:: LAMPUNG POST :: Senin, 5 Januari 2015 by Lampung Post

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

24 Hal. Senin 5 jANUARI 2015

TERUJI TEPERCAYA

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13363

www.lampost.co

Pasien RSUDAM Pulang Naik Gerobak WINDA Sari (25), seorang pe mulung, harus pulang dari RSUDAM menggunakan ge robak rongsok, Minggu (4/1). Gerobak itu ditarik Sagimin (38), suaminya, dibantu Yuli, sesama pemulung, karena mereka tidak mampu me nyewa mobil. Ditemui Lampung Post di pinggir Jalan Teuku Umar, Ban dar Lampung, Sagimin istirahat sambil berpikir bagaimana na sib istrinya itu. “Saya bingung, Mas. Rumah enggak punya. Biarin aja saya rawat seperti ini di pinggir jalan,“ kata dia, sambil tertunduk lemas. Ia mengatakan Winda per nah menjadi korban tabrak lari dan luka di kedua kakinya. Setelah sembuh, tidak tahu kenapa kakinya jadi lemah. “Enggak tahu, mata kakinya kok bolong, jadi enggak bisa jalan,“ kata lelaki yang biasa disapa Gimin itu. Ia menceritakan sepekan lalu ia bingung mau membawa istrinya ke rumah sakit. Sebab, mereka tidak punya sepo tong surat identitas apa pun. Namun, ia nekat membawa Winda ke Rumah Sakit Abdul Moeloek dan mendapat pera watan di Ruang Anyelir. Setelah lima hari dirawat, pihak rumah sakit mengan jurkan pulang. Padahal, kata Gimin, kondisi Winda justru lebih buruk dari saat masuk. “Ya, kami disuruh pulang, ya gimana lagi,” kata Gimin. Sementara itu, dua perawat di Ruang Anyelir RSUDAM mengungkapkan pasien terse but sudah sehat dan diper bolehkan pulang. “Ya, kalau mereka pulang naik gerobak, itu kan urusan mereka,” ujar perawat yang enggan menye butkan namanya. Mereka membantah tuduhan suami pasien yang mengatakan istrinya tidak dirawat dengan baik, tidak diobati, dan jarang diberi makan. “Suaminya kan kalau ke sini cuma malam saja. Yang tahu ya kami di sini setiap hari,” kata perawat itu. Pemantauan Lampung Post, Winda yang duduk dalam ge robak di pinggir Jalan Teuku Umar tidak bisa berbicara. Tu buhnya lemas, sulit membuka mulut, dan kedua kakinya terbalut perban. (*4/K1)

TAJUK

Bangun Pariwisata

n LAMPUNG POST/DENY ZULNIYADI

PULANG DENGAN GEROBAK. Winda Sari (25), seorang pemulung, korban tabrak lari, akan dipindahkan ke gerobak saat pulang dari RSUDAM, Minggu (4/1) sore. Winda Sari terpaksa harus pulang menggunakan gerobak ditarik oleh suaminya, Sagimin (38), karena tak mampu untuk menyewa mobil untuk membawanya.

Kemendagri Warning Bahas APBD Lampura Permintaan ketiga fraksi itu di luar batas kewajaran, padahal eksekutif siap mengakomodasi keinginan mereka. FAJAR NOFITRA

IRJEN Keuangan Ke menterian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi batas waktu 15 hari kepada eksekutif dan legislatif untuk melakukan pemba hasan ulang APBD Lampung Utara, terhitung Jumat (2/1) hingga Kamis (17/1). Jika tidak diindahkan, se gala bentuk keuangan untuk pejabat Pemkab setempat akan disetop selama enam bulan dan anggaran Rp200 miliar tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Kepala Dinas Pengelo laan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DP2KAD) Lampura Budi Utomo, usai melakukan konsultasi ke Ke mendagri, melalui ponselnya, Minggu (4/1), mengatakan Pemerintah Pusat meminta adanya pembahasan ulang APBD. Hal itu dilakukan ka

rena menyangkut nasib rakyat Lampura selama satu tahun ke depan. “Kemudian, Pemkab Lam pura diinstruksikan melaku kan komunikasi dengan Ke mendagri terkait akan dikelu arkannya perbup oleh kepala daerah pada Jumat (2/1),” kata Budi. Setelah melakukan kon sultasi dengan Gubernur, kata Budi, dia diinstruksi kan untuk mengomunikasi k a n nya m a s a l a h ko n f l i k pembahasan APBD 2015 ke Kemendagri. “Pada dasarnya kami siap menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang tidak me nyetujui pengesahan RAPBD. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran para jajaran Pem kab Lampura saat sidang pembahasan. Namun, para wakil rakyat terhormat itu masih saja berkeras dengan pendirian mereka.”

Tidak Bisa Dipenuhi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampura Helda Maria menga takan pihaknya menyambut baik jika pihak eksekutif ber sedia membahas ulang APBD 2015. Apalagi, sudah ada peringatan dari Kemendagri untuk membahas ulang ang garan 2015 itu.

“

Ini kan tidak. Tentu hal ini tak bisa dipenuhi pemerintah. “Pada intinya, kami tiga fraksi (F-Gerindra, F-PDIP, dan FDemokrat) menyambut baik ke inginan Pemerintah Pusat demi kepentingan masyarakat Lam pura, asalkan melalui prosedur yang benar,” kata dia. Ketua Partai Demokrat Lam pura M. Yusrizal, yang juga ketua DPRD II DPRD setempat, saat dihubungi nomor ponsel nya sedang tidak aktif. Di lain pihak, sumber Lam-

pung Post, yang tak mau na manya disebut, mengatakan pada dasarnya eksekutif siap mengakomodasi segala keingin an ketiga fraksi di DPRD Lam pura yang tak mengakui APBD 2015. Namun, hal itu jika masih dalam batas kewajaran yang dapat diterima akal sehat. “Ini kan tidak. Mereka me minta imbalan agar anggaran untuk kesejahteraan rakyat itu dapat disahkan. Tentu saja hal ini tak bisa dipenuhi pe merintah,” kata sumber itu. Terkait adanya pemotongan dana alokasi khusus (DAU) bila sampai perbup dikeluarkan, dia menjelaskan dalam UU No. 23/2014 tidak ada aturan se perti itu. Namun, penambah an dalam APBD 2015 sebesar Rp200 miliar akan hilang de ngan sendirinya. Sementara itu, pejabat dae rah akan diberhentikan segala hal menyangkut keuangannya, mulai dari gaji pokok sampai tunjangan-tunjangan selama enam bulan ke depan. (LEH/D1)

PERKEMBANGAN pariwisata lebih sering ditandai dengan ukuran jumlah wisatawan serta jumlah pertumbuhan fasilitas akomodasi dan konsumsi seperti hotel dan restoran. Namun, pertum buhan sarana-prasarana kepariwisataan itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Realitanya, penggunaan standar internasional pada sarana akomodasi dan konsumsi, baik dari aspek penggunaan bahan baku maupun tenaga kerja, menjadikan pelibatan masyarakat dan penggunaan produk lokal menjadi terabaikan. Tenaga kerja sektor pariwisata lebih banyak diambil dari luar daerahnya. Begitu juga dengan penggunaan bahan baku dan fasilitas hotel yang masih diimpor dari negara lain. Tanpa terasa terjadi kebocoran devisa melalui pariwisata. Karena itu, data hunian hotel di Lampung menjelang akhir tahun tidak terlalu signifikan untuk melihat perkembangan pariwisata Lampung. Seperti diberitakan harian ini, momen tum pergantian tahun 2015, Lampung pun mampu menun jukkan diri sebagai salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata pergantian tahun. Terbukti, tingkat hunian kamar sejumlah hotel berbintang di Bandar Lampung menyambut pergantian tahun penuh sejak 27 Desember 2014. Setiap hotel memanfaatkan momentum pergantian dengan menggelar berbagai acara meriah, sehingga mampu mengge rakkan kaki wisatawan untuk menyaksikannya walau di te ngah guyuran hujan. Pantas saja, terjadi peningkatan hunian kamar hotel yang mencapai di atas 50% dari hari biasanya. Pengunjung paling banyak berasal dari Jakarta yang meme san kamar selama satu pekan sebelum malam pergantian tahun. Mereka memenuhi sekitar 98% dari 1.025 kamar dari berbagai tipe hotel mulai bintang tiga hingga bintang lima. Begitu juga sejumlah objek wisata, yang membuat pe ngunjungnya larut dalam suasana pengantian tahun. Selain di hotel-hotel yang menyajikan beragam sajian menarik, arena-arena hiburan pun memberikan pergelaran acara yang menarik. Mereka bahkan mengundang sejumlah artis Ibu Kota untuk menghibur pengunjung taman hiburan. Lampung memang mempunyai lokasi strategis untuk mem buatnya menjadi destinasi baru wisatawan utnuk merayakan malam pergantian tahun. Selain faktor kedekatan jarak dan kemudahan akses dari Ibu Kota. Sayangnya, perkembangan wisata ini hanya sasaat karena pergantian tahun. Kalau hanya begini cara Lampung mengem bangkan pariwisatannya, sungguh tidak akan mampu men dongkrak pendapatan daerah dari sektor pariwisata secara signifikan, apalagi hendak meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Lampung. Pembangunan industri pariwisata harus dilakukan secara bersama-sama dengan pengembangan di sektor lain seperti memperbaiki infrastuktur, memuliakan kesenian dan seni man, menguatkan kebudayaan lokal, serta memberdayakan masyarakat setempat. Karena itu, kita berharap gejala baik semacam peningkatan jumlah hunian hotel bisa menjadi motivasi bagi Pemprov Lam pung dan para pihak untuk menggerakkan dunia pariwisata daerah ini dengan cara-cara yang lebih kreatif. Dengan begitu, peningkatan pariwisata bukan sekadar angka hunian hotel, me lainkan secara riil dapat dirasakan masyarakat bagi perbaikan ekonomi mereka. n

Shaheer Sheikh-Ayu Ting Ting Hanya Berteman... Hlm. 16

fajarnofitra@lampungpost.co.id

kolom pakar

Prospek dan Tantangan Demokrasi di Lampung PROSES demokrasi di daerah telah memberi ruang bagi kekuatan politik lokal, se perti elite partai, pengusaha, pejabat daerah, dan tokohtokoh lokal, untuk saling berebut pengaruh dalam memperoleh kekuasaan dan sumber daya dalam arena pemilihan kepala daerah atau pemilu legistatif. Sementara kekuatan gerakan sipil juga cukup memberi warna dalam me

mengaruhi proses pembuat a n ke b i j a k a n d i d a e r a h . Fenomena tersebut meru pakan buah dari kebebasan berserikat, kebebasan me nyampaikan pendapat, ke bebasan berkumpul, dan aktualisasi hak-hak politik rakyat. Namun, dalam prak tiknya, perkembangan demokrasi di Lampung cenderung tidak meng alami perubahan signifi

CMYK

Syarief Makhya

n lampung post/dok.

Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

kan, dalam pengertian bah wa problem-problem men

d a s a r ( c r u c i a l p ro b lems) dalam berdemokrasi belum bisa diatasi efektif. Problem mendasar terse but antara lain merebaknya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif, munculnya praktik politik kekerabatan (nepotisme), pemanfaatan jaringan birokrasi dalam memobilisasi dukungan terh adap kandidat kepala daerah tertentu, dan adanya

premanisme politik. Kemudian, moralitas pe nyelenggara pemilu yang tidak terjaga, proses pem buatan kebijakan yang eli t is , adanya pe ng abaian hak-hak politik terhadap kelompok masyarakat mar ginal, serta persaingan poli t i k ya n g t e r b a t a s , ya i t u didominasi para politikus, pengusaha, dan pejabat birokrasi.

BERSAMBUNG KE HLM. 4

CMYK

POLITIK

senin, 5 Januari 2015

± LAMPUNG POST

Djan Faridz Protes Pemecatan Sepihak

Aksi tuding dan pecat itu mewarnai sikap Kemenkum dan HAM yang dinilai sepihak mengurus perpecahan PPP. UMAR WIRA HADIKUSUMA

ARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta menuding PPP kubu pengurus hasil Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy (Romi) telah memecat sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DOC) secara sepihak. Kubu Djan Faridz mengaku mempunyai buktibukti pemecatan tersebut. “Saya punya semua SK pemecatan yang dilakukan Romi terhadap kader-kader PPP di beberapa DPW dan DPC, se perti Haji Lulung (Ketua DPW DKI Jakarta), Teuku Faisal (Ketua DPW Aceh), Ibnu Hajar (Ketua DPW Sumsel), Iman Santoso (Ketua DPW Lampung), Nurhasanah (Ketua DPW Kalteng), Jafar Alkatiri (Ketua DPW Sulut), dan Syu-

“

Tidak ada istilah pemecatan kader yang ada di daerah.

kur Dapubeang (Sekretaris DPW NTT), masih ada juga beberapa wakil Ketua/Sekretaris DPW lainnya, semuanya itu dipecat,” ujar Wakil Ketua Umum PPP versi Djan Faridz, Fernita Darwis, di Jakarta, Minggu (4/1). Selain itu, Fernita juga mengatakan pihak Romi se ring melakukan kebohongan yang tidak pernah melakukan pemecatan. “Apa yang dikatakan Romi itu tidak benar de ngan menyebut tidak pernah melakukan pemecatan kepada kader PPP di beberapa DPW dan DPC,” ujar dia. Dihubungi terpisah, kubu Romi melalui ketua DPP-nya, Isa Muchsin, mengatakan tidak benar mengenai pemecatan

sepihak terhadap sejumlah kader dan ketua DPW maupun DPC. “Tidak ada itu,” ujar Isa, kemarin. Isa menambahkan jikapun terjadi pemecatan kader, itu terjadi sebelum pelaksanaan muktamar di Surabaya. Itu pun, kata dia, bukan dipecat, melainkan penggantian nama nomenklatur dari DPW menjadi DPD. Isa malah menuding balik pihak Djan Faridz yang lebih bayak memecat pihaknya sebelum muktamar. “Mereka bahkan yang lebih banyak memecat kami,” ujar dia. Sulitnya Islah Terkait hal itu, Wakil Bendahara DPW PPP Lampung Ibnu Hajjar mengatakan aksi pecat sepihak itu makin menyulut perpecahan. Hal itu berujung makin sulitnya jalan untuk islah di tubuh PPP. Namun, Ibnu Hajjar menga tak an kader PPP di daerah, khususnya Lampung, mengharapkan kedua kubu untuk islah demi kemajuan partai. “Partai PPP dapat kembali seperti semula,” kata dia. Menurut Ibnu, dengan dikeluarkannya surat penundaan PTUN terkait keputusan Menkum dan HAM yang mengesahkan kubu Romy, segala aktivitas partai untuk sementara dihentikan. “Tidak ada istilah pemecatan kader yang ada di daerah,” kata dia. Ibnu menegaskan terkait penundaan SK Menkum dan HAM bahwa struktur kepeng urusan yang ada di daerah tetap, tidak ada perubahan dari pengurus cabang, wilayah tetap yang lama sampai dikeluarkannya keputusan PTUN nanti. “Konfilik itu kan hanya di pusat, jadi tidak ada pengaruhnya sampai ke daerah, khususnya Lampung,” kata dia. (MI/U1) umarwirahadi@lampungpost.co.id

KIPRAH

Pemberdayaan Ekonomi Daerah ±

DI lingkungan warga Kecamatan Negeriagung, Way Kanan, Marsidi Hasan dikenal sebagai tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik. Puncaknya dia menjadi ketua DPC Partai Golkar Way Kanan. Banyak harapan masyarakat digantungkan di pundaknya. Menanggapi harapan m a s ya r a k a t i t u , M a r s i d i mengatakan apa yang diraih bukan sesuatu yang mudah didapat. Dengan semangat, tekad, dan keikhlasan dilakukan semata-mata demi memperjuangkan kemajuan masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri memberi penilaian. “Wujudnya dalam bentuk dukungan suara ketika Pemilu Legislatif 9 April 2014,” kata dia. Selain itu, dukungan penuh keluarga besar, terutama anak dan istri, yang membuat langkah makin ringan untuk bekerja. Niat yang tulus serta keikhlasan bahwa setiap keinginannya adalah juga semata-mata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat

n LAMPUNG POST/DOK

Marsidi Hasan yang lebih baik. “Keinginan terbesar saya adalah berupaya bagaimana masyarakat Way Kanan dapat berubah menjadi lebih baik,” kata dia. Semua potensi dimiliki, tinggal bagaimana memberdayakannya dan masyarakat mendapatkan akses sepenuhnya untuk memanfaatkan potensi ini sehingga secara mandiri berdaya baik secara ekonomi. “Dengan demikian, musuh utama berupa keterbelakangan dan kemiskinan dapat terhapus dari Bumi Petani Way Kanan,” ujar Ketua DPRD Way Kanan periode 2009—2014 itu. (CK4/U1)

CMYK

n ANTARA/PUSPA PERWITASARI

OPTIMALISASI UU DESA. Wasekjen DPP PKB Abdul Malik Haramain (kiri) berbincang dengan Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto (kanan) usai menyampaikan paparan terkait implementasi UU Desa di Jakarta, Minggu (4/1). PKB mendorong pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mengoptimalkan UU Desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi guna menyetarakan perkembangan kemandirian desa dengan kota, khususnya terkait masalah urbanisasi.

selintas

Pendaftar Calon Wali Kota Bertambah PENDAFTARAN calon wali kota Metro melalui DPC PDIP Kota Metro terus bertambah. Hingga Minggu (4/1), sebanyak sembilan orang bakal calon wali kota tercatat sudah mendaftar diri. Sekretaris Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah DPC PDIP Kota Metro Ecan Indonant menjelaskan hingga kemarin tercatat sudah sembilan orang bakal calon wali kota yang mendaftar ke PDIP. “Sudah sembilan orang bakal calon yang mendaftar ke PDIP,” kata Ecan, kemarin. Sekretaris DPC PDIP Kota Metro Anna Morinda, yang juga ketua DPRD setempat, mengatakan calon yang nantinya mendaftar di partainya merupakan calon terbaik semua. “Namun, sesuai aturan yang sudah digariskan partai, para calon tersebut tetap akan dilakukan seleksi,” kata Anna Morinda. (OGI/U1)

Golkar Rancang Munas Rekonsiliasi RENCANA islah Partai Golkar pada 8 Januari mendatang dinilai tidak akan selesai dalam satu hari saja, sehingga diperlukan munas rekonsiliasi untuk menemukan kata sepakat dari kedua kubu. “Namun, secara riil dan secara mekanisme mau tidak mau hanya mekanisme munas dengan mengembalikan kepada hak pemegang suara” ujar pengamat politik Yunarto Widjaja, kemarin (4/12). Menurut Yunarto, ada hambatan yang besar pada islah 8 Januari nanti seperti gabungan pengacara yang siap sedia jika islah tidak menemui kata sepakat sehingga akan dilanjutkan melalui jalan pengadilan. Oleh karena itu, dia melihat proses rekonsilisasi akan berjalan panjang dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu hanya satu hari. “Tetap ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari pertemuan tersebut,” kata dia. (MI/U1)

Tunjangan Perumahan DPRD Disorot LEMBAGA Swadaya Masyarakat Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mempertanyakan kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD setempat yang dinilai tidak wajar karena mencapai sekitar 80%. “Seharusnya sebagai wakil rakyat memiliki nurani dalam menentukan besarnya tunjangan dan fasilitas yang diinginkan,” kata Koordinator Milis Penyelamat Uang Rakyat Slamet Machmudi, di Kudus, Sabtu (3/12). Dalam pembahasan APBD 2015, kata dia, disetujui tunjangan perumahan per bulan untuk ketua DPRD Kudus sebesar Rp10 juta, wakil ketua Rp9 juta, dan anggota Rp8 juta. Tunjangan perumahan tahun sebelumnya, kata dia, untuk ketua sebesar Rp5,5 juta, wakil ketua Rp5 juta, dan anggota Rp4,5 juta. (ANT/U1)

Demokrat Langgar Aturan jika Kongres Dimajukan USULAN Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur memajukan kongres Partai Demokrat menyalahi aturan. DPP diminta untuk tidak menyetujui usulan itu. “Saya taat asas, makanya saya bilang ingin kongres yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme yang diatur dan tenggat waktu yang ditetapkan. Kalau memang jadi kongres berada di luar jadwal, berarti sudah melanggar aturan sehingga kalau ada apa-apa merekalah (pengusul) penyebabnya” ujar calon ketua umum Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, kemarin. Gede mengatakan alasan DPD Jatim untuk memajukan kongres tidak rasional dan seperti ada unsur titipan dari para elite untuk memajukan jadwal kongres agar memuluskan jalan untuk memenangkan SBY sebagai ketua umum. Selain itu, kata dia, kongres yang diadakan

nanti bukanlah kongres luar biasa sehingga tidak perlu ada usulan untuk memajukan jadwal kongres menjadi awal Februari. “Alasannya saya kira tidak pas karena bukan pada Mei pemilukada, pemilukada serentak kan digeser pada akhir tahun sehingga rasionalisasi nya kurang pas. (Menurut saya) itu keinginan elite kan yang dititipkan di bawah biar ada alasan untuk maju kan begitu, karena menurut AD ART kongres yang diadakan di luar jadwal itu namanya kongres luar biasa (KLB), kan ini bukan KLB, ini kongres biasa sehingga harus digelar pada Mei,” kata dia. Kandidat calon ketua umum yang lain, Max Sopacua, menilai usulan dari DPD tersebut tidak dapat dijadikan patokan maju atau mundurnya jadwal kongres. Menurut dia, keputusan maju atau mundurnya jadwal harus berdasarkan keputusan rapat pleno. (MI/U1)

CMYK

senin, 5 Januari 2015

NASIONAL-INTERNASIONAL

LAMPUNG POST

Zionis Setop Hak Palestina Israel menghentikan transfer hak pajak ke Palestina karena ingin bergabung dengan ICC.

EKA SETIAWAN

n ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG

BANJIR PUTUSKAN JEMBATAN. Warga menggukan rakit menyeberangi sungai di Jalan Raya Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/1). Sungai yang meluap memutuskan jembatan darurat menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar.

SRAEL berang menang gapi langkah Palestina yang mengajukan diri bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sejumlah pejabat senior Neg eri Yahudi itu mengatakan, Sabtu (3/1) waktu setempat, Tel Aviv telah menunda transfer dana sebesar 127 juta dolar AS (Rp1,5 triliun) dari penda patan pajak yang menjadi hak Palestina. Hal itu sebagai hukuman atas langkah negara itu ber gabung dengan pengadilan yang bermarkas di Den Haag,

Belanda, itu. “Dana untuk Desember seharusnya ditrans fer pada Jumat (2/1), tetapi diputuskan untuk menghen tikan pengirimannya sebagai bagian dari respons terhadap langkah Palestina,” kata se orang pejabat senior Israel, kepada surat kabar Haaretz. Dana yang dibekukan itu merupakan pembayaran ru tin bulanan dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama PA dan um umnya ditransfer setiap awal bulan. Dana itu amat berarti mengingat dua per tiga dari anggaran tahunan otoritas Palestina (PA), tidak termasuk

bantuan luar negeri, berasal dari pembayaran pajak terse but. Dengan pajak itu pula PA menjalankan roda pemer intahan dan membayar gaji pegawai negeri. Ini bukan pertama kali Israel berulah. Pada April lalu, Tel Aviv menjatuhkan sanksi yang sama setelah Abbas mengajukan permohonan untuk bergabung dalam sejumlah perjanjian dan konvensi internasional. Lang kah serupa juga pernah terjadi pada Desember 2012. Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas meng umumkan awal pekan lalu Palestina berusaha untuk ber gabung dengan ICC untuk mengusut kejahatan perang yang dilakukan Israel. Lang kah itu juga ditujukan mene

kan Tel Aviv agar menarik diri dari wilayah Palestina yang selama ini mereka duduki, ter masuk Jersusalem yang akan dijadikan ibu kota negara pada masa mendatang. Jika aplikasi Palestina diteri ma, jaksa ICC bisa membuka penyelidikan atas kejahatan perang, kejahatan terhadap ke manusiaan, dan genosida yang dilakukan di wilayah Palestina oleh pihak mana pun. “ICC akan memiliki yurisdik si untuk mengadili baik Israel dan Palestina,” kata Eugene Kontorovich, seorang profe sor hukum internasional dan pakar konflik pada Universitas Northwestern, Amerika Serikat (AS), kepada Al Jazeera. (MI/U1)

ekasetiawan@lampungpost.co.id

tragedi airasia

Kondisi 22 Jenazah Mulai Melepuh

TIM Indonesia Automatic Finger Print Indentification System (Inafis) atau Unit Identifikasi dan Pusat Laboratorium Fo rensik Polri dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengaku mulai kesulitan melakukan tugasnya. Pasalnya, sidik jari 22 jenazah dari 30 yang sudah dievakuasi di RS Bhayangkara Polda Jatim terkendala kondisi jenazah yang kurang baik. Sebab itu, proses identifikasi sidik jari memakan waktu lebih lama. Sumber Media Indonesia (grup Lampung Post), yaitu salah satu dokter polisi dari Inafis Mabes Polri, mengata kan sidik jari 22 jenazah yang masih ada di RS Bhayangkara Polda Jatim tidak sempurna. Hal itu seperti kulit jari jena zah mulai terkelupas. “Jika melihat kondisi jena zah saat ini (22 jenazah) kon disinya tidak terlalu bagus akibat lamanya di dalam air laut. Faktanya terlihat dari selain jari yang sudah beng kak juga banyak yang sudah terkelupas kulitnya,” kata dia, saat ditemui di sela proses identifikasi, kemarin.

Menurutnya, pihaknya bu tuh waktu lebih lama lagi guna memastikan data dari sidik jari yang merupakan data primer berdasarkan Interpol DVI (desaster victim identification) guidebook itu. Jika sidik jari cocok dengan data dari sidik jari kartu identitas, bisa lang sung teridentifikasi identitas jenazah. “Saya contohkan ada jenazah yang kulit jarinya terkelupas atau rapuh. Karena itu, kami berusaha dengan menempel kan potongan kulit jarinya dengan jari saya, untuk bisa ditempelkan kepada tinta sidik jari lalu ditempelkan pada kertas identifikasi sidik jari. Hal itu tentunya butuh kehatihatian. Oleh sebab itu, jenazah yang masih ada memakan waktu identifikasi lebih lama,” ujarnya. Jila kondisi bagus, kata dok ter polisi Inafis perempuan itu, proses identifikasi sidk jari hanya butuh waktu kurang dari satu jam. “Kalau bagus seperti jenazah yang kondisi nya baik, tidak lebih dari satu jam sudah bisa diperoleh hasil sidik jari,” kata dia. (U1)

Kapolri Baru Harus Imbangi Presiden Jokowi

CALON kapolri pengganti Jen deral Sutarman harus bisa menerjemahkan pikiran Presi den Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan koru psi serta menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM). “Pemikirian Presiden Jokowi, kejaksaan dan kepolisian akan didorong untuk penanganan korupsi yang lebih itensif,” kata Ketua Masyarakat Antikorupsi (Marak) Agus Yohanes, di Ja karta, Minggu (4/1). Mengingat, kata dia, selama ini penanganan korupsi di dua institusi itu kalah jauh diban dingkan Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK). Menurut Agus, pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan pimpi nan lembaga dan institusi yang mempunyai moralitas, profesional, wibawa, memiliki panutan dan integritas yang tinggi. “Feeling saya cuma satu, yakni Komjen Budi Gunawan yang cocok memimpin Polri ke depan. Budi sangat mendu kung pemberantasan korupsi, utamanya di institusi Polri. Juga masalah HAM dia adalah sosok yang bersih dari masalah itu,” kata dia. Memang, ujar pendiri LSM Kontras ini, pernah ada tu dingan yang tak mengenakkan dilontarkan kepada Komjen Budi Gunawan, ternyata tu dingan itu tidak terbukti se

telah internal Polri melakukan penyidikan dan pemeriksaan mendalam. Agus menambahkan dalam penanganan korupsi ini bukan berarti peran KPK dibatasi, melainkan sebagai dua lem baga penegak hukum yang sudah lama berdiri akan lebih dioptimalkan lagi. Bahkan, akan ada pembagian tugas peran, KPK menangani pe nanganan korupsi dalam skala nasional, sedangkan kejaksaan dan kepolisian lebih diutama kan menangani korupsi di daerah-daerah. Tak bisa dimungkiri, ujar pemerhatian korupsi, masalah korupsi di Indonesia sudah menyebar luas ke penjuru Nu santara. KPK jelas tak mampu menangani secara total, kare na selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga tidak memiliki perwakilan di daerah dibanding kejaksaan dan ke polisian yang sudah menyebar di setiap daerah. Agus mengatakan selain korupsi juga masalah HAM yang selalu menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Paling tidak dalam perjalanan ke depan kasus HAM yang di lakukan oleh aparat, termasuk kepolisian harus dapat dielem inasi. Mengingat, banyak kasus HAM masa lalu membuat masyarakat tidak puas dengan penanganan yang dilakukan kepolisian. (MI/U1)

CMYK

OPINI Demokrasi On The Track

LAMPUNG POST

SENIN, 5 Januari 2015

Moh. Mukri Guru Besar, Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Indonesia

AHUN politik 2014 telah dilalui masyarakat Indonesia. Sebuah tahun yang di dalamnya ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pesta demokrasi di tahun itu merupakan satu titik penting dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, khususnya pascareformasi 1998, yang ditandai dengan transisi kepemimpinan nasional yang jauh dari arogansi, prasangka, dan ketidaktulusan. Sebuah transisi yang berjalan apik dan diakui oleh dunia. Selain transisi kepemimpinan nasional yang damai, titik penting sejarah politik nasional adalah adanya kebiasaan baru, lepas sambut antara Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden ketujuh Joko Widodo. Bila pada masa-masa sebelumnya hampir tidak ada komunikasi yang intens antara presiden yang menggantikan dengan yang digantikan, suksesi Pilpres 2014 mencatat komunikasi itu berjalan dengan ikhlas dan konstruktif. Sikap terpuji juga ditunjukkan lawan politik presiden terpilih yang dengan penuh kesatria menghadiri proses pelantikan sang rival.

dari Soekarno ke Soeharto dipicu pembe rontakan G30S/PKI yang berujung pada penolakan pertanggungjawaban Soekarno pada Sidang Istimewa MPRS pada 1967. Orde Baru memberangus Orde Lama. Pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie juga dipicu Gerakan Reformasi yang menuntut Soeharto mundur. Pergantian dari Habibie ke Abdurrahman Wahid juga dipicu hasil referendum atas Timor Timur sehingga pertanggungjawabannya ditolak dalam Sidang Umum MPR 1999. Begitu pula, alih kekuasaan dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati dipicu persoalan Buloggate yang berujung pada pemakzulan. Lalu, peralihan kekuasaan dari Megawati kepada SBY, meski dilakukan melalui pilpres yang demokratis, berada pada kondisi dari ketegangan komunikasi politik bekepanjangan antara SBY dan Mega, sehingga Megawati tidak

Demokrasi Nilai Pengakuan dunia terhadap transisi kepemimpinan di Indonesia memang cukup beralasan. Sebab, semuanya berjalan mulus karena tidak mengguncang ketahanan dan pertahanan NKRI. Meskipun sempat dibayangi kekhawatiran perpecah an antarsesama masyarakat Indonesia karena polarisasi dukungan rakyat terha dap dua pasangan calon. Demokrasi memang diuji dalam perjalanan bangsa Indonesia pada tahun itu dan bangsa ini patut berbangga juga bersyukur bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih dan menentukan para wakil rakyat serta pemerintahan baru dapat berjalan baik. Sebab, ternyata masyarakat sudah sangat cerdas dan lebih dewasa dari para elitenya. Mereka tidak terpancing de ngan adu domba yang dilakukan para elite politik. Permusuhan elite politik tidak laku di kalangan masyarakat biasa (grassroot). Masyarakat sudah sangat mengerti dan memahami nilai-nilai demokrasi. Sebuah sistem yang masih terbaik hingga saat ini. Demokrasi Indonesia berada pada jalurnya (on the track). Sebab, sejarah mencatat pergantian kepemimpinan

hadir saat pelantikan SBY dan nyaris tidak pernah berkomunikasi. Kondisi itu kontras dengan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang menjadi lawan politik hadir. Dalam pidatonya, presiden terlantik juga memberi hormat. Tidak sampai di situ, seluruh lapisan masyarakat Indonesia menyatakan mendukung penuh pemimpinnya memajukan bangsa ini selama lima tahun ke depan. Masyarakat sudah sangat mengerti nilai demokrasi. Nilai-nilai Islam juga berhasil mewarnai sistem demokrasi kita.

Penegakan Hukum Keberhasilan demokrasi tidak bisa terlepas dari penegakan hukum. Dalam sejarah penegakan hukum Tanah Air, era Presiden Soeharto, politik penegakan hukum bisa dilihat dalam GBHN, pada awalnya bidang hukum hanya termarginal ditempatkan sebagai salah satu subsistem politik. Walaupun pada akhirnya dalam penyusunan GBHN 1993 dan 1997, peme rintah sudah memberi hukum ruang

Prospek dan Tantangan Demokrasi di Lampung

strategis lepas dari bidang politik. Namun, penegakan hukum pada era tersebut dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi visi yang konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Bahkan, karena orientasi jangka pendek para elite politik, hukum hanya dijadikan sarana mempertahankan kekuasaaan dan melindungi kepentingan golongan elite tertentu yang punya akses kuat bidang ekonomi dan politik. Kemudian pada era reformasi, politik penegakan hukum bisa terlihat dalam RPJPN 2005—2025, dan juga tersusun dalam RPJMN masing-masing presiden. Untuk melihat politik penegakan hukum pemerintahan Jokowi-JK bisa dicermati program Nawacita, yang merupakan sembilan agenda prioritas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sistem hukum yang berkualitas dan merakyat merupakan sistem hukum yang tidak sekadar mengandalkan rule of law, tetapi lebih menaruh perhatian pada rule of moral atau rule of justice sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, Presiden Jokowi harus mampu membuktikan kepada masyarakat akan ketegasannya menangani dan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan narkoba. Perilaku koruptif dan maraknya per edaran narkoba di Indonesia tidak lain disebabkan hilangnya efek jera. Teori Deterence (efek jera) sebagai doktrin sistem peradilan di Indonesia menjelaskan tiga hal yang menyebabkan suatu hukuman memiliki efek jera: kesegeraan suatu tindakan (salarity), spesific deterence yang menegaskan kepastian suatu perbuatan (certainty); dan pembebanan (severaty) yang memberikan hukuman secara adil sesuai dengan perbuatannya. Sementara dalam bidang ekonomi, di 2015, adalah tahun penuh tantangan sekaligus paling menentukan bagi bangsa Indonesia. Di tahun inilah ketahanan dan daya saing ekonomi nasional akan benar-benar diuji. Ada peluang besar, tetapi tidak sedikit ancaman yang menghadang dan terbentang di depan mata. Di sektor pendidikan, pu blik menaruh ekpektasi yang cukup besar. Adanya peningkatan anggaran dari pengurangan subsidi BBM ke bidang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan negeri ini. n

Menegakkan Etos Kepemimpinan Bangsa Muhammadun Analis Studi Politik Program Pascasarjana UIN Yogyakarta

ERINGATAN Maulid Nabi Muhammad saw. menjadi refleksi penting bangsa ini dalam menegakkan etos kepemimpinan bangsa. Kepemimpinan bukan sekadar atribut dan pangkat dalam birokrasi atau partai politik . Kepemimpin an merupakan gerak hidup manusia untuk selalu berdiri tegak membangun diri sendiri dan bangsa. Dalam kepemimpin an, tidak ada kepentingan sesaat karena kepentingan jangka panjang dan kepen tingan bangsa harus selalu di depan. Bangsa Indonesia membutuhkan refe rensi etos kepemimpinan. Semangat kerja yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya harus dibarengi etos kepemimpinan yang berkarakter dan bervisi masa depan. Etos kepemimpinan Nabi Muhammad bisa menjadi oase yang sangat tepat untuk memecahkan kebuntuan dan kemacetan yang menghadang. Kita bisa melihat berbagai kepala daerah yang usai menjabat langsung mendekam di bui tahanan. Anggota Dewan sebagai wakil rakyat justru selalu mencederai amanat rakyat. Kasus korupsi menjadikan pemimpin bangsa ini kehilangan jiwa kepemimpin

Member of Media Group

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo. Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Kepala Divisi Radio: Iwan Marliansyah. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Sudarmono, Umar Bakti. Sekretariat Redaksi: Nani Hasnia.

annya. Itulah problem serius yang masih mendera Indonesia masa transisi reformasi sekarang ini. Bagi Muhammad, kepemimpinan ialah amanah. Suatu amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu dikatakan dengan jelas oleh beliau, “Sesungguhnya imam (kepala negara) ialah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Jika seorang pemimpin menjalankan amanah kepemimpinannya dengan benar, ia pun akan dicintai rakyatnya. Kata-katanya akan didengar, seruannya akan dijalankan, dan kehormatan serta kewibawaannya pun akan terjaga di mata rakyatnya. Ia juga tidak akan merasa dijauhi dan dibenci rakyatnya. Bahkan, ia akan dicintai rakyatnya jika ia memimpin rakyatnya dengan penuh kecintaan. Menurut Wahidunnaba (2009), ada segitiga sukses dalam kepemimpinan Muhammad, yakni pemimpin yang holistis, accepted, dan proven. Muhammad adalah pemimpin yang holistis karena ia mampu mengembangkan leadership dalam berbagai bidang kehidupan. Kepemimpinannya mampu meresap ke berbagai nuansa kehidupan melalui celah-celah tanpa disadari manusia pada saat itu. Beliau juga pemimpin yang accepted.

Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fathul Mu’in, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Soni Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. Radio-LAMPOST.CO. Redaktur: Fadli Ramdan. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman, Gesa Vitara. Content Enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi, Perpustakaan, Publishing, dan Riset: Kristianto (Redaktur), Syaifulloh (Asisten Redaktur). Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Staf Khusus Biro Daerah: M. Natsir (Koordinator). Biro Wilayah Utara (Lampung Utara,

Seorang pemimpin yang diterima dan diakui semua masyarakatnya. Bahkan, kepemimpinan beliau masih diterima sampai saat ini. Jika terhitung, sudah berapa miliar orang yang mengakui kepemimpinannya. Yang ketiga, Nabi Muhammad ialah pemimpin yang proven. Figur pemimpin yang terbukti telah membawa perubahan bagi masyarakat. Kepemimpinan yang selalu berorientasi pada bukti riil, tidak sekadar kata-kata persuasif. Pemimpin yang berorientasi ke depan. Dari sinilah, pemimpin bangsa ini mestinya segera mengambil hikmah dari kepemimpinan Muhammad. Mulai dari diri sendiri, setidaknya itulah yang sa ngat tepat bagi seluruh warga bangsa ini, khususnya para pemimpinnya. Dengan belajar menjadi pemimpin bagi diri sendiri, pelan tetapi pasti akan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa ini. Sebagai penutup, camkanlah pernyataan Muhammad ini, “Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mere ka mencintai kalian serta yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian serta yang kalian laknat dan mere ka juga melaknat kalian”. (H.R. Muslim, Ahmad, dan Ad-Darimi). n

Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi, Musannif Effendi Y. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Business Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah.

Sambungan Hlm. 1

EMENTARA itu, ungkapan bahwa kedudukan dan jabatan sebagai suatu amanah, yang kerap dikemukakan saat seseorang ditunjuk untuk mendudukinya, juga hanya sebatas slogan tanpa pem ahaman yang benar tentang konsekuensinya. Fenomena demokrasi di Lampung yang masih menyisakan problem mend asar adalah realitas politik yang terjadi di daerah ini dan sekali gus menunjukkan gambaran pseudo-demokrasi (demokrasi semu). Meskipun, Lampung di 2011 memiliki indeks demokrasi tiga terbaik di Indonesia, bukan berarti demokrasi di Lampung tidak bermasalah. Masalah dalam praktik demokrasi seperti memperoleh pembenaran dari aturan main politik dan para penyelenggaranya. Sebut saja praktik politik uang yang secara kasat mata dilakukan dalam proses persaingan politik, tetapi hingga sekarang tidak bisa definisikan secara operasional, kesulitan secara teknis-hukum dalam pembuktiannya, dan mengaburkan makna praktik politik uang, yang kemudian menjadi lumrah dalam persaingan politik. Usulan mantan Presiden SBY dan Partai Demokrat untuk menyetujui pemilukada langsung dengan catat an ada perbaikan adalah sebagian jawaban untuk menyempurnakan aturan main politik yang masih memberi ruang terjadinya praktik politik menghalalkan segala cara.

“

Publik tidak boleh diam. Sebab, produk demokrasi yang menghasilkan sistem politik yang korup, dan merosotnya moralitas integritas dan moralitas pejabat publik esensinya adalah kejahatan. Prospek Demokrasi Demokrasi sudah menjadi keniscayaan sebagai pilihan rakyat dan dijadikan sistem politik terbaik saat ini di Indonesia. Upaya untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau slogan “pie kabare? Enak zamanku toh” yang dikampanye para pendukung Orde Baru yang ingin mengembalikan lagi pada sistem otoriterisme; ternyata tidak laku dan ditolak masyarakat luas. Jadi, demokrasi secara sosiologipolitik memberi harapan untuk tumbuh dan berkembang di negeri ini. Namun, demokrasi tidak cukup dipahami dalam pemaknaan orang awam yang hanya sebatas pada agenda untuk memilih dan kebebasan, tanpa menghubungkannya dengan kesejahteraan masyarakat, efektivitas fungsi pengawasan, dan membangun budaya politik yang berperadaban. Harus diakui praktik demokrasi masih menjumpai sejumlah masalah. Dalam perspektif demikian, demokrasi harus kita tempatkan sebagai sebuah proses politik yang berkelanjutan. Artinya, dalam pro ses demokrasi harus ada perbaik an terus-menerus, baik di tingkat perilaku pemilih, regulasi politik, penyelenggara pemilu maupun di tingkat elite partai politik. Dengan adanya perbaikan terha dap proses demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh semua pihak, praktik demokrasi akan

Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@ lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl.

memberikan prospek dan harapan bagi peningkatan kualitas berpolitik dan mewujudkan masyarakat yang berperadaban. Buah demokrasi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan, persaingan politik yang adil, tegaknya aturan hukum, kebebasan, menipisnya praktik korupsi, dan terkontrolnya secara efektiv penggunaan kekuasaan. Gambaran ideal buah demokrasi tersebut tidak mudah diwujudkan. Hanya sebagian kecil dari para pelaku politik yang bermimpi membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sebagian besar para pelaku politik hanya menempatkan demokrasi sebagai sebuah alat untuk meraup keuntungan-keuntungan ekonomis. Fenomena tersebut tecermin dari buah demokrasi sekarang ini, yaitu praktik korupsi makin merajalela, penggunaan dana APBD cenderung boros, tidak prioritas, dan sarat kepentingan politik. Lalu, pengawasan Dewan tidak efektif, politik uang sudah menjadi sebuah strategi yang efektif dalam persaing an politik, dan proses penjaringan kandidat kepala daerah hanya bergulir di lingkaran elite (pejabat pemda, partai, dan pengusaha).

Tantangan Demokrasi Fenomena demokrasi yang bermasalah tidak berarti bahwa praktik demokrasi telah gagal, tetapi demokrasi baru diberi makna sebagai bentuk ekpresi kebebasan dan penggunaan hak memilih dan dipilih. Pemaknaan terhadap praktik demokrasi tersebut adalah produk dari rekayasa politik yang tidak berorientasi pada kepentingan untuk membangun kualitas kehidupan politik yang sehat. Masih kuatnya mindset yang meletakan demokrasi sebagai sebuah alat untuk meraup keuntungan ekonomis, adalah tantangan tersendiri dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermakna. Implikasinya, perkembangan demokrasi menjadi lamban untuk berkembang dengan baik, merosotnya moralitas politik, penggunaan hak-hak politik menjadi tidak bertanggung jawab, dan rapuhnya integritas kelembagaan politik. Secara khusus tantangan demokrasi ke depan, khususnya di Lampung, yaitu adanya keterbatasan mayoritas pemilih, terutama dilihat dari aspek sosial ekonomi, kondisi infrastruktur yang buruk, persaingan elite masih berbasis personal dan kekental an kekerabatan masih menonjol, kekuatan masyarakat sipil melemah, dan akses informasi masih terbatas akan menghambat berkembangnya demokrasi yang lebih terbuka dan persaingan politik yang adil. Tantangan demokrasi di Lampung tersebut pada akhirnya akan menampilkan kecenderungan perilaku politik yang tidak berubah, yaitu masih dominannya persepsi publik terhadap demokrasi yang hanya sebatas penggunaan hak politik tanpa memiliki implikasi yang luas untuk mengembangkan kehidupan politik yang lebih baik. Persepsi yang keliru tentang demokrasi ini begitu tumbuh subur di masyarakat kita. Padahal, demokrasi adalah suatu tanggung jawab dengan sederet im plikasi yang sudah menunggu. Menghadapi tantangan seperti itu, publik tidak boleh tinggal diam. Sebab, produk demokrasi yang meng hasilkan sistem politik yang korup, dan merosotnya moralitas integritas dan moralitas pejabat publik esensinya adalah kejahatan yang tidak pernah disadarinya. Dalam pers pektif ini, keberanian moral untuk melakukan intervensi politis menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebagai alat perjuangan. . n

Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

OPINI

SENIN, 5 JANUARI 2015

LAMPUNG POST

NUANSA

PAK DE PAK HO

Melembutkan Hati

ENUTUP tahun 2014, berbagai musibah melanda negeri Indonesia tercinta. Musibah yang terjadi tiba-tiba merenggut puluhan bahkan ratusan jiwa terjadi di darat, laut, dan udara. Di darat, saudara kita di Kecamatan Jemblung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tertimpa tanah longsor yang merenggut 93 jiwa dan sejumlah daerah lain yang tertimpa banjir dan longsor. Di laut, kecelakaan kapal yang merenggut jiwa juga terjadi di berbagai daerah. Terbaru dan masih terus menjadi perhatian di seantero dunia adalah kecelakaan pesawat AirAsia dengan kode penerbangan QZ8501 yang jatuh di perairan Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Berbagai peristiwa menjelang tutup tahun itu sungguh mengharukan dan menguras air mata. Bukan saja keluarga korban, kita

 LAMPOST/HENDRIVAN

Sri Wahyuni Wartawan Lampung Post

mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya, ketulusan sebuah doa muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Adalah jerih payah dan beban berat saat menuntut ilmulah yang telah mengantarkan seorang pelajar menjadi ilmuwan terkemuka. Demikian juga syair yang syahdu, penyesalan yang sangat berat diucapkan, dan teriakan yang memilukan. Itu semua menggambarkan betapa seseorang mengalami sendiri kepedihan dan kesengaraan hidup. Semoga doa tulus yang tercurah untuk semua saudara kita yang sedang menghadapai berbagai cobaan dalam hidup bisa melembutkan hati kita, sehingga kita bisa menjalani tahun 2015 dengan hati yang makin baik dan mampu memberikan yang terbaik untuk sesama. Semoga... Selamat datang 2015. 

semua yang masih diberi kesempatan untuk terus menikmati sinar matahari dan menyaksikan semua kejadian di muka bumi. Tidak sedikit keajaiban yang ditunjukkan Tuhan dalam setiap peristiwa kecelakaan agar manusia yang masih diberi umur panjang bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa tersebut. Doa yang kita panjatkan dan air mata yang menetes untuk para korban, serta simpati kepada keluarga yang ditinggalkan semoga makin melembutkan hati kita semua. Dengan demikian, kita makin peduli dan mencintai sesama dan memahami betapa berartinya sebuah hidup. Rasa sakit dan luka hati yang tercipta akibat bencana itu memang tidak mudah dihilangkan. Namun, seperti disampaikan Aidh Al Qarni dalam La Tahzan, rasa sakit tidak selamanya tak berharga sehingga harus dibenci. Sebab,

 FERIAL

POJOK Pengaruh hujan, Jalinsum kian rusak. Desainnya memang enggak antihujan, sih!  Kherlani mutasi sejumlah pejabat Pesisir Barat. Pemanasan sebelum pilkada, tah?

SURAT PEMBACA

Menyayangkan Pembatalan Kurikulum 2013 SAYA sudah membaca surat dari Mendikbud Anies Baswedan yang dikirim via e-mail kepada para kepala sekolah. Intinya, pelaksanaan kurikulum 2013 hanya akan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah tiga semester melaksanakan kurikulum 2013. Sedangkan sekolah yang baru menerapkannya satu semester, untuk semester dua akan kembali ke KTSP 2006. Saya pribadi sangat menyayangkan keputusan yang (maaf) sangat tergesa-gesa. Keunggulan Kurikulum 2013 adalah mendorong pada aspek kreatiﬁtas dan inovasi pada anak didik sebagai upaya pengembangan karakter yang telah tertuang dalam program studi yang ada. Inilah yang dikatakan dengan pendidikan berbasis karakter. Tujuan mulia dari kurikulum pendidikan baru ini diharapkan bisa tercapai meskipun menyisakan berbagai masalah. Sistem yang selalu berganti menyisakan berbagai hal baik negative maupun positif. Hendaknya pemerintah mampu mengambil kebijakan terbaik yang minim resiko negatif.

Walaupun secara teknis KTSP dianggap lebih sempurna dari kurikulum 2013, pasti tetap ada perbedaannya, terutama untuk mapel produktif di kurikulum 2013 dipisah menjadi banyak mapel. Akan menjadi aneh apabila pada semester dua dikembalikan ke KTSP 2006 karena akan terjadi penumpukan materi satu dan pengurangan materi di mapel lainnya. Kalaupun dipaksakan berganti, pelaksanaannya akan terkesan dipaksakan pula. Saran saya hendaknya kurikulum 2013 dilaksanakan dua semester penuh atau tetap dilanjutkan dengan pembenahan-pembenahan yang matang. Yang perlu dibenahi adalah standar penilaiannya karena guru sangat direpotkan dengan seabrek dokumen-dokumen yang mendukung penilaian guru. Ringkasnya, saya sebagai guru sangat mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 dengan pembenahan dan perbaikan yang tidak memberatkan kedua pihak, baik guru maupun siswa. Ratna Wulandari Gedongmeneng, Bandar Lampung

Perlu Aturan Lebih Keras MUSIBAH memang tidak pernah kita duga datangnya sebab semua merupakan rahasia Ilahi. Sebagai manusia kita hanya bisa bertawakal dan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memenuhi prosedur operasi standar bila akan menjalankan suatu alat. Terkait musibah yang dialami para penumpang AirAsia QZ8501, kami tidak bisa menyalahkan siapa pun karena memang semua sudah menjadi rahasia Tuhan. Bukankah jodoh, maut, dan rezeki merupakan rahasia Tuhan? Kumulonimbus memang bisa menjadi trigger jatuhnya pesawat tersebut. Dalam dunia penerbangan, awan ini dikenal sebagai “penguasa udara” yang wajib dihindari kalau tidak ingin celaka. Harapan kita, semoga para korban musibah ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Adapun bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Namun, saya ingin kembali mengingatkan perilaku sejumlah penumpang pesawat di Indonesia cenderung

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SEKRETARIAT DAERAH Komplek Perkantoran Pemkab. Pesawaran. Jl. Raya Kedondong, Binong Desa Way Layap - Gedong Tataan

tidak peduli faktor keselamatan. Bayangkan saja, ketika pesawat akan tinggal landas masih ada yang asyik melakukan kontak telepon. Padahal, sebelumnya awak kabin sudah mengingatkan untuk segera mematikan telepon tersebut. Bahkan ketika pesawat baru mendarat, ada penumpang yang norak langsung menghidupkan teleponnya. Saya kerap melihat penumpang merasa dirinya raja sehingga ketika diingatkan, dia marah. Padahal, perilaku itu membahayakan penerbangan, mengingat sinyal yang dikeluarkan telepon seluler itu bisa mengacaukan komunikasi pesawat. Saya menyarankan dibuat aturan yang lebih keras lagi seperti menuntut secara pidana terhadap penumpang seperti itu. Bahkan, harus ada at u r a n ya n g m e n g i z i n k a n awa k kabin merebut telepon tersebut. Kalau penumpang itu marah, langsung saja diborgol oleh sekuriti penerbangan yang biasanya ikut dalam pesawat. Kiki Suprayogi Tangerang Selatan, Banten

Wah, jangan terulang lagi ya, Pak De!

RSUDAM kebanjiran, Pak Ho.

SMS INTERAKTIF

Kenapa Guru PAUD Tidak Dapat Insentif? Yth. Bunda Eva (Bunda PAUD). Kenapa guru PAUD tidak mendapat insentif seperti guru TK? Mohon perhatikan nasib guru PAUD. 08976066xxx

Begal Beraksi Lagi Lagi-lagi begal motor beraksi di lintas timur Lamteng, Kecamatan Seputihmataram. Kepada Mabes Polri, tolong diambil tindakan, sudah puluhan korban di lokasi ini. 085768672xxx

Tambah Perwira Yth. Kapolda Lampung. Mohon penambahan perwira polisi di Mesuji. Di sini perwira polisi kurang, kriminal meningkat. 085267781xxx

Perbaiki Jalan Kepada Bupati Lampung Selatan. Jalan menuju Pondok Babulhikmah dari stadion memprihatinkan. Kami menderita melewati jalan tersebut tiap hari, karena anak kami sekolah di sana. Tolong diperbaiki demi masa depan anak bangsa. 089682745xxx

Perawat Pelaksana

D.III Keperawatan

59092000461

NM. TRANKKO NEGARA

356

Perawat Pelaksana

D.III Keperawatan

59092000133

SHOFI YANTI HIDAYAH

355

Perawat Pelaksana

D.III Keperawatan

59092001375

JUANAH

350

Perawat Pelaksana

D.III Keperawatan

59092001755

RONI JAUHARI

349

Perawat Pelaksana

D.III Keperawatan

59092000830

DEDDY HERWANDI

348

Perawat Pelaksana

D.III Keperawatan

59092000201

NORSA AIDRIA

347

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092000063

RIA ANGGRAINI

403

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092001404

REGINA VERNANI

385

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092001159

SRI NURINDRIANA F

383

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092000040

SHILVIA

382

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092001445

NURUL HIDAYAH PERTIWI SUTIKNO

380

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092001425

TINA YUSTITA

376

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092000902

LIBERTY SIMANJUNTAK

372

Bidan Pertama Pelaksana

D.III Kebidanan

59092000892

NILA SEPTIANI

369

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama

S.1 Kesehatan Masyarakat

59093000721

INDAH SUFIYATI

348

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama

S.1 Kesehatan Masyarakat

59093001656

DWI AJI ATMA

347

TENAGA TEKNIS 1

Analis Pendapatan Daerah