugas Polres, Dandim, Dishub, dan Satpol PP mengantar pelajar yang telantar akibat aksi mogok angkutan kota pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (19/11).
TAK terhindari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan dampak be rantai. Harga-harga barang dan jasa mulai melambung. Begitu juga dengan ongkos angkutan umum. Efek ini tentu sudah menjadi bagian yang ha rus diperhatikan pemerintah. Setelah penaikan harga BBM, pe merintah tidak bisa lepas tangan membiarkan situasi berjalan tanpa kendali. Rakyat kecil tidak boleh dibiarkan semakin ter puruk dalam kemiskinan. Memang, sebelum penaikan peme rintah telah memberikan bantalan sosial berupa pemberian dana kesejahteraan sebesar Rp200 ribu per bulan, pembagian Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Namun, bantalan sosial ini saja tidak cukup. Pemerintah harus segera menyusul dengan kebijakan lain. Dalam soal ongkos angkutan umum, harus bisa dipastikan kenaikan tidak terlalu membebani masyarakat. Karena itu, sehari pengumuman penaikan harga BBM, Selasa (18/11), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menetapkan kenaikan tarif angkutan darat tidak boleh lebih dari 10%. Dengan kenaikan sebesar itu diharapkan tidak akan me nimbulkan gejolak pasar. Sebab, kenaikan tarif angkutan signifikan mendongkrak kenaikan harga-harga barang dan jasa lain. Tapi celaka benar. Belum lagi ada keputusan resmi soal tarif angkutan, di berbagai daerah para sopir telah me naikkan ongkos secara sepihak. Di Bandar Lampung, umpa manya, ongkos angkot yang semula Rp3.000 dinaikkan sukasuka, mulai Rp4.000 hingga Rp5.000 atau 33%—66%. Padahal, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 35/2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum, tarif harus diputuskan pemerintah melalui rapat tripartit ber sama operator angkutan dan masyarakat. Operator di wakili Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan wakil masyarakat, yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), memberi masukan atas putusan itu. Para sopir pun mengancam akan mogok kalau pemerintah daerah tidak segera menaikkan tarif angkutan. Dalam situasi seperti itu, Pemerintah Provinsi Lampung ber sama YLKI dan Organda telah melakukan pertemuan dan me netapkan kenaikan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sebesar 31%, kemarin. Perhitungan dalam rapat itu, dengan tarif lama Rp160/km/orang disesuaikan dengan penaik an harga BBM Rp2.000. Sebab itu, rapat pemerintah, Organda, dan YLKI menetapkan tarif baru Rp210/km/orang. Melihat angka kenaikan tarif angkutan yang mencapai 31%, sangat jelas telah terjadi pembangkangan daerah ter hadap ketetapan pusat yang menyebutkan kenaikan tidak boleh lebih dari 10%. Sulit dipahami, ternyata kenaik an tarif angkutan itu lolos saja dari tangan Pemerintah Provinsi dan YLKI yang mewakili masyarakat. Bagaimana mungkin pemerintah daerah melegalkan pelanggaran ter hadap aturan yang sudah dibuat pusat? Tidak ada jalan lain bagi pemda, Organda, dan YLKI untuk merevisi lagi tarif angkutan. Harus dilakukan perhitungan ulang terhadap kenaikan yang melampai batas yang telah ditentukan itu. Kalau kenaikan 10% tarif angkutan dinilai kurang, harus dicarikan solusi untuk meringankan beban pengusaha angkutan. Misalnya, dengan pengadaan subsidi onderdil kendaraan untuk angkutan umum. Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah mengabaikan ketentuan pusat. Sebab, itu berarti pembangkangan. Dan, pembangkangan daerah berarti pula mengabaikan rasa keadilan masyarakat. n
oasis
Kemiskinan dan Persepsi Positif SEBUAH studi terbaru mengatakan remaja yang tumbuh di lingkungan miskin dan menya darinya memiliki kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan mereka yang berpersepsi buruk me ngenai tempat tinggal mereka. Untuk studi ini, peneliti dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health melakukan jajak pendapat kepada 2.400 remaja berusia 15—19 tahun. Responden dipilih dari permukiman miskin di lima kota di seluruh dunia, yakni Bal timore, Amerika Serikat; New Delhi, India; Ibadan, Nigeria; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Shanghai, Tiongkok. Di setiap daerah, para peneliti menemukan bahwa ke sehatan remaja sangat rentan akibat lingkungan kotor yang penuh sesak. Sejumlah sektor, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kekerasan, kejahatan, narkoba, dan layanan kesehatan yang terbatas juga membuat kualitas hidup mereka terbatas. Temuan ini diterbitkan dalam Journal of Adolescent Health. (MI/U1)
BACA.!
Terbit hari ini
Pemprov Lampung Hemat APBD Rp200 Miliar PEMERINTAH Provinsi Lampung akan menghemat anggaran berkisar Rp170 miliar—Rp200 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan Rp4,6 triliun. Sekretaris Provinsi Lampung Ari nal Djunaidi mengatakan kebijakan penghematan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 10/2014 tentang Pening
katan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. Arinal meminta kepada seluruh satuan kerja untuk mengikuti kebi jakan efisiensi anggaran tersebut. “Kami beritahukan kepada seluruh satker agar bersama-sama melakukan efisiensi dengan mempertimbangkan dan memberi tanda kegiatan yang akan dilakukan tahun depan,” kata Arinal, usai memimpin rapat di kantor Bappeda Lampung, Kamis (19/11). Menurutnya, penghematan ang
garan akan dilakukan dengan me ngurangi perjalanan dinas, rapat di hotel, pengadaan kendaraan dinas, maupun pembangunan kantor yang bukan menjadi prioritas. “Lang kah ini diharapkan bisa mencapai sasaran dalam efisiensi anggaran,” ujarnya. Arinal menjelaskan anggaran dari pusat yang masuk di APBD 2015, seperti dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp62 miliar dan dana alokasi umum (DAU) Rp1,1 triliun, akan lebih
diperketat sehingga Pemprov dapat menghemat berkisar Rp170 miliar— Rp200 miliar. “Tapi bukan berarti rencana kegiatan yang telah dibuat batal. Namun, akan diberi tanda dan pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata dia. Ia mencontohkan untuk pertemuan yang sifatnya sekadar silaturahmi atau rapat bersama dengan sakter tidak perlu dilakukan di hotel dan bisa memanfaatkan ruang rapat instansi terkait. (*11/K3)