±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. senin 12 jANUARI 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13370
www.lampost.co
±
±
TAJUK
Suap Mutasi
EMPAT TEWAS. Seorang warga melihat pohon damar berdiameter 200 sentimeter yang tumbang dan menimpa puluhan pengunjung Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1). Akibat kejadian tersebut, empat pengunjung tewas dan 25 lainnya luka-luka. BERITA TERKAIT Hlm. 8 n MI/ BARY FATHAHILAH
Pasar Tengah Potensi Ricuh Pemkot mengancam langsung melaporkan pedagang yang membuka paksa segel yang dipasang di ruko Pasar Tengah. media,” kata salah satu peda gang yang enggan disebut na manya, tadi malam. Para pedagang yang menggu gat Pemkot ke PTUN beralasan penyegelan dan pengosongan ruko harus melalui keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, sekitar 30 pedagang berencana membuka segel ruko secara paksa. Apalagi, keputusan Ketua PTUN Muhammad Ilham Lubis memenangkan para penggugat dan memerintahkan Pemkot membuka segel sampai ada kepu tusah hukum tetap dari PTUN.
EKA SETIAWAN
±
P
ENGABAIAN keputusan ketua PTUN yang me merintahkan Pemer intah Kota (Pemkot) mem buka segel ruko-ruko di Pasar Tengah berpotensi mendapat perlawanan dari pedagang. Informasi yang diperoleh Lampung Post, hari ini (12/1), sekitar pukul 09.00, puluhan pedagang Pasar Tengah akan membuka paksa segel yang di pasang di ruko mereka. “Jangan ditulis dulu dong, masak kami mau aksi besok sudah ditulis di
DPRD Minta SK Bodong Diusut
±
DPRD Kota Bandar Lampung meminta Inspektorat setempat profesional dalam menyelidiki SK bodong yang beredar di Pemerintah Kota. Hasilnya harus dibuka dan oknum harus ditindak tegas. “Ya, tentunya wajib untuk dilakukan inspeksi atau pe nyelidikan oleh Inspektorat sebagai pengawas internal dan harus dilakukan dengan serius, karena ini banyak sekali yang dirugikan,” kata Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/1). Selain itu, Wiyadi meminta Inspektorat harus transparan atas hasil penyelidikannya. Menurut dia, seharusnya penempatan setiap PNS ha rus melalui berbagai tahapan dan pertimbangan. “Harus dilakukan pengecek an oleh BKD dan Inspektorat
untuk seluruh satker, siapa tau masih ada SK bodong yang belum ditemukan. Dengan SK bodong, artinya penempatan seseorang yang sangat jauh dari bidang kemampuannya bisa saja terjadi,” ujar Sekretaris DPC PDIP Bandar Lampung itu. Mengenai sanksi pidana, dia menilai itu bergantung pada pihak yang dipalsukan tanda tangannya, apakah akan memidanakan atau tidak. Na mun, menurutnya, harus ada sanksi tegas bagi pelaku. Akan tetapi, dari Kejaksaan Tinggi Lampung ternyata be lum menerima laporan kasus itu. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Lampung Agus Salim mengatakan sejauh ini belum ada laporan terkait adanya oknum atau calo PNS yang diduga memanfaatkan SK mutasi bodong PNS di Lam pung. (CR11/BOY/*11/U1)
Sementara itu, Pemkot ber keras untuk tidak membuka segel karena menganggap kepu tusan ketua PTUN hanya bersi
“
kan Pemkot akan melanjutkan sidang terkait objek perkara yang dijadwalkan pada Rabu (14/1). “Keputusan ketua PTUN itu belum final, perkara ini tetap berlanjut,” kata dia.
Kosongkan Ruko
Kalau ada yang berani membuka segel secara paksa, kami akan laporkan tuntutan pidana. Wan Abdurrachman Kabag Hukum Sekretariat Pemkot fat sementara dan belum final. Kepala Bagian Hukum Sekre tariat Pemkot Wan Abdurrach man, Minggu (11/1), mengata
Selama dua pekan ini, tim penertiban Pemkot menginfor masikan kepada para pedagang yang rukonya disegel untuk segera mengosongkan ruko. Wan Abdurrachman menga takan, hingga kini hanya dua pedagang yang memindahkan barang, sedangkan 28 lainnya bersikukuh bertahan di ruko yang disegel. Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) dan Kapolresta Bandar Lampung untuk penga manan di Pasar Tengah. “Ya, kalau ada yang berani mem buka segel secara paksa, kami akan laporkan tuntutan pidana ke Reskrim Polresta. Langsung kami laporkan,” ujar Wan Ab durrachman. Kepala Badan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung Cik Raden mengatakan setiap hari ada 30 personel di Pasar Tengah. “Yang menyegelkan itu kan pemerintah daerah, bukan Pemkot saja, termasuk kepoli sian. Kami dibantu korwas dari Polresta. Kalau mereka mau buka paksa, silakan, sanksinya pidana,” ujar Cik Raden. (K1) ekasetiawan@lampungpost.co.id
Raskin Lampung Salah Sasaran Distribusi pengeluaran rumah tangga menurut penerimaan raskin di Lampung September 2014 100 80
84,41
77,97
77,16
40 20 0
JUMLAH
57,25
60 17,00
1
17,06
16,54
2
3
% Rumah tangga yang menerima raskin
17,80
4
64,93
32,83 15,50
16,89
5
Rata-rata jumlah raskin yang diterima kurun waktu 3 bulan (kg)
Distrubusi rumah tangga Kuintail 1 (20% RT terbawah 1)
Kuintail
Kuintail 2 (20% RT terbawah 2) Kuintail 3 (20% RT menengah)
Kuintail 5 (20% RT teratas 1)
4 (20% RT teratas 2)
Jumlah RT 2,088 juta Sumber: BPS Lampung/Grafis, FAHMI
PEMBAGIAN beras bagi warga miskin (raskin) di Lampung pada 2014 tidak tepat sasaran. Demikian hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di Lampung yang menemukan perbedaan pembagian raskin di lapangan. Besaran pagu anggaran raskin di Lampung untuk 574 ribu rumah tangga pada level ekonomi terbawah ternyata dinikmati oleh 1,36 juta rumah tangga pada semua level ekono
mi. “Dengan kondisi ini, jumlah raskin yang diterima pun men jadi berkurang. Seharusnya 15 kg per bulan, tapi rata-rata hanya 5,63 kg per bulan,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Adhi Wiriana, saat dihubungi, Sabtu (10/1). Ia menambahkan distribusi penerima raskin mencakup rumah tangga yang berada di level yang tidak miskin. Seharusnya, raskin ditujukan untuk rumah tangga
yang berada di 25% terbawah. Dengan kata lain, kata dia, pada rumah tangga golongan kuintail 1 seharusnya seluruh rumah tangga menerima raskin. Nyatanya hasil data BPS hanya 84,41% saja yang menerima raskin. Faktanya, pada seluruh level ekonomi, sebagian rumah tang ga menerima raskin dengan pola semakin tinggi kuintail semakin sedikit persentase rumah tangga yang menerima raskin. Namun, kata Adhi, yang cukup memprihatinkan, pada golongan kuintail 5 (level ekonomi tertinggi) ada 32,83% yang menerima raskin. “Di level kuintail 5 ini banyak dinikmati masyarakat di kota,” ujar Adhi. Adhi juga menilai di pasar banyak tersebar beras raskin yang seharusnya untuk di desa. Ia menambahkan kualitas daya beli masyarakat juga bisa ber pengaruh dengan beras raskin, begitu juga kualitas beras raskin yang belum baik. (CR6/E3)
PERPINDAHAN tempat tugas (mutasi) pegawai negeri sipil bukan hal baru di jajaran birokrasi. Mutasi dilakukan atas dasar kebutuhan or ganisasi maupun atas dasar kepentingan tertentu PNS yang bersangkutan. Beberapa alasan PNS mengajukan mutasi antara lain mengikuti tugas suami/istri dan merawat orang tua. Mutasi juga dilakukan dengan alasan kesehatan, yakni mendekatkan pelayanan pengo bataan di rumah sakit bagi PNS yang mengidap penyakit tertentu. Beberapa alasan mutasi lain yang sering diajukan PNS semisal mendekatkan dengan tempat tinggal asal, mendekat kan dengan tempat tinggal terkini, serta mengharmoniskan hubungan keluarga. Dalam praktik kepegawaian di birokrasi, mutasi sudah dirancang jauh-jauh sejak PNS mengikuti proses rekrutmen. Di Lampung, banyak pelamar PNS yang tinggal di Bandar Lam pung mendaftar untuk formasi di kabupaten/kota lain dengan harapan kelak bisa mengajukan permohonan mutasi. Banyaknya PNS warga Bandar Lampung yang bekerja di daerah lain bisa dilihat dari ramainya kendaraan PNS di tem pat parkir di perbatasan kota. Umumnya mereka berangkat dari rumah menggunakan kendaraaan sendiri dan setelah tiba di jalan lintas melanjutkan perjalanan ke kantor dengan angkutan umum. Fenomena ini bisa dilihat di Bandar Lam pung hampir pada setiap hari kerja. Dalam situasi seperti itulah mutasi menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mendekatkan PNS dengan tempat tinggal. Namun, jika izin mutasi tidak terkendali, yang terjadi adalah penumpukan PNS di dalam kota. Untuk mencegah penumpukan PNS di daerah tertentu, pemerintah mengatur mutasi ke daerah lain baru bisa dilakukan setelah memenuhi masa tugas minimal selama lima tahun. Akan tetapi, usulan mutasi sering tidak semudah yang dibayangkan. Selain melalui prosedur resmi, PNS harus melakukan lobi yang disertai uang pelicin kepada oknum tertentu. Kecenderungan itulah yang berlangsung di Ban dar Lampung. Puluhan guru PNS menjadi korban penipuan oknum dalam proses pengurusan surat keputusan mutasi. Badan Kepegawaian Daerah Lampung telah melaporkan oknum tersebut kepada aparat penegak hukum. Beredarnya SK mutasi guru PNS membuka kembali ra hasia umum bahwa perpindahan pegawai tidak selamanya berlangsung bersih. Ada hubungan personal yang kental dan yang pasti uang pelicin dari PNS kepada oknum pejabat ber wenang. Padahal, UU Aparatur Sipil Negara memerintahkan seluruh biaya mutasi ditanggung pemerintah. Dengan iming-iming uang suap Rp20 juta—Rp35 juta, rencana pemerataan guru PNS seperti yang diprogramkan pemerintah tidak akan terwujud. Guru akan menghindari bertugas di daerah pelosok dan akhirnya menumpuk di kota-kota besar. Jika sudah demikian, tujuan mencerdaskan kehidupan segenap anak bangsa hanya mimpi yang jauh di awang-awang. Karena itulah, gubernur yang berwenang mengizinkan mutasi PNS antarkabupaten/kota harus lebih selektif memberi mengeluar kan SK mutasi. Jangan sampai mutasi guru ke kota besar menim bulkan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah. Dalam kaitan itu, kita mendukung kebijakan pemerintah memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah ter pencil. Mereka ingin bekerja mengabdikan diri bagi bangsa, bukan memanjakan keinginan pribadi. n
oasis
Lingkungan dan Kesehatan Mental SEBUAH studi baru mengatakan lingkungan yang baik mem buat orang bahagia. Menurut Direktur Northeast Regional Center for Rural Development Stephan Goetz, kondisi ling kungan seseorang sangat memengaruhi produktivitas kerja dan kesehatan mental. Goetz mengatakan kesehatan mental yang buruk dapat mengakibatkan biaya ekonomi yang cukup besar, termasuk kerugian akibat produktivitas yang rendah. Dalam studi yang dilakukan, Goetz menemukan orang yang hidup di tengah lingkungan yang memiliki kesehatan mental buruk rata-rata tertekan selama 8,3 hari setiap bulannya. Sebaliknya, mereka yang hidup di masyarakat dengan keseha tan mental tinggi hanya menghabiskan kurang dari setengah hari setiap bulan untuk menghadapi depresi. Temuan ini diter bitkan dalam jurnal Social Indicators Research. (MI/U1)
kolom pakar
Dimensi Hukum Polemik APBD Lampung Utara
Rudy Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
±
MASA honeymoon Bupati Agung Ilmu Mangkunegara terlalu ce pat. Kemenangannya terhadap Zainal Abidin diikuti drama yang tak kunjung berakhir. Tahun 2014 menjadi saksi se jarah, baik manis kemenangan maupun polemik di salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung tersebut. Setelah dit
CMYK
inggal Paryadi, diikuti dengan kisruh APBDP 2014, polemik ter kini di Lampung Utara adalah tersanderanya APBD 2015. Paripurna pengesahan APBD Lampung Utara 2015 dilaku kan 27 Desember 2014. Banyak anggota Dewan tidak hadir dalam rapat tersebut. Setelah sempat diskors bebera
pa kali, kuorum untuk pengambil an keputusan tidak juga tercapai. Meskipun tidak kuorum, APBD Lampura 2015 tetap disahkan 25 anggota DPRD dari total 45 anggota DPRD setempat. Atas pengesahan APBD 2015 tersebut, tiga fraksi di DPRD Lampura menyampaikan surat keberatan atas keputusan hasil
±
±
paripurna tersebut ke Pemprov. Ketiga fraksi itu adalah F-PDIP, F-Gerindra, dan F-Demokrat. Pemprov akhirnya menolak hasil pengesahan APBD 2015 tersebut. Polemik APBD kemu dian menyeret Kemendagri yang meminta pembahasan ulang ter hadap APBD Lampura 2015.
BERSAMBUNG Ke Hlm.4
±
±