±
±
CMYK
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. sabtu 10 jANUARI 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13368
www.lampost.co
±
SK Bodong Guru PNS Beredar
Arogansi Pemkot
PNS yang memegang SK mutasi bodong itu akan dikembalikan ke daerah tempat asal dia ditempatkan. NUR JANNAH
S
URAT keputusan (SK) mutasi bodong untuk guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) beredar di Lampung. Bahkan, kini oknum yang terlibat pengurusan SK bodong itu telah dilaporkan Pemprov Lampung ke aparat penegak hukum. Kabid Kepegawaian dan Mutasi BKD Provinsi Lampung Rusli Sofuan mengatakan SK bodong yang kini banyak beredar dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sekarang sudah tertangkap kan oknumnya, sedang diproses di Kejati,” kata Rusli di ruang kerjanya, kemarin (9/1).
“
±
Kalau data dari 2012 banyak, tapi ada diarsip saya lupa. Wakhidi Kabid Mutasi BKD Bandar Lampung Rusli melanjutkan SK ilegal itu dikeluarkan oleh calo yang menjanjikan sesuatu kepada PNS. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar para PNS tidak tergiur dengan janji oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Maka itu kami sarankan agar meng urus surat mutasi jangan lewat orang lain, tapi langsung diurus ke BKD Provinsi sesuai prosedur,” kata dia. Saat ditanya berapa korban SK palsu itu, Rusli enggan menyebutkan sebab itu merupakan privasi. “Korbannya adalah sekitar puluhan,” ujarnya. Ia menuturkan bagi korban yang memiliki SK palsu secara otomatis nantinya dikembalikan ke tempat asal dia ditempatkan. “Korban-
nya nanti dikembalikan ke tempat asal, tapi nanti kami bantu prosedur mutasinya,” kata Rusli. Pemkot Bandar Lampung juga siap mengembalikan pegawai yang SK mutasinya palsu ke daerah semula ditempatkan. “Kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat provinsi dan kota,” kata Kepala BKD Bandar Lampung M. Umar di kantornya, kemarin. Namun, Umar memastikan pihaknya tidak pernah memungut bayaran sedikit pun ihwal mutasi pegawai yang ingin bekerja di lingkungan Pemkot. Bahkan, dia mengklaim prosesnya tidak lama jika berkas persyaratan lengkap. “Enggak ada bayaran, setiap ada yang usul pindah itu akan kami tindak lanjuti minta nota dinas persetujuan wali kota. Sebentar itu, enggak sampai seminggu kalau di sini,” kata dia.
Prosedur Mutasi PNS 1. PNS mengajukan permohonan pindah ke instansi yang dituju. 2. Apabila permohonan diterima, pejabat pembina kepegawaian instansi yang dituju menghubungi secara tertulis pejabat pembina kepegawaian instansi asal untuk meminta persetujuan. 3. Pejabat pembina kepegawaian instansi asal membuat surat pernyataan persetujuan. 4. Berdasarkan persetujuan itu, instansi yang menerima melampirkan. a. Surat persetujuan instansi yang menerima. b. Surat persetujuan dari instansi asal. c. Surat keputusan pangkat terakhir. d. Surat pengantar usul pindah diajukan instansi yang menerima ditujukan kepada kepala BKN Pusat/Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerja. *** Gubernur menetapkan pemindahan PNS antarkabupaten/kota dalam provinsi di wilayah kerjanya.
Terima Mutasi Di tempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi BKD Bandar Lampung Wakhidi mengatakan hingga akhir 2014 sekitar 58 PNS mutasi keluar dari lingkungan Pemkot. Sementara PNS yang masuk ke lingkung an Pemkot sekitar 223 pegawai, terdiri dari tenaga ke sehatan, guru, dan tenaga lainnya. Hal itu berdasarkan surat terakhir Gubernur Lampung No. 800/3405/II.09/2014 pada 11 Desember. “Kalau data dari 2012 banyak, tapi ada diarsip saya lupa,” ujarnya. Wakhidi mengakui ada temuan SK mutasi palsu di lingkungan kerjanya, “Begitu ada laporan kan kami cek, ternyata memang ada SK yang enggak ada nomor registrasinya. Kami langsung koordinasi ke BKD Provinsi,” kata dia. (CR11/U1) nurjannah@lampungpost.co.id
Naluri Seni Yustin Ficardo... Hlm. 16
±
TAJUK
6 Maskapai Langgar Izin Terbang KEMENTERIAN Perhubungan membekukan (suspend) 65 penerbangan dari enam maskapai yang melanggar perizinan yang telah ditetapkan. Temuan itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan rute penerbangan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal Kemenhub melakukan audit pada lima wilayah otoritas bandara, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandara Ngurah Rai, Bali. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan PT Garuda Indonesia melanggar empat izin penerbangan, Lion
Air (35), Wings Air (18), Susi Air (3), AirAsia Indonesia (4), dan Trans Nusa (1). Atas dasar temuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjatuhkan sanksi kepada badan usaha penerbangan udara. Untuk itu, Kemenhub meminta maskapai untuk segera mengajukan izin dengan persyaratan yang lengkap. “Kalau mengajukan, langsung diproses. Kalau izin lengkap, akan diberikan,” kata Jonan. Jonan juga mengungkapkan Kemenhub menjatuhkan sanksi kepada pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, yakni 3 pejabat eselon II di Ditjen Perhubung an Udara, 7 pejabat eselon III di Ditjen Perhubungan Udara, dan satu principal operations inspector
(POI) berupa penonaktifan dari jabatan. “Jadi, yang dikenakan sanksi termasuk pembebasan tugas, mutasi, dan pengenaan sanksi sesuai PP No. 53/2010,” ujarnya. Audit investigasi yang dilakukan Kemenhub itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya korupsi perizinan penerbangan. Namun, hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenhub tidak menemukan unsur pidana dalam pelanggaran. Menurut Jonan, kelalaian pejabat melaksanakan fungsi pengawasan. “Hanya kekurang an kepedulian kerja, pemecatan tidak ada,” kata Jonan. Meski pun demikian, Jonan tetap akan melaporkan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada KPK. (MI/U1)
HUKUM diadakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsabernegara. Hukum hadir memberikan ke adilan bagi siapa pun tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Karena itu, hukum wajib ditaati semua orang. Terlebih pemerintah, sebagai pihak yang diamanati menjalankan hukum di negara ini. Sayangnya, amanat untuk mematuhi dan menjalankan hukum itu tak sepenuhnya dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Lihat saja bagaimana Pemkot dengan arogansinya enggan menjalankan Ketetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 35/PEN/2014/PTUN-BL. Aturan itu meminta Pemkot membuka 30 ruko pedagang di Pasar Tengah yang mereka segel. Arogansi seperti itu tak seharusnya ditunjukkan Pemkot. Tak ada ruginya mengenyampingkan egoisme untuk sedikit mengalah dan mengizinkan 30 pedagang kembali mengais rezeki. Toh proses hukumnya tidak akan berhenti meski PTUN meminta segel ruko dibuka. Pemkot harus menyadari sumber perekonomian kota ini ada di tangan pelaku bisnis sehingga bisa berlaku lebih ramah terhadap dunia usaha. Bukan justru menabuh genderang perang hanya agar perintahnya dipatuhi. Arogansi seperti ini harus dihilangkan karena bisa memukul balik langkah Pemkot menumbuhsuburkan investasi di daerah ini. Pemerintah dan dunia usaha sejatinya harus bergandengan tangan membangun Kota Tapis Berseri. Dunia usaha butuh pemerintah yang mengatur hak dan kewajibannya saat mendulang pundi-pundi rupiah. Sebaliknya, pemerintah juga butuh dunia usaha karena tak cukup mengandalkan APBD untuk pembangunan segala bidang. Lagi pula tak dapat disangkal kalau pengusahalah yang berperan mengurangi kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja. Kita sepakat aturan harus ditegakkan. Gebrakan dengan alasan optimalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD) juga penting. Namun, jauh dari kata bijaksana jika Pemkot tetap mengedepankan rasa egoisnya dan membiarkan pedagang tak bisa mencari uang. Masih banyak cara lain yang lebih elegan untuk menarik PAD sebanyak-banyaknya. Babat habis pungutan liar dalam setiap proses pengurusan perizinan atau administrasi kependudukan. Maksimalkan penarikan pajak dan retribusi tanpa harus menimbulkan persoalan baru. Dalam kasus ini, biarlah PTUN yang nanti memutuskan bagaimana kewajiban pengusaha dan Pemkot. Apakah pengusaha tetap harus membayar hak guna bangunan (HGB) atau justru Pemkot yang tak berhak menarik retribusi HGB lantaran tanah yang bersangkutan telah menjadi hak milik para pedagang. Sebelum keputusan dikeluarkan, Pemkot harus mematuhi perintah PTUN untuk membuka segel pada 30 ruko di Pasar Tengah sehingga pengusaha bisa memulai kembali usahanya. Hentikan upaya saling menjelekkan antara Pemkot dan pengusaha. Ketidakrukunan Pemkot dan dunia usaha bisa memunculkan gambaran bahwa Bandar Lampung bukan kota yang ramah investasi. Tak perlu arogan untuk menegakkan aturan. Yang terpenting justru menjadi bijaksana agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan dan pembangunan. n
±
oasis
Insomnia dan Bunuh Diri SEBUAH studi baru menyebutkan gejala susah tidur (insomnia) adalah masalah yang menengahi antara penggunaan alkohol dan risiko bunuh diri. Studi itu menunjukkan terapi masalah tidur tertentu dapat mengurangi risiko bunuh diri di kalangan pengonsumsi alkohol. Penelitian itu melibatkan 375 mahasiswa di Amerika Serikat. Mereka menyelesaikan kuesioner daring yang memeriksa dan menganalisis gejala insomnia, mimpi buruk, penggunaan alkohol, dan risiko bunuh diri. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS melaporkan penggunaan alkohol yang berlebihan menyebabkan sekitar 88 ribu kematian di Negeri Paman Sam setiap tahun dan memperpendek usia mereka yang meninggal hampir 30 tahun. Studi itu dupublikasikan dalam Journal of Clinical Sleep Medicine. (MI/U1)
±
±
Zikir Panjang di Penampungan Pasar SMEP
n LAMPUNG POST/DIAN WAHYU
PEDAGANG PASAR SMEP. Kondisi pedagang Pasar SMEP di tempat penampungan sementara, Rabu (7/1). Para pedagang sudah hampir dua tahun berada di tempat penampungan itu.
±
CMYK
DI tengah kepungan aneka dagangan yang dipajang di lapak penampungan sementara Pasar SMEP, Emi (41) terlihat terkantukkantuk, Rabu (8/1). Padahal, jam baru menunjukkan angka 10.25. Matanya lebih banyak terpejam meskipun tubuhnya berada pada posisi duduk tegak. Sesekali kepalanya bergerak liar seperti hendak jatuh ke depan. Setelah itu, matanya melek dan tengak-tengok suasana. Jika “aman” ia melanjutkan “tidur ayamnya”. “Ya, kalau jam segini memang sudah sepi, Mas. Mau beli apa?” tanya perempuan berjilbab itu. Mengisahkan perjalanan berniaganya, Emi terlihat semangat. Ia mengaku sudah 14 tahun ber-
±
dagang sembako di Pasar SMEP. Petualangannya hingga terdampar di kios penampungan yang disediakan pengembang ini juga cukup haru biru. “Saya tadinya menolak, tapi ya mau gimana lagi. Ya, saya terima sajalah,” kata dia. Ia membaca gelagat buruk dengan akan dibangunnya Pasar SMEP sekarang. Selama dua tahun lebih ia bersama ratusan pedagang lainnya ke penampungan, pasar yang dijanjikan akan lebih baik masih tetap berupa kubangan. “Kalau pasar itu jadi, sepertinya saya juga enggak mampu nebus, Mas. Harganya bisa ratusan juta. Uang dari mana saya. Sekarang dagang di sini sepi begini,” ujar Emi. Dengan nada canda, Emi punya penyataan menenteramkan hati. “Ya,
dijalani saja, ya Mbah Amat. Kalau sepi begini kan bisa lebih panjang dan khusyuk zikirannya. Daripada ngelamun, kan lebih baik zikiran,” kata Emi sambil tersenyum kepada Ahmad Zukri, pedagang ayam yang mangkal tak jauh dari kiosnya. Ahmad Zukri menyambut ledekan rekannya itu dengan tersenyum. Lelaki umur 74 tahun itu sesungguhnya juga mengeluh dengan lokasi berdagang barunya yang jauh dari jangkauan pembeli. Di halaman bekas penjara seukuran dua kali lapangan voli di Jalan Imam Bonjol itu, sekitar 40 lapak pedagang mengadu nasib barang dagangannya. Ada pedagang sayuran, warung sembako, dan pedagang ikan laut, ikan tawar, pedagang ayam, dan daging babi.
Pasar penampungan sementara SMEP di depan Bank BRI itu memang mempunyai daur hidup yang berbeda dari Pasar SMEP sebelumnya. Jika Pasar SMEP dan Pasar Pasir Gintung yang bersebelahan itu hidup sejak pagi hingga sore, pasar penampungan itu hanya sampai siang. Bahkan, lewat pukul 12.00 tak ada yang perlu ditunggu lagi. A h m a d Z u k r i m e n g at a k a n omzetnya berkurang sejak pindah dari Pasar SMEP sebelumnya yang berdekatan dengan Pasar Pasir Gintung dan Pasar Bambu Ku ning. Kakek tiga cucu ini berada di Pasar SMEP mulai pukul 07.00 sampai pukul 11.00. Saat di pasar yang lama, ia bisa pulang pukul 16.30. (R6) n Dian Wahyu Kusuma
BERSAMBUNG ke Hlm. 5
±