±
±
CMYK
±
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostncom
selasa, 5 juni 2012
l No. 12458 l TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
Terbit 24 Halaman
i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
±
Happy Salma pemeran utama Monolog Inggit di Salihara... HLM. 16
Kuota jalur tulis Unila terima 1.614 mahasiswa... HLM. 15
BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA
67 Tahun Pancasila! (5-Habis)
±
“KEADILAN Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia selalu jauh dari jangkauan akibat sikap-tindak para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah tak kunjung berubah, mengulang terus perbuatan dengan harapan membuahkan hasil berbeda!” ujar Umar. “Contohnya memfokuskan se gala daya menumbuhkan ekonomi, meski arti pertumbuh an itu hanya bisa dinikmati oleh yang memiliki akses untuk memetiknya! Justru akses itu yang tak dimiliki oleh mereka yang ditelantarkan sistem!” “Pertumbuhan bisa dinikmati relatif lebih merata seperti nikmat hujan hanya terjadi di negara yang sistemnya telah merajut distribusi pajak dari hasil pertumbuhan ekonomi itu lewat pelayanan publik yang solid!” timpal Amir. “Lain di sini, sejak proses pengumpulan pajaknya lebih dulu diga rong ‘beraneka Gayus’ bekerja sama dengan pengusaha mitranya! Lalu sisa dananya, dengan contoh kasus penge lolaan APBD seantero negeri, lebih dulu 70% disisihkan untuk belanja pejabat dan aparatur! Lagi-lagi sisanya 30% yang seolah dikhususkan untuk belanja publik, dikorupsi lagi semaksimal bisa dilakukan! Menurut temuan Bank Du nia, setidaknya dikorupsi 30%!” “Semua itulah yang diulang-ulang terus dengan harapan bisa memberikan hasil yang berbeda—keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai buah dari korupsi!” tegas Umar. “Harapan yang sama sekali tak masuk akal!” “Dalam sistem kapitalis ortodoks (andalan utama untuk survive dan dapat laba dari nilai tambah hasil memeras keringat buruh, selanjutnya nilai tambah itu pula yang ja di angka pertumbuhan ekonomi) seperti di Indonesia, per tumbuhan ekonomi bukan nikmat! Tapi sumber pende ritaan buruh karena keringatnya diperas jadi power of growth!” tukas Amir. “Itulah pertumbuhan yang dipuja-puji para pemimpin Indonesia, yang secara nyata juga artinya hanya bisa dinikmati para majikan, kaum kapitalis!” “Karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi selu ruh rakyat Indonesia, sikap-tindak dan cara berpikir para pemimpin ini harus berubah! Sebab, hasil yang berbeda hanya bisa didapatkan dengan cara yang berbeda pula!” tegas Umar. “Tapi apakah bisa suatu rezim (para pemimpin) mengubah sikap-tindak dan cara berpikirnya? Menurut konsep de mokrasi, tidak mungkin! Maka itu diperlukan penggantian rezim secara berkala lewat pemilu! Sayangnya, selain sis tem dan penyelenggara pemilu bisa tak fair, pemenang nya sering bagian dari rezim yang digantikan, atau malah penerus sikap-tindak dan cara berpikirnya! Keadilan sosial pun kembali cuma retorika!” *** Add on: facebook.com/buraslampost
Follow on: @buraslampost
Oasis
Bahaya Terlalu Sedikit Garam
±
STUDI baru yang diterbitkan Journal of American Medical Asso ciation menyatakan seseorang yang mengonsumsi garam ter lalu sedikit dapat memengaruhi kesehatan jantung. Studi yang selama ini dilakukan mengklaim asupan tinggi garam berbahaya bagi kesehatan. Kadar natrium tinggi hingga se kitar 3.500 mg setiap hari dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Namun, terlalu sedikit natrium hampir sama buruknya dengan terlalu banyak. Para peneliti dari studi tersebut menemukan mirip dengan kadar natrium yang tinggi, kadar natrium yang terlalu sedikit juga tidak bagus untuk kesehatan. Penelitian ini dilakukan terha dap 28.880 pria dan wanita berusia 55 tahun. Hasil penelitian mengungkapkan orang yang memiliki asupan natrium sangat rendah setiap hari berisiko terha dap penyakit kardiovaskular dan bahkan kematian.“Selain itu, peserta studi yang diet rendah garam mengalami pe ningkatan rawat inap dan risiko kematian lebih tinggi akibat gagal jantung,” kata peneliti studi tersebut seperti dilansir onlymyhealth, Senin (4-6). (O-1)
Ferdinand kesal Hodgson panggil Kelly di Timnas Inggris... HLM. 17
Massa FKLMP kembali segel kantor Dinas PU Pesawaran... HLM. 23
1 US$ Rp9.463 senin, 4 juni 2012 SUMBER BI
Zona Bebas Korupsi Ditetapkan BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Metro dideklarasikan masuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Pencanangan digelar bersamaan, Senin (4-6), dihadiri masing-masing kepala daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan pimpinan DPRD. Pencanangan di Metro dihadiri Deputi Bidang Peng awasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Men-PAN) Herry Yana Sutisna, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harismoyo Retnoadi, dan Ombudsman RI Petrus. Penandatanganan surat perjanjian antikorupsi berdasarkan surat Nomor 498/III.15/HK/2012 tentang penetapan SKPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Masing-masing kepala SKPD berjanji akan melakukan pencegahan korupsi di lingkungan kerja, melaksanakan reformasi birokrasi, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transpa ra n da n a k u ntabel waja r
n LAMPUNG POST/SUPRAYOGI/VERA AGLISA
ZONA BEBAS KORUPSI. Wali Kota Metro Lukman Hakim (tengah) membacakan naskah pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Metro (foto kiri). Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said (kanan) menyaksikan pengesahan fakta integritas di Bandar Lampung, Senin (4-6). tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Integritas menjadi fondasi dalam pembang unan harus dijalankan dengan komitmen tinggi. Tidak ada pemerintah yang bebas KKN tanpa integritas,” kata perwakilan Menteri PAN, Herry Yana Sutisna. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said yang menghadiri pencanangan di Bandar Lampung mengatakan integritas harus dilaksanakan dan akan berimbas pada pemberian kemu-
dahan dalam pelayanan publik. Meski dia mengakui fenomena korupsi meluas, seluruh aparatur negara tidak boleh pesimistis sebab hal itu dapat ditanggulangi. Proyek Percontohan
Dalam menjalan zona antikorupsi tersebut, Pemkot Metro menjadikan tiga satuan kerja, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kecamatan Metro Pusat, dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(KPMPTST) sebagai proyek percontohan (pilot project). Menurut Wali Kota Metro Lukman Hakim, pihaknya tidak ingin pencanangan ini hanya rangkaian kegiatan belaka. “Salah satu upaya pemberantasan korupsi dengan menyadarkan diri pribadi masingmasing untuk tidak melakukan korupsi,” kata Lukman. Namun, penunjukan tiga satker tersebut, menurut aktivis Himpun an Masyarakat untuk Keadilan (Humanika) Metro, Ahmad Mujib, tak berdampak pada penekanan
tingkat korupsi di Metro. Pasalnya, kata Mujib, ketika satker tersebut termasuk “kering”. “Jika Pemkot Metro komitmen mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, harus dimulai dari satker ‘basah’ yang selama ini jadi primadona pejabat untuk menduduki jabat an tersebut, seperti Dinas PU dan Perumahan, Dinas Pendidika n, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan,” kata Mujib. (VER/CAN/OGI/U-1) n PEMKOT MASUK ZONA...Hlm. 3
INFRASTRUKTUR
KASUS CEK PELAWAT
‘Flyover’ Kota Dapat Pinjaman Rp96 M
KPK Akui Miranda Canggih
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pusat Investasi Pemerinta h (PIP) Kementerian Keuangan RI sepakat menggelontorkan pinjaman Rp96 miliar untuk dua flyover (jembatan layang) dan pelebaran tujuh jalan di Bandar Lampung. Dengan flyover dan pelebaran jalan tersebut, didapat keuntungan finansial Rp25 miliar dalam setahun. “Landasan pembangunan adalah manfaatnya. Kami menilai flyover dan pelebaran jalan efektif mengatasi kemacetan. Sekaligus meminimalisasi kerugian finansial dan efektivitas waktu,” kata Kepala PIP Soritaon Siregar di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Senin (4-6). PIP menyetujui pinjaman setelah menganalisis kelayakan kemampuan keuangan Pemkot Bandar Lampung dan proyek itu sendiri. Selain itu, PIP meng analisis character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy (5C). Dia mengungkapkan PIP memahami situasi
Pemkot, yakni penurunan kondisi jalan, tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan permukiman di pinggir kota, dan pembangunan kota baru Lampung yang membutuhkan infrastruktur jalan. Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. optimistis dapat tepat waktu membayar pinjam an tersebut. Apalagi pendapatan
asli daerah (PAD) Bandar Lampung pada 2012 mencapai Rp240 miliar. Padahal, tahun sebelumnya penerimaan Bandar Lampung hanya Rp80 miliar. “Saya ingin PAD Kota Tapis Berseri ini tahun 2015 bisa mencapai Rp400 miliar melalui sektor penerimaan PBB yang diikuti dengan peningkatan BPHTB,” kata Herman. (VER/U-1)
‘Flyover’ Pengurai Macet Lewat pinjaman Rp96 miliar, tak lama lagi Bandar Lampung memiliki jembatan layang (flyover) pengurai macet dua sumbu jalan yang selama ini menjadi momok. Flyover Jalan Antasari—Jalan Tirtayasa memperlancar arus lalu lintas antara pusat kota dan perumahan di sepanjang Jalan Tirtayasa dan Kawasan Industri Lampung. Flyover Jalan Sultan Agung—jalan terusan Sultan Agung memperlancar akses transportasi dari pusat kota ke kota baru Lampung. Pelebaran tujuh ruas jalan, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini, Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Pagaralam, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Z.A. Pagaralam untuk mengatasi kemacetan dalam kota. Pinjaman pembangunan dua jembatan layang Rp62,5 miliar dan pelebaran tujuh ruas jalan Rp33,5 miliar. Pinjaman diberikan dengan jangka waktu 5 tahun dan masa tenggang pembayaran pokok (grace period) 18 bulan.
Bunga pinjaman 7,75% efektif per tahun.
JAKARTA (Lampost): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan menemukan sponsor cek pelawat yang diterima anggota DPR periode 1999— 2004. KPK menunggu integritas Miranda Goeltom untuk membongkar persoalan ini. “Miranda bisa tunjukkan integritasnya,” kata Wakil Ketua (KPK) Busyro Muqoddas, Senin (4-6). Busyro membantah penyi dik menemui kesulitan dalam penanganan kasus ini. Selama gelar perkara dilangsungkan, tidak pernah ada keluhan dari penyidik. Menurut Busyro, jika Miranda tak menyebut kan siapa penyandang dana, KPK akan bekerja dengan cara sendiri. Misalnya, mencari bukti-bukti materiel tentang pihak penyandang dana selain dari keterang an Miranda dan saksi-saksi. Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengakui kasus dugaan suap cek pelawat tersebut termasuk kasus tindak
kejahatan yang dilakukan de ngan sangat canggih. Tahapannya sangat bagus sehingga menyulitkan KPK mengungkap nya. “Tahapannya bagus dan mutakhir,” kata Bambang. Sejauh ini, bukti yang meng arah pada keterlibatan Miranda dalam kasus suap cek pelawat adalah kuitansi pembayaran ruangan Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Bukti tersebut terlihat jelas dalam putusan terdakwa Nunun Nurbaeti di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam putusan yang meng hukum Nunun 2,5 tahun penjara tersebut, disebutkan barang bukti terkait Miranda adalah kuitansi pembayaran Rp1,36 juta. Miranda mengakui ruang an tersebut untuk bertemu sejumlah anggota Dewan dari Farksi PDIP pada 29 Mei 2004 atau sebelum fit and proper test Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 dilakukan di Komisi IX DPR pada 8 Juni 2004. (U-1)
FISKAL
Penghapusan Pajak Progresif Ilegal BA N DA R L A MPU NG (La mpost): Penghapusan pajak pro gres if untuk perusahaan atau bad an hukum dinilai ilegal. Menurut Ketua Komisi III DPRD Lampung Yusuf Wibisono, pena r i ka n paja k prog resi f d ila ku kan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam perda tersebut, pajak diberlakukan bagi seluruh kendaraan tanpa terkecuali. Jika mulai 4 April 2012 ada penghapusan pajak progresif berdasarkan SK Kepala Dispenda, itu ilegal dan tidak sesuai perda. “Kami menolak penghapusan
±
CMYK
±
pajak progresif untuk badan hukum. Kalau dihapuskan, harusnya berbicara dulu dengan DPRD dan diubah isi perdanya. Kalau dilakukan berdasarkan SK, itu ilegal,” kata Yusuf, Senin (4-6). Menanggapi hal ini, Kepala Dispenda Pieterdhono membantah pajak progresif tidak berlaku bagi kendaraan milik badan hukum adalah ilegal. Menurut dia, dalam Pasal 9 (1) Perda No. 2/2011 disebutkan yang dikenakan pajak progresif adalah kendaraan bermotor milik pribadi. Dengan demikian, kendaraan bermotor milik perusahaan atau
±
badan hukum tidak termasuk objek pajak progresif. Hal ini, kata Pieterdhono, d ia t u r da la m U U 28 Ta hu n 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Kami membuat perd a berdasarkan undangundang. Saat undang-undang tidak mengatur pengenaan pajak progresif bagi kendaraan milik badan hukum, ya kami juga la kukan hal sama. Semua sesuai aturan,” kata dia. Agar tidak terjadi salah tafsir, Dispenda akan mengirimkan surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Lampung tentang kebijakan fiskal ini. (LIN/U-1)
±
±
±