±
±
CMYK
±
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
jumat, 20 april 2012
l No. 12413 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 28 Halaman
i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
±
Lapor polisi, Polresta luncurkan Topan... HLM. 4
Charly izinkan ST12 bawakan lagunya.... HLM. 16
BURAS
SBY Meniru Mega ‘Cuekin’ Menteri! “SUATU pengulangan political game dilakukan Presiden SBY dengan meniru perlakuan Megawati sewaktu menja bat presiden mencuekin dirinya selaku Menko Polsoskam, tak mengundangnya rapat kabinet meskipun menyangkut bidang tugas sang Menko!” ujar Umar. “Pengulangan di lakukan SBY selaku presiden dengan tidak mengundang ke rapat kabinet menteri-menteri dari Partai Keadilan Se jahtera (PKS)!” (Koran Jakarta, 17-4) “Mungkin sewaktu dicuekin Mega itu SBY merasa sakit sekali, serasa tersayat sembilu hatinya sehingga ia bagikan rasa sakit itu kepada para menteri PKS agar bisa merasa kan sakitnya dicuekin!” timpal Amir. “Lebih pedih lagi kalau pencuekan itu dirasakan sebagai pelecehan pada bawahan dari suatu arogansi kekuasaan!” Pencuekan itu “Tetapi, justru ketika pencuekan itu dinilai publik sebagai pelece dinilai publik han oleh suatu arogansi kekua sebagai pelecehan saan, bisa menyulut simpati dan oleh arogansi empati yang luas dari publik!” kekuasaan. tegas Umar. “Simpati dan empati seperti itulah yang didapat SBY saat dicuekin Mega, dan tercatat sebagai benefit dalam pencalonan dirinya di Pilpres 2004! Karena itu, meng herankan juga kalau perlakuan seperti itu ia ulang kepada para menteri PKS, meskipun tak satu pun dari mereka akan tampil sebagai calon di Pilpres 2014!” “Kayaknya hal itu dilakukan SBY sekadar untuk melampias kan kekesalannya!” tukas Amir. “Tetapi, kalau perlakuan ke pada menteri-menteri PKS oleh publik tak dilihat sebatas pencuekan terhadap pribadi-pribadi menteri, tetapi lebih tertuju pada lembaganya—partai, tak ayal SBY layak di catat sebagai penyumbang benefit yang amat penting bagi recovery dukungan PKS yang sempat melorot tajam aki bat gelagatnya yang cenderung sempat lebih menghamba pada kekuasaan!” “Melorotnya posisi sampai ke bawah partai baru (NasDem) pada survei terakhir Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan posisi Partai Demokrat di urutan ketiga set elah Golkar dan PDIP itulah, alasan kenapa dalam episode penaikan harga BBM akhir Maret PKS terpaksa memihak kepentingan konstituen dengan siap menerima apa pun konsekuensi atau risikonya!” timpal Umar. “Oleh karena itu, ketika pencuekan kepada para menteri PKS oleh SBY terjadi sebagai konsekuensi sikap tegas PKS memihak ke pentingan rakyat dalam episode harga BBM itu, dengan sendirinya bisa membawa nilai positif bagi recovery du kungan dan simpati publik pada PKS!” “Hal lazim penguasa harus menunjukkan soliditas kekuasaan nya pada hamba-hambanya!” tegas Amir. “Tujuannya agar para hamba sadar pada realitas posisi dirinya sebagai hamba!” *** Add on: facebook.com/buraslampost
Follow on: @buraslampost
OASis
Orang Cerdas Gampang Cemas
±
Para peneliti menemukan kecerdasan dan sifat khawatir yang tinggi berkaitan dengan aktivitas otak yang di ukur dengan penipisan nutrisi kolin pada ma teri putih otak. “Hal ini menunjukkan kekha watiran mungkin berevolusi seiring dengan perkembangan kecerdasan. Kekhawati ran yang berlebihan umumnya dipan dang sebagai sifat negatif dan kecer dasan tinggi sebagai sifat positif,” kata Dr. Jeremy Coplan, profesor psikiatri di State University of New York Downstate Medical Center di New York City seperti dilansir Healthday, Kamis (19-4). Hasil penelitian yang dipublikasikan Frontiers in Neuroscience Evolusioner ini menunjukkan orang yang didiagnosis dengan gangguan kecemasan memiliki skor IQ tinggi. Selain itu, tingkat aktivitas di daerah otak yang membantu komunikasi antara bagian otak pada orang pencemas juga lebih tinggi. (U-1)
1 US$ Rp9.182
±
kamis, 19 april 2012 SUMBER BI
Kejati Tunggu Audit BPKP atas RSP Unila BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kejati Lampung menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Lampung (Unila) tahap pertama. Pembangunan RSP Unila diduga tidak sesuai kontrak kerja yang berakhir pada Desember 2011 silam. Hal itu disampaikan Wak il Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin, usai menghadiri rapat kerja Komisi III DPR bersama Kejati Lampung dan Polda Lampung di Balai Kratun, Pemprov Lampung, Kamis (19-4). “Kejati masih menungg u laporan BPK P Lampung terkait audit masalah ini (dugaan korup si, red) yang rencananya selesai bulan April ini,” kata anggota DPR utusan Lampung itu. Aziz menjelaskan instansi penegak hukum, termasuk Kejati, tidak bisa memulai
CMYK
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
BAHAS RSP UNILA. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin (kanan) menggelar rapat dengan Polda Lampung dan Kejati Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (19-4). Salah satu agendanya membahas RSP Unila. pemeriksaan perkara korupsi jika tidak ada unsur kerugian negara yang dibuktikan melalui audit BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Perkembangan dugaan korupsi RSP Unila itu diketahui setelah tadi sempat disinggung dalam
rapat kerja bersama,” kata Aziz. Pernyataan Aziz tersebut berbeda dengan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Deni Suardini, yang dihubungi terpisah. “Hingga saat ini BPKP Lampung tidak mengaudit kerugian negara pada
masalah itu,” ujar dia. Deni menjelaskan audit kerugian negara dilakukan jika proses perkara tersebut sampai pada tahap penyidikan. “Itu pun jika ada permintaan mereka (penegak hukum, red),” kata Deni. (MG7/U-1)
HGU Habis, Tanah Dikuasai Negara BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berakhirnya hak guna usaha (HGU) tanah bukan berarti masyarakat bisa menguasai tanah. Masyarakat bisa menguasai tanah jika selama tiga tahun tanah itu telantar. Secara nasional, terdapat 7,3 juta hektare tanah telantar dan 1,9 juta hektare di antaranya memiliki hak guna usaha (HGU). Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar memberi harapan redistribusi tanah bisa dilakukan. “Namun, ada mekanismenya, tidak sertamerta bisa diambil alih karena pemegang HGU masih memiliki hak keperdataan. Setelah tiga kali disurati, pemegang HGU belum mengolah tanahnya, barulah ditetapkan sebagai tanah telantar,” kata Direktur Perkara Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Siswanto, pada seminar bertema Hak atas tanah, iklim investasi, dan fungsi sosial tanah di Balai Kratun, Pemprov Lampung, Kamis (19-4). Seminar itu digelar oleh Pemprov Lampung, Forum Komunikasi Antarperusahaan Lampung (Forkapel), Yayasan Sapta Langit, dan Lampung Post dengan pembicara kunci Wakil Gubernur Lam-
pung M.S. Joko Umar Said. Hingga kini terdapat 7.394 konflik tanah di Indonesia yang semuanya dipicu penerbitan atas hak yang tidak clear and clean. Siswanto mengingatkan sertifikat bukan segalanya. “Sertifikat hanya legalitas kepemilikan, tapi lebih penting dari itu saat pembebasan tanah. Investor harus menghormati hak-hak masyarakat dan tinggalkan paradigma lama dalam perolehan tanah,” kata Siswanto. Banyaknya kasus pertanahan, menurut pemateri F.X. Supriyadi, hakim Pengadil an Negeri (PN) Tanjungkarang, karena diselesaikan lewat jalur pengadilan. “Menyelesaikan kasus tanah lewat pengadilan harus siap kalah dan menang. Buat apa menang di pengadilan, tapi kalah di masyarakat. Oleh karena itu, kami menyarankan kasus tanah lebih baik diselesaikan lewat mediasi sehingga diperoleh solusi yang menguntungkan semua pihak. Prosesnya pun cepat, paling
±
Bismar Siregar, Hakim Genius itu Berpulang ±
Upaya Luar Biasa
Penyelesaian konflik agraria, menurut mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji Tisnanta, harus dilakukan dengan upaya luar biasa. “Jangan jadikan sengketa tanah sebagai masalah biasa. Upaya luar biasa harus dilakukan karena masalah yang timbul akibat arogansi perusahaan dan tindakan represif sehingga harus ada kebijakan pemerintah menurun kan arogansi tersebut,” kata Tisnanta. Sementara pemateri anggota DPD Anang Prihantoro mengatakan perlu kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar konf lik agraria tidak terjadi. “Diperlukan peraturan yang meng akomodasi kepentingan semua pihak, terutama masyarakat. Jangan hanya mengun tungkan sekelompok orang.” Dalam menyelesaikan konflik agraria, menurut Anang, jangan menggusur mere ka dari sumber kehidupannya, termasuk tanah. “Pemerintah jangan menyelesaikan masalah agraria ini secara formalistik dan birokratik,” ujar Anang. (MG7/U-1)
‘Saya Kehilangan Anak, Cucu, dan Menantu’ rumah duka, Kamis (19-4). Tidak jauh darinya duduk, istrinya Dalinah duduk termangu. Tubuh rentanya terlihat gemetar. Tangisnya kembali pecah dalam dekapan Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus Dewi Handayani yang datang bersama suaminya Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Edi Narimo (Camat Airnaningan), dan Talud (Sekcam Airnaningan). “Sabar ya Bu, ini semua ujian buat ibu sekeluarga,” ujar Dewi Handayani sambil memeluk erat Dalinah. Setelah itu, Dalinah bisa duduk tenang walaupun air matanya terus mengalir. D i de pa n n y a , B a m ba n g Kurniawan didampingi Edi Narimo dan Talud mencoba menghibur kakek nenek asal Yogyakarta ini.
OBITUARIUM
lama dua minggu setelah mediasi, PN bisa menerbitkan akta perdamaian.”
PEMBUNUHAN
AIRNANINGAN—Muhcipto (80) dan Dalinah (78) tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Betapa tidak, mereka bukan ha nya kehilangan anak kandungnya Purwanto, melainkan juga harus menerima kenyataan kedua cucu serta menantunya bakal lama mendekam di penjara. Purwanto (45) dibunuh kedua anak kandungnya, Heri Susanto (22) dan Mustofa (18), serta sang istri Yatinah (40), dalam kamarnya di Dusun Neglasari, Kecamatan Airnaningan, Tanggamus, Senin (16-4) lalu. “Saya harus kehilangan anak, cucu, dan menantu sekaligus. Anak ku dibunuh oleh cucu dan menantu saya sendiri. Semoga Gusti Allah mengampuni dosa mereka,” kata Muhcipto berusaha tegar saat ditemui di
±
Martabak, Legit dan Gurih. HLM. 28
DUGAAN KORUPSI
H. BAMBANG EKA WIJAYA
±
Chris John siapkan strategi hadapi Shoji... HLM. 18
n LAMPUNG POST/SAYUTI
KAMAR BERDARAH. Di kamar tidur utama ini, Purwanto dieksekusi kedua anak dan istrinya. Bercak darah kering masih terlihat di atas kasur, Kamis (19-4). Sementara itu, Kaliah (50), kakak perempuan kandung Yatinah, terus menangis tersedusedu sembari melihat tempat tidur yang kasur busanya masih terdapat bercak darah Pur-
wanto. Di kamar utama yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu yang disulap menjadi warung itulah Purwanto dibantai anak istrinya. (SAYUTI/R-2) SEBELUM DIHABISI... Hlm. 23
n ANTARA
Bismar Siregar BA N DA R L A MPU NG (La mpost): Bismar Siregar telah lama meninggalkan kursi pengadilan, tapi namanya masih akrab di telinga masyarakat Indonesia. Banyak keputusan keras lahir dari balik pribadi lembut ini. Bagi beberapa orang, keputusan Bismar kontroversial. Kini sang pendekar hukum kelahiran Sipirok, Sumatera Utara, 15 September 1928 itu pergi untuk selamanya. Bismar meninggal di usia 84 tahun, Kamis (19-4), setelah pingsan di rumahnya, Jalan Cilandak I No. 25A, Cilandak, Jakarta Selat a n, saat melu k is pada Senin (16-4). “Salah satu yang luar biasa, meskipun ditolak Mahkamah Agung, beliau memahami dan menafsirkan orang yang pacaran kemudian menggauli wanita tapi tidak menikahi sama dengan pencurian,” kata praktisi hukum Adnan Buyung Nasution. Menurut Buyung, yang dilakukan Bismar adalah langkah genius. Sebab, basis keputusannya adalah rasa keadilan dan melindungi yang lemah. “Zaman dulu tidak mengenal istilah gender. Baru sekarang ini, tapi beliau sudah lebih dulu,” kata Buyung. Mantan hakim agung itu sempat dirawat tiga hari di RS Fatmawati, Jakarta. Rencananya Bismar dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut hari ini (20-4). Bisma r mengawa l i ka r ier sebaga i ja k sa d i Keja k saa n Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Setelah itu, ia menjadi hakim di berbagai Pengadilan Neger i . Ka r ier Bi sma r ber ujung sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA) pada 1984—1995. (U-1)
±
±