Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
Rabu, 10 Desember 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Agung Ganti Pimpinan Fraksi Golkar KETUA Umum Partai Golkar (hasil Munas IX Jakarta) Agung Laksono merombak pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR dan MPR. Agung menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua Fraksi Golkar DPR dan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua Fraksi Golkar di MPR. “Kami menetapkan dan menunjuk ketua Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang dan Sekretaris Fraksi Melchias Markus Mekeng,” kata Agung, dalam konferensi pers, di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa, (9/12). Agung meminta kepada Agus dan Melchias untuk mengonsolidasikan seluruh anggota Fraksi Golkar lainnya agar segera bekerja sesuai fungsi legislatif. Salah satu yang mesti dikerjakan adalah meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Pilkada menjadi undang-undang. Dalam kesempatan itu, Agung lagi-lagi menegaskan Golkar di bawah kepemimpin annya bukan lagi bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP), melainkan juga tidak bergabung dengan masuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tidak hanya merombak pimpinan fraksi di DPR, Agung juga menunjuk Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. “Namun, sekretaris belum ada. Nanti kami rapatkan,” ujarnya. Wakil Ketua Umum DPP Golkar (hasil Munas Bali) Ade Komarudin optimistis pe merintah akan mengesahkan pengurus hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie. “Kami yakin akan menang karena legal standing-nya jelas, peserta Munas Bali adalah seluruh ketua dan sekretaris dewan pengurus daerah tingkat I dan II dari seluruh Indonesia,” kata Ade Komarudin, kemarin. Sebelumnya, pengurus DPP PG hasil Munas IX Bali yang dipimpin Ketua Umum Abu rizal Bakrie mendaftarkan kepengurusan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, mantan Ke tua Umum Golkar Jusuf Kalla menolak dijadikan ketua Dewan Pertimbangan Golkar oleh Agung Laksono. “Bukan menolak, saya kan di kabinet sudah janji kalau tidak boleh aktif di partai. Kalau menterinya saja dilarang, apalagi wakil presiden,” ujar JK, di kantor Wapres, kemarin. (MI/U2)
24 Hal.
No. 13340
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Sanksi Sosial Koruptor
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
HARI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL. Kajati Lampung Sri Harijati Pujilestari memberikan bunga kepada pengendara motor yang melintas di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (9/12).
Kajari Janji
Tuntaskan Bansos Penegakan hukum harus mengoptimalkan keilmuan, tidak diintervensi kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wandi Barboy Silaban
P
E R KA RA k o r u p s i dana bantuan sosial (bansos) atau hibah santunan kematian Kota Bandar Lampung 2012 segera rampung. Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat berjanji dalam waktu satu pekan ke depan kerugian negara bisa dipastikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandar Lampung Widiyantoro berjanji segera mengekspos kerugian keuang an negara dari perkara bansos ini. Saat ini kasus bansos terkendala berkas yang ada sangat banyak dan modusnya pun banyak. “Kami perkirakan satu
minggu ini penghitungan kerugian keuangan negara dari perkara bansos bisa diketahui. Kita tunggu saja,” kata Widiyantoro, saat dihubungi tadi malam (9/12). M e n u r u t nya , ke r u g i a n keuangan negara yang ada tentunya bisa dipastikan tidak akan lebih dari Rp2,5 miliar. “Ya, tidak mungkin lebih dari Rp2,5 miliar kerugian keuang an negaranya. Pasti di bawah itu,” ujar Widiyantoro. Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampung Post, kerugian negara dalam perkara bansos cukup besar. Dari jaksa di lingkungan Kejari Bandar Lampung terungkap jumlah pihak yang meninggal pada 2012 tidak sampai 1.000 jiwa. Namun, pada berkas yang ada mencapai 6000 jiwa. “Kerugian negaranya cukup besar. Yang jelas di bawah
1.000 yang meninggal itu. Mari kita lihat saja apakah BPKP bisa memberikannya dalam waktu dekat ini,” kata jaksa yang enggan disebut namanya itu. Humas BPKP Lampung Yudhi Adriansyah menjelaskan akan terus berupaya menghitung kerugian negara dalam waktu sepekan ke depan.
K
endati begitu, kinerja Kejati Lampung ini juga perlu diapresiasi.
“Kami belum bisa memastikan mengenai angka, karena masih dalam proses pelaporan yang masih harus divalidasi,” kata Yudhi via pesan pendek, tadi malam. Sementara itu, dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, kemarin, sejumlah kalangan menggelar aksi, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, yang membagikan bunga kepada masyarakat di sejumlah kawasan di Bandar Lampung.
Hal serupa dilakukan Korps Adhyaksa di sejumlah kabupaten/kota se-Lampung. Di tempat terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam Aliansi BEM Lampung (ABL) meng adakan aksi longmarch di di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Di Tugu Adipura, puluhan pendemo menyeru kepada masyarakat terkait penyelamatan negara dari para koruptor. Lebih Rp6,4 M Terkait ekspos Kejati Lampung terkait kasus korupsi, akademisi Hukum Pidana Unila, Heni Siswanto, menilai seharusnya lembaga itu mampu menyelamatkan uang negara lebih dari Rp6,4 miliar pada 2014. Hal itu melihat potensi perkara yang ditangani lebih banyak. “Kendati begitu, kinerja Kejati Lampung ini juga perlu diapresiasi,” kata dia, kemarin. (CR11/UIN/U1)
wandibarboy@lampungpost.co.id
KEJATI LUNCURKAN... Hlm. 19
Ngasak, Semburat Rezeki dari Padi Sisa Panen
n LAMPUNG POST/ARMANSYAH
SISA PANEN. Rohayati (60), buruh tani, mengumpulkan sisa-sisa padi yang sudah dipanen, Senin (8/12).
TIGA perempuan itu menghentikan langkah di jalan Desa Pulau Tengah, Palas, Lampung Selatan, Senin (8/12). Hamparan sawah dengan batang padi yang baru dipanen menjadi oasis yang menyejukkan setelah berjalan kaki belasan kilometer dari rumahnya di Palasjaya. Wajah mereka semringah. Hari itu, perburuan rezeki berupa padi sisa panen memberi harapan. Ngasak. Istilah dalam Bahasa Jawa ini tersemat kepada mereka yang mengais padi dari sisa panen. Konotasi dari pekerjaan ngasak ini memang berada selevel dengan leles atau pemulung atau tukang rongsok. Maka, tak heran jika pengisi profesi ini adalah perempuanperempuan tua. Tak menunggu aba-aba, Rohayati (60), Satiyah (59), dan Mursini (63), tiga perempuan itu, langsung berkemas. Tudung caping ber-
bentuk kerucut yang dikenakan diperkuat dengan taplak meja yang juga berfungsi sebagai tambahan peneduh. Baju panjang, selendang, sarung tangan, dan celana panjang menjadi pakaian dinasnya. Tak ketinggalan, satu karung plastik wadah padi tersandang di punggung, juga sebilah sabit kecil pengganti ani-ani. Hamparan sawah di hadapan mereka memang masih terlihat menguning. Namun, yang tersisa tinggal batang yang bulai padinya telah terpangkas arit pemiliknya. Dengan alat perontok bernama dos, petani membawa pulang gabah sebagai imbalan jerih payahnya. Meski tinggal batang jerami yang masih berdiri, tiga pengasak ini masih menyimpan harapan, yakni dari bulir-bulir padi yang tersisa atau luput dari sabit petani pemiliknya. Dengan nanar, mereka
meneliti setiap jengkal lahan untuk menemukan remah-remah rezeki yang tertinggal. “Kalau saya kan sudah tua, jadi kalau mau derep (kerja upahan memanen padi) tidak kuat lagi. Ya, terpaksa ngasak begini. Lumayan dapat sedikit, yang penting halal dan tidak merugikan orang,” kata ibu empat anak ini. Tanpa harus meminta izin, me reka langsung turun ke palagan rezeki. Terik matahari yang menco rong pada tengah hari itu tak menyurutkan semangatnya berburu padi yang tertinggal. Dia mengakui pekerjaan itu dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain dan untuk penyambung kehidupan keluarganya. Tak banyak perolehan hasil dari pekerjaan itu. Dalam sehari, rata-rata ia bisa mengumpulkan gabah 5-6 kilogram. (R6) n Armansyah
BERSAMBUNG KE Hlm. 5
KORUPSI di Indonesia telah mengakar dan beranak pinak. Korupsi menjadi penyakit akut yang sulit dibasmi dan menggerogoti seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kehutanan, hingga urusan agama. Tingkat korupsi di Indonesia pun tak menunjukkan perbaikan yang berarti. Berdasar data Transparency International, yang berkantor pusat di Jerman, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat 107 dari 175 negara. Meskipun peringkat ini naik dari sebelumnya di posisi 114, lembaga antikorupsi itu menempatkan posisi Indonesia jauh di bawah Malaysia yang berada di urutan 50, Fi lipina di peringkat 82, dan Singapura di level 7. Membaiknya indeks persepsi korupsi Tanah Air tidak lepas dari upaya berbagai pihak penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, masih perlu upaya lebih serius lagi untuk memberangus perilaku korup di berbagai sektor. Apalagi, pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Selain itu, lazimnya korupsi dilakukan secara berjemaah sehingga sulit untuk diurai dan diusut. Indonesia Corruption Watch menyebutkan penyumbang kerugian negara adalah korupsi keuangan daerah yang dilakukan DPRD dan kepala daerah. Sepanjang 2014, Kejaksaan Agung telah menangani 2.388 perkara tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 1.365 perkara dalam tahap penyelidikan, sisanya 1.023 perkara masuk tahap penuntutan. Di Lampung, 10 kejaksaan negeri dan empat kantor cabang kejaksaan negeri telah menyelamatkan uang negara hingga Rp6,4 miliar. Jumlah itu berasal dari 33 kasus korupsi yang tengah diselidiki dan 48 kasus dalam tahap penuntutan. Nilai uang negara yang diselamatkan tahun ini meningkat diban ding 2013 lalu yang hanya Rp4,5 miliar dari 30 perkara. Seharusnya, uang negara yang diselamatkan ini bisa lebih besar lagi. Hal itu berdasarkan perhitungan bahwa anggaran penanganan satu perkara korupsi rata-rata hingga Rp200 juta. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lebih tinggi biaya penanganan kasus dibandingkan jumlah uang yang diselamatkan. Momen Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember haruslah menjadi momentum pemberantasan korupsi di negeri ini, termasuk di Lampung. Sebagai tindak kejahatan, korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tapi juga sosial. Karena itulah, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius. Tepat kiranya kinerja KPK membersihkan Indonesia dari tindak pidana korupsi. Perilaku korup pada gilirannya memproduksi kejahatan yang tersistem. Tidak jarang orang yang semula bersih dan berintegritas, tapi saat masuk ke sistem, ikut larut dan terjerat kasus korupsi. Untuk memperbaiki sistem itulah, dalam road map 2014—2015 KPK tidak lagi menggunakan cara konvensional dalam pemberantasan korupsi, tetapi melalui integrasi pendekatan represif dan pencegahan. Persoalan lain, pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Di sini dibutuhkan keseriusan dan keberanian aparatur penegak hukum untuk menuntaskan seluruh perkara korupsi. Dalam hal penindakan, harus ada efek jera untuk menghentikan perilaku korup, semisal dengan menerapkan sanksi sosial yang bertujuan mempermalukan koruptor. n
oasis
Sepatu Hak Tinggi dan Pria SEPATU hak tinggi dapat meningkatkan daya tarik perempuan untuk menaklukkan laki-laki. Hal ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan para ilmuwan dari Universite de Bretagne-Sud. Untuk penelitian ini, para ilmuwan meminta sukarelawan perempuan berusia 19 tahun untuk mengenakan sepatu hak dengan ukuran tinggi 0,5 cm, 5 cm, dan 9 cm. Para sukarelawan ini kemudian meminta orang-orang di jalanan yang berusia 25—50 tahun untuk membantu mereka dalam berbagai keadaan. Studi menemukan jika seorang wanita menjatuhkan sa rung tangan di jalan sambil mengenakan sepatu hak tinggi, hampir 50 persen pria akan mengambilkannya. Selain itu, 83 persen sukarelawan yang menggunakan sepatu hak tinggi tumit mendapat jawaban saat bertanya di jalanan. Sedangkan hanya 46,7 persen perempuan menggunakan hak datar yang mendapatkan jawaban. Penelitian ini dipublikasikan secara daring dalam jurnal Archives of Sexual Behaviour. (MI/U1)