:: LAMPUNG POST :: Senin, 19 Januari 2015

Page 1

±

±

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. senin 19 jANUARI 2015

TERUJI TEPERCAYA

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13377

www.lampost.co

±

±

TAJUK

Perawat Korban Anarkisme

BBM TURUN. Pegawai SPBU melayani pengisian premium di salah satu SPBU di Jalan SoekarnoHatta, Rajabasa, Bandar Lampung, Minggu (18/1) sore. Harga BBM kembali turun, untuk jenis premium dari Rp7.600/liter menjadi Rp6.600/liter dan solar dari Rp7.250/liter menjadi RP6.400/liter, yang berlaku mulai Senin (19/1), pukul 00.00. n LAMPUNG POST/ HENDRIVAN GUMAY

BERITA TERKAIT Hlm. 12

Plt. Kapolri Harus segera Konsolidasi

±

PERGANTIAN pucuk pimpin­ an Polri memicu ke­gelisahan di jajaran Korps Bhayang­ kara. Ketertutupan proses hukum dan politik yang berlangsung menguatkan dugaan adanya banyak ke­ pentingan yang bermain. Konsolidasi pun didorong agar proses penegakan hu­ kum dan keamanan oleh Polri tak terganggu. “Pak Badrodin (Pelak­ sana Tugas Kapolri) harus segera konsolidasi agar solid Polri ini. Ini harus dijaga, bagaimana selamatkan in­s­ ti­tusi Polri,” kata Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III DPR, di Jakarta, Ahad (18/1). Ia mengakui kegelisahan itu tertangkap lewat pesan singkat sejumlah perwira kepadanya maupun anggota Dewan lainnya terkait kisruh pergantian kapolri. Ia juga menyebut pergantian kepala Bareskrim Polri dari Komjen Suhardi Alius ke Irjen Budi Waseso sudah tepat. “Kalau (Polri) solid, enggak bakal ter­ jadi seperti ini. Terlalu mahal mengorbankan kepentingan yang lebih besar demi untuk kepentingan kelompoknya dan pribadi,” ujar dia. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, juga menyayang­ kan adanya proses hukum yang tidak terjelaskan dengan baik dalam penetapan Budi seba­

gai tersangka. Sebab, apa pun alasan­nya, kata dia, pengumum­ an sebagai tersangka sehari jelang uji kelayakan dan kepatut­ an Budi sebagai calon kapolri di DPR telah mencederai lembaga kepresidenan. “Kalau memang mau menyelamatkan lembaga presiden, buka sejak awal.” Langkah Presiden menun­ da pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Badrodin sebagai pelaksana tugas ka­ polri memang tepat. Namun, tidak adanya limit waktu jembatan ini mengundang pertanyaan baru. Menteri Sekretaris Kabi­ net Pratikno menyatakan pihaknya tak memberikan batas waktu dalam masa tugas Badrodin sebagai pelaksana tugas kapolri. “Untuk mem­ berikan kesempatan kepada KPK menyelidiki kasusnya. Ya, sampai ada kepastian hukum,” katanya, tanpa memerinci sta­ tus hukum tersebut. Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap atau janji oleh KPK sehari setelah penyetoran namanya sebagai kandidat kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR. Para wakil rakyat kom­ pak menyetujui itu di paripur­ na. Namun, Jokowi memilih memberhentikan Sutarman dan menunjuk pelaksana tu­ gas kapolri ketimbang melan­ tik Budi. (MI/R6)

±

Distributor Pupuk Belum Tersentuh Alokasi pupuk subsidi di Lampung 2015 sebesar 250 ribu ton, meningkat dibanding tahun lalu. WAHYU PAMUNGKAS

D

ISTRIBUTOR pupuk Lampung belum tersen­ tuh hukum pada kasuskasus penyelewengan pupuk bersubsidi Lampung Tengah. Kejaksaan Negeri Gunungsugih kini membidik badan usaha yang menjadi penadah pupuk subsidi yang diselewengkan. KepalaKejariGunungsugihNina Kartini, Jumat (16/1), ­mengaku sangat mungkin pengecer me­ nyelewengkan pupuk ­dengan menjualnya kepada badan usaha, baik swasta maupun milik negara. Namun, kejaksaan belum me­ nemukan badan usaha yang membeli pupuk bersubsidi dalam jumlah besar dari salah satu kios di Bumiratu Nuban, Lamteng, yang kini kasusnya diusut. “Justru kami mengharap­ kan pengaduan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kami akan mengembangkan kasus ini sehingga pengecer dan distributor tidak berani mainmain dengan perbuatan mela­ wan hukum yang merugikan banyak petani,” kata Kajari. Sebelumnya, Kejari Gunung­ sugih telah menahan IS, se­ orang karyawan kios resmi pengecer pupuk yang diduga menyelewengkan urea ber­ subsidi. Selain itu, Kejari juga menetapkan JK, pemilik kios, sebagai tersangka.

Penyelewengan terhadap ratusan ton urea bersubsidi pada 2014 lalu itu menjadi perhatian serius, mengingat banyak petani yang dirugikan. Urea yang seharusnya dijual kepada petani dalam daftar rencana dasar kebutuhan ke­ lompok (RDKK) justru dijual kepada pihak lain. Wakil Ketua Komisi II DPDR Lamteng Anang Hendra Se­ tiawan, Senin (19/1), berencana menggelar rapat dengan seluruh

250 ribu

250 ribu

Untuk distributor yang belum tersentuh, menurutnya, kalau sudah tersentuh, tentu ada solusi­ nya, minimal hentikan semen­ tara distribusi pupuk. “Kami se­ lalu berkomuniasi dengan Dinas Pertanian dan Pemda. Tidak ada yang tertutupi,” ujarnya.

Alokasi Naik Pada bagian lain, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lana Rekyanti menga­takan alokasi pupuk subsidi di Lampung pada 2015 meningkat dibanding tahun lalu. “Penam­ bahan pupuk subsidi ini untuk

Alokasi Pupuk Subsidi 2015 (Ton) 141 ribu

150 ribu 50 ribu 0

46 ribu Urea

SP36

21 ribu ZA

26 ribu NPK

Organik

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung

distributor pupuk subsidi, baik produk Pusri maupun Petro­ kimia Gresik. Menurut Anang, pihaknya akan mendorong penyelesaian persoalan pupuk subsidi yang terus terjadi di Lamteng dari tahun ke tahun. Kepala Penjualan Pusri Lam­ pung Asmawan, saat dihu­bungi kemarin, mengatakan untuk kasus pupuk yang terjadi pada distributor di Lampung ­Tengah, ia tidak mau berkomentar. “Saya tidak mau berspekulasi penyimpangan pupuk tersebut karena ini sudah masuk ranah hukum,” kata dia.

mewujudkan target produksi padi di Lampung sebesar 3.356.775 ton (3,35 juta ton) gabah kering giling (GKG),” kata dia, kemarin. Asmawan mengatakan dari data Dinas Pertanian itu, jum­ lah yang diajukan sebanyak 450 ribu ton. Dia menilai angka tersebut masih belum terlihat cukup atau tidaknya di Lam­ pung. Penyalurannya dengan sistem tertutup. “Petani harus bergabung ke dalam kelompok tani untuk mendapat pupuk subsidi itu,” kata dia. (CR6/U1) wahyupamungkas@lampungpost.co.id

SEJAK awal kelahirannya, profesi perawat bertujuan memberikan bantuan kepada sesama manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ­karena menderita sakit. Tidak mudah memang melaksana­ kan tugas sebagai perawat karena setiap hari harus membantu puluh­ an pasien dengan latar belakang yang berbeda-beda. Beda dalam stadium perawatan medis, beda karakter, kemampuan ekonomi, level pendidikan, ke­ percayaan, dan beda latar belakang sosial. Tingkat kesulitan perawat semakin bertambah dengan hadirnya keluarga pasien. Perawat memiliki kewajiban memberikan kesem­ patan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarganya, se­ lama tidak bertentangan dengan peraturan dan standar profesi. Dalam situasi itu diharapkan ada kesamaan pandangan antara perawat dan keluarga pasien. Namun, dalam praktik hubungan antara kedua pihak itu sering tidak harmonis. Perawat merasa telah melaksanakan tugas sesuai prosedur. Namun, keluarga pasien sering menilai tata cara perawatan tidak sesuai dengan harapan. Perbedaan pandangan itulah yang sering menimbulkan keributan, seperti yang terjadi di Bandar Lampung pekan lalu. Seorang perawat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Bejo Sumarwoto, dipukul oleh keluarga pasien. Akibat pemu­ kulan itu, korban mendapat perawatan di rumah sakit dan melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Sektor Kedaton. Dalam laporan itu, korban menyertakan juga bukti berupa visum. Kasus pemukulan keluarga korban terhadap perawat se­ harusnya tidak dipandang sebagai hal sepele. Ini persoalan besar karena setiap hari ratusan perawat di Lampung saling berinteraksi dengan keluarga pasien. Ada ketidakpuasan tentu wajar karena tidak semua orang bisa memuaskan pihak lain. Namun, jika setiap ketidakpuas­ an diselesaikan dengan cara kekerasan, negeri ini akan menjadi kawasan koboi. Insiden ini hendaknya juga dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Bagi korps perawat, mungkin ada pelayanan atau ucapan yang kurang sesuai dengan situasi psikologis keluarga pasien. Di masyarakat, kita sering menjumpai sebutan perawat yang galak, judes, dan suka membentak meskipun sikap tersebut bertujuan baik, yakni agar pasien segera pulih. Cara pelayanan itulah yang harus diperbaiki agar tidak melukai perasaan keluarga pasien yang sedang dilanda kepanikan. Di pihak lain, keluarga pasien juga harus memahami pe­ rawat bertugas di lingkungan kerja yang menguras fisik dan emosional. Para perawat juga memiliki beban psikologis berat karena pekerjaan mereka berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup pasien. Kasus pemukulan keluarga pasien terhadap perawat ada­ lah tindakan anarkistis. Itu sebabnya, sikap perawat korban pemukulan melaporkan kasus tersebut ke polisi harus didu­ kung. Sama seperti profesi lain, perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas. Berdasar hal itulah penyelesaian terbaik kasus ini adalah dengan melanjutkan ke proses hukum. Tujuannya tidak sekadar mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi juga sebagai pelajaran penting. Pelajaran bagi korps perawat dan keluarga pasien agar saling memahami sesuai dengan standar profesi keperawatan. n

oasis

Radiasi dan Anak-Anak SEBUAH studi menganjurkan para orang tua untuk mem­ batasi akses anak-anak mereka dari perangkat nirkabel yang memancarkan radiasi karena membahayakan kesehatan. Tim peneliti memperingatkan janin paling rentan mendapat dampak negatif paparan radiasi gelombang mikro (MWR) yang dipancarkan perangkat nirkabel. Mereka menganjurkan perempuan hamil untuk meninggalkan kebiasaan menyim­ pan ponsel dalam saku pakaian atau celana. Tim menganalisis studi 2009—2014 yang membahas tentang paparan radiasi ponsel. Dokumen pemerintah, buku manual produsen telepon seluler, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah itu juga dikaji. “Anak-anak menyerap lebih banyak MWR dari pada orang dewasa karena jaringan otak mereka dan tengko­ rak mereka lebih tipis,” tulis tim peneliti. Laporan itu dipublikasi­ kan dalam Journal of Microscopy and Ultrastructure. (MI/U1)

kolom pakar

Pendidikan yang Mendidik n ANTARA/M AGUNG RAJASA

HAK PREROGATIF PRESIDEN. Anggota Komisi III DPR F-PKS, M Nasir Djamil (tengah), didampingi pengajar politik dan ilmu pemerintahan Unpad Muradi (kiri) dan pakar hukum tata negara Margito Khamis (kanan), saat menjadi pembicara diskusi politik di Jakarta, Minggu (18/1). Diskusi tersebut mengangkat bertajuk Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogratif Presiden.

Tika Bravani Paling Enjoy di Teater... Hlm. 16

±

CMYK

SEMUA organisasi yang mem­ bawa bendera pendidikan dalam jenis dan bentuk apa pun dari departemen/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan sampai organisasi sekolah yang akan mengeksekusi semua kebi­ jakan tidak dapat meninggalkan konsep mendidik. Sebab, hanya melalui pendidikanlah manusia menjadi manusiawi (Driyarkara, 1950), karena pendidikan meru­ pakan proses memanusiakan manusia dan akan membebaskan manusia (Paulo Freire, 2001). Dengan demikian, tugas lemba­ ga pendidikan adalah mendidik manusia, sehingga terbebaskan dari kondisi yang membuatnya

Herpratiwi Dosen FKIP Unila tidak manusiawi. Kapan manu­ sia menjadi manusiawi? Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Pendidikan lebih bersifat kegiatan yang memiliki kerangka jangka panjang, integratif dari olah pikir, olah rasa, dan olah

±

±

karsa yang bersinergi dengan tetap mengedepankan aspek mendidik. Penataan ulang pendidikan yang berorientasi mendidik, yaitu fokus terhadap soft skill, sikap, dan nilai, bukan berarti menghi­ langkan muatan isi yang terfokus pada hard skill, pengetahuan, dan keterampilan dari masingmasing bidang kajian atau kon­ sentrasi dari tingkat dan jenis lembaga pendidikan. Pendekatan yang adil harus dapat mencip­ takan keseimbangan antara domain mendidik dan domain mengajar (Marzano [1985] dan Bruner [1960]).

BERSAMBUNG Ke Hlm. 4

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Senin, 19 Januari 2015 by Lampung Post - Issuu