±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. rabu 21 jANUARI 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13379
www.lampost.co
±
±
±
ASDP Tidak Turunkan Tarif Kapal PENURUNAN harga bahan bakar minyak (BBM) per 19 Januari tidak berpengaruh terhadap tarif angkutan penyeberangan kapal roll on-roll off (roro) di lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni. Padahal, kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diberlaku kan sejak 21 November 2014 lalu merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. “Kami tetap ditarik Rp320 ribu per unit untuk tarif penye berangan kendaraan barang golongan IV. Seharusnya dua kali penurunan harga BBM, ongkos penyeberangan juga ikut turun dong,” kata Juki, salah satu sopir mobil pikap yang mengangkut pisang, saat ditemui di Dermaga II Pelabuh an Bakauheni, Selasa (20/1). Pimpinan PT ASDP Cabang Utama Merak Yanus Lentanga mengatakan wewenang me naikkan dan menurunkan tarif penyeberangan merupakan we wenang pusat. “Namun, sampai saat ini belum ada informasi yang disampaikan kepada kami terkait tarif,” kata Yanus. Dia memaparkan tarif yang dipakai sesuai dengan ketetap an pada 21 November 2014 lalu, yakni penumpang dewasa Rp15 ribu/orang, anak-anak Rp9.000/orang, kendaraan golongan I Rp25 ribu/unit, golonga n II Rp50 ribu, dan golongan III Rp110 ribu. Ta r i f ya n g m e n g a l a m i kenaikan akibat dampak ke naikan BBM adalah kendaraan golongan IV kategori ken daraan penumpang dari Rp320 ribu/unit menjadi Rp360 ribu/ unit; kendaraan barang Rp280 ribu/unit menjadi Rp320 ribu/ unit. Selanjutnya, kendaraan golongan V kategori kendaraan penumpang dari Rp710 ribu/ unit menjadi Rp800 ribu/unit, kendaraan barang Rp580 ribu/ unit menjadi Rp660 ribu/unit. Untuk golongan VI kategori kendaraan penumpang Rp1,2 juta/unit menjadi Rp1.355.000/ unit, dan kendaraan barang Rp850 ribu/unit menjadi Rp965 ribu/unit. Sementara kendaraan golongan VII Rp1,3 juta/unit menjadi Rp1.465.000/unit, go longan VIII Rp1.950.000/unit menjadi Rp2,2 juta/unit, dan golongan IX Rp3,2 juta/unit men jadi Rp3.595.000/unit. (KRI/K1)
Zaskia ‘Gotik’ Lebih Trendi di Tarik Selimut... Hlm. 16
±
TAJUK
Memelihara Jalan
n ANTARA/KRISNA HADI
PERTEMUAN MANTAN KAPOLRI. Mantan Kapolri Jenderal Awaludin Jamin (kanan), mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (kedua kanan), mantan Kapolri Jenderal Timur Pradopo (kedua kiri), dan mantan Kapolri Jenderal Rusdihardjo (kiri) berjalan keluar gedung seusai mengikuti rapat tertutup di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1). Delapan mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Awaludin Djamin, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Rusdiharjo, Sutanto, Roesmanhadi, Widodo Budidarmo, dan Dai Bachtiar, membahas kisruh internal Polri. BERITA TERKAIT Hlm. 8
Parpol Kebut Penjaringan Calon Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan tahap pendaftaran calon dimulai pada 26 Februari 2014, atau tinggal tersisa waktu lima pekan lagi. Eka Setiawan
T
IGA partai politik di Lampung mengambil langkah cepat dengan membentuk tim penjaringan calon kepala daerah di dela pan kabupaten/kota. Gerak cepat dilakukan se telah rapat paripurna DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Un dang-Undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Selasa (20/1). Berpedoman pada perppu tersebut, Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan tahap pendaftaran calon dimulai pada 26 Februari 2014, atau tinggal tersisa waktu lima pekan lagi. “Setelah Perppu Pilkada di sahkan DPR saya langsung ke DPP. Sekarang saya sedang di Jakarta,” ujar Ketua DPW Nas Dem Lampung Zamzani Yasin, melalui telepon, tadi malam. Menurut dia, NasDem yang belum membuka penjaringan
calon tidak ingin ketinggalan. “Setelah dari DPP, kami lang sung bentuk tim penjaringan calon,” kata anggota DPRD Lampung itu. Secara terpisah, Sekretaris DPD Demokrat Lampung Fa jrun Najah Ahmad menga takan partainya langsung membentuk Tim Tujuh. Tim tersebut dipimpin Ketua DPD Demokrat Lampung M Ridho Ficardo dan didampingi se luruh ketua DPC sebagai sek retaris. “Tim Tujuh bertu gas menjaring calon kepala daerah,” ujarnya. Sementara Gerindra dan PKS juga langsung merespons pengesahan Perppu Pilkada meskipun tidak membuka penjaringan calon secara ter buka. “Kami hanya memben tuk tim seleksi dari internal,” kata Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim. PKS Lampung membentuk tim khusus dengan tugas utama menjajaki calon dan mitra koalisi. “Kami memaksi
malkan kinerja tim internal,” kata Ketua DPW PKS Lam pung Gufron Azis Fuadi. Parpol lain yang belum mem buka penjaringan, yakni PPP, PAN, dan PKB. Sementara partai yang sudah membuka pendaf taran calon, yaitu PDI Perjuang an, Golkar, dan Hanura.
“
KPU Pusat meminta kami menyosialisasikan tahapan pemilukada karena ada hal-hal baru. Ada masa uji publik selama tiga bulan. Nanang Trenggono Ketua KPU Lampung
Uji Publik Dalam rapat paripurna ke marin, seluruh fraksi sepa kat untuk menerima perppu dengan catatan beberapa pasal krusial masih akan direvisi. Rapat yang dipimpin Wakil
Ketua DPR Agus Hermanto dan dihadiri 442 anggota Dewan itu juga mengesahkan Perppu No. 2/2014 tentang Pemerin tahan Daerah. KPU Lampung menjadwal kan pemilukada serentak ber langsung 16 Desember 2015 di delapan daerah, meliputi Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, dan Pesisir Ba rat. Pendaftaran calon dibuka pada 26 Februari 2014. “KPU Pusat meminta kami menyosialisasikan tahapan pemilukada karena ada halhal baru. Ada masa uji publik selama tiga bulan,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Treng gono. Ia mengingatkan parpol yang akan berkoalisi agar memenuhi persyaratan peng usungan calon dan harus benar-benar membangun koalisi yang solid sejak dini. “Koalisi pengusung calon tidak boleh berubah-ubah sampai hari pemungutan suara,” ujarnya. (UIN/R3)
KPU GUNAKAN... Hlm 2 ekasetiawan@lampungpost.co.id
CARA paling gampang menilai kemajuan sebuah wilayah, lihatlah kondisi infrastruktur jalannya. Sebab, jalan inilah sesung guhnya cermin dari tingkat mobilitas warga dan kemajuan daerah tersebut. Dan, inilah yang selama ini diabaikan pe merintah daerah ini. Pemerintah daerah seharusnya “rewel” terhadap fasilitas umum yang sangat vital bagi pengembangan perekonomian ini. Ia sekuat tenaga memastikan kondisi jalan dalam keadaan baik. Karena itu, antara lain perlu pengaturan bobot ken daraan yang melintasinya. Salah satu upaya menjaga kondisi jalan itu, yakni dengan menggunakan jembatan timbang. Dengan jembatan tim bang dapat diketahui bobot kendaraan sehingga lintasan kend araan dengan tonase berlebih dapat diatur untuk mengurangi beban jalan yang dilalui. Tapi sayang, dalam praktiknya pengelolaan jembatan timbang ini justru menjadi sumber pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat pemerintah. Belum lagi aksi premanisme yang kerap menghantui para pengendara truk yang hendak melintasi jembatan timbang. Di Provinsi Lampung, ada tiga jembatan timbang, yaitu jembatan timbang Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan; di Blambangan Umpu, Way Kanan; dan di Simpangpenawar, Mesuji. Namun, pri hatin ketiga jembatan timbang ini tidak berfungsi optimal. Padahal, pengelolaan jembatan timbang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32/2012 dan sesuai dengan Perda Nomor 5/2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang telah diatur mengenai denda bagi kendaraan yang melebihi tonase. Tapi, tak sedikit kendaraan dengan tonase berlebih bisa dengan bebas melintasi jalan-jalan di provinsi yang menjadi pintu perlin tasan Pulau Sumatera ini. Akibatnya, jalan-jalan pun lebih cepat rusak yang bisa mengancam keselamatan pengguna jalan. Niat Pemerintah Pusat mengambil alih pengelolaan tiga jembatan timbang di Lampung ini tentunya kita sambut baik. Dengan harapan jika pengelolaan jembatan telah diambil alih pusat, tak ada lagi pungli di jembatan timbang. Apalagi di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat ini sistem pengendalian dan pengawasan jembatan timbang akan ter sambung langsung ke Kementerian Perhubungan sehingga celah pungli bisa ditutup. Hanya masih perlu diwaspadai, jangan sampai ada pungli baru dalam penerapan pengelolaan jembatan timbang oleh Pemerintah Pusat nantinya. Pemerintah provinsi pun tak boleh lepas tangan. Setidaknya koordinasi dan pengawasan selalu ada. Apalagi per sonel yang ditempatkan kemungkinan masih SDM daerah. Selain itu, fasilitas penunjang lainnya di jembatan timbang harus dipenuhi. Mulai dari area parkir hingga gudang pe nyimpanan barang bagi kendaraan yang kelebihan muatan. Gudang mutlak diperlukan jika kita benar-benar menginginkan jembatan timbang berfungsi optimal. Jangan sampai dengan alas an tidak ada gudang penyimpanan, petugas enggan bertanggung jawab dengan kelebihan muatan, sebab itu muncul uang pelicin sehingga kendaraan bisa terus melaju dengan tonase berlebih. Menjaga fasilitas jalan semestinya tidak hanya melalui penerapan jembatan timbang. Butuh kesadaran pengguna jalan, termasuk pengusaha, agar muatan kendaraannya tidak melebihi tonase yang ditentukan. Karena jalan untuk kepenting an kita bersama. Bukan sekadar meningkatkan perekonomian daerah, melainkan lebih utama untuk keselamatan semua. n
oasis
Pasangan dan Gaya Hidup SEBUAH studi menyatakan kesempatan untuk menurunkan berat badan, berhenti merokok, atau berolahraga lebih intens akan memiliki hasil yang lebih baik jika pasangan Anda mau berbagi target yang sama. Menggunakan lebih dari 3.700 data pasangan menikah berusia 50 tahun ke atas, para peneliti dari University Col lege, London, mencari korelasi antara dukungan pasangan dan perubahan perilaku kesehatan. Peneliti mencatat jika salah satu dari mereka berhenti dari gaya hidup buruk tersebut. Hasilnya, peneliti menemukan individu yang mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat akan memengaruhi pasangannya. Penelitian ini dipublikasikan di Jama Internal Medicine. (MI/R6)
Sulitnya Mencari WC di Muaragading Mas
n LAMPUNG POST/AGUS SUSANTO
MELUAP. Salah satu rumah warga Desa Muaragading Mas, Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur tergenang banjir, Senin (19/1). Banyak warga di desa tersebut yang tidak memiliki WC.
±
CMYK
MUSIM hujan telah tiba. Memasuki Kualabom, Desa Muaragading Mas, Kecamatan Labuhanmaringgai, Lampung Timur, terasa sesak. Aroma khas perkampungan nelayan menyeruak menusuk hidung hampir di seantero bilangan. Mata juga tak kalah “pedih” me nyaksikan desa pinggir pantai ini di musim setiap hari air tercurah dari langit. Di hunian-hunian yang sempit, terlihat rumah yang ber impit-impitan itu lembap sehingga menghadirkan kesan kotor dan jorok. Sementara, di permukiman yang cukup jembar, air selokan meluber mengantar sampah yang tak pernah diurus naik ke jalan dan setiap pelataran.
Dari jenis bangunan rumah, desa ini memang tidak terlihat sebagai pusat kemiskinan. Di antara rumah geribik mungil dan reyot, ada beberapa b angunan permanen cukup baik, bahkan bertingkat. Pe nataan bangunan yang tak ber aturan menjadikan kompleks yang dihuni mayoritas nelayan itu terlihat kurang sedap. Di luar dari yang kasatmata, fakta cukup mengganggu terung kap. Saat Lampung Post berkun jung dan berbincang dengan beberapa orang, termasuk kepala desa, berbagai masalah krusial menyangkut fasilitas dan in frastruktur desa menyeruak. “Secara umum, kelihatannya
±
±
tidak terlalu kumuh seperti yang sering kita lihat di televisi. Yang saya masih kurang enak me nyampaikan adalah, di sini belum semua rumah punya WC dan kamar mandi. Kalau Mas mampir ke salah satu rumah, lalu mau numpang ke kamar kecil, bisa bingung yang punya rumah,” kata Wahyono, kepala Desa Muaraga ding Mas, Selasa (20/1). Sampah juga bertumpuk-tum puk di sejumlah tempat akibat terbawa arus air hujan yang membanjir. Jalan-jalan gang yang masih berupa tanah juga seperti kubangan dan becek sehingga setiap pelintas harus ekstrahatihati. (R6) n Agus Susanto
BERSAMBUNG ke Hlm.5
±
±