±
±
CMYK
±
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
rabu, 4 juli 2012
l No. 12485 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 24 Halaman
i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
±
Beyonce dominasi BET Awards 2012 Los Angeles... HLM. 16
Ber-status quo, Pemkot segel ruko di Pasar Ayam... HLM. 3
Tiga buron kejaksaan masih hirup udara bebas... HLM. 2 n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA
Kecolongan Provokator!
±
“BISA diduga kuat, kerusuhan di Kalianda Senin terakhir terjadi akibat kecolongan hadirnya provokator yang tak terdeteksi, termasuk massa liar biang pengacau yang di bawanya!” ujar Umar. “Dugaan itu didasari asumsi, acara di lapangan Raden Intan hari itu sakral dan mulia—istigasah menyambut Ramadan dan menyambung silaturahmi antara Bupati dan pimpinan lembaga adat se-Lampung Selatan dan elemen masyarakat yang sebelumnya retak akibat kerusuhan Kalianda Maret lalu!” “Asumsi demikian amat logis, karena menurut akal sehat tak mungkin ada orang waras mau mengacaukan aca ra yang sakral itu!” timpal Amir. “Hanya orang gelap ma ta—akibat ideologi maupun bayaran—orang nekat untuk mengacaukan acara tersebut! Dan dengan demikian pula bisa ditebak, kelompok pengacau itu bukan bagian dari lembaga adat dan elemen warga yang baru mencairkan kembali silaturahmi mereka dengan Bupati!” “Dari situ tampak dari kelompok mana kemungkinan pro vokator dan massa pengacau berasal!” tegas Umar. “Pertama secara ideologis, bisa jadi ada kelompok yang tidak senang lembaga adat atau elemen warga tertentu baik secara bersama maupun terpisah berangkulan dengan Bupati! Kedua, kelompok bayaran dari pemodal yang tidak suka pada salah satu atau keduanya berangkulan dengan Bupati, atau malah lebih jauh lagi, pemodal yang memang ingin membuat keonaran untuk merusak citra kepemimpinan Bupati, sekaligus mengesankan Sang Bupati tak disukai oleh rakyatnya!” “Kelompok dari jenis motif yang mana pun perusuh itu harus diusut tuntas oleh polisi sampai ada yang dituntut tanggung jawab atas perbuatannya merusak fasilitas kantor pemerintah!” timpal Amir. “Kalau berulang-ulang kerusuhan terjadi dengan peru sakan dan bakar-bakaran atas harta benda rakyat maupun pemerintah tak satu pun tersangka yang harus bertanggung jawab ditindak sesuai ketentuan hukum, berarti polisi gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat!” “Kalau harta benda milik pemerintah yang berarti milik negara saja tak bisa dilindungi polisi, apalagi milik rakyat!” tukas Umar. “Lebih buruk lagi akibatnya! Jika setiap kali melakukan perusakan dan pembakaran tak ada yang dituntut untuk bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya, perbuatan serupa akan berulang-ulang dan terus meluas!” “Celakanya kalau polisi tak tuntas menjalankan tugasnya dimulai dari tidak menangkap pelaku anarki itu dengan alasan pelakunya massa, maka tak bisa dihindari massa pun segera menjadi monster—seperti yang menggejala di Lampung!” tukas Amir. “Gejala itu bisa memburuk jika polisi selalu gagal menjalankan fungsinya melindungi masyarakat!” *** Add on: facebook.com/buraslampost
Follow on: @buraslampost
Oasis
Bekerja Sama Bikin Pintar
±
PARA ilmuwan menemukan bukti evolusi kecerdasan dan makin besarnya ukuran otak manusia disebabkan peningkatan kerja sama kelompok. “Pemilihan terhadap orang dengan otak yang lebih cerdas terjadi ketika ke lompok sosial pertama n health.detik.com kali mulai menjalin kerja sama. Kerja sama ini kemudian menjadi evolusi di mana orang mencoba mengakali orang lain dengan cara berinvestasi pada orang yang memiiki otak lebih besar,” kata peneliti Andrew Jackson dari Trinity College Dublin seperti dilansir Science Daily, Senin (2-7). Para peneliti menggunakan 50 otak digital buatan. Ma sing-masing otak memiliki hingga 10 proses internal dan 10 kode memori. Kesemua otak diadu satu sama lain dalam permainan klasik. Permainan ini layaknya kompetisi, sama seperti kehidupan nyata. Peraih predikat terbaik adalah yang mampu mence tak gol sebanyak-banyaknya dalam permainan. (U-1)
±
CMYK
n FANPOP
Tim Olimpiade Britania Raya tampil tanpa Beckham... HLM. 17
1 US$ Rp9.428
±
selasa, 3 juli 2012 SUMBER BI
n REUTERS
LMND Tahu Dalang Kerusuhan KALIANDA (Lampost): Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung Selatan Ahmad Jaelani mengaku mengetahui siapa dalang di balik perusakan dan kerusuhan Kalianda. Namun, Ahmad Jaelani tak bersedia membeberkan siapa dalangnya secara terbuka. “Dibutuhkan keberanian kepolisian untuk menangkap dan mengorek keterangan a ktor intelektual tersebut. Kami tahu, saya kira polisi juga tahu siapa n LAMPUNG POST/AAN KRIDOLAKSONO yang membayar anak-anak itu untuk melakukan perusakan,” BERSIHKAN PUING. Seorang karyawan Bank Mandiri Syariah membersihkan puing-puing kaca yang dirusak massa di Jalan Raden Intan Kalianda, Lampung kata Ahmad Jaelani di Mapolres Selatan, Selasa (2-7). Hingga kemarin, polisi belum menetapkan tersangka perusakan. Lamsel, Selasa (3-7). Kerusuhan dan perusakan dap sejumlah saksi yang diduga dapat menangkap pelaku perusejumlah kantor Pemkab Lam- terlibat perusakan. Kapolres sakan dan dalangnya. “Sedanpung Selatan (Lamsel), Senin Lamsel AKBP Harri Muharam gkan mengenai kerugian akibat (2-7), setelah Bupati Rycko Me- Fi r ma ns ya h ma si h eng ga n kerusakan perkantoran, fasilitas noza S.Z.P. berpidato di depan berkomenta r terka it peme umum, dan bank, sedang dilakumassa di lapangan Raden Intan, riksaan tersebut walaupun di- kan inventarisasi,” kata Rycko. Kalianda. Massa yang tak puas hubungi berkali-kali. dengan pernyataan Bupati berGubernur Lampung Sjachroe Ulah Penyusup tindak anarki dengan merusak din Z.P. meminta kepolisian Aksi tersebut, menurut tokoh LIWA (Lampost): Laju pasan- rekomendasi DPP. Padahal sejumlah fasilitas dan mem- bertindak tegas terhadap pelaku. adat marga Lamsel, Pangeran gan petahana mengacu surat DPP Hanura blokir jalan lintas Sumatera di Menurut Gubernur, setiap ada Tihang Marga Legun, diduga (incumbent) No. SKEP/080/DPP-Hanura/ Simpang Gayam. gerakan massa pasti punya dana kuat dilakukan para penyusup. Mukhlis Bas- X I/2009 menegaska n pen Ahmad Jaelani memas“Walau anak-anak tidak r i - M a k m u r calona n kepala daerah harus tikan perusakan tersebut puas dengan pernyataan A z h a r i d a - atas rekomendasi DPP. dilakukan massa yang Bupati, mereka tetap kami lam Pemilihan Umum Kepala DPP Hanura justru mengemenunggangi aksi daDaerah (Pemilukada) Lam- luarkan rekomendasi No. SKEP/ setiap ada gerakan massa pasti rangkul agar tidak bermai itu. Menurut dia, pung Barat yang akan dige- H/592/DPP-Hanura/VI/2012, buat anarki,” kata Pange punya dana dan dalangnya. setiap titik rawan, seperti lar 27 September mendatang yang merekomendasikan Mukhran Tihang. Pasar Inpres, kantor Disdiprediksi mulus. Pasalnya, lis Basri-Makmur Azhari. KemuDia mengungkapkan Tidak mungkin polisi tidak bisa dukcapil, kantor BPPPT, pesaing terkuat, yakni Piterson dian, DPP PPPI tidak mengakui ada kesalahpahaman dan mengungkap kasus tersebut. pintu masuk depan PLN Syukri-Rusli Rasid, tersandung kepengurusan DPC PPPI Lamkurang sosialisasi kese Kalianda, pintu masuk syarat dukungan partai yang pung Barat yang mengusung pakatan awal sehingga depan bekas patung Zaina l dan dalangnya. “Tidak mungkin berakhir rusuh. Rencananya bermasalah. Piterson Syukri-Rusli Rasid. Abidin Pagaralam, dan pintu kepolisian tidak bisa mengung- permohonan maaf di lapangan Rapat koordinasi penelitian Demikian halnya PPD sejak masuk ke DPRD Lamsel dijaga kap di balik kasus tersebut. Saya Raden Intan dijadwalkan pukul verifikasi berkas dukungan 9 Januari 2012 berubah nama lima anggota LMND dan Forlas ini bekas polisi, kapolres Lamsel 10.00, tapi Bupati datang sekitar yang digelar Komisi Pemi- menjadi Partai Persatuan NaBersatu bersama dua polisi. lihan Umum (K PU), Senin sional (PPN), sedangkan yang dan kapolda. Masak tidak tahu pukul 12.00. “Saat kami mencegah massa siapa dalangnya,” kata Sjach(2-7), menemukan dukungan ke KPU masih atas nama PPD. Selain itu, menurut Pangeran melakukan perusakan, mereka roedin di Dusun Napal, Desa Tihang, banyak yang tidak puas. tiga partai politik pengusung “Kami meminta segera melammarah-marah. Mereka memakai Sidowaluyo, Sidomulyo, Lamsel, Banyak tuntutan belum selesai Piterson Syukri-Rusli Rasid, pirkan dukungan pusat atas cadar dan tidak saling kenal,” kemarin. yaitu Partai Hanura, Partai nama PPN,” kata Maidar. sehingga salah satu pemicu kata Ahmad Jaelani. Persatuan Daerah (PPD), serta Menanggapi verifikasi itu, Permasalahan tokoh adat mar- tersebut disusupi provokator Hingga kemarin, penyidik ga Lampung Selatan dan Bupati berbuat onar. “Bahkan kami diPartai Pengusaha dan Pekerja Jumakun, ketua koalisi LamReskrim Polres Lamsel masih Rycko Menoza telah selesai. Oleh isukan disogok. Itu tidak benar,” Indonesia (PPPI) bermasalah. pung Barat Bersatu Bersama Sedangkan dukungan untuk Memba ng u n (LB3M) ya ng karena itu, Bupati berharap polisi kata dia. melakukan pemeriksaan terha (KRI/TOR/U-1) pasangan dadakan Khatop mengusung Piterson, mengaJa la lud i n-Er w i n Su hend ra takan pihaknya terus berjuang sejauh ini aman. untuk meloloskan pasangan Sekretaris KPU Maidar, Se- tersebut. Menurut Jumakun, lasa (3-7), mengatakan Partai pihaknya mengacu pada keHanura tidak melampirkan tentuan KPU. (*/U-1)
PEMILUKADA LAMBAR
Piterson Terganjal, Mukhlis Mulus
Menurut Gubernur
±
REGISTER 45
Perambah Bertambah Banyak MESUJI—Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) dinilai lambat mengatasi perambahan Register 45 Sungaibuaya yang makin tak terkendali. Akibatnya, jumlah perambah hutan tanaman industri (HTI) itu diperkirakan mencapai 6.000 jiwa. Hal itu berdasarkan data Badan Kesbangpol Mesuji. Jumlah tersebut terus bertambah setiap hari karena warga masuk kawasan ini tidak lagi menggunakan terpal atau tenda. Kini, perambah mendirikan rumah berdinding papan ber atap asbes. Bahkan permukiman buatan perambah mendekati lokasi kompleks Pemkab Mesuji dengan jumlah sekitar 1.000 rumah. “Sebelumnya perambah ha nya menggunakan tenda dan jauh dari jalan, kini mendirikan bangunan di pinggir jalan, se olah tanah tersebut pembagian transmigrasi. Kalau persoalan ini tak ditarik ke pusat, terlambat mengatasinya, karena jumlahnya sangat besar,” kata Suripto (57), warga Kampung Brabasa n, Keca mata n Ta n-
JEMBATAN SELAT SUNDA
Banten-Lampung Tak Tangani Studi Kelayakan
n LAMPUNG POST/JUAN SANTOSO SITUMEANG
MAKIN PADAT. Permukiman perambah Register 45 Sungaibuaya, Mesuji, semakin padat, Selasa (3-7). Jarak rumah tersebut hanya 150 meter dari kantor Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Mesuji. jungraya. Pada per temua n deng a n Pangdam II Sriwijaya Mayjen Nugroho Widyotomo, beberapa pekan lalu, perwakilan PT Silva Inhutani, Fitri, menyebutkan dari 43.100 hektare luas kawasan Register 45, pihakya mengusai 16 ribu ha. “Selebihnya dikuasai perambah,” kata Fitri. Menanggapi hal ini, Bupati Mesuji Khamamik mengatakan Pemerintah Pusat membentuk tim terpadu yang dimotori Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Pada rapat
±
terakhir dua pekan lalu di Jakarta, Khamamik mengungkapkan pihaknya mendesak agar tim tersebut turun ke Mesuji melihat situasi lapangan. Dia mendesak Polri bertindak mengamankan kawasan hutan negara tersebut. “Jelas di Regiser 45 ada pelanggaran hukum. Saya minta ada penegakan hukum supaya menjadi efek jera bagi perambah. Minimal mereka berpikir memasuki kawasan. Bukan seperti sekarang ini, bebas tanpa ada tindakan kepolisian,” kata Khamamik. (UAN/U-1)
JAKARTA (Lampost): Pemerintah Pusat akhirnya mengambil alih studi kelayakan (feasibility study—FS) kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda (KSISS/JSS). Pemerintah sepakat merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda kare na menguntungkan salah satu pihak. Usulan revisi ini dise pakati di tingkat kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3-7), mengatakan keputusan pemerintah mengambil alih kewenangan persiapan studi kelayakan dari pemrakarsa ke pemerintah bukan karena labil, melainkan demi memastikan proyek ini terea lis asi dan tanpa masalah di kemudian hari.
Awalnya, konsorsium Ban ten-Lampung, termasuk Artha Graha Network yang menjadi pemrakarsa KSISS/JSS, mendapat tugas dari pemerintah untuk menyiapkan proyek termasuk studi kelayakan seperti diatur Perpres No. 86 Tahun 2011. “Kami sudah pada rapat di Menko dan setuju semua. Menko yang pimpin rapat, (Menteri) PU ada di sebelah saya. Setkab (Sekretariat Kabinet) di sebelah saya,” kata Bambang. Untuk itu, Kemenkeu mengajukan amendemen PP tersebut agar diperbaiki. Bambang menilai jika studi kelayakan diserahkan pada konsorsium Banten-Lampung, tidak sesuai skema pembangunan dengan menggunakan sistem public private partnership (PPP) atau proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) yang diterapkan pemerintah. (U-1)
±
±