Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
Rabu, 5 november 2014 facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13305
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Satu Atap Banyak Pintu
n MI/RAMDANI
AHOK BERLARI. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri atas) berlari menuruni tangga saat ketinggalan foto bersama seluruh gubernur, termasuk Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seusai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). Dalam sambutannya, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada seluruh gubernur dan salah satunya memaparkan distribusi anggaran subsidi BBM.
JSS Tidak Sesuai Misi Negara Maritim PEMBANGUNAN Jembatan Selat Sunda (JSS) kandas kare na tidak sesuai misi Presi den Joko Widodo (Jokowi) menjadi Indonesia negara maritim. Megaproyek itu bisa dilaksanakan 10—15 tahun lagi. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono menga takan tidak jadinya pemba ngunan JSS itu karena Indo nesia memiliki misi menjadi negara maritim. Sebab, Selat Sunda juga dianggap sebagai kawasan yang sangat sibuk sehingga menjadi show case bahwa Indonesia negara maritim. “Pembangunan JSS dinilai belum saatnya. Nah, kalau 10 sampai 15 tahun lagi, mungkin bisa,” kata Basuki, di Jakarta, Selasa (4/11). Melalui Selat Sunda, akan dilakukan pelayanan ke maritiman antara Jawa dan Sumatera sebagai contoh pelayanan maritim yang baik untuk masyarakat. “Kapal
BACA.!
akan diremajakan dan akan dibangun terminal atau der maga di situ sehingga orang bisa menyeberang dengan nyaman,” ujarnya. B a su k i m e n a m b a h k a n selama ini pembangunan hanya dinikmati sebagian besar masyarakat Jawa dan Sumatera. Basuki khawatir kalau JSS tetap dibangun, kawasan timur akan semakin tertinggal dalam pembangun an. “Anda perlu tahu, 60% di Jawa dan 20% di Sumatera, baru sisanya di timur, se hingga terjadi ketimpangan pembangunan dan hasil pem bangunan,” kata dia. Terkait pe mba ng u nan koneksi jalan tol dengan JSS, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Budi Dar mawan memastikan dua mega proyek itu adalah dua kegiatan yang berbeda. Bahkan, dalam pembangunannya tidak saling menunggu meski keduanya saling terhubung. (VER/U1)
Tabloid Mingguan
Terbit hari ini
Dikeroyok, Siswi Lamteng Gegar Otak RA (15), siswi SMA negeri di Lampung Tengah, menjadi kor ban pengeroyokan enam siswi di sekolahnya, Kamis (30/10) lalu. Akibatnya, korban menga lami luka serius di kepala dan sekujur tubuhnya. Hingga Selasa (4/11), RA masih menjalani perawat an di RS Harapan Bunda. RA, yang belum bisa banyak bicara, mengatakan penge royokan itu bermula dari kesalahpahaman antara dia dan AG, temannya. Sekitar dua pekan sebelum nya, RA meminjam baju AG karena kemalaman saat mengi kuti ekstrakurikuler. Kemu dian, AG meminta RA mengem balikan bajunya. Melalui re kannya, RA menjawab akan mengembalikan nanti. Namun, jawaban yang disampaikan justru terbalik, seolah-olah RA meminta AG yang mengemba likan baju pinjaman. Tak terima, AG mendatangi RA, Kamis (30/10), saat jam isti rahat. AG menuntut penjelasan
RA. Akan tetapi, menurut RA, AG tak menerima penjelasan itu dan mengancam. “Tunggu saja pulang sekolah nanti,” kata RA, menirukan ancaman AG. Sepulang sekolah, sekitar enam siswi menggiring RA ke suatu tempat tak jauh dari sekolah. Ketika ditanya guru, para siswi itu bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sehingga guru tak curiga. Namun kemudian AG dan beberapa temannya langsung menampar, memukul, men jambak, dan mencakar kor ban. “Saya tidak tahu mau dikeroyok seperti itu,” kata RA, terbata-bata. Ibu RA, MI (36), menjelas kan sejak diantar pulang dan dimandikan, RA tak mau makan dan sulit berbicara. Keluarga membawa RA ke RS Harapan Bunda. Hasil pemin daian, menurut MI, menun jukkan anaknya mengalami gegar otak karena benturan di kepala. (WAH/D1)
Pusat Ancam Potong DAU-DAK Proses perizinan berbelit menjadi hambatan utama masuknya investasi yang strategis sehingga kesejahteraan masyarakat pun terhambat. Tri Sujarwo
P
EMERINTAH Pusat mengancam memo tong dana alokasi u mu m ( DAU ) d a n dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah yang kinerja pelayanan birokrasinya kurang. Salah satu indikator kinerja itu ialah layanan perizinan den gan wujud institusi pelayanan one stop service pengurusan izin investor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi batas satu tahun bagi daerah untuk membangun institusi layanan perizinan satu pintu itu. “Mu lai tahun depan akan kami berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi. Pemda yang belum mempunyai one stop service bisa nanti DAK dihentikan. Bisa kami setop, hitungan DAU-nya dikurangi,” kata Jokowi, saat memberi pengarahan di depan seluruh gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala Badan Intelijen Nasional Daerah, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja Tahun 2014 dengan tema Sinergitas pemerintahan pusat dan dae rah, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11).
Jokowi menuturkan kini di beberapa daerah sudah ada tempat one stop service p e m b e r i a n i z i n . Na mu n , masih banyak pula yang be lum melakukannya, sehingga proses penerbitan izin pun bisa sampai berbulan-bulan. “Saya minta seluruh gubernur untuk sampaikan (kepada bawahannya), karena kita akan promosi besar-besaran atas investasi. APBN kita sa ngat limit. Satu-satunya jalan mempercepat pembangunan (lewat) investasi.”
S
KPD maupun pejabat eselon harus memiliki komitmen sama menopang kerja pelayanan satu atap. Terkait hal itu, Asisten I Bi dang Pemerintahan Sekprov Lampung Tauhidi mengatakan pernyataan Presiden menge nai pelayanan satu pintu di Lampung bisa menjadi bahan evaluasi diri. Namun, pemo tongan DAK dan DAU itu, lan jut Tauhidi, sebaiknya tidak dilakukan. Sebab, DAK pemkab/pem kot maupun pemprov bisa memacu pembangunan. “Jika
DAK dicabut, pembangunan akan terhambat. DAK salah satu sumber dana pembangun an yang sangat diharapkan pemerintah daerah,” kata dia dihubungi, kemarin. Sementara itu, pengamat kebijakan pulbik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, mengatakan wajar jika Jokowi memberikan ketegasan kepala daerah yang longgar terhadap penerapan pelayan satu atap. Sebab, UU 25/2009 tentang pelayanan publik sudah diatur dengan jelas. Dosen FISIP Unila itu men jelaskan komitmen anggaran untuk membiayai institusi itu juga harus ditunjang. “SKPD maupun pejabat eselon ha rus memiliki komitmen sama menopang kerja pelayanan satu atap,” kata Kepala Pusat Kebijakan Publik Unila itu. Copot Dirjen Migas Terkait layanan investasi itu, pemerintah memberi contoh tegas di kementerian, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang member hentikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Edy Hermantoro. “Laporan UKP4 dari selu ruh program nasional yang dikejar banyak yang tidak selesai dan banyak yang ter hambat. Selama ini lama (proses perizinan) karena adanya kepentingan,” kata Sudirman. (UNI/ABU/U1)
trisujarwo@lampungpost.co.id
Usai Listrik Menyala, 10 Rumah Terbakar DELAPAN dari 10 rumah di Gang Musala, Jalan Ikan Paus, Kelu rahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, dekat cu cian mobil Gudang Garam, ludes dilalap api tadi malam (4/11). Kebakaran diduga akibat arus pendek setelah listrik hidup usai pemadaman sejak siang hari. Heri, warga RT 15, Lk. I, saksi mata kejadian itu, meng ungkapkan saat lampu hidup, terjadi arus pendek listrik dari atas genteng rumah Rahmat yang menyemburkan api dan langsung menyambar rumah lainnya. “Kami balapan antara memadamkan api yang terus menjalar dan menyelamatkan
barang-barang juga orang tua jompo,” kata Heri. Menurutnya, ada juga satu sepeda motor yang terbakar serta tangki gas yang meledak berkali-kali. Sebanyak 10 rumah terbakar, tetapi dua rumah tidak ludes meski rusak cukup parah. Ke-10 rumah itu milik Susanto, Sutrisno, Rahmat, Deden Asri, Samijo, Suprihatin, Taryono, Uminah, Hanafi, dan Affandi. Aris, warga lainnya, meng ungkapkan awalnya dia lagi duduk santai di depan rumah nya saat listrik padam sejak siang hari. Namun, menjelang salat isya, listrik di atas rumah Rahmat menyambar rumah
yang berimpitan itu. Dia mendengar bunyi arus pendek dari boks sekring ru mah Sukri alias Ateng dan tiba-tiba menjalarkan api yang kuat. “Saya dengar ada bunyi ‘setak’ kayak arus pendek gitu. Terus api langsung menyam bar,” kata tetangga Sukri itu. Kabid Pencegahan dan Kesiap siagaan BPBD Wisnu mengata kan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara Wali Kota Bandar Lampung Her man H.N. langsung turun ke lokasi kebakaran dan memberi kan bantuan air mineral, mi in stan, serta nasi bungkus kepada korban. (BOY/RIC/R5)
PRESIDEN Joko Widodo kembali membuat terobosan baru. Dua hari lalu, mantan Gubernur DKI Ja karta itu meluncurkan Kartu Keluarga Se jahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Kemarin, Joko Widodo mewajibkan selu ruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki layanan satu atap (one stop service) dalam pengurusan perizinan hingga akhir 2015. Bila pada 2016 masih ada daerah yang belum member lakukan layanan satu atap, Pemerintah Pusat memberi sanksi penghapusan dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah terse but. Jika pemangkasan DAK kurang efektif, akan dilanjutkan dengan pemotongan dana alokasi umum (DAU). Ada beberapa provinsi yang sudah menyediakan fasilitas layanan satu atap, tetapi masih banyak yang masih meng gunakan pola lama dalam perizinan. Para gubernur juga diminta menyosialisasikan hal ini kepada pemerintah ka bupaten/kota. Harus diakui terobosan Jokowi itu sangat melegakan, terutama dalam hal kemudahan perizinan untuk mening katkan investasi. Sudah menjadi rahasia umum kendala investasi terutama karena lambatnya birokrasi merespons pembuatan perizinan, termasuk di Lampung. Selain masalah buruknya infrastruktur, faktor dominan yang memengaruhi kemajuan ekonomi suatu daerah adalah tingkat investasi. Minimnya minat investor menanamkan modal di Lam pung tecermin dari jumlah pinjaman perbankan. Selama Januari—Juli 2014, perbankan di Lampung menyalurkan kredit Rp45,78 triliun. Dari jumlah itu, yang dipakai untuk kredit modal kerja Rp20,54 triliun (45%), konsumsi Rp15,76 triliun (34%), dan investasi hanya Rp9,47 triliun (21%). Banyak pengusaha mengeluh akibat lambat dan mahalnya biaya perizinan. Prosedur dibuat berbelit-belit. Lepas dari meja satu bergeser ke meja yang lain. Lepas dari instansi satu masuk ke instansi lain. Begitu seterusnya hingga se bagian besar waktu habis untuk menunggu kepastian izin. Calon investor sering dianggap memiliki banyak uang se hingga harus diperas, padahal sejatinya mereka adalah pe bisnis yang hendak membuka usaha. Usaha untuk mendapat keuntungan. Jika di awal saja calon investor sudah merasa diperas, dapat dipastikan mereka akan kabur ke daerah lain. Layanan perizinan satu atap ini perlu didukung semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota. Pasalnya, di Lampung investasi pascapanen atau ke beradaan industri pertanian sangat dibutuhkan. Seiring tingginya kelembapan udara di Provinsi Lam pung yang sangat tinggi, jika Lampung tidak memiliki ba nyak industri, dipastikan hasil panen komoditas unggulan di Lampung tidak dapat bertahan lama, selain tidak meng hasilkan nilai tambah akan komoditas itu sendiri. Sudah saatnya pemerintah daerah berlomba-lomba un tuk menarik investor dengan berbagai fasilitas kemudah an. Ekonomi biaya tinggi akibat permainan oknum untuk melakukan korupsi membuat bertambah banyaknya jum lah penggangur. Kita bersepakat agar pemerintah mem permudah segala bentuk pelayanan dan semua dilakukan dalam satu sistem yang transparan dan akuntabel. Ini hanya bisa dilakukan jika aparat atau petugas yang ber wenang memiliki komitmen memerangi korupsi. Peranti teknologi memang bisa menekan tindakan suap, tetapi akhirnya kembali lagi kepada operatornya, kepada orang-orang yang mengendalikan sistem tersebut. Layanan satu pintu harus be nar-benar terpadu, bukan satu atap banyak pintu dan meja. n
oasis
Sakit Punggung dan Merokok SEBUAH studi yang dilakukan peneliti dari Northwestern University Feinberg School of Medi cine menemukan bahwa merokok da pat meningkatkan risiko sakit punggung kronis atau encok. Mereka menemukan bahwa perokok aktif memiliki risiko tiga kali lebih besar terkena encok ketim bang orang yang bukan perokok. Studi dilakukan dengan observasi jangka panjang terhadap 160 orang dewasa yang baru menderita sakit punggung. Peneliti kemudian menganalisis aktivitas dua area otak, nucleus accumbens dan medial pre frontal cortex, dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Hasilnya, studi menemukan dua area dalam otak tersebut saling mengirimkan sinyal satu sama lain dan mempredik si sakit yang akan diderita individu. Para peneliti juga menemukan encok kronis pada individu yang berhenti merokok selama studi menurun. Temuan ini diterbitkan dalam jurnal Human Brain Mapping. (MI/U1)