:: LAMPUNG POST :: Rabu, 29 Oktober 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

rabu, 29 OKTOber 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13299

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Berburu Dana Segar

n ANTARA/ISMAR PATRIZKI

RICUH DPR. Rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan nama-nama anggota fraksi di Komples Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/10), berlangsung ricuh. Anggota Fraksi PPP memprotes pimpinan rapat dan menggulingkan meja. Kericuhan dipicu dualisme kepengurusan PPP.

Paripurna Pengesahan AKD Berlangsung Ricuh RAPAT paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengesahan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan Dewan (AKD), kemarin (28/10), berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu terkait surat Menkum dan HAM tentang legalitas kepengurusan DPP PPP. Hujan interupsi dimulai usai pimpinan sidang yang saat itu dipegang oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mena­nyakan perihal pengesahan nama-nama anggota fraksi pada AKD. “Apakah dapat kita setujui?” kata Agus, di ruang rapat paripurna, gedung DPR, seraya mengetuk palu ke meja, Selasa (28/10). Interupsi pertama datang dari anggota DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi. Pihaknya berharap pada sidang paripurna tersebut semua dapat menghormati dinamika yang terjadi di internal partainya. Arwani berpendapat ketua Fraksi PPP sampai hari ini masih diduduki Hasrul Azwar, bukan yang lain. Sebab, lanjut dia, sampai detik ini belum ada perubahan akan hal itu yang disahkan dalam rapat paripurna.

BACA.!

“Semestinya dibacakan dulu oleh pimpinan bahwa surat tersebut usulan dari siapa, karena dari sidang paripurna sebelumnya sampai sekarang belum ada pergantian pimpin­ an fraksi yang didengar dan disetujui di forum yang terhormat ini,” ujar Arwani. Anggota DPR dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, mengatakan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, otomatis mereduksi usulan daftar nama-nama anggota fraksi pada tiap AKD atas nama PPP. “Saya kira sudah jelas posisi hari ini tentang keputusan Menkum dan HAM menyangkut eksistensi DPP PPP secara otomatis telah mereduksi usul­ an daftar yang disampaikan tadi,” kata Reni. Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat pada ke­sempatan itu juga mengingat­kan pimpinan sidang untuk berlaku sebagai pengatur lalu lintas dalam persidangan paripurna. (MI/U1)

Tabloid Mingguan

Terbit hari ini

Oknum TNI Terlibat Kasus Perampokan RESERSE Polsek Tanjungbintang, Lampung Selatan, membekuk sembilan tersangka perampok truk yang satu di antaranya diduga oknum aparat keamanan. Mereka dibekuk di sekitar PKOR Way Halim, Selasa (28/10), sekitar pukul 15.00. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, penangkapan sembilan tersangka yang kini ditahan di Polres Lampung Selatan itu bermula dari laporan pengemudi truk, Afrizal, yang dirampok di tanjakan Desa Lematang, Tanjungbintang, Lampung Selatan, Selasa (28/10), sekitar pukul 02.00. Truk bermuatan batu putih bahan kaca itu mulanya melintas di Jalan Ir. Sutami di­ikuti mobil Toyota Avanza yang berisi sekitar enam pria bersenjata. Tiba di Desa Lematang, truk itu dihadang dan sopirnya ditodong pistol. Lalu Afrizal, warga Jambi, diturunkan dan dibuang ke tengah kebun karet PTPN 7 dan ditelanjangi.

Tak lama kemudian, secara kebetulan Afrizal bertemu dengan temannya dan diajak melapor ke Polsek Sukarame. Setelah itu, anggota Polsek berkoordinasi dengan Resmob Polda dan mengejar para pelaku. Ternyata, komplotan itu berkumpul di PKOR Way Halim. Dalam penggerebekan itu, empat orang tertangkap, sedangkan lima lainnya kabur. Adapun para pelaku antara lain RS dan IJ, keduanya warga Bungamayang, Lampung Utara; MA, warga Suban, Lampung Selatan; AR, warga Lubukdalam, Riau; BT, warga Jagabaya, Bandar Lampung; BH, warga Jalan Telukbone, Telukbetung Barat, Bandar Lampung. Kemudian SU, warga Perumdam II Sukabumi, Bandar Lampung; FE, warga Purwodadi, yang juga PNS Tanggamus; sedangkan oknum TNI yang terlibat adalah Praka AS yang bertugas di Markas Besar Cilandak, Jakarta. (BOY/K2)

Lampung Butuh Investor Pascapanen Saat ini investasi di Lampung bukan untuk membuka lahan pertanian, melainkan untuk menarik investor membuat pabrik pengolahan di Lampung. Dian Wahyu Kesuma

I

NVESTASI di Lampung bukan lagi pada sektor hulu, melainkan pada sektor hilir. Dengan kata lain, investasi di Lampung bukan untuk membuka lahan sawit atau kopi, melainkan bagaimana menarik investor luar negeri untuk menge­ lola pascapanen atau membuat industri pengolahan untuk komoditas utama Lampung. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Provinsi Lampung Budiharto, Selasa (28/10), menanggapi lebih rendahnya penyaluran kredit investasi dibandingkan kredit konsumsi di Lampung pada semester I (Januari—Juli) 2014 lalu. Budi mengaku banyak investor mengeluh proses izin yang lama dengan biaya tinggi. Padahal, biaya izin pengurusan untuk SIUP dan SITU, ujar Budi, tidak ada, hanya tarif retribusi yang harus dibayar. Besarannya pun sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. “Investor asal Jakarta kadang mau terima beres proses izin lewat calo di daerah. Calo itu pun berasal dari perusahaan sendiri,

“Kami di Lampung ada kelemahan. Banyak perkebunan karet, sawit, kopi, tapi masingmasing kota/kabupaten belum ada kawasan industri mengolah hasil panennya,” ujarnya.

Tahap Persiapan bukan aparat pemda,” kata dia. Lebih lanjut, Budi mengharapkan agar setiap kabupaten/kota hendaknya memiliki pusat kegiatan investasi untuk bisa disewakan kepada para investor sebagai tempat usaha. Mekanismenya, lanjut Budi, pemda di daerah menyediakan lahan, misalnya seluas 100 hektare untuk dipinjamkan atau disewa kepada investor selama beberapa tahun.

I

nvestor asal Jakarta kadang mau terima beres proses izin lewat calo di daerah.

“­ Dengan adanya pusat investasi itu, kawasan tersebut akan terbantu perekonomiannya, apalagi tenaga kerjanya berasal dari penduduk setempat. Dengan demikian, nilai kawasan investasi itu akan naik dan tanah itu masih bisa dimiliki pemda.” Budi optimistis jika hal tersebut dilakukan, pihaknya akan lebih mudah mempromosikan Lampung ke investor dari Jakarta. Saat ini, tambah Budi, baru ada kawasan industri di Lampung Selatan dan kawasan sentra maritim di Tanggamus.

Peneliti ekonomi Unila, Yoke Muelgini, mengatakan lebih kecilnya kredit investasi diban­ dingkan kredit konsumsi pada semester I 2014 lalu karena kondisi ekonomi yang sedang lesu. “Dunia usaha wait and see, menunggu kepastian politik akibat pemilu yang berkepanjangan sehingga belanja investasi juga menurun. Alas­an lainnya karena pabrik-pabrik menurunkan kapasitas produksi karena permin­taan turun. Selain itu, di Lampung perbaikan infrastruktur jalan masih dalam tahap persiapan,” kata dia, kemarin. Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Nunu Hendrawanto mengatakan tren penyaluran kredit di Lampung selalu menunjukkan kredit modal kerja lebih tinggi, diikuti kredit konsumsi dan kredit investasi. “Tingginya kredit modal kerja sesuai dengan sektor perdagang­ an di Lampung. Untuk kredit konsumsi dipengaruhi permin­ taan kebutuhan masyarakat, sedangkan kredit investasi yang jangka panjang menjadikan nilainya lebih kecil,” ujarnya, Selasa (28/10). (CR6/R5)

dianwahyu@lampungpost.co.id PERIZINAN INVESTASI... Hlm. 8

UMP Lampung 2015 Naik Rp100 Ribu KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung Sumiati Somad optimistis upah minimum provinsi (UMP) 2015 sudah rampung 1 November mendatang. Nilainya dipastikan meningkat sekitar Rp100 ribu dibandingkan UMP 2014 sebesar Rp1.399.037 per bulan. “Naiknya sekitar Rp100 ribu. Namun, ini masih dalam pro­ses karena keinginan buruh dan pengusaha berbeda sedikit. Mudah-mudahan 1 November sudah selesai,” kata Sumiati, saat ditemui di Gedung DPRD Lampung, kemarin. Mengenai angka kebutuhan hidup layak (KHL) dari kabu-

n LAMPUNG POST/DOK.

Herman H.N. paten/kota, kata dia, seluruhnya sudah terkumpul dan kini masih menunggu ditandatangani Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. KHL terendah di Lampung Tengah sebesar Rp1.442.898 akan menjadi patokan penentuan UMP 2015. “Yang menjadi patokan tetap KHL terendah, tetapi untuk

UMP ya naik lagi,” kata dia. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung Sulaiman Ibrahim meminta UMP 2015 disepakati Rp1,6 juta. “Angka itu harga mati dan sudah dipertimbangkan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. akan tetap mempertahankan upah mi­ nimum kota (UMK) 2015 sebesar Rp1,8 juta dan KHL Rp1.770.019. “Kami sudah rapat dan menye­ tujui UMK Rp1,8 juta,” kata Herman, usai rapat bersama Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandar Lampung, di ruang rapat Wali Kota, Selasa (28/10). (VER/RIC/K3)

SUKSES perburuan investasi menjadi salah satu penentu kemajuan wilayah dalam ekonomi terbuka saat ini. Di era otonomi daerah, dana segar investor makin dibutuhkan untuk menggerakkan roda pembangunan. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­ rah (APBD), kemampuan pemerintah menggenjot pertumbuhan akan sangat terbatas. Lebih celaka lagi, dana APBD sering dicuri oknum pejabat. Potongan proyek untuk kepentingan pribadi oknum pejabat sudah menjadi rahasia umum. Sudah bukan hal yang aneh. Itulah pentingnya investasi langsung, yakni untuk membantu pemerintah mendorong pertumbuhan. Namun, menggaet investor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di Lampung, Pemerintah Provinsi sudah berusaha kuat membawa investor masuk, tetapi hasilnya belum memuaskan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung menyebutkan selama semester I Januari—Juli 2014, perbankan menyalurkan kredit ke masyarakat sebesar Rp45,78 triliun. Dana sebesar itu dialokasikan untuk kredit modal kerja Rp20,54 triliun, kredit konsumsi Rp15,76 triliun, dan kredit investasi Rp9,47 triliun. Kredit modal kerja dialokasikan untuk pemenuhan modal usaha dengan jangka pengembalian maksimal satu tahun. Kredit konsumsi dipakai untuk membeli keperluan rumah tangga, seperti kendaraan, sepeda motor, dan perabotan, sementara kredit investasi digunakan untuk membangun usaha baru atau memperluas kapasitas pabrik. Kecilnya kredit investasi dibandingkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi mencerminkan ketidaktertarikan pengusaha menanamkan modal. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan investor, di antaranya kepastian hukum, hubungan perburuhan, keamanan, serta infrastrukur seperti jalan, jembatan, dan listrik. Kepastian hukum dalam bentuk perizinan sering menghantui investor. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu seharusnya berfungsi sesuai ketentuan untuk mempercepat dan mempermudah izin bagi investor, termasuk kepastian dalam penerapan berbagai jenis pajak dan retribusi. Kerusakan infrastruktur di Lampung, terutama jalan, masih menjadi kendala terbesar. Ratusan miliar anggar­ an yang digelontorkan, tetapi kemantapan jalan provinsi sepanjang 1.702,81 km tidak bertambah. Hingga akhir tahun lalu, sedikitnya 47,10 km jalan nasional dan 651,29 km jalan provinsi dalam keadaan rusak. Sulit membawa masuk investor jika untuk mendistribusikan produk dan bahan baku terkendala lubang di ­tengah jalan. Kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan. Dalam keadaan macet itulah sejumlah oknum sering mengambil kesempatan dengan mengutip uang dari sopir. Hal ini terus berlanjut dan akhirnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Keadaan inilah yang menjadi tantangan serius Pemprov Lampung. Gubernur Muhammad Ridho Ficardo berkomitmen menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk infrastruktur. Kebijakan tersebut merupakan terobosan baru. Uang selalu mencari teman. Karena itu, jangan ragu-ragu meng­ alokasikan dana besar untuk perbaikan jalan agar Lampung menjadi magnet baru bagi investor. n

oasis

Menopause dan Anak-Anak SEBUAH studi baru mengatakan memiliki anak-anak yang tinggal serumah dapat membantu mengurangi gejala menopause. Para peneliti dari The Kinsey Institute dan Fred Hutchinson Cancer Research Center melihat hubungan antara perempuan paruh baya dan anak-anak. Mereka menemukan wanita yang mengalami menopause, yang dipicu operasi pengangkatan indung telur, memiliki gejala awal perubahan hormon yang lebih sedikit ketika anak-anak tinggal di rumah mereka. Penelitian ini melibatkan 117 peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani operasi. Peneliti kemudian mengobservasi lagi setelah dua bulan, enam bulan, dan satu tahun operasi. Kehadiran anak-anak kecil di rumah menahan pengembang­ an gejala awal selama masa transisi menopause. Namun, peneliti mencatat temuan hanya berlaku dalam keluarga yang memiliki anak-anak kecil. Temuan ini dipublikasikan Journal of North America Menopause Society. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Rabu, 29 Oktober 2014 by Lampung Post - Issuu