±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. senin 23 febrUARI 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13410
www.lampost.co
±
±
TAJUK
Penyakit di Rumah Sakit
n MI/ROMMY PUJIANTO
AKSI KOIN UNTUK AUSTRALIA. Aktivis yang menamakan diri Koalisi Pro-Indonesia bersama warga melakukan aksi Koin untuk Australia, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/2). Aksi tersebut merupakan reaksi dari pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengaitkan sumbangan untuk bantuan tsunami dengan rencana hukuman mati gembong narkoba Bali Nine yang dianggap menghina harga diri Indonesia. n BERITA TERKAIT Hlm. 3
Kajati Lampung segera Berganti ±
±
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Lampung segera diisi wajah baru. Surat keputusan (SK) tentang rotasi di jajaran Korps Adhyaksa di Bumi Ruwa Jurai itu telah diterima Kepala Kejati (Kajati) Lampung Sri Harijati Pujilestari sepekan lalu. Tidak hanya orang nomor satu, bidang asisten intelijen (asintel) Kejati Lampung juga bakal bergeser. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Lampung Amran menjelaskan posisi Sri Harijati akan digantikan oleh Suyadi. Saat ini, kata dia, Suyadi adalah direktur penyi dikan (dirdik) jaksa agung muda tindak pidana khusus (jampidsus) yang berkantor di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Sedangkan Sri Harijati akan menjadi direktur perdata pada jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara (jamdatun) Kejaksaan Agung. “Ya, memang SK-nya sudah ada, tinggal sertijab. Ibu Sri menjadi direktur perdata pada jamdatun Kejakgung. Penggantinya direktur penyidikan jampidsus pada Gedung Bundar,” kata Amran, saat dihubungi Lampung Post, tadi malam. Amran menambahkan Asintel Kejati Lampung Agus Salim pun akan ditempatkan di Kejaksaan Agung. Agus akan menempati posisi Kasubdit Tipidsus lain pada Dirdik Jampidsus. Sementara penggantinya
adalah Kepala Kejaksaan Nege ri Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. “Dulu Pak Leo nard pernah menjadi kepala Kejari Metro. Jadi, beliau sudah tidak asing lagi dengan perkara di Lampung.” Kajati Lampung Sri Harijati enggan berbicara banyak terkait pergantian dirinya. Menurut Sri, dirinya belum berani membuka suara karena serah terima jabat an (sertijab)-nya belum dilaksanakan. Namun, dia mengakui SK mutasi itu telah didapatkannya sejak satu minggu lalu. “Saya belum berani bicara banyak, Mas. SK-nya memang sudah satu minggu lalu, saya tidak enak mengekspos hal itu karena belum sertijab,” ujarnya, melalui telepon tadi malam. Diketahui, jaksa agung telah merotasi pejabat di lingkungan eselon II dan eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. Rotasi ini tertuang dalam salinan Keputusan Jaksa Agung (Kep-JA) No. KEP-023/A/JA/02/2015 tertanggal 10 Februari 2015. Yang isinya pemutasian 10 pejabat eselon II dan 37 pejabat eselon III berdasarkan SK No. KEP-IV-125/C/02/2015. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung Tony Spontana menjelaskan adanya rotasi di lingkungan eselon II dan eselon III. Namun, dia belum bersedia berbicara banyak tentang personel yang mengalami rotasi. (BOY/R6)
Kristen Stewart Aktris AS Pertama Peraih Cesar... Hlm. 16
Jalan Tol Hindari Permukiman Besaran ganti rugi lahan tol Lampung sebaiknya dilakukan lewat mufakat antara pemilik lahan dengan tim pembebasan lahan. NUR JANNAH
W
ARGA Jatimulyo, Lampung Selatan, resah dengan informasi bahwa salah satu jalur tol Lampung melewati Desa Jatimulyo. Dadang Sudarman (36), warga RT 11B, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatimulyo, malah berharap tol Lampung tidak melewati lokasi rumahnya. Menurut Dadang, dia bersama 20 kepala keluarga yang tinggal di RT tersebut khawatir jika ganti rugi pembebasan lahan nanti tidak sesuai. “Biasanya ganti rugi lahan kecil, tidak mencukupi untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Selain itu, kami juga bingung mau pindah ke mana,” kata Dadang, Minggu (22/2). Namun, lanjutnya, sejauh ini belum ada pihak yang melakukan sosialisasi kepada warga setempat tentang jalur-jalur yang akan dibebaskan untuk tol Lampung. “Kalaupun nanti benar-benar melewati daerah ini, kami meminta ganti ruginya yang sesuai, karena kami tidak mungkin menolak jika itu keputusan pemerintah. Kami tidak tahu juga harus mengadu sama siapa.” Ketua Tim 2 Pembebasan Lahan Tol Lampung Tauhidi meminta masyarakat untuk tidak resah dengan pembangunan tol ruas Bakauheni—
Terbanggibesar. Sebab, peme rintah akan berupaya semaksimal mungkin mengindari permukiman warga. “Saya sendiri belum tahu titik-titiknya, tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin menghindari permukiman warga,” kata Tauhidi melalui telepon, tadi malam.
“
Pemprov wajib sosialisasi pembebasan lahan megaproyek tersebut. Sosialisasi itu dilakukan terhadap warga yang terkena pembebasan lahan. Sosialisasi Pekan Ini Menurut Tauhidi, pekan ini dua tim pembebasan lahan tol Lampung akan turun ke lapangan untuk sosialisasi kepada masyarakat. “Masyarakat tidak perlu resah. Kami akan berupaya memberikan ganti untung bukan ganti rugi.” Sementara itu, anggota Komisi V DPR asal Lampung, Musa Zainuddin, mengakui pembebasan lahan merupakan problem utama pembangunan jalan tol. Menurutnya, masalah itu bisa diatasi melalui proses sosialisasi. “Karena itu, Pem-
prov wajib sosialisasi pembebasan lahan megaproyek tersebut. Sosialisasi itu dilakukan terhadap warga yang terkena pembebasan lahan,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim minta Pemerintah Provinsi maupun kabupaten lebih aktif mengurus pembebasan lahan jalur tol tersebut. Menurut dia, pembebasan lahan bukan perkara gampang. Masalahnya antara lain besaran ganti rugi, lahan yang ada di tiga kabupaten antara Bakauheni—Terbanggibesar (Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah). Terkait besaran ganti rugi, diharapkan dilakukan mufakat antara pemilik tanah dan tim pembebasan tanah. Kalau tak ada kata mufakat, Fadil setuju menerapklan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah. UU itu intinya menyatakan pemilik lahan harus merelakan lahannya untuk fasilitas umum kepada pemerintah dengan ganti rugi yang layak dan adil. Bila pemilik menolak, pro ses pemindahan hak tanah dilakukan di pengadilan negeri. “Bila proses administrasi ganti rugi tanah selesai Juni 2015 ini, akan ada pembicaraan lanjutan terkait tanah yang telah bebas maupun yang belum antara pemilik tanah dan jajaran pemerintah dan dinas yang berwenang,” kata mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009—2014 ini. (*11/UNI/K1)
KORUPSI bagai tak pernah mati di negeri ini. Satu koruptor masuk penjara, empat dan lima koruptor lain menyusul. Kejahatan korup si beranak pinak mengikuti kecende rungan perilaku masyarakat yang semakin konsumtif. Celakanya, tangan-tangan hukum tidak sepenuhnya mampu menjangkau pidana korupsi di semua lini. Korupsi bisa disiasati dengan berbagai penyamaran teknis dan administrasi. Ini sangat sulit dideteksi. Bahkan dugaan korupsi yang kasat mata pun sering lolos dari jeratan hukum. Dugaan itu pula yang bisa dilihat dalam proyek pemeliharaan gedung Ruang Mawar dan Kutilang di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Proyek tahun anggaran 2014 senilai Rp600 juta lebih itu tampak dikerjakan asal-asalan. Di Ruang Mawar, pengecatan plafon ruangan tidak merata dan masih terlihat belang-belang. Beberapa bagian dinding juga terlihat mengelupas. Keadaan yang sama juga terlihat di Ruang Kutilang. Permukaan sebagian plafon di ruangan itu tidak merata. Bahkan dinding dan keramik yang sudah pecah tidak diganti. Terlihat beberapa keramik yang diduga diganti dengan keramik bekas, baik di Ruang Mawar maupun di Ruang Kutilang. Memang, sampai kemarin semua itu baru sebatas dugaan. Dugaan korupsi. Belum ada pembuktian hukum yang sah. Namun, dugaan itu cukup masuk akal mengingat proyek ratusan juta itu terkesan dikerjakan asal jadi. Dalam rencana proyek mana pun, semua pertimbangan teknis dan estetika sudah disusun dengan baik sejak dari awal, termasuk pengerjaan dinding dan plafon. Persoalan seputar proyek di RSUDAM membuka kembali ingatan publik tentang dugaan korupsi di rumah sakit terbesar se-Lampung itu dua tahun silam. Pada pertengahan Juni 2012, DPP Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR) Lampung menggelar demonstrasi menuntut Kejaksaan Tinggi Lampung mengusut dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUDAM tahun anggaran 2012 dengan total nilai proyek Rp15,98 miliar. Hasil investigasi lembaga tersebut menyebutkan beberapa peralatan medis digelembungkan hingga 50%. Beberapa jenis pembelian peralatan yang diduga digelembungkan antara lain tiga mesin anastesi di ruangan instansi bedah sentral. Berikutnya, meja operasi di ruangan VVIP dan empat unit bed side monitor di ruangan intensive care unit. Sebulan kemudian Kejati menyatakan tudingan AKAR tidak terbukti. Kejati malah meminta masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi agar menyertakan dasar pembuktian yang kuat. Sebab, bila data yang disodorkan asal-asalan, hanya akan membuat letih aparat kejaksaan. Pembuktian secara hukum formal tentu saja tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada standar tertentu yang harus dipenuhi sampai sebuah fakta hukum dinyatakan sebagai perkara korupsi. Tetapi hendaknya lembaga penegak hukum juga jangan alergi pada laporan masyarakat. Berharap laporan masyarakat 100% memenuhi syaratsyarat ketentuan hukum dan selera penegak hukum sudah pasti itu hal yang mustahil. Masyarakat hanya bisa melaporkan sebatas yang diketahui dan dirasakan. Karena itu pula, proyek di RSUDAM yang diduga dikerjakan asal jadi jangan pula ditanggapi sinis. Publik berharap rumah sakit menjadi tempat menyembuhkan berbagai penyakit dan tidak menjadi persemaian penyakit bangsa bernama korupsi. n
oasis
Suara dan Kecerdasan SUARA dapat membantu Anda menggambarkan kecerdasan dan mendapatkan pekerjaan impian. Setidaknya hal tersebut yang tergambar dalam penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Chicago. Penelitian mengatakan suara lebih penting daripada pengalaman yang ditulis di atas secarik kertas. Peneliti menjelaskan penilaian bagi para pencari kerja akan lebih kompeten, bijaksana, dan cerdas jika dilakukan melalui pertimbangan suara. Peneliti utama, Professor Nicholas Epley, mengatakan selain untuk menyampaikan isi pikiran seseorang, suara mampu menggambarkan kapasistas berpikir serta intelektualitas seseorang. Epley menambahkan kecerdasan tidak akan terdengar tanpa suara yang mampu menarik perhatian orang lain. Temuan ini diterbitkan dalam jurnal Psychological Science.(MI/R6)
nur jannah@lapung post.co.id
kolom pakar
Pendidik Terdepan, Terluar, dan Tertinggal KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan 29 kabupaten di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) guna membuka kesempat an bagi lulusan pendidikan profesi guru (PPG) pascaProgram Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) untuk
±
menjadi calon pegawai nege ri sipil (CPNS) guru. Tidak tanggung-tanggung mereka akan mengisi 1.000 lowong an. Hal ini bertujuan tidak lain agar terjadi akselerasi pembangunan pendidikan, terutama di daerah 3T. Kebijakan Kemendikbud ini membuktikan pendidikan belum dapat dinikmati seluruh
CMYK
Herpratiwi Dosen FKIP Unila
masyarakat Indonesia. Pendidikan belum merata, belum adil, dan belum menjangkau daerah terpencil. Salah satu yang dapat dianalisis adalah terdapat pendidik (guru) yang lebih senang mendapat tugas di daerah kota dari pada di luar kota. Artinya, distribusi pendidik di Indonesia belum sesuai kebutuhan.
±
±
Pendidik yang bertugas di luar kota ingin mutasi ke kota, sementara pendidik yang ada di kota tidak mau dimutasi/ditata ke luar kota. Pendidik di kota dan di luar kota selalu mengalami ketimpangan dari segi jumlah dan kualitas. n
n BERSAMBUNG ke Hlm. 4
±
±