lampungpost edisi 13 april 2012

Page 1

±

±

CMYK

±

Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampungpostncom

jumat, 13 april 2012

l No. 12406 l TAHUN XXXVII

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

Terbit 28 Halaman

i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS

±

Kuasai hutan kota, warga gugat PT HKKB ke PTUN dan PN... HLM. 2

Adele dinobatkan jadi penyanyi muda terkaya.... HLM. 16

Kenaikan tarif kapal roro Merak-Bakau mulai 3 Mei... HLM. 22

Citarasa khas ayam bakar. HLM. 28

1 US$ Rp9.173

±

kamis, 12 april 2012 SUMBER BI

BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA

Pemahaman dan Konsep Kekuasaan!

±

“DARI berbagai dialog akhir-akhir ini tersingkap kekeliruan pemahaman dan pemaknaan elite politik tentang kekuasaan!” ujar Umar. “Seperti penyerahan kepemimpinan sebuah kementerian pada elite suatu partai dipahami sebagai hadiah atas dukungan partainya yang bergabung ke koalisi penguasa, atau paling tidak bagi hasil perjuangan bersama yang berhasil dimenangkan!” “Kesan itu tertangkap jelas dari pemaknaan elite parpol terhadap kekuasaan atas kementerian yang diberikan atau diterima, selayak tumpeng untuk bancakan, atau lebih konyol lagi, sebagai sumber keuangan partai terutama untuk pemilu mendatang!” timpal Amir. “Karena itu, ketika ada parpol memenuhi kewajiban konstitusional pada konstituennya yang tak sejalan dengan kepenting­an penguasa, parpol itu dihujat hanya mau bagian nikmatnya, kewajiban pada penguasa diingkari!” “Pemahaman dan pemaknaan bahwa pemberian kekuasaan sebagai pembagian nikmat, porsi untuk bancakan, atau sumber keuangan partai terutama untuk pemilu mendatang itulah yang menjadikan kementerian ajang korupsi dan bancakan oknum parpol, seperti terungkap di pengadilan!” tegas Umar. “Pemahaman dan pemaknaan seperti itu jelas keliru dan keblinger! Karena, konsep sesungguhnya tentang sharing power atau berbagi kekuasaan dalam suatu pemerintahan koalisi adalah berbagi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menunaikan janji kampanye—akan berjuang dan berkorban demi meningkatkan kesejahteraan rakyat jika dipercaya memerintah negara setelah menang pemilu!” “Jadi, kementerian yang diterima dari penguasa dalam sharing power itu bukan hadiah sumber nikmat dan lumbung keuangan partai, tapi justru tempat mengabdi, berkorban bagi kepentingan rakyat!” sambut Amir. “Kewajiban mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi dan golongan bahkan disebut di sumpah pelantikan pejabat negara! Hal sama berlaku pada kekuasaan di legislatif! Itu bukan sumber nikmat, lumbung keuangan pribadi, dan partai seperti dipraktekkan selama ini, tapi arena memperjuangkan perbaikan nasib rakyat yang telah memilih mereka sebagai wakilnya, bukan pula tempat menipu dan mengakali rakyat demi memuaskan kepentingan penguasa!” “Akhirnya, sejauh mana pemahaman dan pemaknaan kekuasaan benar sesuai dengan kewajiban konstitusional pada kepentingan rakyat, tak terlalu jomplang berorientasi kepentingan penguasa. Jadi, ukuran realitas praktek politik kita kian dekat ke jalan yang benar!” tegas Umar. “Jika sebaliknya yang terjadi, realitas praktek politik kian ngawur!” *** Add on: facebook.com/buraslampost

Follow on: @buraslampost

OASis

Kurang Tidur Berisiko Diabetes Peneliti dari Brigham and Women’s Hospital di Boston memantau 21 orang dewasa sehat yang diminta tinggal di laboratorium selama percobaan. Selama tiga minggu, partisipan dijadwalkan tidur kurang dari enam jam/hari dan tidur terlambat setiap hari. Hasilnya, menunjukkan kemampuan partisipan untuk mengatur kadar gula darahnya menjadi terganggu sehingga mungkin bisa saja partisipan mengidap diabetes jika percobaannya dilanjutkan. “Kadar glukosanya tinggi untuk waktu yang lama, bahkan naik ke tingkat pradiabetes pada beberapa partisipan,” kata peneliti seperti dilansir Fox News, Kamis (12-4). (U-1)

n REUTERS

RUSAK BERAT. Sejumlah warga menyaksikan reruntuhan kantor bank di Banda Aceh, Kamis (12-4). Gempa susulan berskala 5,9 SR, kemarin, masih terjadi di Aceh, tapi kondisi Aceh mulai normal.

Beban Berat di Pundak Khamamik MESUJI (Lampost): Sejumlah pekerjaan berat menunggu bupati Mesuji terpilih Khamamik. Bekerja tanpa wakil bupati, kasus Register 45, PT BSMI, penentangan sebagian anggota DPRD, hingga konsolidasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hari ini (13-4), Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Khamamik-Ismail Ishak di halaman Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bawang Latak, Menggala, Tulangbawang. Hingga kemarin, tercatat sekitar 500 undangan akan menghadiri pelantikan kepala daerah pertama di Indonesia yang digelar di LP itu. K h a m a m i k-I s m a i l I s h a k yang didukung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuang­ an (PDIP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) meraih 39,75% suara pada Pilkada Mesuji yang digelar 28 September 2011. Namun, pada 15 November 2011, Pengadilan Negeri Mengga la memvonis Ismail Ishak hukuman 1 tahun penjara

dalam kasus penyertaan modal Pemkab Tulangbawang di PT Tulangbawang Jaya tahun 2000 sehingga pelantikan dilakukan di LP Menggala. Beratnya beban Khamamik juga disampaikan Menteri Dalam Nege­ri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin. Oleh karena itu, Mendagri meminta Khamamik segera melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan DPRD Mesuji dan membenahi SKPD. Latar belakang dukungan Khamamik yang mayoritas dari daerah konflik agraria, menurut mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, H.S. Tisnanta, merupakan modal mengu­rai konflik Register 45 dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) yang menjadi perhatian nasional. “Kalau melihat

basis dukungan, itu (kasus agraria, red) agenda yang harus diutamakan,” kata Tisnanta kemarin. Mengenai langkah, Tisnanta berpendapat Khamamik harus merevitalisasi tim terpadu dan memasukkan mediator independen. Saat ini, ujarnya, ada mediator independen di Lampung dan memasukkan kalang­ an akademisi. Tetap Berkoordinasi

Meskipun bekerja tanpa wakil bupati, Khamamik mengaku tetap berkoordinasi dengan Ismail Ishak. “Walau Beliau (Ismail Ishak, red) masih di LP, memimpin Mesuji bisa tetap dilakukan,” kata Khamamik kemarin. Khamamik mengatakan siap menggelar rekonsiliasi untuk memulihkan kondisi Mesuji sesuai permintaan Mendagri. “Saya bukan pendendam. Kalau ada PNS yang mendukung calon tertentu saat pilkada, itu wajar. Namanya juga demokrasi dan perbedaan pilihan,” kata Khamamik. (WAH/KIS/HES/U-1) Albar Yakinkan...Hlm. 7

BENCANA ALAM

Gempa Kembar Aceh Terkait Gempa 2004 JAKARTA (Lampost): Gempa kembar berkekuatan 8,5 SR di Simeuleu, Aceh, Rabu (12-4), terkait dengan gempa pada 26 Desember 2004 yang mengakibatkan tsunami. Selain terpicu gempa 2004, menurut Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohadi, gempa Rabu lalu diperkirakan bisa memicu gempa selanjutnya di segmen berdekatan. “Gempa bisa memicu aktivitas di zona subduksi, dan yang pa­ ling dikhawatirkan bisa memicu gempa di Mentawai (Sumatera Barat, red) yang diperkirakan menyimpan energi sangat besar. Selain itu, gempa tersebut bisa memicu gempa di luar zona subduksi,” kata Rovicky. Hingga kemarin, kondisi korban gempa mulai kondusif. Sebagian besar warga melakukan aktivitas sehari-hari. Di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Pantai Teluk Sinabang, Aceh, keadaan mulai kondusif. Tinggi ombak di wilayah itu berada di bawah 1 meter dan gelombang laut masih dinyatakan aman. Di Simeuleu Timur dan Kota (pusat gempa pertama), tak ada

kerusakan berarti. Banyak rumah di daerah itu menggunakan kayu. Namun, dampak psikologis gempa tak bisa dicegah. Warga terlihat masih trauma. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan dari hasil pendataan akibat gempa ada lima warga tewas, satu kritis, dan tujuh luka ringan. Hingga kemarin, sebanyak 1.510 warga masih mengungsi. “Sebagian besar yang tewas akibat mengalami serangan jantung karena terkejut saat terjadinya gempa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui rilisnya kemarin. Selain itu, ada laporan satu orang kritis akibat tertimpa pohon saat terjadinya gempa. Dia memerinci korban tewas akibat serangan jantung ketika gempa ada empat orang. Mereka adalah satu warga Kota Banda Aceh bermana Yatim Kulam (70), Fauziah (60), dan M. Yusuf (70), warga Kabupaten Aceh Besar, serta Hatijah Hamid (70), warga Kabupaten Aceh Barat. (U-1)

±

liputan khusus...Hlm. 6

INFRASTRUKTUR

15 Bulan, ‘By Pass’ Harus Mulus BA N DA R L A MPU NG (La mpost): Pengerjaan perbaikan Jalan Soekarno-Hatta (by pass) Bandar Lampung harus selesai dalam 15 bulan. Namun, pembangunan belum dapat dilakukan mengingat kontraktor masih diajukan ke Bank Dunia. Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Djoko Kirmanto mengakui proses perbaikan by pass menjadi terbengkalai karena kontraktor sebelumnya PT Istaka Karya pailit. “Tender ulang sudah dilakukan dan pemenangnya tinggal menunggu persetujuan

±

±

CMYK

n Dok. Lampost

Djoko Kirmanto Bank Dunia,” kata Djoko Kirmanto, sebelum menghadiri Rakor Wilayah Barat Himpunan Peng usaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (12-4). Selain by pass, pemerintah men-

±

ganggarkan Rp740 miliar untuk pembangunan infrastruktur Lampung pada tahun anggaran 2012. Percepatan pembangunan infrastruktur, menurut Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Harry Warganegara, perlu didukung bank infrastruktur. Harry menilai keberadaan bank infrastruktur mendesak karena banyak proyek pemerintah bernilai ribuan triliun rupiah. “Bank yang ada, termasuk bank badan usaha milik negara, sulit didorong lebih ekspansif bagi pembiayaan infrastruktur,” kata Harry. (VER/U-1)

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.