± ±
± ±
CMYK CMYK
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
kamis, 5 januari 2012
± ±
CMYK
l No. 12308 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 24 Halaman
lHARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
± ±
Pemprov kaji lokasi jembatan timbang... HLM. 4
BURAS
H. BAMBANG EKA WIJAYA
Timur
± ±
OASis Tubuh Kandung 27 Zat Kimia
± ±
TUBUH manusia rata-rata mengandung 27 zat kimia, dari 100 zat kimia berbahaya. Anak-anak ditemukan lebih tercemar dari orang tua atau kakek neneknya, dan ibu menurunkan racun kepada bayi dalam kandungan. Dalam konferensi dunia bertajuk The International Year of Chemistry 2011, peneliti menemukan bahan kimia berpotensi bahaya ada dalam setiap satu dari 14 makanan pokok di rak supermarket. Temuan ini memacu 200 ilmuwan terkemuka dari lima benua mengeluarkan peringatan bersama. Paparan bahan kimia mengganggu perkembangan organ pen ting pada janin dan bayi, meningkatkan diabetes, kanker, gangguan perhatian, kerusakan tiroid, berkurangnya kesuburan, dan kondisi lain di kemudian hari. The Standing Committee of European Doctors menyatakan, “Polusi kimia merupakan ancaman serius bagi anak-anak dan untuk kelangsungan hidup manusia.” “Tahun lalu kita kehilangan kesempatan mengatasi apa yang diharapkan sejak awal, yakni revolusi untuk menurunkan paparan bahan kimia terhadap tubuh,” kata John Wargo, dari Yale University seperti dilansir The Telegraph, Rabu (3-1). (U-1)
R
p
pR
R
p
pR
p
R p
pR
pR
R
OPERATOR telepon pul taksi menelepon sopir, “Itu pilot langgananmu marah kau terlambat sampai rumahnya! Cepat jemput, dia tunggu!” “Aku terjebak macet! Tapi sudah dekat rumahnya kok!” jawab sopir. “Tapi biasanya justru dia yang menyuruh aku tenang, tak perlu buru-buru kayak mobil jemputan kantor, bisa bahaya! Kata dia, karena dia pilotnya, terlambat sedikit tak masalah, pesawat baru berangkat setelah ada pilotnya!” “Hal itu dia sebutkan juga tadi!” timpal operator. “Katanya sekarang sudah berbeda, mulai tanggal 1 Januari ada aturan baru, maskapai yang men- delay jadwal terbang pesawatnya dikenakan sanksi, bentuknya sampai denda tunai yang harus mereka bayar kepada setiap penumpang!” “Huahaha..! Itu baru adil!” tukas sopir. “Aku sering dapat penum pang yang marah-marah sepanjang jalan karena baru mengalami nasib buruk, delay pesawat yang ditumpangi bersambung-sambung, dari delay pertama ke delay kedua, di-delay lagi malah lebih lama! Ada yang delay-nya di-SMS ke dia, lalu ia lebih cepat ke bandara untuk mengejar jadwal pesawat terdahulu, ternyata harus bayar ratusan ribu memajukan waktu terbangnya!” “Jangan-jangan delay itu dilakukan sebagai trik bisnis agar orang memajukan jadwal terbang dan kena tambahan bayaran telak!” timpal operator. “Banyak penumpang yang curiga begitu!” tegas sopir. “Itu membuat penumpang jengkel karena kalau memang pesawat terdahulu ada seat kosong, sebagai jalan keluar kelemahan maskapai tak bisa menepati jadwal terbangnya hingga melakukan delay, seharusnya tak harus dikenakan bayaran ekstra! Jadi, situasinya terbalik! Kata penumpang, maskapai yang wanprestasi tak bisa berangkat tepat waktu, malah penumpang yang didenda kalau mau terbang lebih cepat! Itu kan menjadikan penumpang sebagai kambing congek! Dipandang remeh, diperlakkukan sesuka-suka maskapai saja! Padahal, semboyan jualannya penumpang adalah raja!” “Mungkin regulator penerbangan nasional melihat gelagat buruk perlakuan maskapai kepada para penumpangnya itu, hingga membuat aturan yang memberi sanksi buat delay!” timpal operator. “Tapi aturan baru itu masih longgar, ketentuan denda baru berlaku untuk delay empat jam!” “Aturan itu yang penting semangatnya agar maskapai penerbang an tak memperlakukan para penumpang langganan setia mereka selayak kambing congek lagi!” tegas sopir. “Semangat lain aturan itu tentu memperbaiki ketepatan jadwal penerbangan domestik, agar delay-men-delay tak lagi sekacau belakangan ini!” ***
pR
pR
pR
pR pR pR
Aroma
Korupsi
AP A APBD 2012
Senin
±
rabu, 4 januari 2012 SUMBER BI
Selasa
7 November 2011
27 Desember 2011
Rapat paripurna kebijakan APBD di ruang sidang DPRD Lampung Timur.
Rapat paripurna DPRD Lamtim mengesahkan APBD Lamtim 2012 Rp1,170 triliun. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif, dihadiri Plt. Bupati Lamtim Erwin Arifin dan I Wayan Sutarja.
Senin
Kamis
28 Desember 2011
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Timur Erwin Arifin menyampaikan Rancangan APBD 2012 Rp1,208 triliun. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Azwar Hadi, Prio Budi Utomo, dan Zaiful Bokhori, dihadiri Sekkab I Wayan Sutarja dan 41 dari 45 anggota Dewan.
29 Desember 2011
KPK memeriksa I Wayan Sutarja, Indrajaya (Inspektorat), Deson Musni (Kadis PU), Ricky Wahyu Widhiyantoro (sopir Kadis PU), Anton Siaga Putra (Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga), dan Andi (jabatan tidak disebut).
Prio Budi Utomo
Azwar Hadi
Ali Johan Arif
Zaiful Bokhori
Rabu
12 Desember 2011
KPK melayangkan surat perintah penyelidikan kepada empat pimpinan DPRD Lamtim, yakni Ali Johan Arif (Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran), Azwar Hadi (Fraksi Golkar), Priyo Budi Utomo (Fraksi PKS), dan Zaiful Bukhori (Partai Demokrat). Data diolah Lampung Post, Grafis; Fahmi
JAKARTA (Lampost): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupatan Lampung Timur terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Mereka diperiksa atas dugaan suap Rp3 miliar pada pengesahan APBD 2012. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan empat pimpinan DPRD Lampung Timur (Lamtim), yakni Ali Johan Arif (Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran), Azwar Hadi (Fraksi Golkar), Priyo Budi Utomo (Fraksi PKS), dan Zaiful Bukhori (Partai Demokrat), diperiksa Rabu (4-1). Mereka diperiksa berdasarkan surat perintah penyelidikan No. 76/01/11/2011 tanggal 29 November 2011, terkait kasus tindak pidana korupsi. Selain keempat pimpinan Dewa n tersebut , K PK juga memeriksa sejumlah pejabat teras Lamtim. Berdasarkan surat KPK No. R.1694/22/12/2011, R .169 5/2 2/12/2 011, N o. R.1696/22/12/2011, N o . R . 1 6 9 7/ 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , No. R .169 8/2 2/12/2 011, N o. R .169 9/2 2/12/2 011, R.1670/22/12/2011, ikut diperiksa I Wayan Sutarja (Sekkab Lamtim), Indrajaya (Inspektorat Lamtim), Deson Musni (Kadis PU), Ricky Wahyu Widhiyantoro (sopir Kadis PU), Anton Siaga Putra (Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga), serta Andi (tidak dise
but jabatan). Mereka diperiksa di kantor KPK, Jakarta, pada 28 Desember 2011. Dasar pemanggilan para pejabat tersebut, yakni Pasal 6 (C), Pasal 38 (1), dan Pasal 43 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Johan, pihaknya mendapat laporan masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan. Namun, mengingat penyelidik an masih dalam proses dan merupakan rangkaian kegiatan untuk pembuktian apakah ada unsur korupsi atau tidak, KPK belum dapat menyampaikan hasilnya. “Penyelidikan masih berlangsung, kami belum bisa menyimpulkan apakah kasus ini korupsi,” kata Johan Budi, Rabu (4-1). Hasil penyelidikan juga belum bisa diumumkan ke publik karena KPK tidak bisa mengumumkan materi penyelidikan. Pihaknya juga tidak akan menyebutkan nama penyidik. Namun, jika hasil penyelidikan menemukan dua bukti korupsi, kasus ini diterus kan ke penyidikan dan akan ditetapkan tersangka. Sumber Lampung Post me-
nyebutkan sekitar dua pekan lalu tim KPK beranggotakan empat penyidik datang ke Lamtim. Tim mendatangi kantor DPRD dan rumah anggota Dewan yang diduga terlibat. Sebagian di antaranya tidak kooperatif bahkan kabur meninggalkan tim. “Sebetulnya kalau kooperatif, pemeriksaan cukup di Lampung Timur. Namun karena tidak kooperatif, akhirnya diperiksa di Jakarta,” kata sumber tersebut. Hingga pukul 18.00 kemarin, penyelidikan masih berlangsung. Sebelum diperiksa, semua alat komunikasi mereka, termasuk ponsel, disimpan KPK sehingga tidak satu pun bisa dihubungi. Naikkan Anggaran
Seorang anggota DPRD Lampung Timur yang enggan disebut namanya mengatakan pemanggilan tersebut terkait suap Rp3 miliar dari seorang kepala dinas agar anggaran dinas yang di pimpinnya lebih besar dari tahun lalu. Penelusuran Lampung Post, KPK juga menggeledah rumah Ali Johan Arif di Purbolinggo, Lampung Timur. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita ratusan berkas. Pada rapat paripurna pengesahan APBD 2012, Ali Johan Arif masih memimpin rapat pengesahan. Namun, usai penandatanganan APBD, orang nomor satu di DPRD Lamtim itu langsung menghilang. (HES/DIN/GUS/U-1)
UJIAN NASIONAL
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan ujian nasional (UN) sebagai standar masuk perguruan tinggi negeri (PTN) menuai pro dan kontra. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Lampung Bujang Rahman berpendapat kredibilitas UN harus diuji sebelum menjadi standar masuk PTN. “Masih banyak pelaksanaan UN yang harus diperbaiki. Perlu ada uji kredibilitas UN,” kata Bujang ketika berdialog di Lampung Post, Rabu (4-1). Hasil UN 2012, kata Bujang, belum bisa menjadi syarat masuk PTN karena peruntukkannya berbeda. UN untuk evaluasi hasil belajar siswa, sedangkan masuk
CMYK CMYK
1 US$ Rp9.180
Berawal dari kabar sayup-sayup, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara soal pemeriksaan para pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Timur. Materi penyelidikan bukan “barang baru” dalam pengesahan APBD karena dana ucapan terima kasih adalah tradisi pascaketuk palu. Namun, kali ini KPK serius menyelidikinya.
Masuk PTN Tetap Perlu Tes
± ±
KCMU dan petani gagal sepakati areal sawit... HLM. 24
KPK Periksa Pejabat Lamtim
Jadwal Penerbangan yang Tepat Waktu!
m di
Tolak rujuk, istri tewas dihujani 11 tusukan... HLM. 22
Julie Estelle jadi model Fashion TV... HLM.16
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN
Bujang Rahman
PTN lewat seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN). Materi ujiannya berbeda. Jika rencana ini diwujudkan, dia khawatir tidak semua siswa dapat kesempatan adil masuk PTN. Dari kondisi yang ada, UN tidak mewakili kemampuan dan prestasi siswa yang sebenarnya. Ada siswa yang dapat nilai hampir sempurna saat UN. Padahal, selama kegiatan belajar
± ±
siswa tersebut tergolong biasa saja, bahkan sering bolos. Di sisi lain, ada siswa pintar, tapi nilai UN-nya rendah. “Jika UN dipakai sebagai dasar masuk PTN, siswa pintar justru berpeluang tidak masuk PTN,” kata dia. Mengenai hal ini, Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Provinsi Lampung Aswandi mengatakan pihaknya menolak UN karena penuh kecurangan. Guru mendapat tekanan untuk dapat meluluskan seluruh siswa sehingga terpancing membocorkan kunci jawaban. “Anak-anak diajari maling sejak di sekolah,” kata Aswandi. Sebagai guru, dia mengatakan banyak rekannya ingin mengungkapkan fakta kecurangan UN, tapi tidak berani. (MG4/U-1)
KASUS MESUJI
Pemprov Juga Buat Laporan ke Presiden BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemprov Lampung akan membuat laporan tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang persoalan Mesuji. Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten I Bidang Pemerintahan Sekprov Tarmizi Nawawi, laporan ini diharapkan menjadi masukan selain rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji yang dibentuk Presiden. “TPF kan sudah melaporkan. Nah, Pemprov juga mengirim laporan kepada Presiden tentang kondisi sebenarnya agar kebijakan yang diambil tidak merugikan daerah,” kata Tarmizi, usai rapat konsolidasi kasus Mesuji di Ruang Sungkai Pemprov, Rabu (4-1). Tarmizi menjelaskan laporan ini bukan saingan TPF, melainkan untuk meluruskan persoalan. Kemudian memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Lampung. Materi laporan masih dibahas di Pemprov bersama instansi terkait. Pada bagian lain, anggota TPF Mesuji asal Lampung, Tisnanta, mengatakan pemerintah daerah harus lebih peka terhadap persoal an HAM di Mesuji. Pemerintah jangan hanya menilai ada atau tidak persoalan HAM di Mesuji pada kasus penembakan warga karena masih banyak persoalan HAM yang lebih penting. Dia mencontohkan ada tiga jenis HAM yang terabaikan di Mesuji. Ketiganya, yakni hak politik, hak ekonomi sosial budaya, dan hak atas pembangunan. Pada
hak politik, ujar dia, masyarakat di kawasan Register 45 tidak bisa mendapat kartu tanda penduduk (KTP) dan tidak berhak ikut pemilihan kepala daerah. Hak ekonomi sosial dan budaya juga terabaikan. Hal ini terlihat dari masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sedangkan hak rakyat atas pembangunan, menurut Tisnanta, terampas karena PT Silva Inhutani sebagai pengelola kawasan Register 45 tidak memberi kesempatan kepada warga untuk ikut membangun Register 45. Padahal, kata Tisnanta, PT Silva Inhutani wajib menyediakan 5% dari lahan yang dikelolanya untuk tanaman kehidupan yang dengan pola kemitraan lewat corporate social responsibility (CSR). Di tempat terpisah, Lembaga Adat Megoupak (LAM) menepis pernyataan memiliki tanah adat atau ulayat di Register 45. Punyimbang Marga Suwai Umpu Ruhiyat Kesumayuda (75) mengatakan, berdasarkan pembicaraan dengan beberapa marga lain seperti MargaTegamoan, MargaBuay Bulan, dan Marga Aji yang merupakan anggota LAM, menepis bahwa mereka memliki tanah ulayat di Register 45. Ruhiyat menyesalkan menga pa Ketua LAM Tulangbawang Wanmauli pergi ke Jakarta tanpa rapat Dewan Perwatin terlebih dahulu. (LIN/MG7/U-1) MASYARAKAT MINTA... Hlm. 2
PEMPROV LAMBAN...Hlm. 4
n LAMPUNG POST / HENDRIVAN GUMAY
TANAH MESUJI. Punyimbang Marga Suwai Umpu Ruhiyat Kesumayuda (75) memberikan keterangan seputar kepemilikan tanah di Mesuji, di Bandar Lampung, Rabu (4-1). Dia menepis pernyataan memiliki tanah adat atau ulayat di Register 45.
CMYK
± ±
±
±