lampungpost edisi, 6 juni 2012

Page 1

±

±

CMYK

±

Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampungpostncom

rabu, 6 juni 2012

l No. 12459 l TAHUN XXXVII

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

Terbit 24 Halaman

i HARGA ECERAN : Rp3.000 KURS

±

Aktor laga The Raid, Iko Uwais, lamar Audy... HLM. 16

SKPD Pemkot harus buat program antikorupsi... HLM. 3

BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA

MU dapatkan pemain Jepang, Shinji Kagawa, dari Dortmund... HLM. 17

Disegel, Polres olah TKP Dinas PU Pesawaran... HLM. 23

±

Add on: facebook.com/buraslampost

Follow on: @buraslampost

Oasis

Hindari Sikat Gigi Setelah Makan

±

MENYIKAT gigi 20 menit setelah makan dapat menyebabkan ko­rosi gigi. Setidaknya, tunggulah 1 jam setelah makan untuk menyikat gigi, ini bisa melindungi gigi dari pengi­kis­an. Menyikat gigi dalam setengah jam sete­lah makan atau minum kopi bisa membuat gigi Anda mengalami kerusakan pa­rah, terlebih setelah minum minuman ber­soda atau asam. Asam dapat “mem­ba­kar” enamel gigi dan lapisan di bawahnya yang disebut dentin. Penelitian menunjukkan gigi dapat mengalami korosi lebih cepat jika disikat pada setengah jam atau kurang setelah minum minuman asam. “Dengan buru-buru menyikat gigi (setelah makan), Anda benar-benar bisa mendorong asam lebih banyak dalam enamel dan dentin,” kata Howard R. Gamble, presiden dari Academy of General Dentistry, pada New York Times seperti dilansir Dailymail, Selasa (5-6). (U-1)

±

CMYK

±

selasa, 5 juni 2012 SUMBER BI

Dana Kemiskinan Rp1,31 T BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dana penanggulangan kemiskinan di Lampung tahun ini mencapai Rp1,31 triliun. Dengan anggaran tersebut, angka kemiskinan diharapkan menurun.

KPK Curigai BPK Mengobral WTP? “PUKUL anak sindir tetangga! Itulah kiasan ketika Ketua Ko­ misi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala dae­rah untuk tak mengejar predikat wajar tanpa pengecuali­an (WTP) dengan cara tak wajar! MetroTV, Senin (4-6)” ujar Umar. “Predikat WTP itu hasil audit APBD yang dilakukan Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK). Jadi, meskipun Ketua KPK min­ta kepada kepala daerah, tujuan sebenarnya bisa saja ke BPK—yang belakangan terkesan mengobral WTP ke ba­nyak kepala daerah!” “Sin­diran KPK itu salah alamat!” timpal Amir. “Meskipun BPK yang memberikan WTP, hingga kalau KPK minta ke­ pa­la daerah tidak mengejar WTP dengan cara tidak wajar, ter­kesan WTP itu hasil ‘main mata’ kepala daerah dengan (oknum) BPK! Kesan itu tidaklah sepenuhnya benar!” “Apa dasarmu menyatakan begitu?” potong Umar. “Kare­ na di balik WTP yang diraih itu ada proses yang sudah jalan ber­tahun-tahun, asistensi BPKP untuk tertib administrasi ke­uangan di kabupaten/kota!” jawab Amir. “Target asisten­ si itu mencapai WTP hasil audit BPK!” “Jadi predikat WTP itu cuma pertanda tercapainya tertib ad­ministrasi sesuai standar prosedural, bukan jaminan tak ada lagi korupsi?” tukas Umar. “Be­gitulah! WTP bukan jaminan tak ada korupsi!” tegas Amir. “Pertama, karena itu cuma audit berkas untuk me­ mas­­tikan semua dilakukan sesuai ketentuan dan prosedu­ ral! Kedua, juga bukan audit proses yang on the spot meng­ awa­si setiap tahapan pekerjaan! Aud­it proses (seharusnya) dilakukan internal auditor (ins­ pek­­torat), tapi cenderung absen fungsinya! Juga bukan audit investigasi, mencari penyimpangan dengan mengusut kem­bali prosesnya secara post factum! Jadi, WTP bukan ukur­an tak ada lagi korupsi!” “Se­baliknya, tertib administrasi itu justru menambah sulit peng­ungkapan korupsi karena selama ini malah cenderung di­gunakan untuk menyelubungi korupsi!” tukas Umar. “Administrasi keuangan pemerintah seharusnya berjalan dengan tiga dimensi due process of control—pertama, kontrol prosedural sejalan dengan kontrol materinya, seperti belanja semen 10 sak apakah prosedur administrasinya benar, lalu apakah materinya benar 10 sak semen yang diterima dan dipakai! Kedua, kontrol internal (inspektorat) sejalan dengan eks­ ternal (BPK). Ketiga, kontrol proses penerimaan anggaran se­jalan dengan kontrol pengeluarannya!” “Kontrol dua sisi sejalan itu selama ini timpang! Kontrol tertib ad­ministrasi tak diikuti kontrol materinya secara sebanding! La­lu, audit proses oleh kontrol internal (inspektorat) tak bunyi, ge­liatnya jauh lebih lemah dari kontrol eksternal oleh BPK! Kemu­dian kontrol terhadap penerimaan, nyaris tak ada!” timpal Amir. “Tampak banyak kisi-kisi pengelolaan keuangan daerah yang bolong! WTP hanya hasil kontrol sebagian dari banyak bolongan itu, tak bisa menjamin bebas korupsi! Jika WTP diobral, bisa mempersulit kerja polisi, jaksa, dan KPK!” ***

1 US$ Rp9.463

n DOKUMENTASI PEMKOT METRO/LAMPUNG SELATAN

TERIMA ADIPURA. Wali Kota Metro (foto atas) dan Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza S.Z.P. (bawah) menerima Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5-6).

PENGHARGAAN

Metro dan Kalianda Terima Adipura JAKARTA (Lampost): Kota Me­ tro dan Kalianda, Kabupaten Lam­pung Selatan (Lamsel), kem­b ali meraih Piala Adi­ pura sebagai kota terbersih da­r i Presiden Susilo Bambang Yu­d hoyono di Istana Negara, Ja­karta, Selasa (5-6). Piala Adipura langsung diterima Wali Kota Metro Lukman Hakim dan Bupati Lamsel Rycko Menoza S.Z.P. Selain menerima Piala Adipura, Metro juga meraih anugerah Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (5-6) malam. Piala tersebut berupa satu Piala Adiwiyata Emas/Mandi-

ri untuk SMA Negeri 3 Metro. Kemudian lima Piala Adiwiyata Nasional masing-masing untuk SMKN 1 Metro, SMPN 4 Metro, SDN 5 Metro Utara, SDN 3 Metro Selatan, dan SDN 5 Metro Timur. Bagi Kalianda, Piala Adipura tersebut merupakan yang ke­ sem­bilan untuk kategori Kota Kecil Terbersih. Dalam penilaian kebersihan itu, posisi Kalianda berada pada urutan ke-25 dari 77 untuk kota kecil se-Indonesia dan urutan keempat se-Sumatera. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Lampung Selatan Edy Firnandi mengata­

kan upaya mempertahankan Piala Adipura untuk kategori kota kecil tidaklah mudah. Apalagi dapat meraih sembilan kali berturut-turut. Kondisi dan permasalahan berbeda yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setiap tahun dalam mempertahankan Piala Adipura menjadi tantangan tersendiri. Proses penilaian, menurut Kepala Dinas Pasar, Kebersih­ an, dan Keindahan (DPKK) L a mpu ng Selata n Ya nsen Mu­l ia, dilakukan tiga kali, yak­n i pada Oktober 2011, Feb­ ruari—Maret 2012, dan Mei 2012. (CAN/TOR/U-1)

PIALA EROPA

Juara Belum Tentu Juara Lagi JAKARTA—Piala Eropa mencatat tak pernah ada juara bertahan yang mampu memper ta ha n k a n trofi di pergelaran berikutnya. Kini Spanyol berusaha melakukan apa yang gagal dicapai 12 juara bertahan sebelumnya. Sejak mulai digelar pada 1960 silam, pemenang Piala Eropa selalu berganti-ganti. Jangankan mempertahankan gelar juara, untuk sampai ke final bukanlah perkara mudah. Dari 13 pergelaran, baru dua tim yang bisa sampai ke final se­ te­­lah empat tahun sebelumnya menjadi juara: Uni Soviet, juara Euro 1960 lalu runner-up empat tahun kemudian, dan Jerman Barat yang menjadi kampiun pada 1972 serta masuk final pada 1976. Laju Jerman Barat pada perio­ de itu terbilang spesial, seper­ ti dicatat situs UEFA, setelah

Sampai ak hir tahun lalu tercatat ada 1,29 juta jiwa masyarakat misk in. Angka tersebut turun dari jumlah masyarakat miskin pada 2010 yang mencapai 1,47 juta jiwa. Dana Rp1,3 triliun itu digunakan untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan yang terbagi dalam empat cluster. Meliputi, program bantuan langsung, pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha atau kredit mikro, dan pendukung pengentasan kemiskinan lainnya. (Lihat tabel) Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengata­kan pada cluster pertama, yaitu ban­ tuan langsung, dana digunakan un­tuk membiayai program ja­ min­­­an kesehatan masyarakat, be­ras untuk keluarga miskin (ras­ kin), Program Keluarga Harap­an (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan subsidi untuk siswa dari keluarga miskin. “Dengan bantuan ini, dana yang tadinya digunakan beli beras, anak sekolah, atau ber­ obat ke rumah sakit bisa disimpan untuk keperluan lain atau untuk memulai usaha. Dengan demikian mereka bisa lebih sejahtera,” kata Wagub saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Abung Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa (5-6). Pada cluster kedua, yaitu programpemberdayaanmasyarakat, kata Wagub, yang digulirkan yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam program ini, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan ke­lompok masyarakat. Untuk cluster ketiga adalah penanggulangan kemiskinan ber­basis usaha ekonomi mikro. Pada program ini masyarakat diberikan bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, dan me­nengah. Misalnya menggan­ deng perbankan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rak yat (K UR). Selanjutnya clus­ter keempat, yakni program pendukung pengentasan ke­ miskinan secara spesifik, se­ perti program peningkatan ke­ hi­dupan masyarakat miskin di pinggiran perkotaan, bantuan rumah murah, dan bantuan

peningkatan hidup nelayan. Awasi Bantuan

Terkait bantuan ini, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Pemprov Lampung menggulirkan program berdasarkan data valid. Program harus diberikan sesuai cluster yang dibutuhkan masyarakat. DPRD melalui Komisi V akan mengawasi program agar tepat sasaran.

Dana Penanggulangan Kemiskinan Lampung Tahun 2012

Cluster Cl lus ster ter I Program Bantuan langsung

Rp927.649.292.000 R 927 649 292 000 Cluster II Program Pemberdayaan masyarakat

±

Rp192.365.027.700 Cluster III Program Pengembangan usaha/kredit mikro

Rp79.013.416.000 Cluster IV Program Penanggulangan kemiskinan lainnya

Rp117.174.226.550 Total Dana

Rp1.316.201.962.250 Sumber: Bappeda Provinsi Lampung

Sedangkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung Aryanto mengatakan program pengentasan kemiskinan harus disusun secara partisipatif de­ ngan melibatkan masyarakat. Aryanto tidak setuju dana bantuan langsung terus digulirkan karena tidak mencerdaskan masyarakat. Berapa pun dana yang diberikan, ujar dia, pasti habis dan belum tentu bisa mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan. (LIN/U-1)

±

PUTUSAN MK

Wakil Menteri Dikosongkan

n REUTERS

PERSIAPAN BELANDA. Pemain Belanda, Rafael van der Vaart, Wilfred Bouma, dan Luuk de Jong, berlatih di Stadion Wisla, Krakow, Polandia, Selasa (5-6), dalam persiapan menghadapi Piala Eropa 2012, yang dimulai 8 Juni. menjadi juara Eropa pada 1972, Jerman Barat juga menjuarai Piala Dunia 1974—Jerman Barat menjadi tim pertama yang menjuarai Piala Dunia dengan predikat jawara Piala Eropa yang disamai Spanyol di Afrika Selatan 2010 lalu. Selain itu, ada catatan lain yang akan bisa membuat Spanyol optimistis menjalani Piala

±

Eropa 2012: ada enam tim yang menjalani Piala Eropa setelah dua tahun sebelumnya menjadi juara Piala Dunia, nyaris kesemuanya mencatatkan laju oke. Inggris, yang menjuarai Piala Dunia 1966, menempati posisi tiga di Piala Eropa 1968. Jerman Barat menjadi runner-up di 1976 setelah menjuarai Piala Dunia dua tahun sebelumnya. (O-2)

JAKARTA (Lampost): Posisi 20 wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Bersatu II dikosongkan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon soal legalitas posisi wamen. Dalam amar putusan, Selasa (5-6), MK menyatakan jabatan wamen dalam Pasal 10 UU No. 39/2008 tetap konstitusional. Namun, proses administrasi pengangkatan wamen harus dikoreksi. Penjelasan Pasal 10 diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuat­ an hukum mengikat. Penjelas­ an Pasal 10 tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota

kabinet.” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tak perlu mengangkat kembali wamen. Pasalnya, membebani keuang­ an negara dan berpotensi kon­ flik dengan menteri. “Lebih baik Pak SBY cari menteri yang berkualitas, menguasai bidangnya, paham birokrasi, dan tegas mengambil keputus­ an,” kata pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Jika 20 wamen itu nantinya diangkat kembali oleh Presi­ den, sesuai keputusan MK, mereka harus masuk jajaran kabinet. Akibatnya, kata Yusril, pe­ngeluar­an negara bertambah lantaran seluruh wamen harus mendapat perlakuan sama dengan menteri, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas. (U-1)

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.