± ±
± ±
CMYK CMYK
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
selasa, 3 januari 2012
± ±
CMYK
l No. 12306 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 24 Halaman
lHARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
± ±
Daftar tunggu haji hingga 2018 sebanyak 42.289 orang... HLM. 3
BURAS
Nasib TKW Surya Aprina di Arab Saudi tak jelas... HLM. 23
Solusi Mudah Kasus Mesuji!
JAKARTA (Lampost): Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji
OASis Buah dan Sayur Saja Tak Cukup PARA peneliti menemukan hampir 374 ribu orang dewasa di 10 negara Eropa yang dipantau selama 5 tahun dan hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran saja, ternyata berat badannya bertambah. Dalam penelitian yang dimuat American Journal of Clinical Nutrition, Senin (2-1), Anne-Claire Vergnaud dari Imperial College London di Inggris mengumpulkan informasi pola makan dan berat badan dari orang berusia 25—70 tahun. Selama lebih dari 5 tahun, peserta mengalami kenaikan berat badan sekitar rata-rata 0,45 kg/tahun. Di antara pria, berat badan umumnya turun ketika asupan buah dan sayuran bertambah. Namun, ada satu kelompok yang berat badannya turun, yakni kelompok yang berhenti merokok. Peneliti berspekulasi kebiasaan makan sehat dapat mencegah penambahan berat badan pada perokok yang sering diabaikan ketika aktif merokok. (U-1)
dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Atas temuan ini, TPF berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait pendampingan. “Kami akan memastikan persoalan HAM terkait pendampingan hukum, persoalan kesehatan, pendidikan, dan kependudukan, akan dituntaskan,” kata Denny Indrayana, ketua TPF Mesuji, kepada pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Jakarta, Senin (2-1). Sebelum jumpa pers, TPF terlebih dahulu rapat dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Rapat membahas temuan awal atas kerusuhan di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel). Atas temuan awal tersebut, TPF memberikan enam rekomendasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berisi hasil investigasi lapangan selama dua minggu di Mesuji, Lampung, dan Mesuji, Sumsel. “Kami akan melengkapi rekomendasi awal dengan kebijakan yang lebih utuh di akhir laporan terkait proses perizinan, agraria, dan hukum. Laporan kami sampaikan paling lambat 16 Januari ke Menko Polhukam,” kata Denny Indrayana. (Lihat tabel) Pembunuhan Sadis
Pada kesempatan itu, Denny Indrayana yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM menegaskan berdasarkan informasi lapangan dan ahli teknologi informasi, tidak ada pembunuhan dengan memotong atau melukai leher dalam konflik sengketa agraria di Lampung. Pembunuhan sadis tersebut merupakan bagian terpisah dari
Temuan Awal TPF Mesuji 1 Di Register 45 dan Desa 2 Sengketa lahan Sritanjung di Kabupaten Mesuji Lampung dan Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, ditemukan sengketa lahan antara warga dan perusahaan meskipun dengan persoalan berbeda.
terjadi dalam proses cukup lama. Salah satu titik kejadiannya muncul dalam bentuk korban jiwa, korban luka, dan kerugian materi di tiga lokasi tersebut.
3 Jatuhnya korban
di Register 45 dan Sritanjung perlu pendalaman lebih jauh. TPF berkoordinasi penuh dengan Komnas HAM terkait persoalan HAM.
CMYK CMYK
5 Temuan TPF korban jiwa
masing-masing wilayah ada dari unsur masyarakat, dari perusahaan, pemerintah, dan aparat keamanan dengan keterlibatan berbeda di masing-masing lokasi.
meninggal periode 2010—2011 sebanyak 9 orang. Perinciannya, di Register 45 satu tewas atas nama Made Asta. Di Desa Sritanjung, satu tewas atas nama Zaelani. Di Desa Sungai Sodong 7 tewas (Syaktu Macan, Indra Syafei, Hardi, Hambali, Sabar, Saimun, dan Agus Manto).
Mendorong percepatan proses hukum atas pelaku utama yang menyebabkan korban jiwa akibat konflik di Mesuji, Lampung, dan Mesuji, Sumatera Selatan. Memberikan bantuan hukum kepada para tersangka agar prosesnya berjalan adil, mengupayakan perlindungan saksi, pelapor, dan korban terkait kejadian ini. Memberikan bantuan pengobatan penuh kepada para korban yang menjalani perawatan. Mengantisipasi kemungkinan penyebaran tenda di wilayah yang ada masalah, khususnya di Register 45, Mesuji, Lampung. Melakukan penegakan hukum kepada para spekulan tanah yang memanfaatkan situasi, khususnya di Register 45, Mesuji, Lampung. Terkait penggunaan tenaga pengamanan swasta, perlu dievaluasi mengenai standar dan kualitas kerjanya.
Denny Indrayana
Data diolah Lampung Post, Foto; Antara, Grafis; Fahmi
konflik sengketa agraria yang menyebabkan 9 orang tewas. “Setelah kami verifikasi di lapanga n, ada gambar-gambar yang tidak diakui warga di tiga daerah, yaitu Register 45, Desa Sritanjung, dan Desa Sodong.
‘‘
Tidak ada pembunuhan dengan memotong atau melukai leher dalam konflik sengketa agraria di Lampung.
Bagian gambar yang paling sadis, dari keterangan yang juga saya dapatkan dari para ahli TI dan rekan-rekan yang turun ke lapangan, dilihat sebagai bagian terpisah,” kata Denny. Namun, potongan gambar di video lain itu tetap menjadi bagian
penting pengungkapan konflik sengketa agraria ini. Menurut D enny, TPF tak ingin terjebak den gan potongan gambar yang tak benar. “Kami ingin fokus pada bagian yang bisa terverifikasi di tiga lokasi karena ini menyangkut hilangnya nyawa manusia,” kata Denny. Atas kerusuhan di PT Sumber Wangi Alam (SWA) Mesuji, Sumsel, TPF menetapkan lima anggota pengamanan swakarsa sebagai tersangka, yakni Heri Supriansyah bin Syafei (26) atas peran mengeroyok Saktu Macan dan memukul leher Indra Syafei. Muhammad Idrus alias Maus bin Jauhari (23), dengan peran memukul punggung Saktu Macan dengan kayu. Kemudian, Supriyanto bin Yanto Suharto (22) karena memukul tubuh dan kaki Saktu Macan dengan kayu. Lalu, M. Ridwan alias Duwan bin Rusman (28), dengan peran memukul tubuh Indra Syafei dengan kayu. Selain itu, Tarjo bin Daryo, dengan peran memukul kepala Indra Syafei. (U-1) masyarakat tak butuh...Hlm. 5
Merasa Ditipu, Nelayan Terusir
± ±
4 Kelompok aktor di
Rekomendasi TPF Mesuji
PERMUKIMAN
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebanyak 20 keluarga masyarakat nelayan di pesisir Teluk Lampung, Telukbetung Selatan, diusir paksa dan merasa ditipu CV Bumi Waras (BW). Penggusuran permukiman nelayan terkait rencana perusahaan yang hendak mereklamasi pesisir menjadi pelabuhan. Masyarakat nelayan merasa ditipu wakil CV BW yang berhasil membujuk mereka agar bersedia menandatangani surat persetujuan. “Memang ini kesalaha n kami, mengapa mau dibujuk agar tanda tangan tanpa tahu apa maksud isi surat itu,” kata Gandi, nelayan pesisir. Menurut dia, Senin (2-1), sebelum pembongkaran, pihak BW mengklaim lahan permukiman nelayan itu milik perusahaan
±
senin, 2 januari 2012 SUMBER BI
Kasus Mesuji Langgar HAM
“DARI kesepakatan tiga perusahaan terkait dengan kasus Mesuji di Kemenkum dan HAM, Jumat (30-12-11), serta rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Presiden SBY yang disampaikan kepada Menko Polhukham, Senin (2-1), solusi kasus Mesuji yang gempar itu ternyata mudah!” ujar Umar. “Mudah bagaimana?” potong Amir mengentak. “Mudah dilaksanakan, baik oleh ketiga perusahaan maupun pemerintah—yang direpresentasikan TPF!” jelas Umar. “Pihak perusahaan dijamin mau dan dengan senang hati melaksanakan kewajiban yang mereka sepakati! Yaitu, bersikap ramah pada warga sekitar lokasi perusahaan, siap memberi 5% lahan produksi untuk program PIR warga sekitar, dan menyalurkan CSR (corporate social responsibility) kepada warga sekitar lokasi usaha!” “Kalau seperti itu kesepakatannya, perusahaan bisa melaksanakan semudah membalik telapak tangan!” timpal Amir. “Tanpa kecuali untuk kredit bank buat plasma PIR, perusahaan harus menjadi avalis—penjamin yang menutup risiko jika debi tur wanprestasi! Lalu seperti apa rekomendasi TPF?” “Rekomendasinya, mendorong proses hukum atas kasus tersebut dan memberi pendampingan pada tersangka!” jawab Umar. “Lalu memberi biaya perawatan kepada para korban, memperbaiki standar profesionalitas pamswakarsa! Kemudian, secara umum membenahi sistem dan aturan main hal-hal yang terkait dengan masalah ini, utamanya soal keagrariaan! Terlihat kan, semua isi rekomendasi itu merupakan hal-hal mudah bagi pemerintah—asal mau melaksanakan!” “Dari kedua sisi itu, perusahaan dan pemerintah, solusi kasus Mesuji itu tampak mudah sekali!” tukas Amir. “Namun, karena semua sendi solusi itu harus dilaksanakan bersama-sama dengan warga masyarakat yang terkait dengan kasusnya, solusi mudah itu untuk sementara diposisikan sebagai alternatif, atau tepatnya sebuah versi!” “Memang!” tegas Umar. “Tapi, karena TPF sendiri juga masih akan turun ke lapangan lagi untuk menyempurnakan rekomendasi akhir mereka, rumusan mudah itu bisa mulai disosialisasikan, dengan timbal baliknya rumusan kepentingan pihak warga masyarakat juga cepat disiapkan!” “Justru rumusan kepentingan warga itu bisa lebih sulit dibuat akibat makin semrawutnya kondisi di Mesuji, seperti pengamatan anggota DPD Anang Prihantoro, ribuan orang muncul untuk ikut minta pembagian tanah, termasuk lewat calo yang menawarkan Rp10 juta—Rp12 juta/2 hektare lahan!” timpal Amir. “Menentukan siapa yang berhak saja jadi ruwet, makan waktu!” ***
± ±
1 US$ Rp9.125
H. BAMBANG EKA WIJAYA
menemukan indikasi
± ±
Lagu Kylie Minoque paling laris sedekade... HLM. 16
RAPBD Mesuji 2012 dinilai cacat hukum... HLM.7
produksi minyak goreng curah tersebut. Awalnya warga bertahan mengingat lahan telah lama me reka huni. “Kami tidak bisa pindah karena ini adalah tempat kami mencari nafkah,” kata Gandi. Akhirnya, puluhan rumah beserta puluhan perahu yang biasa ditambat di sekitar pesisir Telukbetung Selatan tidak diperkenankan di lokasi. Nelayan berharap agar Pemkot Bandar Lampung memberikan tempat yang layak bagi. Sebagai pilihan, mereka berharap dapat membangun rumah di sekitar muara sungai (belakang Rumah Makan Gambreng). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung Mansyur Sinaga menyayangkan masyarakat nelayan mau menandatangani surat yang
± ±
belum mereka ketahui isinya. Menurut Mansyur, tanah yang ditempati nelayan adalah milik CV BW. Lokasi itu tidak diperkenankan untuk ditempati. Dia mengatakan sebanyak 15 kepala keluarga (KK) juga menem pati lokasi yang merupakan lahan milik CV BW di depan rumah makan Bu Gambreng, Way Lunik, Panjang. Terkait ganti rugi yang diinginkan warga nelayan, Mansyur mengatakan tidak bisa dipersoalkan. Mengenai besi tampat kapal, dapat diusahakan DKP Bandar Lampung. “Kami juga memberikan solusi agar mereka menempati Rusunawa Keteguhan, Lempasing. Namun mereka menolak dengan alasan lokasinya jauh,” kata Mansyur. (VER/U-1)
±
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
LEMBAGA ADAT MEGOU PAK. Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang Wanmauli B. Sanggem (tengah) memberikan keterangan pers soal keberadaan lembaga mereka dalam konflik Mesuji, di Bandar Lampung, Senin (2-1). Mereka menyatakan tidak terlibat jual beli tanah di Mesuji.
PERTANIAN
Sistem Distribusi Gagal Amankan Pupuk Subsidi BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sistem distribusi pupuk tertutup dengan membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai lembaga kontrol atas rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk urea, ternyata tak efektif. Kelangkaan urea bersubsidi tetap terjadi setiap musim tanam. Saling tunding antara distributor dan gapoktan membuat kelangkaan urea makin parah. Kelangkaan yang terjadi di sejumlah sentra pertanian, seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulangbawang, dan Lampung Timur, menurut Asisten II Setprov Lampung Arinal Djunaidi, harus dievalua si dan segera diakhiri. “Sistemnya ada, namun perlu evaluasi menyeluruh. Pertengah an Januari ini kami akan kumpulkan semua pihak yang terlibat dengan pupuk dengan menggelar workshop agar lebih patuh pada RDKK. Selain itu, meminta semua pemakai pupuk bersubsidi mengajukan RDKK. Selama
ini, hanya tanaman pangan yang ajukan RDKK, nantinya semua harus pakai RDKK,” kata Arinal, Senin (2-1). Melalui workshop tersebut, kata Arinal, dibuat kesepakatan agar bersama-sama mengawasi sistem distribusi pupuk. Arinal yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Metro itu menilai aparat keamanan agar tidak ragu menindak setiap penyimpangan pupuk. “Jangan terlalu berpatokan pada alat bukti. Saya yakin, setiap terjadi kelangkaan, ada penyimpangan,” kata Arinal. Di sisi lain, Ketua Himpun an Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung Faishol Djausal menuturkan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (Kompes) harus dimaksimalkan. Maraknya kelangkaan, menurut Faishol, karena peran pengawas dan penindakan dinilai kurang maksimal. “Harus dibuat efek jera agar pelaku penyimpangan berkurang,” kata Faishol. (MIN/U-2) DISTRIBUTOR SALURKAN...Hlm. 9
CMYK
± ±
±