Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
rabu, 15 OKTOber 2014 facebook.com/lampungpost
Kepsek Korupsi Berjemaah Kelebihan dana cetak soal dibagi-bagi ke UPT, pengawas, dan kepala sekolah, masing-masing Rp1.000 per siswa. Rudiyansyah
A
NGGARAN penggandaan soal ujian tengah semester sekolah dasar (SD) se-Bandar Lampung diduga dikorupsi berjemaah. Dana yang bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS) itu dibagi-bagi kepada kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah (K3S), unit pelaksana teknis (UPT), dan pengawas. Ketua K3S Kecamatan Telukbetung Timur Nuraidi membenarkan pengadaan soal tengah semester SD sebesar Rp16 ribu per siswa tidak semuanya masuk ke percetak an. Dana itu juga dibagi-bagi ke berbagai pihak masingmasing Rp1.000 per siswa. Dana yang kembali ke pihak sekolah hanya Rp6.000 untuk biaya operasional guru dan penyusunan soal. Kepala SD Negeri 2 Kotakarang itu mengakui penga daan soal sepenuhnya dis e rahkan ke percetakan tanpa melalui tim penyusun soal. “Kami tidak sempat membuat soal karena waktunya sangat mepet, tapi sudah dicek pengawas dari UPT,” kata dia, Selasa (14/10), di ruang kerjanya. Nuraidi mengatakan dana untuk biaya operasional dipastikan disalahgunakan. Hal itu karena tidak adanya tim guru yang dilibatkan dalam pembuatan soal. “Percetakan hanya menerima Rp7.000 dan wajar percetakan menerima
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
PENGADAAN SOAL. Salah satu soal ujian tengah semester untuk siswa sekolah dasar. Dinas Pendidikan Bandar Lampung lepas tangan terkait pengadaan soal ujian tengah semester siswa SD yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 miliar. Insert Bukti nota pembayaran naskah soal ujian ke percetakan. Foto dibidik Selasa (14/10). segitu, sedangkan dana yang kembali ke sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah,” ujarnya.
Sejak Tahun Lalu Nuraidi menyebutkan tak hanya ujian tengah semester yang dikoordinasi K3S, tetapi juga ujian akhir semester hingga try out yang dananya lebih besar. “Kenapa mid semester ini dipermasalahkan. Padahal, ada biaya yang lebih besar, seperti semester dan try out, biayanya Rp20 ribu per siswa hanya untuk tiga mata pelajaran,” kata dia. Sebagai pembanding harga cetak naskah soal, Lampung Post membawa soal mid se-
mester kelas V SD ke salah satu percetakan di pusat Kota Bandar Lampung. Setelah ditaksir dengan kualitas kertas koran, percetakan itu memberikan harga maksimal Rp1.150 un-
S
aya tidak mengetahui perincian aliran uang itu ke mana saja. Yang pasti, sebagian memang untuk sekolah.
tuk tujuh lembar soal kelas V SD tersebut. Harga itu jauh lebih rendah dari percetakan yang ditunjuk K3S. “Dari harga itu, kami sudah untung 50%,” kata dia.
Mizwar, pemilik percetakan Mitra Pustaka, di Jalan Panglima Polim, mengaku tahun ini per cetakannya mendapatkan order mencetak soal mid semester bersama di beberapa kecamat an, seperti Sukarame, Tanjungsenang, Way Halim, Tanjungkarang Barat, dan Kecamatan Langkapura. Terkait harga cetak soal yang mencapai Rp16 ribu, dia membenarkan hal tersebut. “Saya tidak mengetahui pe rincian aliran uang itu ke mana saja. Yang pasti, sebagian memang untuk sekolah. Percetak an menetapkan harga standar sesuai pengajuan ke pihak sekolah. Jatah untuk sekolah biasanya dikoordinasi K3S,” kata dia.
Di lain pihak, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Fauziyah mengaku baru mengetahui informasi adanya penyalahgunaan BOS untuk penggandaan soal dalam ujian bersama SD di Bandar Lampung dari berita Lampung Post. Dia segera meminta ke terangan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung. “Kami juga akan membentuk tim investigasi terdiri dari unsur tim manajemen BOS Provinsi Lampung dan masalah ini akan kami laporkan ke atasan,” ujar Fauziyah, di kantornya, kemarin. (D1)
rudiyansyah@lampungpost.co.id
Tim Perencana Kongres ATM Dibobol, Gudang Es Krim Dirampok Bahasa Lampung Terbentuk FOCUS Group Discussion (FGD) Lampung Post mengenai kongres bahasa dan budaya Lampung menghasilkan tim kerja perencana kongres. Rencananya kegiatan ini dihelat pada Februari 2015, yang dikaitkan dengan momen peringatan Hari Bahasa Ibu, 21 Februari. Diskusi terbatas ini dihadiri Ketua I Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) A. Darmansyah Yusie, Kepala Program Studi S-2 Bahasa dan Sastra Lampung Farida Ariyani, tim ahli Gubernur Bidang Kebudayaan Hasimkhan, dan Dekan FKIP UBL Harpain. Hadir pula Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Lampung Warsiem; Dana E. Rachmat, mewakili Dewan Kesenian Lampung; Ivan Bonang dan Iin Mutmainnah, dari komunitas Dongeng Dakocat; Evi Maha Kastri dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung; serta beberapa perwakil an Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Tim kecil sebagai panitia kerja yang akan merencanakan penyelenggaraan kongres secara teknis, tim terdiri dari
BACA.!
Zulkarnain Zubairi (Lampung Post), Farida Ariyani (FKIP Unila), Harpain (FKIP UBL), A. Darmansyah Yusie (MPAL), Hasimkhan (tenaga ahli Gubernur Lampung), Warsiem (MGMP Bahasa Lampung), Hari Jayaningrat (DKL), serta perwakilan Kantor Bahasa dan Dinas Pendidikan Lampung. Dalam diskusi yang dimo deratori Redaktur Budaya Lampung Post Zulkarnain Zubairi, Darmansyah mewakili MPAL mendukung adanya kongres bahasa Lampung. Bahkan, dia mengamini jika agenda kongres diperluas menjadi kongres bahasa dan budaya Lampung. Zulkarnain mengawali diskusi dengan lontaran wacana dari beberapa pihak yang mengusulkan kongres bahasa Lampung diperluas menjadi kongres bahasa dan budaya. “Dengan menyertakan elemen seperti halnya sastra, s e ni, dan pro duk-pro duk kebudayaan lain, praktik berbahasa Lampung akan lebih membumi,” ujar penerima Kamaroeddin Award 2014 ini. (AGO/P1)
Tabloid Mingguan
Terbit hari ini
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
PEMBOBOLAN ATM. Kanit Tipikor Polresta Bandar Lampung Ipda Syahir Perdana Lubis (tengah) sedang berkoordinasi dengan Tim Inafis Polresta Bandar Lampung terkait pembobolan ATM Bank Muamalat di Jalan Z.A. Pagaralam, Kedaton, Selasa (14/10). DALAM kurun 24 jam perampok beraksi di dua tempat, Selasa (14/10). Kawanan bandit menggasak uang Rp110 juta dari ATM Bank Muamalat di Jalan Z.A. Pagaralam, Kedaton. Pada waktu hampir bersamaan, perampok membawa kabur laptop, proyektor, serta kamera digital dari gudang es krim di Jalan Soekarno-Hatta, Labuhandalam, Kedaton. Pembobolan ATM Bank Mualamat diketahui sekitar pukul 05.55, ketika juru parkir hendak membersihkan h al ama n pertokoan. Antoni (47), juru parkir sekaligus saksi mata, mengatakan sekitar pukul 05.55 dia tiba di Bank Muamalat lalu menyapu halam an pertokoan. Dia kemudian
melihat ATM yang kondisinya sudah berantakan. Ia pun segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Kedaton. Petugas identifikasi dari Polresta Bandar Lampung dan Polsek Kedaton serta Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Diketahui, dalam ATM itu terdapat uang sejumlah Rp110 juta. Aksi pembobolan ATM tersebut terekam CCTV, tetapi para pelaku menggunakan penutup wajah dan jaket hitam. Dalam CCTV terlihat pelaku menggunakan linggis, gerinda, dan mengendarai mobil seperti Toyota Avanza atau Kijang Innova. “Para pelaku berjumlah kurang lebih enam orang, terekam CCTV tetapi sulit diidentifikasi karena
mengenakan penutup wajah. Kerugian diperkirakan Rp110 juta,” ujar seorang polisi. Saat dikonfirmasi, petugas ATM atau Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Jalan Z.A. Pagaralam tidak bersedia memberikan keterangan kepada para wartawan. Pada hari yang sama, gudang es krim di Labuhandalam, Kedaton, juga disatroni perampok. Seorang satpam dan petugas kebersihan babak belur dihajar kawanan itu. Kini ke duanya dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara di Jalan Pramuka, Rajabasa. Dari gudang tersebut, perampok membawa laptop, kamera digital, dan proyektor dengan kerugian ditaksir sekitar Rp12,5 juta. (AMR/K2)
24 Hal.
No. 13286
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
KPU Poco-poco EMPAT hari menjelang selesai masa jabatan, DPR periode 2009—2014 mengesahkan UndangUndang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU kontroversial ini mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggantikan tata cara pemilihan langsung. Belum sepekan disahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) pada 2 Oktober 2014. Pertama, Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam perppu ini, Presiden mencabut UU No. 22 Tahun 2014. Kedua, Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isinya, menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Terbitnya dua perppu tersebut sekaligus mengakhiri prokontra dua kelompok besar yang menghendaki pilkada langsung dan pilkada oleh DPRD. Ada kemungkinan ke dua perppu tersebut dibatalkan jika disetujui dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pada Januari 2015. Hingga kini terus bergulir perdebatan tentang nasib pilkada bila perppu tersebut dibatalkan, apakah masih tetap pilkada langsung ataukah pilkada oleh DPRD. Lepas dari perandaian dan perdebatan, tata cara pilkada yang berlaku saat ini berpedoman pada perppu yang mengatur pilkada langsung. Itu sebabnya Komisi Pemilihan Umum harus bergerak cepat mempersiapkan Pilkada 2015. Masih berdasar pada perppu tersebut pilkada langsung akan digelar serentak pada September 2015. Di Lampung, tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada meliputi Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Way Kanan. KPU Lampung berencana memulai tahapan pilkada pada Desember 2014. Namun, rencana tersebut sempat ditunda setelah DPR mengesahkan undang-undang pilkada oleh DPRD. Setelah perppu terbit, KPU sebagai institusi pelaksana undang-undang sebaiknya segera mematangkan kembali tahapan pilkada agar tidak kedodoran saat tiba saatnya nanti, termasuk juga membuat peraturan KPU tentang pilkada langsung. Khusus untuk Lampung, KPU Pusat harus secepatnya bersikap menentukan lima komisioner KPU Lampung yang habis masa jabatannya bertepatan saat pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Masa jabatan KPU Lampung seharusnya berakhir pada September 2013. Namun, ditunda dengan pertimbangan harus menyelesaikan pemilihan gubernur dan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Usai pemilu masa jabatan KPU Lampung kembali diperpanjang hingga tahapan pilpres selesai. Perpanjangan juga berlaku untuk 14 KPU kabupaten/kota se-Lampung. Saat ini KPU Pusat tinggal memilih lima dari 10 nama yang dikirim tim seleksi. Sedianya, nama-nama komisioner terpilih diumumkan pada 17 September 2014 lalu. Namun, lagi-lagi ditunda sampai entah. KPU provinsi memegang peranan kunci sebagai supervisor dalam pilkada kabupaten/kota. Karena itulah, KPU Pusat perlu segera memberi kejelasan nama-nama yang terpilih sebagai komisioner KPU Lampung. Jangan main poco-poco, maju selangkah mundur selangkah, agar tidak menimbulkan kecurigaan. n
oasis
Pantai dan Rangsangan SEBUAH studi baru yang melibatkan partisipan dari seluruh penjuru Inggris menemukan masyarakat yang tinggal dekat dengan pantai lebih mungkin untuk memenuhi pedoman aktivitas fisik daripada yang tinggal di pedalaman. Tim dari University of Exe ter Medical School meng analisis data dari lebih dari 180 ribu peserta yang dikumpulkan oleh Natural England, yaitu lembaga nondepartemen Pemerintah Inggris Raya. Penelitian itu mengkaji intensitas olahraga seseorang di kala senggang atau waktu santai. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia, status sosial, dan musim, tim mendapatkan kesimpulan bahwa mengunjungi pantai, bukan hanya yang tinggal di dekat itu, sangat penting dalam merangsang aktivitas fisik. Temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Preventive Medicine. (MI/R6)