A L TES PEN E R IM J A DW AA
CP
T E R U J I T E PERC AYA
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
SEHARI setelah menggelar aksi demonstrasi kepada pihak Rektorat, Badan Ek sekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Uni la) melansir data 85,72% pen etapan golongan uang kuliah tunggal (UKT) pada mahasiswa baru 2014 tidak tepat sasaran. Presiden BEM Unila Ahmad Khairudin Syam menyatakan dari total 3.766 mahasiswa baru, hanya 14,28% dana UKT sesuai sasaran, sedangkan 85,72% tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan alokasi UKT golongan I tidak mencukupi kuota sesuai yang ditentukan Rektorat Unila, yakni 5%. Ia mengatakan data terse but merupakan hasil inves tigasi dan verifikasi BEM Unila sejak membuka posko pengaduan UKT Unila awal tahun ajaran baru Agustus lalu. Selama empat bulan BEM membukanya, masuk 225 pengaduan mahasiswa baru dan yang telah mengem balikan berkas pengaduan 175 orang. “Mereka (mahasiswa baru) mengadu karena tidak mendapat penggolongan UKT sesuai tingkat ekonomi kelu arga. Mereka itu merasa gaji kedua orang tua jika digabung
masih belum cukup untuk membayar biaya kuliah per semester yang diatur dalam UKT. Itu yang bikin mereka meminta agar penggolongan UKT-nya diturunkan,” kata Ahmad di ruang kerjanya, Jumat (14/11). Menanggapi data BEM Unila, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Unila Dwi Haryono tidak mau me nanggapi serius data terse but. Baginya, data itu hanya dikeluarkan dari satu pihak tanpa verifikasi kembali ke pada pihak Rektorat. “Kami perlu mempertanyakan dan memastikan apakah perhi tungan mereka itu valid atau tidak,” kata Dwi. Dwi melanjutkan daripada memikirkan persentase terse but, ia lebih fokus pada peng ajuan surat rekomendasi permohonan untuk menga komodasi biaya kuliah tung gal (BKT) dan alokasi peng golongan UKT seperti halnya tahun 2013, sebagaimana usulan pihak BEM Unila. “Kami masih tunggu lampir an surat tambahan permohon an dari BEM Unila sampai Minggu (16/11), seh ingga Senin (17/11) Rektorat Unila dapat membawa langsung ke pusat (menteri).” (CR13/S3)
NS D LA MP UNG 2014
facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13315
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Peluang Pasar Tunggal ASEAN
Hasan), akibat ada keterangan tersangka yang mengatakan telah diberi izin,” kata Zulkar nain, Jumat (14/11). Tidak menutup kemungkin an jika berdasarkan bukti yang dikumpulkan penyidik ada keterkaitan Zulkifli Hasan, KPK akan perdalam keterang an dan bukti tersebut. “Saya pikir itu terlalu jauh, artinya kami tidak mau cam pur aduk antara kebijakan publik dan tindak pidana, sebab itu kami harus melihat, didalami perkara materiel ba gaimana sesungguhnya terjadi, kami lihat bagaimana proses administrasinya, kami lihat ke sana,” ujar Zulkarnain. Sebelumnya, Rabu (12/11), KPK sudah memeriksa Zulki fli Hasan. Dia menolak ter libat alih fungsi kawasan hutan semasa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009—2014. Zulkifli dimintai keterang an penyidik KPK mengenai tuduhan tersebut, keterkaitan dia telah menerima permo honan izin dari tersangka tindak pidana korupsi suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. (U1)
BEM Nilai 85,72% UKT Unila Tidak Tepat
N
Sabtu, 15 november 2014
KPK Perdalam Keterlibatan Zulkifli Hasan KOMISI Pemberantasan Korup si membuka kemungkinan adanya keterlibatan mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan terkait suap izin alih fungsi hutan dengan tersang ka Gubernur nonaktif Riau Anaas Maamun dan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Kini, KPK mengembangkan kasusnya. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan berdasarkan keterangan kedua tersangka, perizinan sudah diberikan oleh Zulkifli Hasan. Untuk itu, kini pihaknya memperdalam tersangka lain dalam kasus itu, termasuk keterlibatan Zulkifli yang kini ketua MPR. Sebab, dia sebagai penang gung jawab dan pemegang kewenangan perizinan alih fungsi hutan dan lahan. “Kalau itu (pengembangan) perkara ini nanti di-cross check terlebih dahulu antara ke terangan (tersangka yang telah mendapatkan izin alih fungsi lahan dari Zulkifli Hasan) satu (Anaas Maamun) dan yang lain (Rahmat Yasin), jangan hanya mengatakan sudah ada izin, tentu harus konkret (diakui Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan saat itu). Sebab itu (KPK periksa Zulkifli
Halaman 5
n ANTARA/TERESIA MAY
KOSTUM TERBAIK. Putri Indonesia Lingkungan 2014 Elfin Pertiwi mengenakan kostum nasional modifikasi karya Jember Fashion Karnaval, Tale of Siger Crown, saat kepulangannya dari Pemilihan Miss International 2014, di Jakarta, Jumat (14/11). Elfin Pertiwi meraih kemenangan untuk Kostum Nasional Terbaik di ajang Miss International 2014 yang digelar pada 11 November lalu di Tokyo, Jepang.
Kejati Belum Tuntaskan
Aset Satono-Alay Dalam salinan petikan amar putusan MA hanya tertera poin 1—10 tanpa diketahui apa saja harta benda dan aset Alay itu. Wandi Barboy
H
INGGA menjelang akhir 2014, Kejak saan Tinggi Lam pung masih terus memburu terpidana korupsi APBD Lampung Timur (Lam tim) tahun anggaran 2008— 2009, Satono dan Sugiharto Wiharjo alias Alay. Padahal, sudah dibentuk tim untuk memburu keduanya sejak dua tahun lalu. Terkait aset, Kejati Lampung belum mengeksekusi aset Sa tono dan Alay, terpidana 15 tahun penjara dan 18 tahun penjara. Sampai sekarang keberadaan mantan Bupati Lamtim dan mantan komisaris BPR Tripanca Setiadana itu belum diketahui. Kasi Penkum Kejati Lam pung Yadi Rachmat Sunaryadi menjelaskan untuk perkara Sa
tono pihaknya masih menung gu hasil penafsiran aset yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut Yadi, dalam waktu dekat hasilnya sudah bisa diketahui. “Kalau nanti harga tafsirannya sudah ketahui dari KPKNL, aset Satono itu bisa segera dilelang,” ujarnya, Rabu (12/11). Perburuan terhadap Sa tono terus dilakukan Kejati Lampung. KPK, Mabes Polri, dan lainnya juga sudah turun tangan. Untuk perkara Alay, Yadi menjelaskan pihaknya masih menunggu salinan putusan resmi dan lengkap dari Mah kamah Agung. Menurutnya, sejauh ini Kejati Lampung hanya menerima salinan peti kan amar putusan MA. “Pengeksekusian terhadap aset Alay itu belum bisa dilaku
kan karena memang belum ada perincian tentang harta dan aset yang bisa dieksekusi,” kata dia. Mantan Kasi Pidsus Garut, Jawa Barat, itu juga menerang kan dalam salinan petikan amar putusan MA tidak ada perincian aset Alay. “Kalau salinan petikan hanya bilang poin 1—10, tapi tidak bisa diperinci apa saja asetnya,” kata Yadi. Penyitaan Dihubungi terpisah, Kasi Pidsus Kejari Bandar Lam pung Fredy F. Simanjuntak menerangkan beberapa aset Satono sudah disita, di antara nya satu bidang tanah beserta rumah di Perumahan Citra Gar den Blok D4, Kelurahan Negeri Olokgading, Telukbetung Barat, dan dua bidang tanah beserta rumah di Gang Langgar, Keda maian, Bandar Lampung. “Dalam beberapa hari ini bisa diketahui harga tafsiran aset Satono itu oleh KPKNL,” kata Fredy, melalui telepon nya, Rabu (12/11). (K2)
SEJATINYA Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah pasar tunggal bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pasar tunggal yang akan diterapkan akhir 2015 ini bertujuan meningkatkan daya saing serta menarik modal investasi di negara-negara ang gota ASEAN. Penanaman modal asing di nega ra-negara ASEAN dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. MEA juga memungkinkan satu negara men jual barang dan jasa dengan mudah ke negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Secara umum ada lima elemen dasar MEA, yakni persaingan bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. Ibarat pertarungan bebas, masyarakat adalah atlet. Pe merintah Pusat maupun Pemprov Lampung adalah pelatih yang mempersiapkan dan memberikan instruksi saat pertandingan agar memenangkan pertarungan. Jika waktu pertandingan sudah ditentukan, yakni pada akhir 2015, lalu persiapan apa yang sudah kita lakukan agar memenangkan pertarungan MEA itu? Menilik hasil Lampung Economic Outlook 2014 yang digelar Bank Indo nesia dan Lampung Post, Kamis (13/11), kita seharusnya op timistis MEA menjadi peluang emas untuk menyejahtera kan masyarakat Lampung. Dari kelima elemen dasar MEA itu, kita sudah mempunyai persiapan. Meskipun demikian, kita punya kelemahan, yak ni modal luar negeri yang lebih besar ketimbang modal da lam negeri. Namun, di balik itu tetap ada peluang mengatasi kelemahan. Loyalitas untuk menggunakan produk-produk dalam negeri merupakan keuntungan bagi kita dalam meng hadapi serbuan produk dari negara-negara luar. Pada elemen tenaga kerja juga akan terjadi persaingan bebas. Jangan heran kalau nanti ada tenaga kerja dari Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, atau Brunei Darus salam yang datang ke Lampung. Bisa saja seorang penga cara, dosen, atau wartawan yang bekerja di Lampung ada lah penduduk dari negara-negara ASEAN. Itu sebabnya peningkatan kemampuan sumber daya ma nusia menjadi hal penting yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menciptakan tenaga kerja lokal yang terampil akan lebih terjamin dibanding hanya mengandalkan upah buruh yang murah. Kita pernah memiliki pengalaman buruk ke tika sejumlah perusahaan asing di Tanah Air memindahkan usaha ke Vietnam dengan upah buruh yang lebih murah. Jika persoalan sumber daya manusia tidak dipersiap kan sejak sekarang, bukan mustahil kelak Indonesia akan mengekspor tenaga kerja tidak terampil dan mengimpor tenaga kerja terampil di posisi kunci perusahaan besar. Walaupun begitu, MEA adalah peluang. ASEAN akan menjadi sebuah wilayah ekonomi yang dihuni lebih dari setengah miliar penduduk, sebagai wilayah ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India. Jika lengah, negeri ini akan kebanjiran produk luar negeri. Tak pelak, uang yang kita hasilkan akan habis dibelanjakan untuk membeli produk impor. Dalam situasi itulah mulai sekarang Lampung harus me nyiapkan langkah strategis mengurangi impor. Sebaliknya, membanjiri negara ASEAN dengan komoditas ekspor, baik produk agroindustri olahan maupun produk usaha kecil dan menengah. Kedua komoditas itu seharusnya menjadi primadona Lampung menghadapi pasar tunggal ASEAN. n
oasis
Obat Alzheimer dan Obesitas
wandibarboy@lampungpost.co.id
SEBUAH studi baru mengungkapkan obat Alzheimer (penurunan daya ingat) bisa menyem buhkan gangguan pola makan di ka langan orang yang suka mengonsumsi hidangan dalam porsi besar dan tidak terkendali. Tim peneliti dari The Boston Univer sity School of Medicine baru-baru ini menemukan bahwa obat saraf yang disebut dengan memantine itu secara signifikan mampu mengurangi perilaku adiktif dan impulsif yang berhubungan dengan pesta ma kan. Kondisi itu ditandai periode makan yang tidak terken dali dan berlebihan. Obat Alzheimer membantu mengurangi dorongan untuk pesta makan dengan menstimulus bagian nucleus accumbens, daerah otak yang bertanggung jawab untuk perilaku adiktif. Penemuan yang diterbitkan dalam jurnal Neuopsychopharmacology ini membantu jutaan orang di Amerika Serikat yang menderita “gangguan pesta makan”. (MI/U1)
kota baru seharga Rp16 juta melalui broker properti. Na mun, ia masih berharap ren cana pembangunan kota baru tidak berhenti. Di kalangan petani peng garap lahan kota baru juga tak kalah resah. Sejak peng umuman penghentian, mer eka dikutip sewa lahan Rp1,5 juta per hektare per tahun. “Sekarang, pihak satgas mener tibkan dan harus sewa Rp1,5 juta. Kalau enggak, ya tidak bisa menggarap. Kalau dulu kan boleh, yang penting kalau sewaktu-waktu lahan dibutuh kan pemerintah, kami siap dan enggak ada ganti rugi,” kata Suwarno. (Wandy Barboy/R6)
GEDUNG DPRD KOTA BARU. Gedung DPRD Lampung di kawasan kota baru, Jatiagung, Lampung Selatan, Kamis (13/11) malam.
Muram Wajah Warga Sekitar Kota Baru Deru generator set yang men jadi energi untuk beberapa lampu merkuri di gedung te ngah bulak kawasan kota baru itu mengepung suasana, Rabu (12/11) malam. Belasan tukang terlihat melakukan finishing bangunan yang akan digu nakan sebagai rumah sakit itu. Penerangan yang kurang binar, gemuruh genset, dan sepi yang menyer
gap m emb angun suasana lamun. Namun, Toni (42) seperti tak peduli suasana. Dengan roller, peranti mengecat de ngan gagang panjang, ia terus menggulung cairan putih untuk diratakan ke tembok. Pekerja borongan asal Ban dar Lampung itu memilih tak mendengar desas-desus penghentian pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang salah satu
Syahrini Dapat Award Maju Mundur Cantik...
Hlm. 16
unitnya sedang ia kerjakan. “ Los . Saya enggak urusan sama itu. Saya tahunya kerja, dibayar. Saya enggak mau tahu,” kata dia serius. Meskipun acuh tak acuh, Toni gamang saat ditanya jika pemborong mengh entikan pembayaran. Tetapi, ia memi lih meyakinkan diri bahwa bosnya, kontraktor yang mem pekerjakan dia dengan sistem borong itu akan bertanggung jawab. “Saya kan cuma tu kang. Jadi, ya orang kerja harus dibayar!” kata bapak tiga anak itu. Meskipun aktivitas pekerja masih berjalan, rumor pesimis tis mengurung warga sekitar
kawasan. Geliat broker tanah dan properti yang semula amat agresif, sepekan terakhir se perti keluar orbit. Masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi juga lesu mengomentari moratorium pembangunan kota baru oleh gubernur. “Setelah ganti presiden dan gubernur mengikuti him bauan pusat, sudah, lemes,” kata Suwarno, salah satu pa mong di Desa Sukamaju, Ja tiangung. Kekecewaan juga terlihat pada Asep (52), warga Su karame, Bandar Lampung. Ia mengaku sudah membeli tanah kaveling ukuran 15x10 meter tak jauh dari kawasan
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO