www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13653 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l Senin, 7 desember 2015 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Masa Tenang dalam Keramaian
n LAMPUNG POST/ISKANDAR ZULKARNAIN
EKSPOS SENJATA API. Kapolda Lampung Brigjen Pol Edward Syah Pernong (tengah) menunjukkan senjata api hasil sitaan Tekkab 308 kepada Wakapolda Lampung Boni Fasius Tampoi (kanan) dan Kapolresta Bandar Lampung Hari Nugroho (dua kanan), saat ekspos di Mapolda Lampung yang disaksikan Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Zarialdi (dua kiri) dan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Dery Agung (kiri), Minggu (6/12). Sebanyak 503 senpi dan 153 amunisi telah diamankan.
Uang Ganti Rugi Tol I Sudah Rp233 Miliar SERAPAN anggaran pembebasan lahan untuk ruas tol trans-Sumatera (JTTS) tahap I Bakauheni—Sabahbalau telah mencapai Rp233 miliar lebih. Secara perinci, berdasarkan data dari Tim I percepatan JTTS ruas Bakauheni— Terbanggibesar, yang diterima Lampung Post, Minggu (6/12), alokasi anggaran itu untuk uang ganti rugi (UGR) lahan Bakauheni STA 0+000—TA 1+025 sebe sar Rp91.527.949.000, kemudian UGR Bakauheni II STA 1+025—STA 3+625 sebanyak Rp63.518.210.000. Lalu, UGR Sabahbalau I STA 75+950— STA 77+100 sebesar Rp54.443.306.000 dan UGR Sabahbalau II STA 77+100—STA 80+000 Rp23.532.000.000. Total UGR yang telah dikeluarkan pemerintah yakni Rp233.021.465.000. Asisten I Bidang Pemerintahan Rifki Wiriawan mengatakan soal kelengkapan dokumen pembebasan JTTS tahap II ruas Terbanggibesar—Pematangpanggang dipastikan rampung pekan ini. “Dokumennya masih harus dilengkapi, sudah diteken Gubernur. Kami akan antar kan langsung. Mudah-mudahan minggu ini, karena masih repot juga pembebasan lahan untuk bendungan, pemilukada juga kan Rabu besok,” ujar Ketua Tim II itu kepada Lampung Post, kemarin. Pembebasan lahan juga terus berlang sung di Pesawaran dan Lampung Tengah. Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Syahrial Pahlevi menerangkan pihaknya baru melaksanakan ganti rugi di Desa Indraputra Subing. Dari 54 bidang tanah yang ada di desa itu, menurutnya, sudah dibayarkan 35 bidang. “Lampung Tengah baru Indraputra Subing, tapi itu juga masih ada sisanya 19 bidang karena belum sepakat. Besok (hari ini) mau bayar ganti rugi di Desa Yukumjaya. Dari 36 bidang tanah yang ada, akan dibayar 33 bi dang, karena yang tiga belum sepakat. Kalau enggak sepakat, harusnya ajukan keberatan ke pengadilan,” kata Syahrial. Ia juga menjelaskan PT Adi Karya selaku pengembang tol di Pesawaran sudah mulai bekerja sejak satu pekan kemarin. “Lahan tol sepanjang 3,8 km di Pesawaran sudah mulai land clearing. Sementara di Lam pung Tengah pengembang Wijaya Karya belum bisa bekerja karena pembebasan lahan masih terus dilakukan.” Pada bagian lain, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham me mastikan Menteri BUMN Rini Soemarno akan meninjau beberapa titik pekerjaan tol di Lampung hari ini (7/12). (MAN/D3)
Peggy Berdakwah lewat Film. Hlm.16
Lampung Siaga I Polda mengapresiasi masyarakat yang mau menyerahkan dengan sukarela senpi ilegal ke aparat. AGUS SUSANTO
D
ALAM menghadapi pemi lihan umum kepala dae rah (pemilukada) di dela pan kabupaten/kota se-Lampung, Polda setempat memberlakukan kondisi Siaga I. Kondisi ini akan berlangsung hingga lembaga itu kembali mencabutnya. Kapolda Lampung Brigjen Ed ward Syah Pernong mengatakan pengguliran kondisi Siaga I itu untuk memberi rasa tenang saat mendekati waktu pemilukada 9 Desember 2015. Polda terutama memberi per hatian khusus kepada Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah dalam upaya menjaga kondusivitas. “Kami memberi atensi kepada dua kabupaten itu sebagai daerah rawan konflik selama pemilukada berlang sung,” kata Kapolda Edward itu saat ekspos hasil Operasi Sikat Krakatau II di Mapolda Lampung, Minggu (6/12). Alasan kedua daerah itu diberi kan atensi karena ada sejarah konflik besar di sana. Selain itu, juga ada petahana yang mengikuti pemilukada yang didukung partai politik. “Kondisi seperti ini (Siaga
I) selesai hingga dicabut kembali statusnya,” ujar orang nomor satu di Polda Lampung itu. Untuk diketahui, dalam meng amankan pemilukada serentak ini, Polda Lampung menerjunkan 5.000 personel gabungan. Mere ka menyebar di setiap kabu paten/kota yang menggelar pesta demokrasi itu. Bahkan, pasukan militer pun diminta membantu pengamanan berkoordinasi dengan kepolisian. Setidaknya, tiap Komando Distrik Militer (Kodim) di Lampung me nyiapkan 50 anggota.
“
Saya memberi batas hingga satu minggu (pekan, red) ke depan. Kapolda menjelaskan pihaknya menggelar Operasi Sikat Krakatau 2015 salah satunya untuk mencip takan kondisi aman menjelang pemilukada serentak. Hasilnya, pihaknya berhasil menyita 503 pucuk senjata api (senpi) ilegal dan 153 butir amunisi. “Kami juga memberi maklumat ke masyarakat agar menyerah kan senpi ilegal yang masih di kuasainya kepada aparat. “Saya memberi batas hingga satu ming gu (pekan, red) ke depan,” kata mantan Karorenmin Bareskrim Mabes Polri itu.
Kapolda juga mengatakan pihaknya bersinergi dengan aparat militer dalam pendekatan persuasif pengumpulan senpi ilegal masyarakat itu. Hasil nya, dari 503 pucuk senpi itu, 498 di antaranya diserahkan masyarakat secara sukarela, baik ke kepolisian maupun ke militer. “Kami bersinergi dengan Ko rem 043/Garuda Hitam untuk mengumpulkan senpi dan pen ciptaan suasana kondusif di Lam pung selama pemilukada dan selanjutnya,” ujar Kapolda.
Pengawalan Logistik Pada bagian lain, pendistribu sian logistik pemilukada dikawal ketat anggota kepolisian. Di Lam pung Timur, pengiriman logistik ke 24 kantor panitia pemilihan kecamatan (PPK) di kawan dua anggota polisi setiap modil peng angkut. Pendistribusian dengan enam Fuso mulai kemarin dan disaksikan Bupati Lamtim Tauhidi dan Ketua KPU Lamtim Andri Oktavia. Anggota KPU Lamtim, M Teguh, mengatakan logistik yang di distribusikan yaitu surat suara, berita acara rekapitulasi, tinta, alat tulis, paku, alas coblos, bilik, dan lain-lain. “Pendistribusian logistik selesai dalam satu hari,” kata Teguh. (*12/R6)
POLDA TANGKAP... Hlm.7 agussusanto@lampungpost.co.id
kolom pakar
Problem Implementasi Jalan Tol PEMBANGUNAN tol di Lampung tahap II dengan ruas tol 108,6 km dan lebar 120 meter yang akan melintasi empat kabupaten, yakni Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji, akan dimulai dikerjakan pada Desember ini. Namun, pembangunan tol tahap II yang diharapkan selesai pada 2018 ini dalam proses imple mentasinya tidak akan mudah untuk diwujudkan. Problem utamanya bukan pada persoalan teknis dan ketersedian anggaran, karena persoalan tersebut sudah direncanakan dan disiapkan Pemerintah Pusat. Masalah uta manya yaitu pembebasan lahan. Di era sekarang pembebasan la han untuk pembangunan tol bukan perkara mudah, karena rakyat yang
n LAMPUNG POST/DOK.
Syarief Makhya Dosen Pascasarjana FISIP Unila terkena lahanya tidak mau dirugi kan, baik masalah uang pengganti nya maupun area lahannya. Misal nya, dalam kasus pembangunan tol Semarang—Solo, pembebasan lahan tertunda lama karena tidak ada kesepakan ganti ruginya. Pada kasus pembangunan tol Lampung tahap II, tidak menutup
kemungkinan persoalan pem bebasan lahan juga akan men jadi kendala terbesar yang bisa membawa pesimisme pada 2018 pembangunan tol trans-Sumatera akan rampung. Sedikitnya ada 115 kepala kelu arga (KK) di Kecamatan Terbang gibesar, Kabupaten Lampung Tengah, menolak harga ganti rugi lahan milik mereka yang terkena tol trans-Sumatera (JTTS) di Lampung. Lahan mereka dihargai Rp35 ribu hingga Rp 40ribu, padahal harga standar Rp200 ribu hingga Rp350 ribu per meter. Apalagi, yang terkena jalan tol adalah lahan pertanian produktif yang menjadi sumber penghidupan warga (Lampost, 2015).
BERSAMBUNG KE HLM.12
SETELAH lewat masa kampanye 27 Agustus hingga 5 Desember 2015, tahapan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak me masuki masa tenang dan pembersih an alat peraga kampanye (APK) sejak Minggu (6/12). Masa tenang berlangsung tiga hari hingga pencoblosan pada Rabu (9/12). Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilu Kepala Daerah Pasal 67 Ayat (2) mengamanatkan tiga hari sebelum pemilihan, semua atribut kampanye ditanggalkan. Kegiatan beraroma kampanye menjadi terlarang. Pada masa tenang, tidak bisa tidak, segala rupa metode kampanye berakhir sudah. Celakanya, masa tenang tidaklah dipatuhi mereka yang berkompetisi. Menjelang hari pencoblosan, suhu politik masih panas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi intensitas pelanggaran justru meningkat pe sat jelang dan hingga hari pemilihan. Dalam masa tenang, pelanggaran itu berupa kampanye terselubung. Kampanye terselubung di masa tenang, pemilih tidak dapat berpikir jernih. Bahkan, pada fase ini bentuk pe langgaran kian mengarah permainan politik kotor. Politik uang dalam bentuk vote buying jadi jurus rahasia di detik-detik terakhir. Bentuknya, bagi-bagi uang atau bingkisan dan sembako. Modus ini dikenal dengan serangan fajar. Upaya intimidasi kepada pemilih juga kerap ditemukan di masa tenang. Tidak hanya itu, cara menjatuhkan lawan pun diwarnai black campaign atau fenomena kampanye hitam yang bertujuan membelokkan pilihan. Massa tenang bukan lagi babak jeda, justru semifinal sebelum pencoblosan. Situasi seperti itu tak bisa dibiarkan. Karena itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di delapan daerah penyelenggara pemilukada di Lampung harus melipat gandakan pengawasan; bekerja penuh. Jangan sampai kampanye terselubung dan berbagai praktik politik kotor merajalela di masa tenang. Mengen durkan pengawasan sama saja membuka celah aktor politik bermental culas melancarkan aksi kecurangan. Tak kalah penting, setiap pelanggaran pemilukada harus diproses hingga tuntas. Sanksi hukum baik ad ministratif maupun pidana wajib ditegakkan. Harus jujur diakui maraknya pelanggaran karena perangkat hukum yang ada berperan bak macan ompong; tidak menakutkan apalagi memberi efek jera. Akibatnya, perilaku curang menjadi hal biasa. Patut dipahami kembali, masa tenang memiliki tujuan penting. Yakni masyarakat dengan hak pilih, sekaranglah saatnya melihat, menilai, dan menimbang kembali calon mana yang layak dipilih. Waktu jeda ini harusnya menjadi kesempatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja penuh. Masih banyak pekerjaan rumah KPU yang harus dituntaskan. Distribusi logistik harus beres. Begitu pula kartu pemilih harus ram pung dibagikan. Finishing penugasan di tingkat kelompok penyeleng gara pemungutan suara (KPPS) juga harus tuntas. Pemi lukada harus berjalan tepat waktu, aman, transparan, dan akuntabel. Itu mengapa taat terhadap aturan masa tenang menjadi bagian penting membangun kematangan berdemokrasi. Demokrasi tanpa taat aturan adalah omong kosong. n
oasis
Humor Buat Wanita Jatuh Hati PENELITIAN terbaru yang dilakukan University of Kan sas, AS, mengungkapkan wanita cenderung lebih mudah jatuh hati pada pria yang bisa membuatnya tertawa. Dalam studi yang diterbitkan jurnal Evolutionary Psychology, para peneliti melakukan tiga tahap riset. Pertama, peneliti mencari 100 pemilik akun Facebook dan mengontak mereka. Seratus orang itu dikenalkan berpasangan dan saling menggali kepribadian lewat per cakapan online. Kedua, peneliti melibatkan 300 mahasiswa untuk mengukur hubungan cerdas dan sifat lucunya. Bagian akhir penelitian, yang diikuti 51 pria dan wanita yang tidak pernah berjumpa sebelumnya dan ditemukan da lam kencan buta itu, diberi pilihan topik pembicaraan. Selesai, peserta diminta mengisi kuesioner kencan yang dijalani. Hasil penelitian mengungkapkan pria dan wanita yang bisa tertawa bersama cenderung bisa berlanjut tahap hubungan selanjutnya. (MI/R6)