CMYK CMYK
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostQcom
KAMIS, 8 MARET 2012
CMYK
L NO. 12372 L TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
TERBIT 24 HALAMAN
I HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
Penderita gizi buruk di Lampung tinggi... HLM. 3
April, BBM naik Rp1.500, tarif listrik naik 3%... HLM. 9
Lagu pertama Della Puspita dicekal... HLM. 16
Arsenal kurang beruntung di Liga Champions... HLM. 17
1 US$ Rp9.190
RABU, 7 MARET 2012 SUMBER BI
BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA
Gubernur Tuding Mance
PNS Miliarder Muda Uji Penegak Hukum!
“KETANGGUHAN penegak hukum diuji untuk tak tergelincir jebakan buatan sejumlah PNS muda (nonaktif), terutama dari Ditjen Pajak yang ditengarai PPATK memiliki rekening gendut hingga puluhan miliar!” ujar Umar. “Jebakan itu mirip buatan Gayus Tambunan hingga saat pertama diadili divonis percobaan (di PN Tangerang) lalu atas kasus yang cuma terkait dana Rp395 juta—padahal puluhan miliar terungkap! Tersangka DW kini juga menggiring penegak hukum (Kejaksaan Agung) terjebak dalam kasus hanya senilai Rp400 juta—di balik puluhan miliar temuan PPATK!” “Kemungkinan penegak hukum tergelincir kembali dalam jebakan seperti itu bukan mustahil!” timpal Amir. “Apalagi kalangan PNS muda kali ini terlihat lebih pintar bicara seperti yang salah seorangnya diberi kesempatan membela diri di Temuan PPATK Metro TV (7-3) atas rekeningnya bisa dijadikan Rp17 miliar! Ia yang masuk PNS proses uji berijazah D-3 Penilai PBB, lalu dapat kesempatan pendidikan dinas, kompetensi saat mundur diri kecewa pada penegak hukum. konspirasi (sebelum ditengarai PPATK) siap mengembalikan biaya pendidikan dinasnya!” “Saking pintarnya ia bersilat lidah, Sekjen Warga Pembayar Pajak Sasmita Hadinegoro memelas melihat dia yang bertubuh kurus rumahnya 141 meter di Tangerang dijadikan bulanbulanan penegak hukum, sedang di gugusan atasnya yang terkait kasus ratusan miliar rumahnya ribuan meter di Menteng lolos dari jerat hukum!” tukas Umar. “Hal itu memperkuat beratnya tantangan penegak hukum membuktikan rekening gendut PNS muda itu hasil perbuatan melanggar hukum!” “Beratnya tantangan penegak hukum juga akibat cenderung kurang tulusnya dukungan penguasa terhadap usaha pemberantasan korupsi!” timpal Amir. “Seperti penyelidikan atas PNS muda yang pintar bicara itu, sudah lebih satu bulan Mabes Polri meminta izin Menteri Keuangan (atasan PNS tersebut) untuk membuka data rekeningnya, tapi tak kunjung diperoleh! Penegak hukum tak selalu bisa mengatasi kendala sejenis dalam dimensi lain yang muncul dalam proses penyidikan sehingga kasusnya stagnan—seperti Kasus Century!” “Ujian yang tak kalah berat bagi penegak hukum adalah atas rayuan gombal amplop tebal seperti yang menggelincirkan hakim, perwira Polri dan Cyrus Sinaga masuk bui dalam kasus Gayus!” tegas Umar. “Dari pengalaman negatif penegak hukum menangani kasus rekening gendut PNS muda itu, temuan PPATK atas 80 rekening gendut PNS Ditjen Pajak kali ini bisa dijadikan proses uji kompetensi penegak hukum—polisi, jaksa, KPK, dan hakim—mewujudkan rasa keadilan masyarakat!” *** Add on: facebook.com/buraslampost
Follow on: @buraslampost
OASIS
‘‘
Saya punya rekaman, dia (Mance, red) menggerakkan tokoh adat. Sjachroedin Z.P. Gubernur Lampung
‘‘
Kalau ada rekamannya, silakan dibuka. Sekarang, Mesuji bukan kawasan saya. Abdurrachman Sarbini Bupati Tulangbawang LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menuding Bupati Tulangbawang Abdurrachman Sarbini (Mance) di belakang Ketua Lembaga Adat Megou Pak (LAMP) Wan Mauli Sanggem yang ditahan Polda. Namun, Mance membantahnya. “Saya punya rekaman, dia (Man ce, red) menggerak kan tokoh adat. Rapat di rumah dia. Isinya memprovokasi warga Megou Pak agar merusak perusa haa n perkebu na n,” kata Sjachroedin, Rabu (7-3). Konf lik agraria di Tulangbawang dan Mesuji, menurut Sjach roed i n, memenga r u h i investasi Lampung sehingga dia meminta Polda menahan para penggerak konfl ik tersebut. “Penahanan itu hasil pertemuan di kantor Menko Polhukam. Pemprov ditugasi mengambil alih
penyelesaian konf lik Mesuji,” kata Sjachroedin. Menurut dia, pemerintah dan kepolisian wajib memberikan jaminan keamanan. “Pengukuran ulang lahan yang disengketakan harus mengikuti peraturan. Investor resah dengan tuntutan pencabutan hak guna usaha (HGU). Padahal pencabutan HGU tidak sembarangan.” Terkait tudingan itu, Mance membantah ada pertemuan menggerakkan warga Megou Pak. “Kalau ada rekamannya, silakan dibuka. Sekarang Me-
suji bukan kawasan saya. Ketika Mesuji masih di wilayah Tulangbawang kan aman-aman saja,” kata Mance tadi malam. Mance tidak mau berkonfl ik terkait kasus agraria karena penyelesaian ditangani Pemerintah Pusat. “Penahanan Wan Mauli itu kasus uang koperasi bukan karena menggerakkan warga,” kata Mance. Secara terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirresk rimum) Polda Lampung Kombes Y. Widodo mengatakan terus membidik penggerak yang terlibat kasus PT Barat Selatan Mak mur Investindo (BSMI), Mesuji. Polisi menetapkan Ajar Etikana dan Mat Tahan, warga Tanjungraya, sebagai tersangka. Keduanya diduga menggerakkan massa dalam pembakaran aset PT BSMI di Kampung Fa-
jarindah, Pancajaya, pada 25 Februari. “Senin lalu kedua tersangka dipanggil. Jika panggilan kedua tidak datang, kami menetapkannya masuk daftar pencarian orang,” kata Widodo. Ajukan Penangguhan
Terkait penahanan Wan Mauli, Ketua Tim Advokasi LMAP Bob Hasan mengatakan akan mengajukan penangguhan penahanan. “Penangguhan ini karena Wan Mauli adalah ketua LMAP, bukan sebagai pribadi,” kata Bob Hasan, Rabu (7-3). Pihaknya masih mengumpulkan tanda tangan dukungan penangguhan. “Rencananya Jumat (9-3) mendatang saya audiensi dengan Bupati Tulangbawang mengenai masalah ini, mengingat dia pembina LAMP.
Jika disetujui, penangguhan dilakukan. Peran Bupati sebatas mengetahui,” kata Bob Hasan. Penangguhan tersebut sebagai persaudaraan sesama anggota LMAP dan alasan kemanusiaan mengingat usia Wan Mauli tidak muda lagi. “Surat penangguhan akan ditandatangani tokoh empat marga, yakni Buay Bulan, Tegamoan, Buay Aji, dan Suay Umpu. Itu tokoh adat yang di Tulangbawang, bukan bentukan provinsi,” kata dia. Bob Hasan menghargai langkah hukum Polda Lampung. “Tetapi penetapan Wan Mauli sebagai tersangka terlalu dini karena penerimaan uang buk a n u nt u k jua l bel i t a na h, mela i n ka n per jua nga n da n pembuatan kartu anggota Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia.” (IKZ/MG7/U-1)
Musik Apa Saja Menyehatkan
ANGGAPAN musik tertentu lebih bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan dengan jenis musik lain akhirnya terbantahkan. Sebuah penelitian terbaru di University of Gothenburg membuktikan jenis musik apa pun bisa meredakan stres. Meskipun dikatakan jenis musik apa saja bisa dipakai, tetap ada syarat yang harus dipenuhi agar musik tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan. Satu-satunya syarat adalah orang yang mendengarkan harus benar-benar menyukai jenis musik tersebut. Dalam penelitian itu, para ahli mengamati 207 partisipan yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satu kelompok dikondisikan untuk mendengarkan musik kesukaannya selama 30 menit/hari hingga dua pekan berturutturut. Hasil pengamatan menunjukkan partisipan yang rutin mendengarkan musik kesukaan lebih sedikit memproduksi hormon kortisol alias hormon stres. Berkurangnya hormon stres terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, yang membuat seseorang tidak mudah kena penyakit. (U-1)
PIALA HASSANAL BOLKIAH
ANGGARAN PROVINSI
Garuda Muda Hadapi Brunei di Final
Dewan Kawal Hasil
BRUNEI DARUSS A L A M (L a m post): Timnas U-21 bakal menghadapi tuan rumah Brunei Darussalam da lam laga final Piala Hassanal Bolkiah, Jumat (9-3). Tiket final
ANTARA
Andik Vermansyah diraih Tim Gar- uda Muda setelah menekuk lawan berat Vietnam di semifinal dengan skor meyakinkan 2-0, di Stadion
Nasional Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam, Rabu (7-3) malam. Sedangkan tiket bagi Brunei diraih setelah di luar dugaan mampu mengalahkan favorit juara Myanmar dengan skor tipis 3-2. Pertandingan kedua tim diprediksi bakal ketat karena berhadapan dengan tuan rumah yang berambisi meraih gelar juara. Kapten Timnas U-21, Andik Vermansyah, mengaku kemenangan Timnas atas Vietnam merupakan buah dari kerja keras tim. “Kemenangan ini buah kerja keras semua pemain mulai kiper hingga pemain depan,” kata Andik Vermansyah melalui pesan singkat. Pemain Persebaya Surabaya itu pantas menjadi bintang lapangan. Pasalnya, pemain kelahiran Jember ini merupakan kreator gol pertama bagi Timnas yang dilesak kan Miko Ardianto di menit
ke-36. Selain itu, pemain yang memperkuat Timnas Garuda pada SEA Games 2011 lalu itu mampu mencetak gol pada menit ke-70 sehingga membawa Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. Hingga kini, Andik Vermansyah membukukan lima gol selama kompetisi Piala Hassanal Bolkiah 2012 berlangsung. Empat gol sebelumnya dicetak saat menghadapi Laos dengan satu gol, melawan Singapura satu gol, dan Filipina dua gol. Pada bagian lain, pelatih Timnas U-21, Widodo Cahyono Putro, mengaku kemenangan yang diraih berkat instruksi dijalankan dengan baik. Selain itu, semua pemain bermain maksimal. “Saya bangga dan haru atas kerja keras tim. Strategi memperkuat lini tengah dan belakang berjalan dengan baik sehingga mampu memenangkan pertandingan,” kata Widodo. (U-1)
PILKADA MESUJI
Pelantikan Khamamik-Ismail Makin Tak Jelas BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pelantikan bupati-wakil bupati Kabupaten Mesuji, Khamamik-Ismail Ishak, makin tak jelas. Pasalnya, tidak ada titik temu tanggal pelantikan pada rapat koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Pemkab, dan DPRD Mesuji, Rabu (7-3). Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengatakan tidak ada titik temu tentang proses hukum sebagai kelanjutan gugatan di PTUN dan status calon wakil terpilih Ismail Ishak sebagai terpidana kasus korupsi.
CMYK CMYK
Untuk itu, Pemprov meminta Ketua DPRD Mesuji Haryati Candralela membahas percepatan pelantikan di internal Dewan. Sebab, Kemendagri menyatakan proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) tidak bisa menjadi alasan penundaan pelantikan. Rencananya, Pemprov kembali menggelar rapat dengan Pemkab dan DPRD Mesuji pada 17 Maret 2012. Setelah mendengar sikap DPRD Mesuji, Pemprov akan mengambil langkah. Terkait penggunaan kewenangan diskresi Gubernur selaku perwakilan
pusat, menurut Berlian, pelantikan diupayakan pada rapat paripurna karena dikhawatirkan terjadi ketidakharmonisan antara bupati dan DPRD. Pada bagian lain, Haryati Candralela mengatakan berdasarkan hasil rapat pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi pada 26 Januari 2012, diputuskan menunda pelantikan sampai proses hukum selesai. Menurut Haryati, rapat tersebut merupakan yang terakhir membahas pelantikan sehingga menjadi pedoman sebelum ada keputusan baru. (WAH/U-1)
Pemeriksaan BPK BANDAR LAMPUNG (Lampost): DPRD Lampung memberikan 50 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010-2011. Rekomendasi tersebut terkait temuan BPK terhadap pendapatan daerah, kinerja RSUDAM, manajemen aset daerah, operasional PT Bank Lampung, dan penyertaan modal pada BUMD. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan DPRD mengawasi tindak lanjut rekomendasi itu melalui komisi terkait. “Nanti evaluasi lewat komisi terkait, seperti RSUDAM dengan Komisi V dan Bank Lampung dengan Komisi III,” kata Marwan usai memimpin rapat paripurna laporan pansus, Rabu (7-3). Marwan menjelaskan rekomendasi yang harus diperhatikan, antara lain pengembalian Rp27 miliar ke kas daerah yang merupakan kelebihan modal disetor ke Bank Lampung. Menurut dia, uang tersebut tanpa payung hukum dan akan menjadi temuan BPK selanjutnya. Pansus LHP Bank Lampung dan BUMD yang diwakili Dendy Ramadhona memberikan 11 rekomendasi. Di antaranya opsi pengembalian kelebihan modal atau pembuatan payung hukum, rekomendasi kepada PD Wahana Raharja agar melengkapi berkas persyaratan menjadi PT, dan kepada PT Lampung Jasa Utama (LJU) untuk kembali ke bidang usaha yang sesuai visi dan misi. Pansus LHP terkait aset mengajukan 19 rekomendasi. Juru bicara pansus, Abdullah Fadri Auly, menyebutkan Pemprov harus mengambil langkah hukum terkait aset yang dikuasai pihak lain, dan memastikan status lahan kota baru untuk kepastian hukum pembangunan kawasan pusat pemerintahan itu. Kemudian, Pansus LHP Pendapatan melalui Nurhasanah menyampaikan 13 rekomendasi. Di antaranya meminta Biro Keuangan membayar keterlambatan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak Rp87,65 miliar. Selain itu, meminta Biro Perekonomian merealisasikan fee Lampung Fair Rp353,38 juta lebih. (WAH/U-1)
CMYK