:: LAMPUNG POST :: Kamis, 2 Oktober 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

KMP Lampung

T E R U J I T E PERC AYA

kamis, 2 OKTOber 2014 facebook.com/lampungpost

Ada Kongkalikong di Proyek Pasar SMEP

Gerindra tidak keberatan Alzier menjadi ketua presidium KMP Lampung, tetapi harus ada pencabutan SK Agusman yang ditetapkan sebelumnya.

K

OALISI Merah Putih (KMP) Lampung pecah kongsi. Pasalnya, DPD Partai Gerindra Lampung mempertanyakan dualisme kepemimpinan di presidium KMP. Namun, itu baru sikap sementara partai besutan Prabowo Subianto di Lampung sebab mereka belum mendapat petunjuk DPP. “Kan ketua Koalisi Merah Putih Lampung itu di SK pertama Agusman dari Partai Golkar. Ini saya pikir semuanya sama, saya juga belum mendapat mandat dari pusat. Jadi, selagi SK itu belum dicabut, kami masih berpedoman ­d engan SK itu. Sementara setelah dikonsultasikan tadi, itu sikap sementara kami,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim, saat dihu­ bungi, Rabu (1/10).

Y

a silakan, saya berpedoman pada itu. Kami kan taat asas, taat aturan. Namun, Gunadi membantah ketidakhadirannya dalam silaturahmi elite KMP Lampung di Hotel Emersia, Selasa (30/9), karena perbedaan pandang­ an itu. Menurutnya, saat itu sejumlah pengurus partainya sedang berada di Jakarta untuk menyaksikan prosesi pelantik­ an anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Lampung I dan II. Disinggung mengenai langkah PPP mengajak partai yang tergabung dalam KMP untuk melapor ke DPP jika Partai Gerindra Lampung keluar dari barisan, Gunadi mempersilakan. Namun, dia menegaskan

bila dirinya berpedoman pada SK pertama. “Ya silakan, saya berpedoman pada itu. Kami kan taat asas, taat aturan,” kata dia. Menanggapi hal itu, Wa­ kil Ketua DPD Partai Golkar Lampung Ismet Jayanegara menjelaskan pembentukan presidium KMP hingga tingkat daerah merupakan instruksi DPP masing-masing partai yang tergabung dalam KMP yang diketuai Aburizal Bakrie. Instruksi tersebut dalam rangka kesolidan dan kepatenan KMP mengawal kebijakan politik di Indonesia. Instruksi dituangkan dalam Surat DPP Nomor 3/Golkar/ VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 sebagai tindak lanjut hasil rapat KMP pusat yang menunjuk Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie. “Jadi harus dibedakan antara tim pemenangan KMP untuk pilpres dan presidium KMP untuk mengawal kebijakan politik Indonesia. Nah, Agusman itu kan ketua pemenang­ an,” kata dia.

Alibi Mundur Sekretaris DPW PAN Lampung Hazizi menilai alasan dualisme kepemimpinan presidium KMP Lampung hanya alibi Partai Gerindra Lampung untuk mundur dari barisan. Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung itu, presi­ dium ini dibentuk hanya untuk membangun silaturahmi antarpartai dalam KMP. “Bukan manuver. Ini tujuannya membangun komunikasi dan silaturahmi. Utamanya dalam AKD (alat kelengkapan Dewan), daripada ribut-ribut,” ujarnya. (U1)

ekasetiawan@lampungpost.co.id

Sabu 5,8 Kg Gagal Diselundupkan SABU-SABU seberat 5,8 kg dan 50 ribu butir pil ekstasi senilai lebih dari Rp20 miliar gagal diselundupkan melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Barang haram yang akan dikirim ke Jakarta itu disimpan dalam dua tas ransel dari bagasi bus PO Putra Pelangi dan bus ALS. U p aya p e n y e l u n d u p a n narkoba tersebut terjadi dalam dua hari berturut-turut. Setelah mengamankan 800 gram sabu-sabu dari penum­ pang bus ALS, Sefrizal (37), warga Tanjungmulia, Medan, Sumatera Utara, Senin (30/9), Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni dan Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan kembali menggagalkan pengiriman 5 kg sabu-sabu dan 50 ribu butir pil ekstasi dari bagasi bus PO Putra Pelangi jurusan Aceh— Jakarta. Kapolres Lampung Selatan AKBP Bayu Aji mengatakan

kedua tas ransel yang digunakan untuk menyimpan barang haram itu sengaja diletakkan kernet bus, Ahmad Affan (39), warga Blang Seunibong, Langsa, Aceh, di dalam bagasi depan yang biasa digunakan menyimpan ban serep. Paket narkoba senilai kurang-lebih Rp20 miliar itu dibawa dari Pekanbaru menuju Jakarta. “Kernet bus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengaku narkoba tersebut titipan temannya bernama Hermansyah yang kini masih DPO,” kata Bayu, didam­ pingi Kepala KSKP AKP Feria Kurniawan, saat ekspos di Mapolres Lampung Selatan, Rabu (1/10). Pengakuan tersangka, Sefrizal, sabu-sabu seberat 800 gram rencananya akan dibawa ke Jakarta atas perintah se­ seorang yang dijulukinya Boss di Medan. Ia mendapat imbalan Rp8 juta untuk mengirim barang haram tersebut. (KRI/K3)

No. 13274

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Perusak Hutan Bakau

Pecah Kongsi Eka Setiawan

24 Hal.

MANTAN Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung Ernita Siddik mengatakan pada masa kepemimpinannya masalah Pasar SMEP sudah dibahas berkali-kali. Sayangnya, Dinas Pasar selaku pemangku kepen­ tingan yang bertanggung jawab atas renovasi Pasar SMEP tidak juga mengambil sikap tegas. “Alasannya, uang pedagang yang sudah masuk ke PT Prabu itu sekitar Rp3 miliar. Mere­ ka takut nanti kalau kontrak diputus, uang pedagang siapa yang mau mengembalikan,” ujar politikus Demokrat itu, kemarin (1/10). Menurut Ernita, pihak le­ gislatif menyesalkan terpilihnya PT Prabu Artha sebagai pengembang yang mengerjakan Pasar SMEP. Padahal, rekam jejak perusahaan milik Ferry Sulistyo alias Alay itu terkenal buruk. Beberapa proyek pembangun­ an pasar modern yang digarap Alay selalu bermasalah dan tidak pernah tuntas. “Kami cuma heran kenapa bisa tendernya dimenangkan Alay? Padahal, enggak bagus kerjaan dia itu. Ada mainan mereka itu (Pemkot dan Alay, red),” kata Ernita. Wakil Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung Nu’man Abdi mengatakan segera meng­ evaluasi akar masalah proyek Pasar SMEP yang mengakibatkan ratusan pedagang menjadi korban. “Dalam dua hari ini,

Catatan Buruk Perusahaan Developer Pasar Milik Fery Sulistyo alias Alay: PT Prabu Artha Makmur meski sudah sering membangun pasar di beberapa daerah, tapi kerap bermasalah, seperti di: 1. Pasar 16 Ilir di Palembang, Sumatera Selatan Pembangunan Pasar 16 Ilir di Palembang pada 2011 bermasalah karena PT Prabu Makmur tidak m e l a ks a n a k a n p e m ba ng u n a n seperti yang direncanakan, seperti eskalator yang tidak berfungsi dan kualitas pengerjaan yang buruk. Semestinya kontrak PT Prabu Makmur berjalan hingga 2016, tapi putus di tengah jalan dan pada 2013 lalu PD Pasar menggandeng investor lain. 2. Pasar Terong di Makassar, Sulawesi Selatan Fery Sulistyo alias Alay dengan p e r us a ha a nnya PT M a kas a ra Putra Perkasa Mandiri ( MPM ) mengelola Pasar Terong sejak 1996—2017. Namun, Alay terlibat kasus penipuan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

kami akan rapat secara resmi dengan para pedagang SMEP. Setelah itu kami akan memanggil kepala Dinas Pasar,” ujar politikus PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Himpunan Pedagang Pasar SMEP (HPPS) Aan Hidayat mengaku kecewa dengan ketidaktegasan Pemerintah Kota. “Kami ini hanya pedagang kecil. Pemkot sepertinya diam saja melihat nasib kami,” kata dia. Menurut dia, pertengahan 2013 ada pertemuan antara HPPS, Alay, dan kepala Dinas Pasar. Na-

3. Pasar Unit II Tulangbawang Kisruh pedagang dan pengembang membawa kasus PT Prabu Artha hingga ke pengadilan pada 2011-2012. 4. Pasar Tugu, Bandar Lampung Renovasi pasar oleh PT Prabu Artha dimulai sejak 2013 dan ditargetkan selesai Agustus 2014. Namun, baru selesai 80%. 5. Pasar SMEP Bersamaan dengan pembangunan Pasar Tugu, PT Prabu Artha juga mengerjakan Pasar SMEP. Namun, hingga saat ini pembangunan belum juga dilanjutkan. Bahkan, PT Prabu Artha sempat diputus kontraknya oleh Pemkot Bandar Lampung. Tapi, kenyataannya pembangunan tetap diserahkan ke PT Prabu Artha. Sumber: Dokumentasi Lampung Post

mun, dalam pertemuan itu Alay malah meminta pedagang untuk melunasi uang muka. Ketika dikonfirmasi, Alay menga­ku masih memperbaiki rancangan Pasar SMEP dengan pihak konsultan. “Ini kan masih dua minggu sejak pertemuan terakhir dengan Pemkot kemarin. Masih di konsultan perbaikan gambarnya. Pasti kami teruskan pembangunan Pasar SMEP ini nanti. Kira-kira dua minggu lagi akan dibawa ke Pemkot,” kata Alay melalui teleponnya, Rabu (1/10). (CR11/BOY/K1)

DALAM paradigma lama, kemajuan ekonomi berbanding terbalik dengan pelestari­ an lingkungan hidup. Uang, kekayaan, dan kenyamanan hidup harus dibayar mahal dengan IKUTI BEDAH TAJUK kerusakan lingkungan. SETIAP PUKUL 08.00 WIB Alam diperkosa demi kepentingan sesaat. Hingga pada akhirnya manusia menyadari betapa sulit hidup dalam kepungan bencana. Banjir, tanah longsor, badai, dan kekeringan semakin akrab dengan hidup kita sehari-hari. Untuk meminimalisasi potensi bencana alam, pemerintah ber­ usaha melestarikan lingkungan hidup, termasuk hutan dari kerusakan. Salah satu komitmen pemerintah dengan membentuk Polisi Kehutanan (Polhut) di sejumlah daerah. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: MK/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut di­ sebutkan tugas pokok Polhut adalah menyiapkan, melaksana­ kan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Jelas sudah salah satu tugas pokok Polhut adalah pengamanan hutan. Untuk keperluan itu, mereka diberi wewenang kepolisian dan dipersenjatai. Tetapi, apa yang terjadi di Lampung Selatan justru bertolak belakang dengan semangat peraturan tersebut. Petambak tradisional di Parit 7, Desa Berundung, Kecamatan Ketapang, mengeluhkan rusaknya hutan bakau. Luas kerusakan ditaksir sekitar 2 hektare. Masyarakat setempat khawatir penebangan bakau akan merusak dan menurunkan produksi udang dan bandeng yang digarap masyarakat setempat secara tradisional. Celakanya, menurut laporan masyarakat, pelaku perusakan hutan bakau adalah oknum petugas Polhut dibantu anggota pamswakarsa. Kepada masyarakat, para pelaku mengaku penebangan dilakukan untuk pembibitan bakau. Disebut celaka karena seharusnya Polhut bertugas melin­ dungi hutan dari aksi penebangan liar, bukan sebaliknya malah membabati hutan. Dinas Kehutanan Lampung Selatan membantah anggotanya membabati bakau seperti yang dituduhkan masyarakat. Anggota pamswakarsa yang dituduh terlibat adalah masyarakat yang diperbantukan oleh Dinas Kehutanan. Lepas dari siapa pun pelakunya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Dinas Kehutanan perlu menelusuri secara objektif agar kasus ini benar-benar dituntaskan. Selain mengusut pelakunya, kerusakan bakau di pesisir timur Lampung Selatan itu harus segera diperbaiki untuk menyelamatkan Lampung dari bencana lingkungan. Total luas lahan bakau di Lampung sekitar 86 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 45 ribu hektare kini dalam kondisi rusak berat. Kerusakan hutan bakau di Lampung menjadi perhatian serius banyak kalangan. Beberapa lembaga swadaya masyarakat serta TNI Angkatan Laut kian intensif merehabilitasi kerusakan hutan bakau di Pesawaran. Sungguh ironis jika sampai ada oknum anggota Polhut yang bertugas mengamankan hutan justru menebangi hutan. Apabila kelak terbukti, oknum tersebut harus mendapat hukuman setimpal. Paradigma lama sudah selesai. Dalam paradigma baru, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring pelestarian lingkungan. n

oasis

Cedera Otak dan Perilaku STUDI terbaru mengungkapkan cedera otak traumatis menciptakan lebih banyak masalah pada kalangan remaja perempuan. Penelitian di Kanada itu menemukan para gadis remaja yang mengalami cedera otak traumatis melaporkan terlibat dalam sikap berbahaya lebih signifikan daripada kalangan laki-laki. Tim peneliti mengamati 13 perilaku berbahaya, seperti bunuh diri, menggunakan ganja, atau pesta minuman keras. Studi itu melibatkan 9.288 siswa di Ontario, Kanada, tingkat 7 hingga 12. Peneliti mendefinisikan cedera otak traumatis, yaitu setiap bentuk pukulan atau benturan pada kepala yang mengakibatkan seseorang harus dirawat rumah sakit setidaknya satu malam karena gejala cedera kepala. Menurut studi tersebut, gadis yang pernah diderita cedera otak traumatis amat mungkin terlibat dalam perilaku merokok, menjadi korban bullying, bunuh diri, atau menderita stres psikologis yang lebih signifikan. Studi itu dipublikasikan dalam jurnal Plos One. (MI/U1)

Korupsi, Tujuh Legislator Terpilih Tidak Dilantik TUJUH anggota DPR dan DPD terpilih periode 2014—2019 tidak diambil sumpahnya dalam pelantikan di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (1/10). Penundaan pelantikan karena mereka sedang tersangkut kasus korupsi. Ketujuh legislatof terpilih yang tidak dilantik itu terdiri dari lima anggota DPR dan dua anggota DPD. Lima anggota DPR terpilih adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (Demokrat), mantan

Bupati Bantul Idham Samawi, mantan Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Jimmy Demianus Idjie, Herdian Koesnadi (PDIP), dan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono (Golkar). Sementara dua anggota DPD yang tidak dilantik adalah Chaidir Djafar dari daerah pemilihan Papua Barat dan Zulkarnain Karim dari daerah pemilihan Bangka Belitung. Dengan demikian, anggota MPR/DPR yang dilantik kemarin

sejumlah 555 orang dan anggota DPD yang dilantik 132 orang. Penundaan pelantikan terhadap tujuh orang itu berdasarkan surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat dari KPU untuk yang meminta penangguhan pelantikan bagi para anggota legislatif terpilih yang tersangkut kasus hukum. “Saya menerima suratnya pagi tadi,” kata Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti. Sidang pelantikan dipimpin

anggota tertua dan termuda. Ketua DPR tertua dipimpin Popong O.D. (Golkar) dan anggota termuda Ade Rezky Pratama yang baru berusia 26 tahun (Partai Gerindra).

Tanggalkan Predikat Cum Laude, Jadi Sukarelawan

Hlm. 16

Pimpinan tertua DPD Mudafarsyah (79) asal Maluku Utara dan anggota termuda Rin Damayanti (25) asal Bengkulu. (HES/U4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Kamis, 2 Oktober 2014 by Lampung Post - Issuu