CMYK CMYK
Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampungpostQcom
KAMIS, 1 MARET 2012
CMYK
L NO. 12365 L TAHUN XXXVII
DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG
TERBIT 24 HALAMAN
LHARGA ECERAN : Rp3.000 KURS
Pola kemitraan harus memberi manfaat... HLM. 9
Publikasi jurnal ilmiah dikhawatirkan formalitas.... HLM. 15
Timnas Brasil mengalahkan Bosnia 2-1... HLM. 17
Nugie ajak masyarakat cintai bumi... HLM. 16
1 US$ Rp9.085
RABU, 29 FEBRUARI 2012 SUMBER BI
BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA
BOS, Pukul Anak Sindir Menantu!
APAKAH Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tak tahu biaya operasional sekolah (BOS) kiriman Pemerintah Pusat itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar di SD dan SMP, hingga membuat peraturan melarang sekolah melakukan segala jenis pungutan pada murid atau walinya? tukas istri kepala sekolah, di arisan keluarga guru. Pasti tahu! timpal Pak Umar Bakri dari mulut pintu, ia terlambat karena ban sepedanya kena ranjau paku. Tapi, Pak Menteri bertindak seperti peribahasa pukul anak sindir menantu! Larangan pungutan itu pukulan dari menteri sebagai bapak kepada kepala sekolah sebagai anak, menyindir kepala daerah sebagai menantu! Maksudnya dengan larangan sekolah melakukan pungutan kepada murid atau walinya itu agar kepala daerah̶gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD̶memberi solusi? kejar istri kepala sekolah. Tak salah lagi! Seperti ketika jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas) kurang, dicukupi dengan jaminan kesehatan daerah̶Jamkesda! tegas Pak Umar. Disebut sindir menantu, kenapa ketika BOS dari pusat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan nyata, kepala daerah malah merestui sekolah melakukan pungutan! Termasuk, kepala daerah yang saat kampanye menjanjikan sekolah gratis! Padahal, konstitusi menetapkan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan! Mana yang dari APBD sehingga sekolah direstui membuat pungutan? Umar Bakri! Umar Bakri! keluarga guru nyanyi bersama sambil tepuk tangan mendaulat guru favorit Iwan Fals itu. Tapi, Pak Umar Bakri harus berjuang ke DPRD dan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot agar mewujudkan 20% APBD untuk pendidikan, menjernihkan dari segala akal-akalan terhadap APBD pendidikan seperti selama ini! Bukan saya yang harus berjuang! jawab Umar. Pertama, yang harus tampil di depan Dewan Pendidikan pada tingkat masing-masing! Malah, bisa meminta APBD pendidikan diaudit kebenaran penggunaannya untuk pendidikan, bukan cuma akal-akalan! Mendukung perjuangan itu tentu PGRI, FMGI, Persatuan Guru Honorer, dan LSM! Tak boleh ketinggalan, ikut berjuang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) karena salah-salah mereka bisa kena jerat dengan pungutan yang dilakukan itu! timpal istri kepala sekolah. Tapi, secara prinsip sebenarnya tak ada masalah, sebab kalau dana jaminan kesehatan nasional kurang bisa ditutupi Jamkesda, justru biaya pendidikan yang dijamin konstitusi tak mungkin dielakkan terus-menerus dari semestinya! ***
OASIS Ruang Berisik Bikin Kreatif
SEBUAH penelitian terbaru menunjukkan suasana kerja yang terlalu tenang kurang menguntungkan dalam kreativitas. Kerja di ruang an hening cenderung membosankan dan kurang merangsang ide-ide segar. Suasana kerja ideal, menurut penelitian Amar Cheema, agak berisik, dengan intensitas suara sekitar 70 desibel (dB). Sebagai gambaran, tingkat kebisingannya kurang setara suasana kafe atau warung kopi. Hal itu dibuktikan saat Cheema meneliti sekitar 300 relawan, yang dibagi tiga kelompok dengan perlakuan berbeda. Kelompok pertama dikondisikan bekerja di ruangan tenang, kelompok kedua di ruangan agak bising, dan terakhir di ruangan terlalu bising. Setelah dibandingkan, partisipan yang bekerja di ruang agak bising menunjukkan skor paling tinggi dibanding kedua kelompok. Artinya, saat bekerja di ruangan agak bising, seseorang bisa lebih kreatif daripada saat berada di ruang yang terlalu tenang atau terlalu bising. (U-1)
LAMPUNG POST/JUAN SANTOSA
PENERTIBAN BATAL. Ratusan warga yang menduduki kawasan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji, di wilayah Nusajaya dekat Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Rabu (29-2), siap melawan penertiban dengan bambu runcing. Tim terpadu berjumlah seribuan yang dipimpin Pj. Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung pun batal melakukan penertiban.
REGISTER 45
Rumah Dinas Wabup Tuba Dibakar MENGGALA (Lampost): Rumah dinas Wakil Bupati Tulangbawang Agus Mardihartono di Menggala dibakar orang tak dikenal, Rabu (9-2), sekitar pukul 03.00. Api membakar bagian garasi bagian depan dan satu kamar milik Dimas, putra Agus Mardihartono. Di lokasi kejadian ditemukan sebuah jeriken berisi 2 liter bensin serta sandal jepit. Saat kejadian itu, Agus Mardihartono ditemani istrinya sedang berobat di Bandar Lampung. Di rumah calon bupati Tulangbawang periode 2012—2017 tersebut ada sejumlah orang. Di antaranya, anak kandungnya Dimas (25), Mei, dan Santi (pembantu rumah tangga), Sangkut (tukang kebun), Suratman (sopir), Rovi (mantan ajudan Agus), Deden (staf protokol), serta Didik dan Indri (kerabat Agus). Sementara pos penjagaan yang biasanya ditunggu oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) kosong sejak beberapa hari sebelum kejadian. Santi (16), salah seorang pembantu yang mengaku sudah hampir 2 tahun bekerja di rumah tersebut, mengatakan ia dan temannya, Mei (17), terbangun karena mendengar suara berisik. “Sekitar pukul 03.00, saya bersama Mei tidur dan mendengar suara berisik di atas tapi tidak tahu suara apa,” ujarnya. Saat ke luar kamar, ia melihat api membakar garasi yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Api juga terlihat keluar dari kamar tamu yang biasa ditempati Dimas. Tetapi, malam itu Dimas tidur di kamar belakang. Dimas mengaku malam itu ia dibangunkan Mei dan Santi yang mengabarkan bahwa rumah terbakar. Menyadari
tak ada lagi Pol. PP yang berjaga di rumahnya, Dimas langsung menghubungi pemadam kebakaran yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Hanya dalam waktu beberapa menit, api dapat dipadamkan. “Saya bersyukur api berhasil dipadamkan, tapi yang sangat disayangkan mengapa saat api masih belum semua padam, pemadam kebakaran langsung pergi, bukannya tetap siaga mengantisipasi kalau-kalau api menjalar,” kata dia. Unsur Politis
Sementara itu, Wakil Bupati Agus Mardihartono yang akrab disapa Cak Agus saat ditemui di rumahnya mengaku sedang di Bandar Lampung ketika rumahnya terbakar. Menurut Agus, sejak 20 Februari lalu rumah dinasnya tidak lagi dijaga anggota Satuan Pol. PP karena surat perintah untuk menjaga rumah dinas sudah dicabut oleh Kepala Kantor Satpol PP. “Saya telah meminta penjelasan dan pengajuan kepada Sekda agar rumah dinas dijaga kembali oleh anggota Satpol PP, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” ujar Cak Agus. Agus juga mengaku heran dan menyayangkan tidak adanya petugas jaga di rumah yang ditempatinya. “Ada apa ini sebenarnya,” kata dia. Agus juga menduga ada unsur politis dalam peristiwa tersebut karena ia mencalonkan diri sebagai bupati.
LAMPUNG POST/RIAN PRANATA
BAKAR. Garasi di rumah dinas Wakil Bupati Tulangbawang Agus Mardihartono yang terbakar kemarin.
Dihubungi terpisah, Kepala Kantor Satpol PP Tulangbawang Holil membantah pernyataan Wakil Bupati bahwa ia mencabut surat tugas anggota Pol. PP yang menjaga rumah dinas tersebut. “Tidak benar kami mencabut surat tugas untuk tidak bertugas di rumah Wa kil Bupati. Namun, saya juga heran kenapa tidak ada sama sekali anggota saya di ru mah Pak Wakil. Ini masih akan saya telusuri, jika benar mereka tidak ada, akan saya beri sanksi secara tegas agar dipecat,” kata Holil. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tulangbawang AKP Agustian Daru menduga rumah itu sengaja dibakar, bukan karena arus pendek listrik. (ATA/R-2)
Ribuan Warga Urung Usir Perambah MESUJI (Lampost): Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung menyiagakan ribuan warga untuk mengusir masyararakat yang mendiami wilayah Alba VII, Register 45 Sungaibuaya, kemarin. Seribuan warga tersebut disiagakan di lapangan Nusa Indah, Kampung Brabasan, sejak pagi. Namun, karena menghindari bentrok, Tim Terpadu Penertiban Pengosongan dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungaibuaya yang dipimpin Pj. Bupati itu gagal mengosongkan wilayah tersebut. Dialog sempat terjadi di kawasan Nusa Indah, Register 45, antara tim negosiator, yaitu Syahrir (Kesbangpol), Murni (Kepala Kantor Pol. PP), dan Hary Prastyo (Kabag Humas) dengan perwakilan perambah, Kristiadi (bukan Karyadi seperti diberitakan sebelumnya, red). Hasilnya, masyarakat yang mendiami kawasan meminta Pemkab Mesuji menjamin keberadaan mereka sampai persoalan kawasan Register 45 selesai di tingkat Menteri Kehutanan atau Presiden. “Jadi sampai persoalan ini selesai di tingkat Presiden atau Menhut, tolong Pemkab Mesuji jangan melakukan aksi apa pun, apalagi penggusuran dengan memanfaatkan masyarakat sekitar hutan,” ujar Kristiadi, di pos gerbang masuk kawasan tersebut. Albar Hasan menganalogikan persoalan Register 45 ibarat rumah yang mempunyai kamar keramat dan tidak boleh dimiliki siapa pun, tapi justru dimasuki orang asing. “Jadi seperti itulah situasi ini.” Akan tetapi, penjelasan Albar malah memancing emosi warga. “Jadi kami ini kamu anggap orang asing, kami ini warga Indonesia,” ujar warga. Akhirnya dialog terhenti tanpa menghasilkan kesepakatan. Tidak lama kemudian Albar dan rombongan kembali menuju Pemkab Mesuji. Saat Albar menemui masyarakat yang mendiami kawasan Alba VII, aparat kepolisian tidak ada yang ikut. Di lokasi penertiban terlihat Kapolres Tulangbawang AKBP Shobarmen, dua mantan kapolres sebelumnya AKBP Dwi Irianto dan AKBP Beny Ali, dan Dandim 0426/Tulangbawang Letkol Inf. Sarifudin. Namun, mereka tidak ikut mendampingi Pj. Bupati menemui warga. (UAN/R-2) ANANG... Hlm. 24
PENEGAKAN HUKUM
Rakyat Marah, Jaksa Koruptor Dihakimi BANDUNG (Lampost): Peristiwa pembacokan terhadap mantan jaksa yang terlibat kasus korupsi merupakan bentuk kemarahan rakyat karena penegakan hukum tidak adil, serta mudahnya aparat hukum dibeli. Insiden itu dilakukan Deddy Sugarda, aktivis LSM Masyarakat Pemerhati Aparatur Negara. Dia membacok terdakwa Sistoyo, usai jaksa nonaktif Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor, tersebut membacakan eksepsi di sidang Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29-2). Jaksa yang didakwa menerima suap dari pengusaha sebesar Rp99,9 juta itu menderita luka sepanjang 8 cm dengan kedalaman 1 cm sehingga harus dijahit di RS Halmahera, Bandung. Sedangkan
CMYK CMYK
Dedi langsung ditangkap dan diperiksa di Polresta Bandung. Di hadapan polisi, Dedi mengatakan hal itu dilakukan sebagai shock therapy untuk para koruptor lainnya. Menurut Kasubbag Polresta Bandung Kompol Endang Sri Wahyu Utami, Dedi membacok Sistoyo karena sakit hati dan geram melihat tingkah laku para koruptor. “Dianggapnya orang-orang yang melakukan korupsi itu pengkhianat negara, dan para koruptor itu menyakiti hati rakyat,” kata Endang. Dia juga pernah mengincar jaksa Cirus Sinaga yang juga tersandung kasus korupsi. Cirus sudah dihukum 5 tahun penjara. Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal
Fariz, mengatakan insiden itu juga harus dimaknai sebagai bentuk kemarahan publik atas ketidakadilan penegakan hukum dan masih banyak aparat hukum dibeli. Ada dua sisi penyebab insiden itu, yakni putusan pengadilan tidak dihargai termasuk negara dan penegak hukum justru menjadi koruptor. Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, mengatakan pembacokan Sistoyo merupakan bentuk disorientasi masyarakat terhadap lembaga peradilan dan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat menjadi hakim sendiri. “Juga menunjukkan tingkat kemuakan terhadap koruptor,” kata dia. (R-1)
ANTARA/AGUS BEBENG
JAKSA DIBACOK. Jaksa Sistoyo dibacok di bagian kepala di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (29-2). Sistoyo ditetapkan terdakwa karena terlibat kasus suap Rp100 juta.
CMYK