:: LAMPUNG POST :: Rabu, 14 Januari 2015

Page 1

±

±

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. rabu 14 jANUARI 2015

TERUJI TEPERCAYA

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13372

www.lampost.co

±

Gubernur Geram SK Palsu

Komjen Budi Gunawan Lahir Surakarta, 11 Desember 1959

Info Keruh Picu Rusuh

Jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Calon Kapolri)

SETIAP aksi kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Aksioma itu sangat jelas dan berlaku di mana pun tempat. Untuk mencegah aksi kekerasan, dibuatlah perangkat hukum agar naluri purba itu tidak meng­ ganggu tatanan masyarakat yang berkeadaban. Tetapi, memang tidak semua aturan hukum dipatuhi semua orang. Kecenderungan melang­ gar hukum menjadi gejala umum di tengah masyarakat, termasuk mencuri dan menghabisi pelaku pencurian. Hal itulah yang terjadi di Desa Ramanaji, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur, dua hari lalu. Kejadian berawal ketika dua residivis bersenjatakan pe­ dang membawa sejumlah barang milik warga Desa Ramanaji. Aksi pencurian itu diketahui dua warga. Tidak terima desanya menjadi ajang jarahan pencuri, dua warga itu mencegat dan terjadi perkelahian. Dalam perkelahian itu, kedua residivis tewas, sementara dua warga setempat luka-luka dan menda­ pat perawatan intensif di rumah sakit. Beberapa jam setelah kejadian itu, 50-an warga tak dike­ nal menyerang Desa Ramanaji. Massa yang diliputi dendam ke­sumat melempari permukiman warga dan merusak 14 rumah, membakar 1 unit sepeda motor, dan menganiaya dua warga desa. Salah seorang korban mengalami luka-luka serius dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek di Bandar Lampung. Untuk mencegah meletusnya konflik susulan, Kepolisian Daerah Lampung menerjunkan 300 personel terdiri dari Brimob Batalion B, Polres Lamtim, dan personel bantuan dari Polda. Aparat TNI juga mengirim 250 personel dari Kodim 0411/Lampung Tengah. Dalam situasi penuh gejolak itu, ke­ siagaan ekstra aparat mutlak diperlukan guna mengantisipasi kerusuhan sosial. Insiden Ramanaji, khususnya yang terkait serangan ­dengan melibatkan massa, sesungguhnya tidak perlu terjadi jika semua pihak dapat mengendalikan diri. Kejadian itu murni kasus kriminal yang dilakukan secara pribadi. Dua residivis dan dua warga desa berkelahi atas dasar dugaan pencurian. Namun, tindakan kriminal itu menyulut emosi sekelompok massa. Karena itulah, kesiagaan dan gerak cepat aparat kepolisian dan TNI di lokasi kejadian dapat dipahami sebagai tindakan taktis mencegah kerusuhan massa. Masih segar dalam in­ gatan, Lampung pernah tercabik-cabik konflik horizontal bernuansakan SARA, sebut saja kasus Balinuraga di Lampung Selatan dan terakhir kasus Anaktuha di Lampung Tengah. Konflik yang merenggut korban jiwa tidak banyak menye­ lesaikan persoalan, sebaliknya hanya menimbulkan kerugian semua pihak. Agar kejadian serupa tidak terulang, sudah se­ layaknya masyarakat tidak menelan mentah-mentah seluruh informasi yang diterima. Hendaknya setiap anggota masyarakat menjadi filter infor­ masi bagi diri sendiri di tengah era teknologi saat ini. Semisal setiap pesan singkat atau kiriman gambar melalui telepon seluler tidak serta-merta ditanggapi secara emosional. Keliru memahami informasi bisa memicu kekerasan dan setiap kekerasan akan memproduksi kekerasan berikutnya. Itulah yang harus menjadi pemahaman bersama. n

Riwayat jabatan: - Ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri (2001—2004) - Karobinkar SSDM Polri (2004—2006) - Kaselapa Lemdiklat Polri (2006—2008) - Kapolda Jambi (2008—2009) - Kadiv Binkum Polri (2009—2010) - Kadiv Propam Polri (2010—2012) - Kapolda Bali (2012)

Inspektorat telah mengantongi sejumlah nama oknum yang diduga kuat memalsukan tanda tangan wali kota dan gubernur. pengamanan administrasi dengan cara-cara lebih baik. UBERNUR Lampung “Pasti akan kami perbaiki Muhammad Ridho sistemnya dengan cara yang Ficardo geram terkait lebih baik.” penemuan surat keputusan Sebelumnya, Inspektur Kota (SK) mutasi palsu sejumlah Bandar Lampung Rahman PNS, terutama guru di Ban­ Mustafa telah memeriksa se­ dar Lampung. Orang nomor jumlah PNS yang kedapatan satu di Bumi Ruwa Jurai pindah tugas menggunakan itu mengancam menindak SK palsu. Jika terbukti, PNS tegas oknum yang berlaku yang mutasi ini akan dikemba­ curang itu. likan ke daerah asalnya. Menurut Ridho, dia tidak “Kami sedang melakukan segan untuk memberikan pemeriksaan ke masingsanksi hukum sesuai aturan ma­s ing penerima SK atau yang berlaku terhadap oknum pegawai yang bersangkutan. yang ikut bermain, termasuk Sanksinya, kalau terbukti, jika ada dari pihak BKD. “Yang akan kami kembalikan ke melanggar hukum harus asal,” kata ­R ahman, usai bertanggung jawab karena rapat koordinasi di ruang Sekkot Bandar Lam­ Sebaran Guru di Lampung pung Badri Tamam, Senin (12/1). 1. Bandar Lampung 14.652 Namun, dia belum 2. Lampung Selatan 9.851 bersedia membeber­ 3. Lampung Tengah 13.992 4. Lampung Utara 10.720 kan berapa banyak 5. Lampung Barat 3.386 PNS yang kedapat­ 6. Tulangbawang 7.500 an mutasi meng­ 6.243 7. Way Kanan 11.805 8. Lampung Timur gunakan SK palsu. 3.368 9. Metro Rahman beralasan 9.103 10. Tanggamus pihaknya masih terus 4.504 11. Tulangbawang Barat menginventarisasi 5.962 12. Pesawaran 6.278 13. Pringsewu data se­hingga belum 2.393 14. Mesuji dapat dipastikan jum­ 2.683 15. Pesisir Barat lahnya. “Jumlahnya Sumber: Data SIM NUPTK 2013 0 3000 9000 15000 sedang kami kum­ pulkan. Jadi, saya be­ ini bukan sekadar tindakan lum bisa sebutkan. Yang pasti, melawan hukum, melainkan sudah kami proses.” Selain itu, Inspektorat juga sudah melawan kebijakan pimpinan,” kata dia, ditemui telah mengantongi sejumlah di Lapangan Saburai, Enggal, nama oknum yang didu­ ga kuat telah memalsukan Selasa (13/1). Ridho mengaku telah me­ tanda tangan wali kota dan nyampaikan kasus itu kepada gubernur. Sayangnya, dia Polda Lampung. Dia meminta juga belum bersedia menye­ hukuman diberikan agar bisa butkan nama oknum itu. memberi efek jera pelaku. “Oknum sedang kami pang­ “Kasus ini pelanggaran yang gil, belum ketahuan berapa sangat berat, sebab ini terkait banyak pelaku, laporannya soal pemalsuan SK pegawai sudah masuk, satu orang yang sudah kami proses,” yang mau mutasi,” ujarnya. Untuk mengantisipasi agar ujar Rahman. (CR11/U1) tidak terulang, Ridho beren­ cana memperketat sistem nurjannah@lampungpost.co.id NUR JANNAH

G

±

Laudya Cynthia Bella Mantap Berhijab... Hlm. 16

±

Kasus: Penyidik KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 Ayat (2) Pasal 11 atau Pasal 12 UU Tipikor.

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dia jadi tersangka karena menerima hadiah atau janji yang patut diduga untuk melakukan atau

Kasus saat menduduki kepala Biro Pembinaan Karier. Sumber: Data Pemberitaan, Foto MI

Calon Kapolri Tersangka Korupsi KOMISI Pemberantasan Korup­ si menetapkan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, seba­ gai tersangka. KPK menduga ada transaksi mencurigakan yang dilakukan Budi saat men­ jabat kepala Biro Pembinaan Karier. “Komjen BG tersangka kasus tipikor saat menduduki kepala Biro Pembinaan Karier,” kata Ketua KPK Abraham Samad, didampingi Bambang Widja­ janto, dalam jumpa pers di ge­ dung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1). Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepoli­ sian RI yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. Abraham menga­ takan penyelidikan mengenai kasus transasksi tidak wajar yang menjerat Budi telah di­ lakukan sejak Juli 2014.

±

TAJUK

“Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidi­ kan,” kata Abraham. Setelah Abraham menjelas­ kan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto membeberkan bukti. Sebuah kertas putih ukuran besar ditunjukkan. “Ini bukti se­ rius, KPK memegang peta-peta aliran,” kata dia. Menurut Bambang, KPK juga memiliki dokumen pemerik­ saan LHKPN yang dijadikan sebagai dokumen hasil pe­ meriksaan LHKPN. “Kami pu­ nya dokumen yang dijadikan dasar investigasi penyelidik KPK, baik tertutup maupun

terbuka,” ujar Bambang. KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU No. 31/1999 seba­ gaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menanggapi itu, Budi Gu­ nawan menilai kasus yang ditudingkan kepadanya sudah diselesaikan Bareskrim Polri sejak 2010. “Nanti kami ikuti prosesnya, kita lihat nanti. Yang pasti, itu sudah diper­ tanggungjawabkan, sudah di­ tindaklanjuti Bareskrim tahun 2010, dan sudah clearence, karena itu produk hukum,” kata Budi usai melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR di kediamannya, Jakarta Selatan. (MI/U2)

oasis

Komputer dan Kesehatan Anak SEJUMLAH ahli kesehatan menyatakan terlalu sering ber­ main komputer bisa mengganggu kesehatan anak. Pasalnya, penggunaan jari tangan untuk mengetik bisa membuat anak mengalami repetitive stress injuries (RSIs). Seperti dikutip dari Kidshealth, RSIs merupakan sejenis cedera pada otot karena terlalu banyaknya tekanan yang dialami. Kebanyakan kasus RSIs disebabkan gerakan ber­ ulang karena menggunakan komputer atau terlalu keras berolahraga. Adapun RSIs pada anak cenderung terjadi karena jari tangan mereka terbiasa selalu bergerak. Entah itu saat menggunakan komputer, bermain video game, atau main musik. Beberapa orang tua yang melaporkan anak mereka selalu menggerakkan jari, seperti mengetuk-ketuk mesti tidak melakukan kegiatan apa pun. (MI/U1)

Lima Kilo Jengkol Seharga Rp2 Juta

n LAMPUNG POST/ANTON SAPTO NUGROHO

GANTI RUGI JENGKOL. Kondisi rumah Samiyah di Dusun Sinarjaya, Desa Tanjungrusia, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu. Samiyah dituntut mengganti rugi 5 kg jengkol yang diambilnya dengan uang Rp2 juta.

±

CMYK

BOCAH tiga tahun itu terbangun saat sepeda motor yang diken­ darai Hendra (27) berhenti di halaman Mapolsek Pardasuka, Senin (12/1), pukul 10.00. Sekitar 2 kilometer sebelum sampai, anak kedua pasangan HendraSamiyah itu tak sanggup lagi melawan kantuk. Namun, perjalanan amat penting itu tak bisa dihentikan. Sang ayah terpaksa menyetir dengan satu tangan. Satu ­tangan lainnya menahan lunglai balita itu agar tak jatuh. “Kami takut kena marah polisi kalo sampai ke sini telat. Hari ini saya harus ke kantor polisi nganter istri karena

kena wajib lapor,” kata Hen­ dra, warga Dusun Sinarjaya, Desa Tanjungrusia, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, kepada Lampung Post di kantor polisi kecamatan itu. Samiyah, sang istri, yang berada di boncengan belakang juga tak kalah repot. Saprudin (10 bulan), anak kedua pasang­ an ini juga sedang rewel dalam gendongan. Sejak hari itu Samiyah wajib lapor dua kali sepekan karena kesalahan akibat ketidaktahuan yang tidak dimaafkan oleh tetang­ ganya. “Kami pasrah, Mas,” kata Samiyah tentang dosanya kepada tetangga.

±

±

Kisah pilu itu bermula saat Samiyah pergi ke kebun yang penggarapannya diserahkan ke­ pada Hendra pada Jumat, 24 Ok­ tober 2014. Ia diminta suaminya mengunduh tangkil yang mulai memerah di kebun itu. “Saya ke kebun, ngambil tangkil sendiri karena suami lagi enggak di rumah. Abis itu saya ngeliat ada pohon jengkol enggak jauh dari pohon tangkil yang saya unduh. Saya memang enggak tahu batas kebun itu. Terus, saya ngambil jengkol itu juga. Eh, enggak tahunya pohon jengkol itu punya orang,” kata dia. (R6) n Anton Sapto Nugroho

BERSAMBUNG Ke Hlm. 5

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Rabu, 14 Januari 2015 by Lampung Post - Issuu