±
±
CMYK
±
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
kamis, 31 mei 2012
l No. 12452 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 24 Halaman
i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
±
Nicholas Saputra selektif pilih pera... HLM. 16
Pemutihan selesai, BBNKB tetap gratis... HLM. 3
Manchester United klub terpopuler di dunia... HLM. 17
Kota Metro canangkan zona bebas korupsi... HLM. 22
H. BAMBANG EKA WIJAYA
Hemat Energi, Siapa Peduli?
±
Add on: facebook.com/buraslampost
Follow on: @buraslampost
Oasis
±
rabu, 30 mei 2012 SUMBER BI
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sekretariat DPRD menahan pencairan sebagian anggaran DPRD Kabupaten Mesuji. Penahanan itu terkait tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada 2011. Penelusuran Lampung Post, salah satu dana yang tidak bisa dicairkan dari APBD 2012 itu adalah belanja penunjang ope rasional (BPO) pimpinan DPRD Mesuji. Dalam APBD 2011, total BPO yang dicairkan Rp201,6 juta. Anggaran dengan kode rekening 1.20.5.1.9.01.01 tersebut dicairkan Ketua DPRD Mesuji Haryati Can dralela setiap bulan. Setiap pencairan tidak ada bukti pertanggungjawaban seh ing ga unt u k 2012 pen cairannya ditahan. Namun, Sekretaris DPRD Mesuji An d r ia n Sya r ief mengata ka n mata anggaran anggota dan pimpinan DPRD Mesuji semua bisa dicairkan. “Hanya tidak semua, karena memang ber tahap dan sesuai kebutuhan,” kata Andrian, Rabu (30-5). Ketika ditanya anggaran yang tidak bisa dicairkan kare na belum ada laporan per tanggungjawaban, Andrian berkilah. “Semua bisa dicair kan,” kata Andrian. Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung Novy G.A. Pelenkahu memimpin langsung pemeriksaan APBD Mesuji. “Da lam satu atau dua hari ini, saya turun ke sana (Mesuji, red). Tim saya lebih dahulu mengaudit di sana,” kata Novy kepada Lam pung Post, tadi malam. Menurut Novy, tim pemerik
n LAMPUNG POST/MG3
LANTIK ERWIN. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. (kiri) menyematkan lencana sebagai tanda pelantikan Erwin Arifin sebagai Bupati Lampung Timur di Sukadana, Lampung Timur, Rabu (30-5).
PELANTIKAN BUPATI LAMTIM
Pemimpin Jangan Hanya Bicara SUKADANA (Lampost): Gu bernur Lampung Sjachroedin Z.P. atas nama Menteri Da lam Negeri melantik Erwin Arifin sebagai bupati definitif Lampung Timur, dalam rapat paripurna DPRD setempat, di Sukadana, Rabu (30-5). Erwin sebelu m nya ada la h wa k i l bupati Lampung Timur yang menjadi penjabat bupati saat bupati sebelumnya, Satono, menjalani proses hukum atas kasus korupsi APBD Lamtim Rp119 miliar. Usai pelantikan, Sjachroedin
meminta para pemimpin di ka bupaten/kota jangan yang han ya bisa bicara tapi tak pandai berbuat untuk orang banyak. Apalagi selama dipercaya jadi pemimpin tak pernah meng hasilkan apa-apa, termasuk menyejahterakan rakyat. Rapat paripurna pelantik a n dipimpin Ket ua DPR D Lampung Timur A li Johan Arif dihadiri sejumlah bupati/ wakil bupati, seperti Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., Danrem 043/Gatam Kol. Amalsyah Tarmizi, dan Rektor
Marah Tingkatkan Rasa Nyeri PARA peneliti Universitas Utrecht, Belanda, memperkirakan emosi negatif akan meningkatkan rasa sakit pada wanita yang mende rita fibromyalgia, yaitu kondisi yang menyebabkan nyeri konstan. Rasa sakit tersebut bersifat konstan, peneliti dapat langsung menguji pengaruh kesedihan dan kemarahan terhadap rasa nyeri. Peneliti mengamati 62 wanita penderita fibromyalgia dan 59 wanita tidak menderita fibromyalgia. Peserta diminta mengingat situasi netral dan kemarahan yang menyebabkan kesedihan. Penderita fibromyalgia melaporkan nyeri meningkat dari sebelum dan setelah mengingat hal-hal yang membawanya pada tingkat emosional. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan kesedihan dan kemarahan membuat rasa sakit lebih menyakitkan bagi semua orang. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Arthritis Care & Research, se perti dilansir thedoctorwillseeyounow, Rabu (30-5). (U-1)
Universitas Lampung Sugeng P. Harianto. Namun, di antara undangan tak tampak keluar ga Satono. Menurut Sjachroedin, ke b er ad a a n ke pa l a d aer a h definitif sangat diperlukan agar pembangunan berlangsung lebih baik. Dia berharap Bupati segera melakukan konsolidasi dengan kepala satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, Bupati diminta segera melantik pejabat eselon II yang masih banyak menjabat pelaksana tugas harian. (DIN/JON/U-1)
sa fokus kepada satuan kerja pengg una A PBD. Tim juga fokus kepada dokumen keuang an yang terbakar. “Semaksimal mungkin kami mengumpul kan data-data dan memban dingkan dengan dokumen di satuan kerja,” ujarnya. Hasil pemeriksaan, menurut Nov y, bisa diketahui paling lambat akhir Juni 2012. Khusus Mesuji, Novy mengatakan BPK memeriksa APBD 2012 yang tengah berjalan. “Pemeriksaan fokus ke belanja (pengeluaran nonrutin, red),” ujar Novy. Bantah Boros Dari Mesuji, Haryati Candrale la membantah laporan peng gunaan APBD 2011 yang dinilai pemborosan. Dia menyebutkan anggaran DPRD Mesuji terkecil dari kabupaten yang ada di Lam pung. “Kami sudah upayakan melakukan efisiensi anggaran,” kata Haryati kemarin. Dalam APBD 2011, kata Can dralela, DPRD Mesuji hanya mem i li k i a ng ga ra n Rp400 juta—Rp500 juta. “Termasuk perjalanan dinas, bimtek, dan reses,” katanya. Candralela menyatakan per jalanan dinas selama 2011 siap dipertanggungjawabkan. “Semua ada SPj.-nya. Secara administrasi dipenuhi. Jadi kami tidak menga da-ada,” kata dia. (UAN/KIS/U-1)
KOTA BARU LAMPUNG
Proyek Hambalang Dihentikan
Lahan Pengganti di Tuba Barat
n MEDIA INDONESIA/SUSANTO
Tanah proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, ambles, Rabu (30-5). Pembangunan dihentikan sementara hingga menunggu hasil penyelidikan penyebab amblesnya tanah pada proyek tersebut. BERITA Hlm. 8
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menukar lahan hutan Register 40 untuk kota baru Lam pung dengan lahan seluas 3.000 hektare di Pagardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat. Menurut Asisten II Bidang Ekonomi Pem bangunan Sekprov Lampung Arinal Djunaidi, pemberian lahan 3.000 hektare ini harus dilakukan untuk mengganti sebagian lahan Register 40. Jika tidak diberikan lahan pengganti, ujarnya, Kemen
terian Kehutanan tidak men gizinkan penggunaan lahan hutan untuk kota baru Lampung karena persentase luas hutan bisa kurang dari standar, yakni 30% dari luas wilayah. “Alhamdulillah secara prinsip, Kementerian Kehutanan menye tujui penukaran ini. Tinggal masalah administrasinya,” kata Arinal usai membuka sosialisasi kesatuan pengelola hutan di Ho tel Arinas, Bandar Lampung, Rabu (30-5). La ha n tersebut, menu r ut
Arinal, akan dijadikan hutan konser vasi w isata alam. Ka wasan rawa itu akan dihutan kan kembali dengan tanaman kayu-kayuan dan membiarkan ekosistem yang sekarang ada di sana, seperti burung dan ikan. “Daya tarik w isatanya nanti pada ekosistem alam di sana. Burung-burung dari Australia banyak yang singgah di sana. Ikan khas Lampung juga banyak di lokasi itu. Makanya dijadikan hutan konservasi wisata alam,” kata Arinal. (LIN/U-1)
Pusat Bentuk Tim Terpadu MESUJI (Lampost): Kementeri an Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) akan membentuk tim terpadu untuk penyelesaian persoalan di Kabupaten Mesuji, yak ni masalah hutan kawasan Register 45 Sungaibuaya dan PT Barat Selatan Mak mur Investindo (BSMI). Hal itu dijelaskan Bupati Mesuji Khamamik usai mengi kuti rapat koordinasi di Menko Polhukam, Jakarta, Rabu (30-5). MenurutKhamamik,dalamrapat tersebutdibahasmengenaipemben tukan tim yang dipimpin langsung Menko Polhukam. “Mengenai ma teri rapat, saya belum bisa paparkan
CMYK
±
INVENTARISASI KEBUTUHAN...Hlm. 5
KASUS MESUJI
±
±
Anggaran DPRD Mesuji Ditahan
BURAS
“PROGRAM hemat energi dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa malam! Banyak varian programnya, di antaranya mendata nomor kendaraan bermotor secara elektronik untuk mengontrol pembelian BBM yang dilakukannya di SPBU!” ujar Umar. “Bagaimana meng-input data basis, lalu meng-input setiap pembelian di SPBU, siapa yang mengawasinya, apa pula penaltinya, tampak perlu kerja keras dan pengawasan ekstra! Apa mungkin semua itu dilaksanakan?” “Implementasi program itu di lapangan jelas tak mudah!” timpal Amir. “Untuk demikian banyak sepeda motor, setiap sepeda motor membeli premium harus di-input datanya oleh SPBU! ArtiMasalah utama nya, setiap liter BBM dijual kepada pada pengawasan, siapa, oleh SPBU harus dipertanggungjawabkan secara tertulis! siapa mau peduli Alangkah repotnya program ini! saat aparat lebih Lantas bagaimana pula logikanya, untung jika tak ketika nomor kendaraan dari basis berkutik? data jenisnya sepeda motor, tapi mengisi 60 liter (tiga jeriken) karena kebetulan itu sepeda motor milik pengecer premium?” “Tak ada logika-logikaan!” tegas Umar. “Karena buat program yang begitu repot implementasinya, tak mudah meminta suatu lembaga bertanggung jawab melakukan pengawasan! Contohnya, beberapa hari lalu di Lampung Tengah ada SPBU jual premium bersubsidi Rp5.500/liter, padahal seharusnya Rp4.500/liter! Warga melaporkan hal itu kepada pihak berwajib! Namun, ditunggu cukup lama oleh warga, ternyata pihak berwajib yang dilapori itu tak kunjung datang! Dari contoh itu bisa ditebak, untuk pengawasan program hemat energi yang prosesnya demikian ruwet di SPBU, siapa peduli?” “Lebih jauh lagi, andaikan pendataan elektronik penjualan BBM pada kendaraan demi kendaraan itu dilakukan dengan baik, mungkinkah data itu bisa digunakan mengon trol distribusi BBM hingga jika ada kendaraan dalam sehari mengisi BBM kedua kalinya di SPBU lain akan bisa ketahuan dan langsung dilarang mengisi?” timpal Amir. “Bukan meremehkan SPBU, tapi dengan contoh cara kerja SPBU di Lampung Tengah tadi, pesimistis proses data elektronik penjualan itu bisa dikelola baik! Betapa, hal itu hanya bisa terjadi kalau proses input data harian di SPBU itu berlangsung online seperti ATM bank! Mengenai kemauan SPBU mengelola data elektronik sedemikian efektif, lebih pesimistis lagi!” “Oleh karena itu, program hemat energi tersebut tampak terlalu ideal dan terlalu indah sehingga amat sulit diwujudkan di lapangan!” tukas Umar. “Tidak berarti tak mungkin diimplementasikan, masalah utama justru pada pengawasan, siapa mau peduli saat aparat lebih untung jika tak berkutik?” ***
1 US$ Rp9.570
lebih jauh. Tapi yang jelas, Menko Polhukam akan membentuk tim terpadu,” ujar Khamamik. Tim tersebut tak hanya menyele saikan persoalan di kawasan Regis ter 45 Sungaibuaya, tetapi juga kon flik yang terjadi antara warga tiga kampung (Sritanjung, Kagungan dalam, dan Nipahkuning) dan perkebunan sawit PT BSMI. Menge nai waktunya, Khamamik belum bisa memastikan. Pasa l nya, a ka n ada rapat teknis tingkat kementerian da lam penyelesaian kasus Mesuji. “Tapi yakinlah, setelah tim terpadu pusat ini selesai diben tuk langsung ke lokasi, yakni ke
±
Mesuji, untuk menyelesaikan berbagai persoalan BSMI dan Register 45,” kata dia. Secara terpisah, koordinator penyelesaian sengketa lahan PT Silva Inhutani Lampung, Daniel, menjelaskan situasi di Register 45 belum kondusif. “Di mana-mana ada penebangan dan pembakaran pohon. Permukiman perambah menjamur,” kata Daniel. Pemantauan Lampung Post, kemarin, di depan pos polhut, alat berat kembali masuk untuk membuat badan jalan baru. Jika ada lagi alat berat masuk Register 45, ujarnya, pasti akan ditangkap. (UAN/U-1)
±
±