:: LAMPUNG POST :: Selasa, 30 Desember 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

selasa, 30 Desember 2014 facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13359

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TAJUK

Jika Dewan Lupa Rakyat

n AFP/MANAN VATSYAYANA

PESAWAT AIRASIA. Seorang pramugara AirAsia (tengah) memberikan demonstrasi keselamatan saat bersiap-siap untuk terbang dari Kuala Lumpur ke Surabaya, di Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA 2), Sepang, Senin (29/12). Badan SAR Nasional mengatakan pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang pada Minggu dengan 155 orang di dalamnya kemungkinan jatuh ke dasar laut.

Kemenhub Evaluasi AirAsia Indonesia PELAKSANA Tugas Direk­ tur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Per­ hubungan Djoko Murjat­ modjo mengatakan regu­ lator akan mengevaluasi (review) AirAsia Indonesia. S a l a h s at u p e s awat d i maskapai berbiaya murah (low cost carrier/LCC) de­ ngan nomor penerbangan QZ8501 rute Surabaya— Singapura hilang kontak. “Review yang pertama pada airline yang menga­ lami kecelakaan,” katanya di kantor Otoritas Bandara, Tangerang, kemarin. Menurutnya, Kemente­ rian Perhubungan sudah melakukan evaluasi. Se­ lain operator, Kementerian Perhubungan juga meng­ evaluasi regulasi. Lalu, mekanisme pelaksanaan di lapangan. “Kalau pelak­ sanaan ada yang kurang, kami ingatkan untuk kem­ bali mengikuti aturan,” ujar Djoko. Evaluasi usai kecelakaan menjadi standar opera­ sional prosedur (SOP), ke­ mudian kajian pada regu­ lasi maupun operator. “Bila ditemukan (kekurangan) akan diperbaiki supaya tidak terulang keja­ dian,” kata dia.

Perbaikan regulasi, in­ frastruktur, dan operator juga dilakukan Kemen­ terian Perhubungan untuk memperbaiki peringkat keselamatan penerbangan. Saat ini aviasi Indonesia berada pada kategori 2 ber­ dasar Otoritas Penerbangan Amerika Serikat (FAA). Djoko menyatakan Ke­ menterian Perhubungan menargetkan industri pe­ nerbangan Tanah Air akan masuk kategori 1 pada Mei 2014. Setelah proses audit yang dilaksanakan pada Mei 2015. “Melakukan per­ baikan dari temuan Organ­ isasi Penerbangan Sipil In­ ternasional (International Civil Aviation Organiza­ tion—ICAO),” katanya. Di lapangan, pencarian pesawat AirAsia yang pa­ ling efektif dilakukan mu­ lai hari ini (30/12). Sebab, dalam satu-dua hari ke depan cuacanya sangat kondusif. Kepala Badan Meteo ­ rologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya mengatakan dua hari ke depan curah hujan tidak begitu ting­ gi, hanya gerimis. Tinggi gelombang laut juga hanya­ 1,5 meter. (INX /U1)

n

BPPT Kerahkan... Hlm. 3

Rani Mukerji Doakan Korban AirAsia... Hlm. 16

3 Fraksi Sandera APBD Lampura Ketiga fraksi yang dinilai menghambat pembangunan Lampura adalah Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Mat Saleh

T

IGA fraksi di DPRD Lam­ pung Utara menghambat pengesahan APBD 2015. Jika tidak disahkan, pelaksanaan pembangunan di Lampura akan menggunakan peraturan bupati (perbup) dan APBD tidak bisa di­ laksanakan maksimal. Ketiga fraksi yang menghambat pembangunan di Lampura adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Ge­ rindra. Pasca-disahkannya RAPBD 2015, tanpa kehadiran ketiga fraksi tersebut, Jumat (26/12) lalu, perseteruan antara eksekutif dan legislatif kian jelas. Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (DP2KA) Lampura Budi Utomo menjelaskan total belanja dalam RAPBD 2015 sebesar Rp1,4 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD 2014 sebesar Rp1,2 triliun, terdapat kenaikan Rp200 miliar. Menurut dia, sektor pembangun­ an akan dipangkas jika RAPBD tidak disetujui sehingga pelaksana­ an UU No. 06/2014 tentang Desa tidak bisa dilaksanakan, belum lagi pembangunan infrastruktur. Jika menggunakan perbup, APBD

Lampura pada 2015 tidak me­ ngalami kenaikan sebesar Rp200 miliar. Tarik-ulur pengesahan APBD 2015 itu dipicu beberapa partai politik yang memperebutkan posisi wakil bupati yang kosong, termasuk adanya “dendam poli­ tik” calon kepala daerah yang kalah pada Pemilukada Lampura akhir 2013 lalu.

I

ni keputusan politis yang harus diambil. Jika tidak disepakati, pada 2015 Lampura tidak ada pembangunan.

Tanpa Mekanisme Terkait ketidakhadiran dalam agenda pengesahan RAPBD 2015, Wakil Ketua II DPRD Lampura Yusrijal beralasan agenda pe­ ngesahan itu tanpa melalui me­ kanisme dan prosedur. “Demokrat, Gerindra, dan PDIP memiliki asumsi sendiri. Penjadwalan rapat paripurna pengesahan RAPBD kemarin tidak melalui rapat pimpinan Dewan,” kata Yusrijal yang juga ketua DPC Partai Demokrat

Lampura, Senin (29/12). Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Helda Maria. Menurut dia, pengesahan cikalbakal APBD 2015 terkesan dipak­ sakan. Pasalnya, anggota yang hadir dalam rapat tidak kuorum. Dari 45 anggota Dewan, hanya 25 yang hadir. “Kami anggap ini sebuah pe­ maksaan kehendak terhadap ba­ dan legislatif oleh pemerintahan. Kami akan mengajukan keberatan kepada Gubernur Lampung,” kata politikus Partai Gerindra ini. Dari Fraksi PDIP, Ketua DPRD Lampura Rachmat Hartono tidak bisa dihubungi. Sedangkan ang­ gota Fraksi PDIP, Eliyana, berkilah dia tidak mengetahui bila hari itu ada sidang pengesahan RAPBD 2015. Di pihak lain, akademisi Universitas Lampung (Unila), Robi Cahyadi, menilai pengesahan APBD Lampura 2015 sudah tepat. Sebab, jika tidak, pembangunan di daerah itu akan terhambat dan merugikan masyarakat. “Ini kepu­ tusan politis yang harus diambil. Jika tidak disepakati, pada 2015 Lampura tidak ada pembangunan karena tidak ada anggarannya,” kata dia, kemarin. Akademisi Unila lainnya, Bu­ diono, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan sebuah kemajuan, meski sebelumnya ada segelintir anggota De­wan atau kelompok yang tidak se­ jalan dengan pembahasan RAPBD tersebut. (CK5/CR11/*5/D1)

matsaleh@lampungpost.co.id

Saat Rob Menggenangi Kualajaya

n LAMPUNG POST/ARMANSYAH

BANJIR ROB. Sejumlah warga saat melihat tambak mereka yang terancam terendam banjir air laut di Dusun Kualajaya, Desa Bandaragung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, Sabtu (27/12). Lebih dari 150 kepala keluarga dusun setempat terendam banjir rob.

“Byuurrrrrr.... Ayo lompat, kita berenang,” teriakan seorang anak yang mengajak teman-te­ mannya bermain air mendapat sambutan antusias. Selanjutnya, “Byurr...byur...byur....,” belasan bocah bertelanjang dada itu berkelimun dengan teriakan girang di halaman rumah warga di Dusun Kualajaya, Desa Ban­ daragung, Lampung Selatan, yang menjadi “kolam renang”. Padahal, air banjir itu terlihat keruh kekuning-kuningan. Sabtu (27/12), sekitar pukul 09.00, langit diselimuti awan gelap. Matahari bersembunyi. Keramaian tersulut karena dusun yang berbatasan dengan Lampung Timur itu serta-merta digenangi air rob; banjir akibat luapan air laut pasang. Rasa kekhawatiran sangat dirasakan penduduk setempat

dengan kedatangan air keruh, berwarna kecokelatan, dan berasa asin. Kedatangan air tanpa diundang dari pantai timur dan Sungai Sekampung itu mengepung menelusuri tiap sudut perkampungan tersebut. Ratusan rumah pun tak luput dari kepungan banjir rob itu. Beberapa fasilitas umum, seperti musala, gedung sekolah dasar dan madrasah tsanawiah turut tergenang. Kegelisahan makin terasa ketika air makin lama makin meninggi. Ketinggian air pun kini mencapai 50 sentimeter. Masyarakat di pinggiran Sungai Sekampung itu mulai pasrah saat derasnya air memasuki rumah mereka. “Lagi-lagi banjir, lagi-lagi ban­ jir,” ujar Anisa (39), seraya men­ guras air yang masuk ke rumah­

nya. Anisa bersama suaminya, Bejo (43), terpaksa membendung pintu rumahnya dengan dua karung yang berisi tanah. Ini bertujuan agar air tidak masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan air yang sudah masuk harus dikuras menggunakan ember. “Ya, beginilah kondisi rumah kami. Kalau pagi berair, siang hari sudah mulai surut. Biar ruangan tidak tergenang, kami harus mengurasnya,” kata Anisa, didampingi sang suami. Sangat disayangkan rumah milik Bejo dan Anisa terlalu ren­ dah sehingga air dengan leluasa masuk ke rumah. Namun, tidak rumah milik Poniman (51) yang terletak lebih tinggi sehingga air tidak bisa masuk ke ruangan rumahnya. (R6) n Armansyah

BERSAMBUNG Ke Hlm. 5

DENGAN perencanaan yang matang sekalipun, pelaksanaan pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat. Apalagi tanpa rencana. Di sini­ lah pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen APBD ini berisikan anggaran sesuai rencana pem­ bangunan setiap tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, apa pun kegiatan pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Dalam penyusunannya, APBD ini harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan demi kelangsungan pembangunan daerah tersebut. Semestinya dalam pengesahan APBD tersebut, sudah ber­ dasarkan pembahasan antara anggota Dewan sebagai wakil rakyat dan kepala daerah, sehingga pada saat APBD disahkan sudah tak ada lagi ganjalan antara keduanya. Akan tetapi, celaka betul yang terjadi pada APBD 2015 Lampung Utara. Setelah menjalani persidangan yang alot dan sempat tak kuorum, APBD kabupaten itu akhirnya disahkan Jumat (26/12) atas kesepakatan DPRD dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Tidak seluruh anggota DPRD Lampung Utara mengesahkan RAPBD. Saat itu hanya 25 anggota DPRD dari total 45 anggota yang menghadiri rapat. Beberapa anggota legislatif tidak ber­ kenan hadir dengan berbagai alasan. Sebagian besar berasal dari Fraksi Demokrat, PDIP, dan Gerindra. Pengesahan RAPBD berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan tata tertib DPRD Lampung Utara. Entah apa yang ada di benak para anggota Dewan yang lari dari tanggung jawab mereka. Sebagai wakil rakyat sudah menjadi tugas mereka mengawal program pemerintah daerah agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Bukan tak menghadiri rapat tanpa alasan jelas, yang justru memperlihatkan egoisme masing-masing. Menjadi wakil rakyat hendaknya juga memiliki sifat gentleman, bukan melarikan diri dari rapat tanpa mem­ berikan solusi tepat. Tanpa pengesahan APBD 2015, tak akan ada pembangunan di Kabupaten Lampung Utara karena tidak memiliki ang­ garan. Akan banyak proyek mandek karena tidak mendapat dukungan dana. Belum lagi sanksi yang akan didapat dari Pemerintah Pusat jika RAPBD telat disahkan menjadi APBD. Bukan hanya pejabat kabupaten yang terkena sanksi, Pemerintah Provinsi Lampung pun akan mendapat sanksi jika APBD terlambat. Keputusan membuat nota kesepahaman antara Bupati dan DPRD Lampung Utara untuk mengesahkan APBD 2015 sudah tepat. Sebagai pejabat daerah memang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak ketimbang kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Kini, Lampung Utara menunggu evaluasi Pemprov atas RAPBD. Jika disetujui, kegiatan dapat dilaksanakan. Meski pengesahan APBD 2015 Lampung Utara hanya berdasarkan kesepakatan Bupati dan DPRD, pembangunan di daerah itu harus dijalankan sesuai perencanaan. Sah juga. Namun, kita tetap menggugat anggota Dewan yang lupa dengan rakyat yang memilih mereka. n

oa sis

HIV dan Gangguan Pendengaran SEBUAH studi mengatakan orang yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) akan memiliki pendengaran yang lebih buruk. Tim peneliti dari San Diego State University mengumpulkan data dari 262 pria dan 134 wanita. Para peneliti mengatakan bahwa 117 pria dan 134 wanita terinfeksi HIV. Usia rata-rata laki- laki 57 tahun, sementara wanita 48 tahun. Studi ini dilakukan karena belum ada penelitian yang bisa menghubungkan antara penyakit menular dan gangguan pendengaran. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi tinggi (HPTA) dan frekuensi rendah (LPTA) orang yang positif HIV lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak terinfeksi. Penderita HIV juga memiliki rentang frekuensi yang lebih buruk. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.