:: LAMPUNG POST :: Rabu, 27 Agustus 2014

Page 1

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

rabu, 27 agustus 2014 facebook.com/lampungpost

Bongkar Mafia LP K

EBERADAAN mafia di Lembaga Pe masyarakatan (LP) Gunungsugih harus dibongkar. Negara bertanggung jawab penuh atas apa pun yang terjadi di LP yang menjadi representasi pemerintah untuk membina warga yang bermasalah hukum di sana. Pengamat hukum Universitas Lampung, Sunarto, mengatakan keberadaan mafia tentu bertentangan dengan tugas LP yang seharusnya membina penghuni LP. Tanpa membedakan jenis tahanan, semua tetap harus diberi perlakuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

S

aya baru saja menegur keras Kepala LP Gunungsugih Bazarjos terkait masih adanya pungli yang berkeliaran dan dilakukan oknum.

“Perlu tindak lanjut terkait mafia menguasai LP Gunungsugih itu. Jika terbukti benarbenar terjadi, harus diadili dan dipidanakan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja,” kata Pembantu Rektor III Unila itu, Selasa (26/8). Untuk membuktikan adanya praktik penyiksaan di LP itu, kata Sunarto, perlu dilakukan autopsi sehingga dapat diketahui penyebab meninggalnya seseorang. “Autopsi merupakan jalan yang harus ditempuh untuk menyibak misteri mening­galnya tiga penghuni LP Gunungsugih,” kata dia. Ketua Komnas HAM S.N. Laila mengaku belum menge-

BACA.!

Periksa Kembali

trisujarwo@lampungpost.co.id

Tabloid Mingguan

Terbit hari ini

KPU Lampung Dinilai Arogan KEBIJAKAN komisoner Komisi Pemilihan Umum Lampung merekomendasikan pergantian Peturun sebagai sekretaris KPU dinilai arogan. Terlebih, jika mundurnya Peturun sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) pada pemilihan gubernur lalu yang dijadikan alasan pergantian. “KPU arogan dan tidak punya etika. Masa jabatan me­ reka juga kan sudah habis. Seharusnya jangan begitu,” ujar akademisi Universitas Lampung, Budiono, saat dihubungi, Selasa (26/8). Ia berharap komisioner KPU tidak menunjukkan kewenang­ an walaupun sebenarnya sudah habis. Sebab, bisa jadi sekretaris KPU yang diusulkan belum tentu cocok dengan komisioner yang baru. Budiono menambahkan seharusnya Gubernur Lampung

menolak rekomendasi itu dan menunggu komisioner yang baru. “Ini kan menujukkan ada sifat dendam komisio­ ner. Jadi tidak patut. Harus menunggu komisioner baru,” kata dia. Terpisah, Roby Cahyadi, juga akademisi Unila, menjelaskan Peturun bukan bawahan komisioner, melainkan PNS yang bertanggung jawab kepada sekprov dan gubernur. “Kalau Pemprov tetap ingin menempatkan (Peturun) di situ, KPU tidak bisa menolak. Hubungan kerja komisioner KPU dan sekretaris KPU sebagai mitra, bukan atasan,” ujar dia. Informasi yang berkembang di Sekretariat KPU Lampung, rekomendasi pemberhentian itu merupakan imbas dari mundurnya Peturun sebagai KPA saat lelang logistik pilgub lalu. (CR11/R4)

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

KTP-El Merampas Hak CPNS

tahui adanya mafia yang me­ ngua­sai LP Gunungsugih. Namun, yang jelas, penghuni LP merupakan warga negara yang kebebasannya dicabut oleh negara karena alasan tertentu. “Secara otomatis, tanggung jawab mereka ditanggung negara. Aparat juga seharusnya mengawasi dengan ketat mengenai praktik haram ini.” Untuk itu, Komnas HAM akan mengumpulkan bukti dan data untuk menangani hal ini. Sebab, lembaga itu bekerja atas dasar inisiatif. Tanpa ada laporan, Komnas HAM akan tetap be­ kerja. “Kami akan dalami kasus ini, tapi kami siap membantu keluarga korban jika mengadukannya,” kata Laila.

Pada bagian lain, tim identifikasi dan verifikasi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Wilayah Lampung meng­ adakan pemeriksaan kembali ke LP Gunungsugih, kemarin. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM Lampung Agus Toyib siap menjelaskan secara terbuka ke publik jika memang ada masalah di LP itu. “Saya baru saja menegur keras Kepala LP Gunungsugih Bazarjos terkait masih adanya pungli yang berkeliaran dan dilakukan oknum,” kata dia, di ruangannya, kemarin. Memang, ujarnya, versi Kepala LP bahwa yang diberitakan media massa tentang mafia di LP Gunungsugih tidak benar. Namun, pihaknya akan mendalami dan meneliti kebenarannya. “Saya juga meminta Kepala LP langsung memantau gerak-gerik stafnya yang tidak taat pada aturan,” ujar Agus. (BOY/U1)

No. 13238

TA JUK

Praktik mafia di LP menjadi salah satu pelanggaran HAM, sebab pemerintah lalai dengan jiwa warga binaan. Tri Sujarwo

24 Hal.

n ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

PROYEK WADUK. Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih, Joko Widodo, menunjukkan pembuatan Waduk Rawa Kendal saat meninjau proyek tersebut di Marunda, Jakarta, Selasa (26/8). Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkannya sebagai presiden terpilih, Jokowi kembali blusukan, di antaranya meninjau proyek sodetan Ciliwung—Kanal Banjir Timur dan proyek pembuatan Waduk Rawa Kendal, Cilincing.

Jokowi Buka Peluang Kepala Daerah PRESIDEN terpilih Joko Widodo membuka peluang ke pada masyarakat luas untuk duduk di kabinet, khususnya kepala daerah berprestasi ya n g ­b e r h a s i l m e n ge l o l a daerahnya. “Ya, bisa saja, kenapa tidak. Semuanya ada pe­luang,” ujar Jokowi, di Jakarta, Selasa (26/8). Jokowi menambahkan ia akan tetap melibatkan ketua partai anggota koalisi Indonesia Hebat untuk menentukan bursa calon menteri. “Kamu saja bisa mengusulkan, apalagi ketua partai,” ujarnya. Ia memperkirakan penentuan susunan kabinet akan ditentukan pertengahan ­S e­p ­­tember dengan melibatkan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla. Pandangan dari partai koalisi pun akan di­ ikutsertakan. “Kalau ada yang tidak sepakat, ya dibuat agar sepakat,” ujarnya.

Menurut Jokowi, ­keterli­ba­­­­t­an ketua partai diperlukan untuk memberi masukan tentang formasi kabinet yang ideal. Namun, mereka belum bisa dilibatkan lantaran ke­sibukan masing-masing. “Yang satu bisa, yang lain enggak, yang satu pulang, yang satu pergi. Nanti ketemu ketua-ketua partai dulu,” kata dia. Terkait perombakan struktur kabinet, Jokowi-JK diminta tidak terburu-buru membongkar kementerian secara drastis. Lebih baik mengoptimalkan fungsi kementerian yang ada. “Kalau merombak kementerian membuat pekerjaan lagi. Sebaiknya,

mengoptimalkan yang sudah ada,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Menurut Syarief, fungsi dan peran kementerian yang serupa bisa saja digabung. Namun, sebaiknya melalui kajian yang cermat. Optimalisasi kementerian harus terus didorong dan diawasi agar efisiensi dan efektivitas bisa terwujud. Dia mencontohkan Kementerian Koperasi dan UKM, dari sisi infrastruktur, sudah sangat memadai. “Ada 207 ribu koperasi se-Indonesia dan menampung lebih 90% wirausaha. Ini potensi dan harus dikembangkan terus. Kementerian Koperasi itu penting,” ujarnya. (MI/R4)

Katy Perry Best Female MTV.

Hlm. 16

Pendaftaran CPNS Online Diperpanjang PENDAFTARAN calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperpanjang hingga 7 September 2014. Namun, di Lampung hingga kini belum ada kepastian terkait jumlah dan formasi yang bakal diterima. Di Lampung Selatan dan Pringsewu, panitia setempat mengaku belum menerima formasi CPNS dari Kemenpan-RB. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Herman Suryatman mengatakan pendaftaran CPNS diperpanjang itu akibat server website pendaftaran CPNS online sempat down. Hal itu terkait antusiasme

masyarakat untuk mengikuti tes seleksi CPNS 2014 sangat besar. Pengunjung panselnas. menpan.go.id dikunjungi 208 ribu orang per jam. “Panselnas sudah melakukan perbaikan. Sejak 24 Agustus sore, portal nasional panselnas sudah mulai efektif untuk pendaftaran seleksi CPNS,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (26/8). Portal panselnas itu baru efektif mulai 24 Agustus dan waktu pendaftaran hingga 7 September 2014 atau selama dua minggu. “Namun, bagi instansi lain, khususnya pemda yang baru membuka pendaf­ taran pada 20 Agustus, waktu pendaftaran juga tetap dua minggu,” kata Herman.

Dengan demikian, para calon pelamar CPNS dapat mengamati lebih cermat lagi dalam memilih jabatan yang akan dilamar agar sebelum melakukan pendaftaran benar-benar sesuai dengan kompetensi dan minat masing-masing. Dalam pendaftaran online, setiap pelamar wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK) elektronik KTP sebagai salah satu syarat melakukan registrasi secara nasional. “Yang belum punya KTP-el harap mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten/kota atau provinsi sesegera mungkin,” ujarnya. (INX/U1)

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Seluruhnya ada 63.752 lowongan, meliputi 38.824 formasi untuk pemerintah daerah, termasuk IKUTI BEDAH TAJUK Lampung, dan 24.928 formasi SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB untuk Pemerintah Pusat. Pendaftaran CPNS 2014 kali ini dilaksanakan serentak dan terintegrasi melalui sistem pendaftaran online. Pendaftaran CPNS secara online dimaksudkan untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel. Selain itu, dimaksudkan juga agar setiap PNS yang lolos memang kompeten dan terbebas dari KKN. Namun, pendaftaran secara online itu pun tak sepenuhnya berjalan mulus. Sebagian besar pencari kerja dibuat bingung. Pendaftaran yang semestinya dibuka mulai 20 Agustus tidak bisa diakses akibat kendala teknis jaringan komputer. Persoalan lain, pelamar CPNSD diwajibkan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sebagai salah satu syarat pendaftaran. Pemerintah mewajibkan nomor induk kependudukan (NIK) yang dimasukkan pelamar dalam pendaftaran online harus dari KTP-el. Celakanya, belum seluruh masyarakat memiliki KTP-el meskipun ­program nasional itu sudah berjalan sejak dua tahun silam. Sejumlah pelamar berusaha mengurus untuk menda­ patkan KTP-el. Namun, mereka harus menelan kekecewaan karena peralatan pembuatan KTP-el kini dalam keadaan rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Kebijakan sepihak panitia nasional CPNSD itu memupus harapan ribuan pelamar yang tidak memiliki KTP-el. Harapan untuk menggapai masa depan terganjal amburadulnya sistem administrasi kependudukan yang dikelola pemerintah. Pemerintah seharusnya segera mengambil kebijakan adil agar penduduk yang tidak memiliki KTP-el pun bisa mendaftar CPNS. Tidak boleh ada diskriminasi, terlebih diskriminasi persyaratan yang memberatkan itu akibat kesalahan pemerintah sendiri. Mencari dan mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu hak dasar manusia. Dalam Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 jelas disebutkan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan ditegaskan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. Terhambatnya para pelamar CPNSD memasukkan pendaftaran online akibat kesalahan administrasi kependudukan membuktikan negara telah merampas hak-hak rakyat. Hak dasar untuk bekerja dan mencari pekerjaan. Mereka tidak memperoleh kebebasan memilih pekerjaan akibat kelalaian negara. Syarat mutlak penggunaan KPT-el juga bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 yang menyebutkan KTP nonelektronik masih tetap berlaku hingga 31 Desember 2014. Itu sebabnya keharusan mencantumkan NIK KTP-el sebagai syarat melamar CPNSD harus segera dihapus. Jika tetap dipaksakan, hal itu sama saja merampas hak asasi CPNS. n

oasis

Suasana Hati dan Pikiran ANDA merasa dalam suasana hati yang buruk hari ini? Cobalah untuk memikirkan menge­ nai orang-orang terkasih, ter­ utama pasangan Anda! Berdasar penelitian psikolog Univesitas Western, Sarah Stanton, hal itu dapat meningkatkan suasana hati atau mood seseorang. Stanton menyatakan ketika seseorang memikirkan mengenai orang-orang terkasih, terutama pasangan, dapat merangsang hormon kebahagiaan di dalam tubuh. “Kalau Anda memikirkan tentang mereka (yang Anda kasihi), setidaknya dalam penelitian kami, Anda akan tetap mengurangi perasaan tertekan.” Stanton mengklaim hasil penelitiannya menambah bukti dari kebaikan cinta terhadap seseorang. Dalam penelitiannya, Stanton menyatakan hal itu juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. “(Cinta) ini dapat menjadi penyangga Anda untuk melawan hal-hal yang negatif,” ujarnya. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Rabu, 27 Agustus 2014 by Lampung Post - Issuu