Lampung Post Edisi Rabu, 12 Oktober 2011

Page 1

± ±

± ±

CMYK CMYK

Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampungpostncom

rabu, 12 oktober 2011

± ±

CMYK CMYK

l No. 12227 l TAHUN XXXVII

HARGA ECERAN : Rp3.000

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

KURS

± ±

Transaksi TIME ditarget 21 juta dolar. HAL2

Kehadiran Gerrard Untungkan ‘The Reds’. HAL 17

Laura Basuki jadi wartawati tangguh HAL 16

Data intelijen rawan dijual ke pihak asing. HAL 8

1 US$ Rp8.940

±±

Selasa, 11 OKTOBER 2011 SUMBER BI

BURAS

Perusahaan Sengaja Hindari Jamsostek

H. BAMBANG EKA WIJAYA

Pasal-Pasal Karet UU Intelijen Baru!

± ±

“BARU disahkan DPR, Selasa (11-10), UU Intelijen langsung diproses uji materi oleh Koalisi Advokasi RUU Intelijen!” ujar Umar. “Menurut Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang gabung dalam koalisi itu pada Tempo Interaktif, mereka menyiapkan judicial review untuk diajukan ke MK selang sehari setelah disahkan DPR! Diuji materi karena dalam UU Intelijen ada ruang multitafsir yang dinilai mengancam kebebasan masyarakat!” “Ruang multitafsir itu oleh Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti disebut pasal karet! Salah satunya Pasal 25, 26, jo 44, 45, yang tidak perinci mengatur rahasia intelijen sebagai rahasia negara!” sambut Amir. “Akibat tidak perinci, pasal karet itu bisa ditafsirkan sepihak oleh penguasa sehingga bisa mengancam kebebasan informasi dan kebebasan pers! Padahal, terkait dengan pasal itu setiap orang yang sengaja membocorkan rahasia intelijen diancam hukuman 10 tahun dan denda Rp500 juta! Sedang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rahasia intelijen bocor diancam hukuman 7 tahun dan denda Rp300 juta!” (Suarapembaruan.com, 11-10) “Ketentuan pidana itu mengancam kebebasan informasi dan kebebasan pers!” timpal Umar. “Persis begitu kata Poengky Indarti!” tegas Amir. “Kebocoran rahasia intelijen seharusnya menjadi tanggung jawab personel intelijen, bukan ditimpakan ke masyarakat umum! Lalu Pasal 31, istilah ‘penggalian informasi’ terkait orang dicurigai melakukan kegiatan mengancam keamanan, bisa disalahgunakan terhadap warga seperti Intel zaman Orde Baru! Hal itu juga overlapping dengan fungsi penyelidikan yang telah diberikan kepada intelijen!” “Maka itu, dengan pengesahan UU Intelijen ini ada yang sinis menyatakan kita kembali ke era Orde Baru!” timpal Umar. “Sinisme karena pengawasan pada intelijen oleh parlemen tak ada perinciannya, juga kewenangan pengawasan Komnas HAM dan Komisi Ombudsman belum diatur di Pasal 43! Dengan tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap sepak-terjang Intel, praktek intelijen bisa mirip era Orde Baru—cuma jadi alat penguasa mengencundangi lawan-lawan politiknya!!” “Lalu apa yang dikerjakan DPR selama sembilan tahun pembahasaan RUU Intelijen itu hingga baru disahkan kemarin, kalau UU-nya cuma berisi semangat Orde Baru?” entak Amir. “Membuat intelijen rentan politisasi!” jawab Umar. “Dengan mengharuskan pengangkatan kepala BIN lewat pertimbangan DPR—Pasal 36! Lebih penting ancak politik anggota DPR daripada kecemasan rakyat pada intimidasi Intel lapangan!” ***

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Banyaknya perusahaan tidak mendaftarkan pekerja ke Jamsostek karena unsur kesengajaan. Selain menghindar, banyak perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerja untuk menggugurkan kewajiban.

n ANTARA

PENCURIAN PULSA. Sejumlah siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan sekolah, di SD Raudlatul Jannah, Pepelegi, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (11-10). Aksi pencurian pulsa menyebar ke berbagai daerah, termasuk Lampung.

PENCURIAN PULSA

± ±

OASis

Operator Seluler Dibanjiri Pengaduan

Garam Membuat Kecanduan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Maraknya pencurian pulsa membuat kantor pelayanan dan gerai operator seluler di Bandar Lampung dan kota/kabupaten dibanjiri pengaduan. Pemantauan Lampung Post di Grapari Telkomsel, di Kompleks Perumah­a n Vila Citra, Bandar Lampung, dan di Graha XL Jalan Jenderal Sudirman, misalnya, setiap hari didatangi warga yang mengadu pulsanya terpotong. “Pulsa terpotong Rp6.000 setiap hari. Padahal saya merasa tidak pernah ikut layanan konten apa pun,” kata Andi, warga Bandar Lampung, yang ditemui di Graha XL Lampung, Selasa (11-10). Selain pelanggan prabayar, keluhan juga disampaikan pelanggan pascabayar. Setelah masa akhir pembayaran kartu Halo, berakhir Senin (10-10) misalnya,

Garam ternyata bisa membuat kecanduan. Penelitian menunjukkan garam, rokok, dan narkoba menstimulasi daerah otak yang s a m a . Te m u a n ini menjelaskan mengapa banyak orang sulit me ­ ngurangi asupan garam meskipun ada p eringat an bahaya tekanan darah tinggi dan kesehatan jantung. “Dalam studi ini kami menunjukkan salah satu naluri klasik kelaparan garam adalah organisasi saraf sama seperti yang pada kecanduan opiat (opium) dan kokain,” kata Derek Denton dari University of Melbourne, seperti dilansir Timeofindia, Selasa (11-10). Ketika mengonsumsi makanan asin, sel otak membuat protein lebih banyak dari biasanya. Sama seperti yang terjadi ketika otak kecanduan heroin, kokain, dan nikotin. Penelitian ini mengungkapkan setelah makan garam, otak akan percaya memperbaiki tubuh dengan baik setelah sebelumnya kelaparan garam. Dengan kata lain, perubahan yang disebabkan nafsu garam menghilang sebelum garam bisa meninggalkan usus, memasuki darah, dan sampai ke otak. “Sungguh menakjubkan melihat gen yang diatur off ketika kehilangan natrium (garam), tiba-tiba kembali pada state awal hanya dalam beberapa menit,” kata Denton. (U-1)

banyak pelanggan terkejut melihat tagihan naik. Sejumlah pelanggan yang ditemui di Grapari Telkomsel mengaku kaget mendapat tagihan konten premium, tapi tak pernah berlangganan. Kekecewaan pelanggan bertambah karena tidak bisa mendapat print out pemakaian telepon. Menurut petugas bagian pelayanan, sejak Sabtu (8-10), sistem tidak bisa mencetak bukti pemakaian. “Kemungkinan Kamis baru bisa berfungsi,” kata seorang petugas Grapari. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Indra Firsada meminta operator memberikan bukti pemakaian ke pelanggan dan menjelaskan mengapa tagihan naik. Menurut Indra, bukti tagihan itu bisa dijadikan dasar untuk menggugat content provider nakal ke pengadilan.

Dari Jakarta, rapat antara Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Mabes Polri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Indonesia Telecommunications Users Group (ITUG), kemarin, berakhir tanpa hasil berarti. Di akhir pertemuan, Alexan­ der Lay dan David Tobing yang mewakili pengguna telepon seluler beranjak pergi dan enggan mengikuti konferensi pers. Menurut David, dalam rapat itu Kominfo malah berkoordinasi dengan pihak yang salah satunya terindikasi mencuri pulsa. “Pembicaraan hanya koordinasi dan koordinasi. Tidak mencari titik temu apakah ada pelanggaran atau tidak. Bagaimana bisa berkoordinasi antara pelaku kejahatan dan regulator (Kominfo),” kata David. (WIN/U-1)

Menurut Ketua Jaringan Ke­ rakyatan Lampung (JKL) Rakhmat Husein D.C., kelalaian mendaftarkan karyawan ikut program jamin­ an keselamatan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian ke PT Jamsostek merupakan kesengajaan. “Tidak benar mereka lakukan itu untuk menutupi mahalnya biaya birokrasi. Mereka ingin menghindar bayar premi. Artinya, mereka se­ ngaja nakal,” kata Rakhmat Husein, Selasa (11-10). Kenakalan itu, kata Husein, juga dilakukan dengan mendaftarkan sebagian pekerja agar gugur dari kewajiban UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dia mencontohkan, perusahaan yang memiliki 1.000 karyawan, biasanya hanya mendaftarkan 200—300 pekerja. “Perusahaan seperti ini dapat digolongkan nakal,” kata Rahmat. Menurut data PT Jamsostek Cabang Lampung 1, sebanyak 314 perusahaan menunggak pembayaran dan lebih dari 250 perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya ke Jamsostek. Padahal, perusahaan tersebut mampu dan memenuhi kriteria UU Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebanyak 40%—50% dari total perusahaan tersebut, termasuk skala besar, menengah, dan kecil. (Lampung Post, Selasa, 11-10) Selain kesengajaan, maraknya kasus pemogokan buruh di Lampung juga karena faktor lemahnya pengawasan pemerintah daerah. “Masak perusahaan besar, seperti Hanjung, ndak ketahuan sebagian buruhnya tidak didaftarkan ke Jamsostek. Ini terjadi karena pengawasan masih lemah dan dinas kurang proaktif,” kata dia. Ketidakpatuhan mendaftarkan pekerja tersebut, menurut Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir, tidak hanya dilakukan perusahaan baru, tapi perseroan yang sahamnya dijual (listed) di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti Sungai Budi Group. “Data yang kami

peroleh dari Jamsostek, puluhan perusahaan milik Sungai Budi Group tidak mengasuransikan pekerjanya ke Jamsostek,” kata Yandri. Atas temuan tersebut, Komisi V membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ketenagakerjaan yang diketuai Jusni Sofjan. “Saat ini Pokja Komisi V masih bekerja mengumpulkan informasi dan masukan dari berbagai pihak. Kami menargetkan secepatnya Pokja dapat menyelesaikan tugas, sehingga dapat ditindaklanjuti komisi,” kata Yandri Nazir. Ancam Segel

Dalam perkembangan kasus PT Hanjung Indonesia yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek, Komisi A DPRD Bandar Lampung mengancam menyegel perusahaan yang berbasis di Korea Selatan itu. Dewan menilai sejak tahun 2008, Hanjung tidak pernah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jamsostek. Ketua Komisi A, Barlian Mansyur, kemarin mengatakan pihaknya akan bertemu dinas terkait dan PT Hanjung, Jumat (14-10), untuk mendengarkan penjelasan atas kelalaian tersebut. “Bukan tidak mungkin minimnya kesadaran perusahaan memasukkan karyawan dan membayar premi Jamsostek dipengaruhi kurangnya sosialisasi Disnaker,” kata Berlian. Kasus ini, menurut Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., harus dijadikan dasar untuk meng­ evaluasi seluruh perusahaan yang ada di Bandar Lampung. Meskipun mempertanyakan perizinan per­ usahaan yang tidak menyertakan pegawainya ke program Jamsostek, Herman masih mempertimbangkan nasib buruh jika perusahaan ditutup. “Perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya mengikuti Jamsostek. Namun, tidak bisa asal tutup perusahaan begitu saja,” kata Herman yang ditemui di Lapangan Kalpataru, Kemiling, kemarin. (VER/MG1)

±± PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kebocoran Parkir di Bandar Lampung Rp1,2 M/Tahun BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) sektor perparkiran Pemkot Bandar Lampung diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar/tahun. Sumber Lampung Post di Pemkot Bandar Lampung menyebutkan angka itu didapat dari penghitungan pendapatan parkir Rp9 juta/ hari yang dikalikan 300 hari kerja selama setahun. Hasilnya Rp2,7 miliar. Namun, yang disetor ke kas daerah cuma Rp1,5 miliar, berarti ada selisih Rp1,2 miliar. Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung Normansyah yang diminta konfirmasinya atas perhitungan itu, Selasa (11-10), mengakui sektor parkir belum memenuhi target. Tingginya kebocoran parkir terjadi karena Pemkot tidak memi-

± ±

CMYK CMYK

±±

ZONASI PARKIR BANDAR LAMPUNG Zona I

Zona I

Zona I

Zona I

Zona I

1 Jam Berikutnya Rp1.000

1 Jam Berikutnya Rp1.500

1 Jam Berikutnya Rp2.000

1 Jam Berikutnya Rp2.500

1 Jam Berikutnya Rp3.000

Zona II

Zona II

Zona II

Zona II

Zona II

Sepeda Motor Tarif: Rp1.000/jam

Sedan-Jip Tarif: Rp2.000/jam

Angkutan barang Tarif: Rp3.000/jam

Bus-Truk Tarif: Rp4.000/jam

Trailer-Truk gandeng Tarif: Rp6.000/jam

1 Jam Berikutnya Rp500

1 Jam Berikutnya Rp1.000

1 Jam Berikutnya Rp1.500

1 Jam Berikutnya Rp2.000

1 Jam Berikutnya Rp3.000

Sepeda Motor Tarif: Rp1.500/jam

Sedan-pikap Tarif: Rp2.500/jam

Angkutan barang Tarif: Rp3.500/jam

Bus-Truk Tarif: Rp4.500/jam

Keterangan Zona I : Pasar Tengah dan Pasar Bambu Kuning Zona II : Seluruh tepi jalan umum

liki sistem kontrol atas dana yang dibayar masyarakat. Pengelolaan lahan parkir lebih banyak memakai sistem borongan, sehingga Pemkot terima setoran berdasar-

± ±

kan taksiran. Berdasar pengamatan Lampung Post, sejak tarif parkir naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, petugas hampir tidak pernah

Trailer-Truk gandeng Tarif: Rp5.500/jam

Sumber: Perda No.6/2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

memberikan karcis. Namun, jika pengendara memberikan Rp1.000, petugas baru mengeluarkan karcis parkir bertarif Rp2.000. “Kalau diberikan Rp2.000, petugas tidak

akan memberikan karcis,” kata Romi, warga Kedaton. Normansyah mengatakan target PAD pajak dan retribusi sektor perhubungan 2011 sebesar Rp8 miliar. Dari jumlah itu, PAD pajak dan retribusi parkir Rp3,8 miliar yang berasal dari pajak Rp1,27 miliar dan dari retribusi Rp2,52 miliar. Target PAD tersebut naik dari tahun 2010, yakni pajak parkir Rp920 juta dan retribusi Rp1,63 miliar. Normansyah mengakui la­ han parkir lebih banyak dikuasai masyarakat tanpa mengantongi izin. “Tahun ini kami akan menertibkan lahan parkir bekerja sama dengan kepolisian. Tidak dapat dipungkiri, untuk menguasai lahan, masyarakat tinggal memakai kaus kuning dan banyak yang melindungi,” ujar Normansyah. (VER/U-1)

CMYK CMYK

± ±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.