:: LAMPUNG POST :: Rabu, 25 Februari 2015

Page 1

±

±

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. rabu 25 febrUARI 2015

TERUJI TEPERCAYA

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3.000 No. 13412

www.lampost.co

±

Harga Beras kian Mahal

Pungli di Zona Hijau

Perilaku spekulan dan kelangkaan stok gabah petani menjadi faktor kenaikan harga beras yang terjadi kini. DIAN WAHYU KUSUMA

H

ARGA beras di sejumlah daerah di Lampung kian mahal, bahkan hingga menembus angka Rp11.800 per kilogram. Badan Usaha Logistik (Bulog) pun menggelar operasi pasar beras di sejumlah tempat. Data Dinas Perdagangan Lampung, untuk beras IR 64 Slip dijual dengan harga Rp11.833/kg, sedangkan beras asalan dijual Rp10.167/kg. Sementara di Pasar Pasirgintung dan Pasar Kangkung beras asalan mencapai 10.500/kg, kemudian di Pasar Panjang 9.500/kg. Untuk beras IR 64 Slip dengan harga Rp12 ribu/ kg di Pasirgintung dan Kangkung, sedangkan di Panjang Rp11.500/kg. Di Lampung Selatan, kini harga beras termurah mencapai Rp11.500/kg. Imah (37), pedagang beras di pasar tradisional Desa Pematang­pasir, Kecamatan Ketapang, menga-

±

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

OPERASI PASAR SEPI. Operasi pasar yang digelar Perum Bulog Divre Lampung bekerja sama dengan Pemprov Lampung di Pasar Tugu, Bandar Lampung, sepi, Selasa (24/2). Banyak warga yang tidak mengetahui operasi pasar ini digelar saat siang hari.

takan sejak Desember tahun lalu harga beras terus bergerak naik. “Kini untuk membeli beras medium saja sudah Rp11 ribu per kilo dan saya jual kembali Rp11.500—Rp12 ribu per kilo,” kata Imah, Selasa (24/2). Hal senada juga diungkapkan Sukri, pedagang beras di pasar tradi­ sional Desa Pasuruan, Harga Beras (Asalan) Kecamat­an Penengahdi Sejumlah Daerah Kg an. “Padahal, kalau lagi 0 0 0 0 5 00 .00 11. 11. 167 Rp11 musim panen, harga Rp Rp 12000 10. p R beras paling banter 8000 Rp7.000 per kilo. Namun, saat ini harga 4000 termurah di tingkat 0 pedagang mencapai Bandar Lampung Way Kanan Rp11.500—Rp12 ribu Pringsewu Lamsel per kilo,” ujarnya.

Seorang pedagang beras di pasar tradisional Desa Sukaraja, Palas, Purwanti (32), mengatakan sejak sepekan terakhir harga beras merangkak naik. Beras jenis super, misalnya, dijual Rp12 ribu/kg dan untuk asalan Rp11.500/kg. “Naiknya harga karena beras susah dicari. Selain itu, petani banyak yang belum panen,” kata dia, kemarin. Di Pringsewu pun harga beras juga melambung. Jenis beras yang dijual di pasaran Rp11 ribu itu berkelas nonsuper. Kelas beras super mencapai Rp11.500 ribu—Rp12 ribu/kg. “Kami hanya pengecer untuk melayani satu sampai lima kilo. Sebenarnya tidak mau menaik-

kan, tetapi bagaimana lagi,” ujar Prapto, pedagang beras eceran di Pasar Pringsewu, kemarin. Hal serupa terjadi di Way Kanan, harga beras di sejumlah pasar mencapai Rp11 ribu/kg. “Masyarakat pastinya menginginkan harga beras kembali normal. Harus cepat diambil tindakan,” kata seorang ibu rumah tangga, Tati (40), warga Kecamatan Baradatu, kemarin.

Operasi Pasar Terkait hal itu, Dinas Perdagangan Lampung bersama Bulog setempat menggelar ­o perasi pasar sejak Sabtu (21/2). Kemarin, di Pasar Tugu Bandar Lampung, Bulog me-

nyiapkan beras 8 ton dengan harga jual Rp7.500 per kg. Sebelumnya, sempat menggelar di tiga titik di Bandar Lampung, yakni Sidodadi, Campangraya, dan Sukarame. “Beras diambil dari cadangan beras pemerintah. Operasi pasar ini untuk mengendalikan harga di pasar,” kata Kepala Dinas Perdagangan Lampung Ferinia. Humas Bulog Divre Lampung Suzana mengatakan hari ini (24/2) digelar launching raskin se-Indonesia. “Di Lampung dilakukan di gudang Bulog Jalan Soekarno-Hatta,” kata dia, kemarin. (KRI/*2/ONO/CK4/U1) dianwahyukusuma@lampungpost.co.id

Tim Tol Lampung Mulai Sosialisasi

±

TIM pembebasan lahan tol Lampung hari ini turun ke Kecamatan Sidomulyo, Pene­ ngahan, dan Jatiagung untuk melakukan sosialisasi ke pamong-pamong setempat. “ Tim menyosialisasikan dulu kepada pamong sebelum disosialisasikan kepada warga. Kami berikan pemaham­ an sama pemangku desanya terlebih dahulu,” kata Ketua Tim Pembebasan Lahan Tol Lampung Adeham di ruang kerjanya, kemarin (24/2). Dia mengatakan sosiali­ sasi tahap awal ini dalam rangka menginventarisasi kepemilikan hak milik tanah masyarakat. Ia menargetkan sosialisasi ini selesai dalam waktu dua hari. “Sosialisasi ini baru tim satu, tim dua nanti tanggal 27 Maret,” katanya. Camat Ketapang Darsito menga­t akan tim Pemprov bersama tim kabupaten akan melakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan tol ini di GSG Kecamatan Penengahan hari ini. “Besok (25/2), saya bersama tiga camat lainnya, yaitu Camat Bakauheni, Penengahan, dan Palas akan diminta kumpul di GSG Penengahan guna membahas masalah pembebasan lahan jalan tol,” ujarnya. Untuk pos pertama meliputi Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Ketapang, dan Palas. Pos kedua meliputi Kecamatan Sidomulyo, Kalianda,

Way Panji, Candipuro, dan Katibung. Lalu, pos ketiga, yakni Kecamatan Jatiagung, Merbaumataram, Natar, dan Tanjungbintang. “Mengingat hampir sebagian besar lahan tanah milik warga di Lampung Selatan terkena pembangunan jalan tol, maka tim akan turun ke masyarakat menggelar sosialisasi,” ujar dia. Sementara itu, praktisi usaha Lampung Connection, Ginta Waryasenjaya, menilai tol Lampung akan lebih menguntungkan jika mengambil jalur timur, yakni dari Bakauheni— Sukadana—Menggala—Blambangan Umpu. Bukan jalur tengah seperti sekarang. Menurut dia, jalur timur hanya melewati perkebunan dan kehutanan yang minim permukiman penduduk se­ hingga risikonya lebih rendah. “Konsep tol di jalur tengah memutar sehingga jalurnya semakin panjang dan imbasnya terhadap pertumbuhan ekonomi kecil, Lampung hanya dapat asepnya,” ujar Ginta. Menurut dia, jalur timur lebih pendek hingga 30 km, otomatis menghemat anggaran hingga Rp300 miliar. (NUR/*11/KRI/K1)

Emma Stone Gara-gara Kimchi... Hlm. 16

±

CMYK

±

TAJUK

SELAIN membangun dan melindungi masyarakat, keberadaan pemerintah berfungsi melayani publik. Pelayanan yang diberikan pemerintah tidak boleh diskriminatif dengan memandang status, pangkat, atau golongan warga. Semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana amanat UUD 1945. Hal ini diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berisi tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Implikasi dari amanat konstitusi itu, pelayanan publik harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik. Namun, kenyataannya fungsi pelayanan publik masih menjadi permasalahan, termasuk di Bandar Lampung. Maraknya pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum kecamatan dan kelurahan saat pembuatan surat sporadik dan akta jual beli tanah menjadi bukti, pelayanan publik di Bandar Lampung masih terkendala. Tak tanggung-tanggung, pungli yang ditarik dalam peng­ urusan oknum lurah atau camat mata duitan bisa sampai Rp2 juta atau Rp3 juta. Sebab, sporadik merupakan salah satu syarat mutlak untuk membuat sertifikat tanah, selain persyaratan lain, seperti KTP, KK, PBB, dan syarat lain. Karena itu, wajar jika Ombudsman seperti kebakaran jenggot atau kecolongan, jika pungli dalam pelayanan publik di Bandar Lampung masih marak. Pasalnya, berdasarkan standar kriteria penilaian Ombudsman pada November 2014 lalu, tak hanya 11 SKPD yang mendapat zona hijau. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung layak mendapatkan zona hijau atau telah patuh melakukan penyelenggaraan standar layanan publik. Memang sulit menghapus praktik pungli jika masyarakat tidak mendukungnya. Sebab, meski tidak diminta, masyarakat sendiri yang terkadang memberikannya. Namun, hal ini juga tidak bisa dijadikan alasan pembenaran, jika oknum pemerintah tidak melakukan pungli. Demikian pula, alasan keterbatasaan personel yang mengakibatkan pengawasaan tidak maksimal. Ketegasan Ombudsman juga perlu kita apresiasi dalam menyikapi maraknya pungli ini. Anjuran ombudsman agar masyarakat yang menjadi korban pungli akibat adanya aparat yang mematok tarif harus segera melapor perlu mendapat perhatian serius. Miris rasanya jika di zona hijau saja masih ada pungli. Kejadian ini memberikan peringatan kepada kita semua untuk tidak lengah dan berpuas diri dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Terbukti, meski Bandar Lampung sudah mendapatkan predikat zona hijau, bukan berarti tindakan peng­ awasan terhadap pelayanan publik tidak dilakukan lagi. Akhirnya, penilaian kembali atau dicabutnya predikat zona hijau terhadap penyelenggaraan standar layanan publik di Bandar Lampung perlu dipertimbangkan. Tak terkecuali bagi pelayanan publik pada SKPD lainnya. n

±

oasis

Arsenik dan Bayi

n LAMPUNG POST/DOK. HUMAS PEMKAB LAMPUNG UTARA

WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (kiri) menyalami wakil bupati Lampung Utara yang baru dilantiknya, Sri Widodo, di GSG Islamic Center Kotabumi, Selasa (24/2).

Mengantar Sri Widodo ke Lampura 2 SEPEDA motor Imam (40) seperti kagok saat melintas di depan Islamic Center Kotabumi, Selasa (24/2) pagi. Barisan kendaraan antihuru-hara, water cannon, barakuda, damkar, dan aneka armada versi militer membuatnya kaget. Ditambah ratusan polisi dan tentara berseragam lengkap yang berkerumun seperti siap berperang. Pedagang ikan di Pasar Sentral yang bersebelahan dengan tempat itu sempat berhenti untuk mencari informasi. Ia mengira ada kerusuhan atau perkara buruk lain di tempat yang biasanya digunakan untuk berbagai acara keagamaan itu. “Oh, saya kira ada apa,” kata dia, saat mendapat penjelasan akan ada acara pelantikan wakil bupati. Imam dan beberapa warga Lampung Utara mengaku bersyukur dengan adanya wakil bupati baru. Sebab, sesudah

meninggalnya Paryadi yang terpilih sebagai wakil bupati berpasangan dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, kekosongan jabatan itu sangat ditunggu untuk diisi. Hari itu, Sri Widodo dilantik menjadi wakil bupati Lampung Utara oleh Bupati Agung. Penjagaan ketat oleh polisi, tentara, Satpol PP, dan lainnya mewarnai naik takhtanya mantan kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara itu menjadi orang kedua di Bumi Tunas Ragom Lampung. “Peng­ amanan memang diperketat karena sebelumnya sempat ada penolakan dari sebagian pihak,” kata Kapolres Lampura Eko Widiyanto di lokasi. Sejumlah pejabat hadir pada acara yang berlangsung di Islamic Center Kotabumi itu. Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Rifki Wirawan hadir mewakili Gubernur yang se-

±

dang berada di Jakarta. Selain itu, tampak anggota DPR Tamanuri, Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, Wakil Bupati Lamsel Eki Setyanto, Wabup Tulangbawang Barat Fauzi Hasan, Wabup Tulangbawang Heri Wardoyo, dan pejabat unsur Forkopimda. Pemantauan Lampung Post, prosesi pengambilan sumpah wakil bupati kemarin berlangsung khidmat dan aman. Hiruk-pikuk pengunjung membahana di seantero bangunan yang menjadi maskot bangunan peribadatan umat muslim tersebut. Ratusan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, memadati pelataran parkir. Belum lagi kendaraan personel Polri, damkar, dan water cannon yang disiagakan di sana menambah ramai keadaan.

BAYI yang meminum susu formula memiliki kadar arsenik yang lebih tinggi. Suatu studi yang digagas Kathryn Cottingham dari Dartmouth College, Amerika Serikat, menemukan kadar arsenik pada bayi berusia 6 minggu 7,5 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang meminum air susu ibu (ASI). Untuk penelitian ini Cottingham melibatkan 72 bayi dari Negara Bagian New Hampshire, AS. Hasilnya, studi me­ nemukan bahwa kadar arsenik dalam susu formula dan air keran sangat tinggi. Berdasarkan hasil temuannya, Cottingham menyarankan para ibu menyusui bayi untuk mengurangi kadar arsenik dalam tubuh bayi. Arsenik dapat menyebabkan kanker dan kerap dikaitkan dengan kematian, penyusutan berat badan bayi lahir, dan masalah dalam perkembangan otak. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Environmental Health Perspectives. (MI/R6)

(R6) n Mat Saleh/Fajar Nofitra

n BERSAMBUNG Ke Hlm. 5

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.