lampungpost edisi, 14 juli 2012

Page 1

±

±

CMYK

±

Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampungpostncom

sabtu, 14 juli 2012

l No. 12495 l TAHUN XXXVII

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

Terbit 24 Halaman

i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS

±

Tipu Rp150 juta, anggota DPRD menjadi tersangka... HLM. 4

Mau nyanyi, mantan Kapolda NTT wafat... HLM.2

Donita bisa melihat makhluk halus... HLM. 16

n anatara

n REUTERS/GIAMPIERO SPOSITO

n kapanlagi

H. BAMBANG EKA WIJAYA

PKS, Introspeksi Hasil Pilgub DKI!

±

Add on: facebook.com/buraslampost

Follow on: @buraslampost

Oasis

Ayah Cerdas Penting bagi Anak

±

SEBUAH penelitian menunjukkan pendidikan ayah lebih berkaitan dengan kesuksesan anak dibandingkan banyaknya uang yang diwariskan. Penelitian di Swedia ini menawarkan wawasan yang lebih dalam mengenai human capital, yaitu penilaian berdasarkan bakat dan keterampilan. n syaifulbahrizone.wordpress.com Penelitian dilakukan untuk menjawab berapa banyak human capital diturunkan dari generasi ke generasi? “Jika tujuannya mendapat keuntungan dan meningkatkan kekayaan generasi berikutnya, uang yang dihabiskan untuk pelatihan dan meningkatkan pendidikan bagi generasi sekarang lebih efektif daripada hanya memberi uang,” kata peneliti David Sims, profesor ekonomi di Brigham Young University di Provo, Utah, seperti dilansir HealthDay, Jumat (13-7). Hasil penelitian menemukan kecerdasan ayah dan pelatih­ an adalah prediktor yang baik dalam menentukan besarnya tingkat pendapatan anak laki-laki. Peran ini lebih besar pe­ nga­ruhnya dibandingkan faktor lain seperti warisan. (U-1)

1 US$ Rp9.480 jumat, 13 juli 2012 SUMBER BI

Gugat ke MK BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) mendapat reaksi keras perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung. Para rektor PTS sepakat menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

DANA UNTUK KPK. Pelajar Miftahul Jannah menggelar aksi pengumpulan dana untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Jumat (13-7).

PEMBANGUNAN GEDUNG KPK

Siswa Miftahul Jannah Saweran BANDAR LAMPUNG (Lampost): Prihatin dengan penolakan dana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR, siswa SMA Islam Terpadu Miftahul Jannah, Rajabasa Raya, Bandar Lampung, ikut mencari dana. Puluhan siswa yang mengikuti masa orientasi siswa (MOS) menggelar pengumpulan dana di Bundaran Tugu Adipura. Sebelum mengumpulkan dana, mereka melakukan orasi. Kepala SMAIT Miftahul Jannah, Resti Elfia Santi, mengatakan kegiatan ini meningkatkan solidaritas terhadap visi antikorupsi yang dijalankan KPK. Selain itu, mendidik siswa memiliki pemahaman soal antikorupsi. Resti menjelaskan acara pengumpulan ini bagian acara MOS. “Kami berusaha membangun kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi. Kami ingin anak-anak menjadi generasi yang antikorupsi,” kata alumnus Universitas Negeri Surakarta (UNS) ini.

Resti mengatakan acara ini juga menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Sebab, kata dia, sebagai sekolah baru, institusi ini juga bisa berkiprah untuk masyarakat. “Anak-anak juga supaya tidak minder karena merasa sekolah baru dan berada di pinggiran kota bukan berarti tak bisa berprestasi. Ini salah satu bukti kami bisa memberikan kontribusi,” ujar dia. Juru bicara siswa, Rahadian Bagaskara, mengatakan korupsi adalah perilaku tidak jujur dan abai terhadap amanah, serta merupakan tabiat yang tidak islami. Sebab itu, kata dia, memerangi korupsi sama dengan berjihad dan mendapat pahala besar di hadapan Allah swt. “Muslim yang baik pasti antikorupsi. Maka itu, sejak dini, kami bertekad tidak akan pernah korupsi dan melawan setiap bentuk tindak pidana korupsi,” ujar dia. Dalam pengumpulan dana kemarin, jumlah uang yang bisa dikumpulkan mencapai Rp247 ribu. Dana itu segera dikirim ke KPK. (ASP/U-1)

“Kami akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Undang undang ini sangat merugikan PTS,” ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Agus Pahrudin, Jumat (13-7). RU U PT disahkan dalam sidang paripurna DPR di Jakarta kemarin. Pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan RUU PT merupakan tindak lanjut setelah pemerintah bersama Komisi X DPR selesai melakukan pembicaraan tingkat I. Draf RUU PT yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 100 pasal. Selain di Lampung, para guru besar PTS dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) keberatan dengan pengesah­ an RUU PT. Mereka menilai sejumlah pasal mengancam otonomi perguruan tinggi. Agus menilai UU PT memiliki agenda tersembunyi terkait keberadaan PTS. Payung hukum baru perguruan tinggi ini, menurut Agus, secara perlahan mengeliminasi PTS. “Semangatnya bukan pembinaan, melainkan pembinasaan,” kata dia. Menurut Agus, UU PT ini hanya menguntungkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan bukan mengayomi PTS. “Sebaiknya pemerintah menggantinya menjadi UU perguruan tinggi negeri (UU PTN). PTS adalah lembaga yang berbadan hukum. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi payung hukum,” kata dia. Mendukung

Pendapat berbeda disa mpa i ka n Rektor IAIN Raden Intan Lampung Muhammad Mukri. Dia meminta semua pihak bersabar dan mengkaji terlebih dahulu dampak UU PT. “UU PT ini tentu disusun para pakar yang paham persoalan,” kata Mukri. Dia menuturkan semangat undangundang memberikan kepastian hukum kepada perguruan tinggi Indonesia, apakah itu PTN atau PTS. “Bagi perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, UU PT ini mempertegas keberadaan kami sebagai institusi perguruan tinggi,” kata Mukri. UU PT, menurut Mukri, cukup menga-

Pokok-Pokok Pengaturan UU PT Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi bermutu dan terjangkau masyarakat. Penerimaan mahasiswa melalui pola penerimaan secara nasional dan pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang mengikuti pola penerimaan mahasiswa secara nasional. Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademik dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh PT tanpa terhambat oleh perkembangan ekonomi. PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi. Calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua prodi.

komodasi UIN, IAIN, dan STAIN. Sebelumnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, pengelola pendidikan di bawah Kemendikbud. UU PT mengakui peran Kementerian Agama dalam pendidikan. “Bahkan cabang ilmu keagamaan diakui undang-undang,” ujarnya. Pengesahan RUU PT, menurut Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin, lebih menguntungkan PTN, terutama pemangkasan jalur birokrasi pengelolaan perguruan tinggi. “UU PT mendorong perguruan tinggi berkembang sesuai kemampuan,” kata Hasriadi. Semangat UU PT, lanjutnya, berbeda jauh dengan UU Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT) yang ditolak MK beberapa tahun silam. “UU PT berbeda dengan UU BHPT. Dalam undang-undang ini pemerintah tidak lepas tangan, terutama pembiayaan pendidikan yang dijamin undang-undang ini,” kata Hasriadi. (MG1/U-1)

Ditegur, Dermaga Tetap Dibangun KALIANDA (Lampost): Meskipun men­dapat teguran dari Badan Pe­n anaman Modal dan Pelayanan Per­i zinan Terpadu (BPMPPT) Lam­p ung Selatan (La msel), PT Tim­m as tetap membangun derma­ga di hutan mangrove seluas 3 hektare di Bakauheni, Lampung Selatan. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Dae­ rah (BLHD) Lamsel Hasan Wari me­nga­takan PT Timmas belum me­m iliki satu pun izin. Menurut Hasan Wari, BPMPPT Lamsel pernah melayangkan surat pemberhentian sementara

CMYK

pembangunan dermaga dan perbaikan kapal tersebut. “Tapi PT Timmas tetap beraktivitas. Bisa jadi pimpinan PT Timmas belum menerima surat BPMPPT,” kata dia, Jumat (13-7). Su rat pemberhent ia n sementara aktivitas PT Timmas d iber i ka n BPMPPT mela lu i Tatang, karyawan PT Bandar Bakau Jaya. Rencananya, Senin (16-7), pihaknya bertemu direksi PT Timmas guna membahas penghentian itu. Ketika dikonfirmasi, Manajer Operasional PT Timmas Lihun mengaku tidak mengetahui soal izin pembangunan dermaga

±

±

Menjamin setiap mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan pengaturan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau PT berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studi sesuai peraturan akademik.

LINGKUNGAN HIDUP

±

±

RUU PT Disahkan, PTS Lampung

BURAS

“HASIL sementara Pilgub DKI Jakarta yang menempatkan pasangan calon Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini (keduanya philosophy doctor— Ph.D.) di urutan ketiga dengan perolehan suara 11,5%, mendorong partai dakwah itu layak introspeksi!” ujar Umar. “Alasannya, capaian itu hanya separuh hasil PKS pada Pemilu Legislatif 2009, malah seperempat suara PKS pada Pilgub DKI sebelumnya dengan calon Adang Darajatun!” “Ada apa gerangan dengan PKS?” timpal Amir. “Hasil itu layak dicari penyebabnya karena bagi PKS, DKI Jakarta merupakan barometer bukan saja karena ibu kota negara, melainkan juga karena PKS sejauh ini masih lebih eksis sebagai partai kota besar! Karena itu, hasil yang mencerminkan gejala mengecilnya perolehan suara PKS di ibu kota negara itu menjadi alarm—tanda bahaya—terutama bagi target PKS meraih posisi ‘tiga besar’ dalam Pemilu 2014!” “Alarm itu bahkan harus direspons lebih serius karena untuk Pilgub Jakarta kali ini PKS menurunkan jagonya yang terbaik, tokoh besar mantan Ketua MPR sekaligus inisiator Partai Keadilan—cikal bakal PKS!” tegas Umar. “Tokoh sebesar itu logikanya mampu mengeskalasi perolehan suara hingga lebih besar dari pilgub lima tahun lalu dan tampil mengal­ ahkan petahana yang suara pendukungnya waktu itu kini dipecah oleh pengajuan calon tersendiri partai-partai bekas mitranya! Tapi logika itu terjengkang! Suara yang diperoleh justru longsor, jauh lebih rendah dari permukaan semula!” “Introspeksi tahap pertama tentu atas kinerja PKS di DKI yang mungkin membuat banyak konstituen kecewa dan beralih ke lain hati!” tukas Amir. “Hal yang paling mungkin membuat konstituen dongkol, sebagai kekuatan yang dominan di DPRD DKI, PKS memuluskan terbitnya perda menganiaya fakir-miskin dan anak-anak telantar sekaligus mengancam dengan pidana kurungan badan dan denda orang-orang yang kedapatan memberi bantuan kepada kaum duafa tersebut! Konstituen pengikut ajaran kiai kolot jelas tak bisa menerima aliran mazhab modern yang dikembangkan PKS di DPRD DKI itu! Kebetulan muncul Jokowi yang konon welas-asih dan penyayang sekaligus suka ngewongke kaum telantar, bisa ditebak ke mana konstituen PKS berbondong-bondong mengalihkan dukungannya!” “Lain hal lagi kinerja PKS di tingkat nasional—kabinet dan DPR, yang awam pun mudah mengindikasikan ambivalensi sikapnya—mau tetap ikut berkuasa tapi sering sok prorakyat, sikap yang amat dibenci penguasa!” sambut Umar. “Jika tadi pengikut kiai kolot yang hengkang, di tahap ini kalangan intelektual modernis yang tak menoleransi sikap politik mendua, cerminan split personality— kepribadian yang terbelah!” ***

Lepas Ibra-Silva ke PSG, Milan hemat Rp1,7 triliun... HLM. 17

dan perbaikan kapal. Semua surat-menyurat ditangani direkturnya. “Surat-menyurat dilakukan Direktur PT Timmas Pak Sidi yang berada di Merak, Banten,” ujar Lihun via ponsel kemarin. Laju kerusakan hutan mangro­ ve di Lampung tergolong parah. Menurut catatan Lampung Post, hasil pencitraan satelit kelompok kerja pelestarian hutan mang rove ter padu Prov insi Lampung menunjukkan sekitar 96% dari keseluruhan luas hutan mangrove di Lampung hilang. Luas lahan mangrove hanya tersisa 3.108 ha, dari potensi lahan seluas 93.938,84 ha. (TOR/U-1)

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.