±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. kamis 23 april 2015
TERUJI TEPERCAYA Korupsi
www.lampost.co
±
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13465
Tol Lampung
Integritas Penjabat Kepala Daerah
Kembali Ditunda K
±
EMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU dan Pera ) dinilai mengulur pembangunan tol Lampung. Pembangun pertama tol atau groundbreaking berkali-kali diundur. Dana awal pembangunan megaproyek itu pun baru bisa dicairkan pada Juni mendatang. Ketua Tim II Persiapan Pembebasan Lahan Ruas Terbanggibesar—Tegineneng Tauhidi menerangkan dari informasi terakhir yang disampaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana pengerjaan jalan tol menyatakan ground breaking dipastikan mundur dari jadwal semula 28 April menjadi 30 April 2015. “Itu juga belum pasti,” kata dia di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (22/4). Hadir dalam rapat itu perwakilan Badan Pertanahan Nasional Lampung, pejabat pembuat komitmen (PPK), BUMN pelaksana pembangun an jalan tol PT Hutama Karya (HK), PT ASDP, dan perwakilan Kementerian PU dan Pera. Tauhidi didampingi Ketua Tim I Persiapan Pembebasan Lahan Ruas Bakauheni—Terbanggibesar Adeham. Rapat ini membahas kesiapan tim jelang groundbreaking. Dia mengatakan menjelang groundbreaking yang akan dilaksanakan pekan depan masih belum ada kejelasan tentang pencairan dana awal untuk pembangunan jalan tol. Kementerian PU dan Pera memperkirakan d a n a akan cair paling
cepat awal Juni 2015. “Bulan enam sampai bulan tujuh itu juga belum pasti. Ya bagaimana ini?” kata Tauhidi. Dia menilai kementerian tidak siap ketika meminta agar pelaksanaan groundbrea king dilaksanakan pada Juni mendatang. Sedangkan BUMN pelaksana pembangunan jalan tol meminta agar groundbreak ing tetap dilaksanakan pada akhir April. Kementerian PU dan Pera sebagai pemilik proyek pembangunan jalan tol, kata dia, hingga saat ini masih terus sibuk dengan nomenklatur kelembagaannya. “Kami tim di lapangan semangat bekerja meski tanpa anggaran. Ternyata hal ini tidak diimbangi de ngan Pemerintah Pusat. Presiden minta percepatan, mana dari Kementerian PU? Itu yang membuat saya sedikit kesal,” ujar Tauhidi. Perwakilan dari Kementerian PU dan Pera, Yongki, mengatakan perubahan nomenklatur ditargetkan selesai pada Juni 2015. Dengan demikian, dana pusat dapat segera dicairkan guna percepatan pembangunan jalan tol trans-Sumatera. “Pada dasarnya dana itu sudah ada, hanya belum bisa dicairkan,” kata dia. Menurutnya, groundbrea king dilakukan apabila lahan telah siap. Dia mencontohkan di Binjai, Medan, seluruh lahan yang akan dipakai untuk jalan tol telah selesai pembebasan dan ganti rugi sehingga dilakukan pemasangan tiang pancang. “Di Lampung ini kan tanahnya belum siap,” katanya. (L1) nurjanah@lampungpost.co.id
Citra Kirana Pernikahan Masih Jauh... Hlm. 16
Biaya Haji 2015 Turun Rp6 Juta ±
KEMENTERIAN Agama dan Panja BPIH DPR memutuskan besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini mencapai 2.717 dolar AS, turun sekitar 502 dolar AS atau Rp6,4 juta, dibandingkan tahun lalu. Ketua Panja BPIH Sodik Mudjahid mengatakan biaya penyelenggaraan haji dipastikan turun setelah melalui rapat panjang dan alot antara Panja BPIH bersama Kementerian Agama, Garuda Indonesia, Pertamina, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Rapat yang berlangsung selama ini ak hirnya mampu menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dibebankan langsung kepada jemaah,” kata dia di Gedung Parlemen, Rabu (22/4). Namun, dengan adanya kenaikan nilai tukar rupiah dengan asumsi Rp12.500/dolar AS, ada kenaikan BPIH dalam rupiah sebesar Rp163 ribu dibandingkan tahun lalu. “DPR berharap dalam penyelengga-
±
PEMILIHAN umum kepala daerah serentak di sembilan provinsi dan 260 kabupaten/kota seIndonesia pada 9 Desember 2015 membawa konsekuensi dalam penyeleng1,5 Th Pos garaan pemerintahan Ronda daerah, salah satunya penunjukan penjabat kepala daerah. Penunjukan tersebut merupakan keniscayaan agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk Lampung. Berdasarkan jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum, tahapan pemilukada serentak sudah dimulai sejak pekan lalu. Pemilukada serentak di Lampung tahun ini akan digelar di delapan kabupaten/kota, meliputi Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pesisir Barat. Di daerah-daerah tersebut masa jabatan bupati/wali kota akan berakhir sebelum 9 Desember 2015. Masa jabatan penjabat bupati Pesisir Barat berakhir pada 22 April, Lampung Selatan (6 Agustus), Metro (20 Agustus), Way Kanan (23 Agustus), Lampung Timur (2 September), Bandar Lampung (15 September), Pesawaran (20 September), dan Lampung Tengah (12 November). Para penjabat kepala daerah tersebut akan menjadi orang nomor satu di kabupaten/kota selama empat sampai lima bulan hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Awal dari proses suksesi tersebut ditandai saat Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melantik Penjabat Bupati Pesisir Barat Qudrotul Ikhwan yang sebelumnya menjabat kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Lampung. Qodratul menggantikan Kherlani yang ditarik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemprov Lampung. Posisi sebagai pucuk pimpinan birokrasi di daerah tentu sangat strategis. Meskipun bersifat sementara, penjabat kepala daerah dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan nasib masyarakat umum serta ribuan pegawai negeri sipil. Terkait pemilukada, keberadaan penjabat kepala daerah diperlukan untuk mengantisipasi adanya kecenderungan pemihakan kepada calon tertentu, dalam hal ini lebih kepada calon petahana yang memiliki kewenangan kebijakan. Hal itu mengingat sifat birokrasi atau PNS yang dapat digerakkan dan dikendalikan atas dasar kewenangan. Menggalang dukungan dari aparatur pemerintah tentu akan mencederai proses demokrasi di daerah. Selain itu, kelak di kemudian hari akan menimbulkan konflik baik di antara sesama calon, di tengah masyarakat, serta di jajaran aparatur birokrasi. Karena itu, tak berlebihan jika salah satu tugas penjabat kepala daerah adalah mempersiapkan pemilukada hingga terpilih kepala daerah definitif. Itu sebabnya, penjabat kepala daerah hendaknya tetap memiliki integritas serta tidak memihak pasangan calon tertentu. Jabatan baru sebagai kepala daerah semester pendek harus tetap dijaga agar tetap amanah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. n
RP
Kementerian PU dan Pera memperkirakan dana tahap awal pembangunan jalan tol Lampung akan cair paling cepat awal Juni 2015. Nur Jannah
±
TAJUK
n ANTARA/REGINA SAFRI
APRESIASI KEJUJURAN. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Pauline Arifin (kanan) menyematkan pin apresiasi kepada M Tsaqif Ismadi dan beberapa siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta, Rabu (22/4). Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi KPK atas laporan kecurangan ujian nasional tingkat SMA/SMK 2014—2015.
Siswa Berani Jujur itu Raih Pin KPK SISWA-SISWI SMAN 3 Kota Yog yakarta patut berbangga. Keberanian mereka menyuarakan kebocoran soal ujian nasional (UN) beberapa waktu yang lalu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika mereka menerima bocoran soal UN, mereka tidak memanfaatkannya, tetapi malah melapor ke sekolah untuk menyuarakannya ke publik. “Kami melapor temuan kebocoran soal UN di internet dilandasi niat mencari keadilan bagi temantemannya yang menjalankan ujian nasional,” kata Muhammad Tsaqif Ismadi, siswa SMAN 3 Yogyakarta, Rabu (22/4). Dia mengatakan dirinya bersama teman-temannya di SMAN 3 Yogyakarta telah belajar keras dan mempersiapkan diri jauhjauh hari menghadapi UN. Tentu tidak adil jika kemudian ada kebocoran soal.
Keberaniannya tersebut ternyata mendapat respons tidak baik dari beberapa pihak yang tidak senang. Muncul ratusan ancaman yang ditujukan ke padanya. Menurut dia, ancaman tersebut mayoritas pengirimnya adalah siswa-siswa SMA. Walau mendapat ancaman, sikap Tsaqif tetap tegas, kebo coran soal tersebut merupakan bentuk kecurangan, tindakan yang tidak adil. Ketegasan sikapnya tersebut tidak lepas dari dukungan orang tuanya terhadap sikapnya tersebut. Menurut Staf Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan KPK Pauline Arifin, penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi dari KPK atas keberanian dan kejujuran siswa tersebut. Berani jujur, lanjut dia, merupakan dasar dari sikap antikorupsi.
“Penghargaan ini bentuk do rongan agar semakin banyak orang berani mengampanyekan sikap berintegritas,” kata dia. Tindakan yang dilakukan siswa SMAN 3 Yogyakarta ter sebut tercatat baru pertama kali sehingga KPK pun memberikan penghargaan berupa plakat dan pin dengan tulisan “Berani Jujur Itu Hebat”. Pin tersebut lalu di sematkan di baju siswa. Keberanian mengungkapkan kejujuran harus diapresiasi. Jika kejujuran berani disuarakan dan dilakukan secara berjemaah tentu hasilnya akan hebat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana juga menilai positif keberanian siswa tersebut. Apresiasi yang diberikan KPK dinilai sebagai upaya menggalakkan pencegahan korupsi melalui keberanian bersuara dan bersikap jujur. (MI/U1)
±
oasis
Berat Badan dan Demensia ORANG-ORANG dengan kelebihan berat badan (overweight) memiliki risiko demensia yang lebih kecil ketimbang orang berat badan normal. Tim peneliti dari Oxon Epidemiology dan The London School of Hygiene and Tropical Medicine menganalisis data dari 1.958.191 orang berusia rata 55 tahun selama dua dekade terakhir di Britania Raya. Hasil penelitian yang diterbitkan di majalah ilmiah Lancet Diabetes & Endocrinology menyebutkan orang yang kekurangan berat badan (underweight) memiliki risiko mengalami demensia lebih tinggi 39% ketimbang mereka yang berberat badan normal. Penelitian itu juga menemukan bahwa mereka yang overweight mengalami 18% penurunan risiko demensia dan angka itu menjadi 24% pada mereka yang mengalami obesitas. “Hasil ini sungguh mengejutkan,” ujar kepala peneliti, Nawab Qizibash. (MI/R6)
Tugas Berat Menanti Qudrotul Ikhwan
raan ibadah haji tahun ini pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan jemaah, baik transportasi, pemondokan, katering, kesehatan, dan ibadah haji,” kata Sodik. Selain itu, kata dia, Kementerian Agama juga telah sepakat untuk menempatkan pemondokan di Madinah pada wilayah Markaziyah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin memastikan penurunan BPIH tahun ini tidak memengaruhi sistem pelayanan kepada jemaah haji. Pemerintah justru berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan rute baru penerbangan yang langsung menuju ke Kota Madinah.“Tahun ini penerbangan menuju Mekah akan langsung ke Kota Madinah.” Untuk diketahui embarkasi Lampung masuk dalam penghitungan BPIH Jakarta plus ongkos transit daerah.(MI/E1)
CMYK
GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo melantik Penjabat (Pj) Bupati Pesisir Barat Qudrotul Ikhwan di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (22/4). Dengan pelantikan itu, tugas berat menanti Qudrotul Ikhwan memimpin daerah otonomi baru (DOB) yang sebentar lagi menggelar pemilihan umum kepala daerah. Penunjukan Qudrotul sebagai penjabat bupati Pesisir Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.18948 Tahun 2015 dan 131.18949 2015 tentang Penghentian dan Pengangkatan Penjabat Pesisir Barat Masa Bakti 2015—2016. Ridho memaparkan sebagai penjabat bupati, ada beberapa tugas penting dan strategis yang harus segera ditangani. Tugas tersebut, di antaranya memfasilitasi pemilukada yang akan digelar pertama kali sesuai amanat UU 22/2012, yakni tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. “Se-
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
LANTIK PJ BUPATI PESISIR BARAT. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melantik Penjabat Bupati Pesisir Barat Qudatul Ikhwan menggantikan Kherlani di Balai Keratun Pemprov Lampung, Rabu (22/4). Selain melantik Penjabat Bupati Pesisir Barat, Gubernur juga memutasi pejabat eselon II di lingkungan Provinsi Lampung. lain itu mengingat Pesisir Barat merupakan daerah otonom baru di Provinsi Lampung yang belum memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang definitif melalui mekanisme pemilukada,” kata Ridho, usai
±
pelantikan, kemarin. Qudrotul, yang baru saja dilantik, disinggung langkah pertama yang akan diambil untuk membangun Pesisir Barat, terutama untuk menyiapkan pelaksanaan pemilukada, menjawab tugasnya
nanti mengalir saja. “Saya juga belum sampai di sana (Pesisir Barat),” kata dia. Bersamaan dengan pelantikan Qudrotul, sembilan pejabat eselon II di Pemprov Lampung juga ikut dilantik. Mereka adalah
Irwan Sihar Marpaung sebagai kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Paryanto (sebelumnya sekkab Tuba Barat menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan), Kherlani (penjabat bupati Pesisir Barat menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan), Fitter Syahboedin (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menjadi Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah), dan Taufik Hidayat (Kepala Badan Lingkungan Hidup DaerahLampung menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan). Kemudian, Albar Hasan Tanjung (Kepala Dinas Perhubungan menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM), Idrus Effendi (Staf Ahli Bidang Pemerintahan menjadi Kepala Dinas Perhubungan), Syaiful Dermawan (staf Biro Organisasi menjadi Kepala Dinas Pendapat an), dan Herwan Sahri (Kepala Dinas Pendapatan menjadi Plt Sekkab Tuba Barat). (*11/U1)
±
±