:: LAMPUNG POST :: Sabtu, 10 Januari 2015 by Lampung Post

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

24 Hlm. sabtu 10 jANUARI 2015

TERUJI TEPERCAYA

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp.3000 No. 13368

www.lampost.co

SK Bodong Guru PNS Beredar

Arogansi Pemkot

PNS yang memegang SK mutasi bodong itu akan dikembalikan ke daerah tempat asal dia ditempatkan. NUR JANNAH

URAT keputusan (SK) mutasi bodong untuk guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) beredar di Lampung. Bahkan, kini oknum yang terlibat pengurusan SK bodong itu telah dilaporkan Pemprov Lampung ke aparat penegak hukum. Kabid Kepegawaian dan Mutasi BKD Provinsi Lampung Rusli Sofuan mengatakan SK bodong yang kini banyak beredar dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sekarang sudah tertangkap kan oknumnya, sedang diproses di Kejati,” kata Rusli di ruang kerjanya, kemarin (9/1).

“

Kalau data dari 2012 banyak, tapi ada diarsip saya lupa. Wakhidi Kabid Mutasi BKD Bandar Lampung Rusli melanjutkan SK ilegal itu dikeluarkan oleh calo yang menjanjikan sesuatu kepada PNS. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar para PNS tidak tergiur dengan janji oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Maka itu kami sarankan agar meng urus surat mutasi jangan lewat orang lain, tapi langsung diurus ke BKD Provinsi sesuai prosedur,” kata dia. Saat ditanya berapa korban SK palsu itu, Rusli enggan menyebutkan sebab itu merupakan privasi. “Korbannya adalah sekitar puluhan,” ujarnya. Ia menuturkan bagi korban yang memiliki SK palsu secara otomatis nantinya dikembalikan ke tempat asal dia ditempatkan. “Korban-

nya nanti dikembalikan ke tempat asal, tapi nanti kami bantu prosedur mutasinya,” kata Rusli. Pemkot Bandar Lampung juga siap mengembalikan pegawai yang SK mutasinya palsu ke daerah semula ditempatkan. “Kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat provinsi dan kota,” kata Kepala BKD Bandar Lampung M. Umar di kantornya, kemarin. Namun, Umar memastikan pihaknya tidak pernah memungut bayaran sedikit pun ihwal mutasi pegawai yang ingin bekerja di lingkungan Pemkot. Bahkan, dia mengklaim prosesnya tidak lama jika berkas persyaratan lengkap. “Enggak ada bayaran, setiap ada yang usul pindah itu akan kami tindak lanjuti minta nota dinas persetujuan wali kota. Sebentar itu, enggak sampai seminggu kalau di sini,” kata dia.

Prosedur Mutasi PNS 1. PNS mengajukan permohonan pindah ke instansi yang dituju. 2. Apabila permohonan diterima, pejabat pembina kepegawaian instansi yang dituju menghubungi secara tertulis pejabat pembina kepegawaian instansi asal untuk meminta persetujuan. 3. Pejabat pembina kepegawaian instansi asal membuat surat pernyataan persetujuan. 4. Berdasarkan persetujuan itu, instansi yang menerima melampirkan. a. Surat persetujuan instansi yang menerima. b. Surat persetujuan dari instansi asal. c. Surat keputusan pangkat terakhir. d. Surat pengantar usul pindah diajukan instansi yang menerima ditujukan kepada kepala BKN Pusat/Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerja. *** Gubernur menetapkan pemindahan PNS antarkabupaten/kota dalam provinsi di wilayah kerjanya.

Terima Mutasi Di tempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi BKD Bandar Lampung Wakhidi mengatakan hingga akhir 2014 sekitar 58 PNS mutasi keluar dari lingkungan Pemkot. Sementara PNS yang masuk ke lingkung an Pemkot sekitar 223 pegawai, terdiri dari tenaga ke sehatan, guru, dan tenaga lainnya. Hal itu berdasarkan surat terakhir Gubernur Lampung No. 800/3405/II.09/2014 pada 11 Desember. “Kalau data dari 2012 banyak, tapi ada diarsip saya lupa,” ujarnya. Wakhidi mengakui ada temuan SK mutasi palsu di lingkungan kerjanya, “Begitu ada laporan kan kami cek, ternyata memang ada SK yang enggak ada nomor registrasinya. Kami langsung koordinasi ke BKD Provinsi,” kata dia. (CR11/U1) nurjannah@lampungpost.co.id

Naluri Seni Yustin Ficardo... Hlm. 16

TAJUK

6 Maskapai Langgar Izin Terbang KEMENTERIAN Perhubungan membekukan (suspend) 65 penerbangan dari enam maskapai yang melanggar perizinan yang telah ditetapkan. Temuan itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan rute penerbangan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal Kemenhub melakukan audit pada lima wilayah otoritas bandara, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandara Ngurah Rai, Bali. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan PT Garuda Indonesia melanggar empat izin penerbangan, Lion

Air (35), Wings Air (18), Susi Air (3), AirAsia Indonesia (4), dan Trans Nusa (1). Atas dasar temuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjatuhkan sanksi kepada badan usaha penerbangan udara. Untuk itu, Kemenhub meminta maskapai untuk segera mengajukan izin dengan persyaratan yang lengkap. “Kalau mengajukan, langsung diproses. Kalau izin lengkap, akan diberikan,” kata Jonan. Jonan juga mengungkapkan Kemenhub menjatuhkan sanksi kepada pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, yakni 3 pejabat eselon II di Ditjen Perhubung an Udara, 7 pejabat eselon III di Ditjen Perhubungan Udara, dan satu principal operations inspector

(POI) berupa penonaktifan dari jabatan. “Jadi, yang dikenakan sanksi termasuk pembebasan tugas, mutasi, dan pengenaan sanksi sesuai PP No. 53/2010,” ujarnya. Audit investigasi yang dilakukan Kemenhub itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya korupsi perizinan penerbangan. Namun, hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenhub tidak menemukan unsur pidana dalam pelanggaran. Menurut Jonan, kelalaian pejabat melaksanakan fungsi pengawasan. “Hanya kekurang an kepedulian kerja, pemecatan tidak ada,” kata Jonan. Meski pun demikian, Jonan tetap akan melaporkan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada KPK. (MI/U1)

HUKUM diadakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsabernegara. Hukum hadir memberikan ke adilan bagi siapa pun tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Karena itu, hukum wajib ditaati semua orang. Terlebih pemerintah, sebagai pihak yang diamanati menjalankan hukum di negara ini. Sayangnya, amanat untuk mematuhi dan menjalankan hukum itu tak sepenuhnya dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Lihat saja bagaimana Pemkot dengan arogansinya enggan menjalankan Ketetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 35/PEN/2014/PTUN-BL. Aturan itu meminta Pemkot membuka 30 ruko pedagang di Pasar Tengah yang mereka segel. Arogansi seperti itu tak seharusnya ditunjukkan Pemkot. Tak ada ruginya mengenyampingkan egoisme untuk sedikit mengalah dan mengizinkan 30 pedagang kembali mengais rezeki. Toh proses hukumnya tidak akan berhenti meski PTUN meminta segel ruko dibuka. Pemkot harus menyadari sumber perekonomian kota ini ada di tangan pelaku bisnis sehingga bisa berlaku lebih ramah terhadap dunia usaha. Bukan justru menabuh genderang perang hanya agar perintahnya dipatuhi. Arogansi seperti ini harus dihilangkan karena bisa memukul balik langkah Pemkot menumbuhsuburkan investasi di daerah ini. Pemerintah dan dunia usaha sejatinya harus bergandengan tangan membangun Kota Tapis Berseri. Dunia usaha butuh pemerintah yang mengatur hak dan kewajibannya saat mendulang pundi-pundi rupiah. Sebaliknya, pemerintah juga butuh dunia usaha karena tak cukup mengandalkan APBD untuk pembangunan segala bidang. Lagi pula tak dapat disangkal kalau pengusahalah yang berperan mengurangi kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja. Kita sepakat aturan harus ditegakkan. Gebrakan dengan alasan optimalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD) juga penting. Namun, jauh dari kata bijaksana jika Pemkot tetap mengedepankan rasa egoisnya dan membiarkan pedagang tak bisa mencari uang. Masih banyak cara lain yang lebih elegan untuk menarik PAD sebanyak-banyaknya. Babat habis pungutan liar dalam setiap proses pengurusan perizinan atau administrasi kependudukan. Maksimalkan penarikan pajak dan retribusi tanpa harus menimbulkan persoalan baru. Dalam kasus ini, biarlah PTUN yang nanti memutuskan bagaimana kewajiban pengusaha dan Pemkot. Apakah pengusaha tetap harus membayar hak guna bangunan (HGB) atau justru Pemkot yang tak berhak menarik retribusi HGB lantaran tanah yang bersangkutan telah menjadi hak milik para pedagang. Sebelum keputusan dikeluarkan, Pemkot harus mematuhi perintah PTUN untuk membuka segel pada 30 ruko di Pasar Tengah sehingga pengusaha bisa memulai kembali usahanya. Hentikan upaya saling menjelekkan antara Pemkot dan pengusaha. Ketidakrukunan Pemkot dan dunia usaha bisa memunculkan gambaran bahwa Bandar Lampung bukan kota yang ramah investasi. Tak perlu arogan untuk menegakkan aturan. Yang terpenting justru menjadi bijaksana agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan dan pembangunan. n

oasis

Insomnia dan Bunuh Diri SEBUAH studi baru menyebutkan gejala susah tidur (insomnia) adalah masalah yang menengahi antara penggunaan alkohol dan risiko bunuh diri. Studi itu menunjukkan terapi masalah tidur tertentu dapat mengurangi risiko bunuh diri di kalangan pengonsumsi alkohol. Penelitian itu melibatkan 375 mahasiswa di Amerika Serikat. Mereka menyelesaikan kuesioner daring yang memeriksa dan menganalisis gejala insomnia, mimpi buruk, penggunaan alkohol, dan risiko bunuh diri. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS melaporkan penggunaan alkohol yang berlebihan menyebabkan sekitar 88 ribu kematian di Negeri Paman Sam setiap tahun dan memperpendek usia mereka yang meninggal hampir 30 tahun. Studi itu dupublikasikan dalam Journal of Clinical Sleep Medicine. (MI/U1)

Zikir Panjang di Penampungan Pasar SMEP

n LAMPUNG POST/DIAN WAHYU

PEDAGANG PASAR SMEP. Kondisi pedagang Pasar SMEP di tempat penampungan sementara, Rabu (7/1). Para pedagang sudah hampir dua tahun berada di tempat penampungan itu.

CMYK

DI tengah kepungan aneka dagangan yang dipajang di lapak penampungan sementara Pasar SMEP, Emi (41) terlihat terkantukkantuk, Rabu (8/1). Padahal, jam baru menunjukkan angka 10.25. Matanya lebih banyak terpejam meskipun tubuhnya berada pada posisi duduk tegak. Sesekali kepalanya bergerak liar seperti hendak jatuh ke depan. Setelah itu, matanya melek dan tengak-tengok suasana. Jika “aman” ia melanjutkan “tidur ayamnya”. “Ya, kalau jam segini memang sudah sepi, Mas. Mau beli apa?” tanya perempuan berjilbab itu. Mengisahkan perjalanan berniaganya, Emi terlihat semangat. Ia mengaku sudah 14 tahun ber-

dagang sembako di Pasar SMEP. Petualangannya hingga terdampar di kios penampungan yang disediakan pengembang ini juga cukup haru biru. “Saya tadinya menolak, tapi ya mau gimana lagi. Ya, saya terima sajalah,” kata dia. Ia membaca gelagat buruk dengan akan dibangunnya Pasar SMEP sekarang. Selama dua tahun lebih ia bersama ratusan pedagang lainnya ke penampungan, pasar yang dijanjikan akan lebih baik masih tetap berupa kubangan. “Kalau pasar itu jadi, sepertinya saya juga enggak mampu nebus, Mas. Harganya bisa ratusan juta. Uang dari mana saya. Sekarang dagang di sini sepi begini,” ujar Emi. Dengan nada canda, Emi punya penyataan menenteramkan hati. “Ya,

dijalani saja, ya Mbah Amat. Kalau sepi begini kan bisa lebih panjang dan khusyuk zikirannya. Daripada ngelamun, kan lebih baik zikiran,” kata Emi sambil tersenyum kepada Ahmad Zukri, pedagang ayam yang mangkal tak jauh dari kiosnya. Ahmad Zukri menyambut ledekan rekannya itu dengan tersenyum. Lelaki umur 74 tahun itu sesungguhnya juga mengeluh dengan lokasi berdagang barunya yang jauh dari jangkauan pembeli. Di halaman bekas penjara seukuran dua kali lapangan voli di Jalan Imam Bonjol itu, sekitar 40 lapak pedagang mengadu nasib barang dagangannya. Ada pedagang sayuran, warung sembako, dan pedagang ikan laut, ikan tawar, pedagang ayam, dan daging babi.

Pasar penampungan sementara SMEP di depan Bank BRI itu memang mempunyai daur hidup yang berbeda dari Pasar SMEP sebelumnya. Jika Pasar SMEP dan Pasar Pasir Gintung yang bersebelahan itu hidup sejak pagi hingga sore, pasar penampungan itu hanya sampai siang. Bahkan, lewat pukul 12.00 tak ada yang perlu ditunggu lagi. A h m a d Z u k r i m e n g at a k a n omzetnya berkurang sejak pindah dari Pasar SMEP sebelumnya yang berdekatan dengan Pasar Pasir Gintung dan Pasar Bambu Ku ning. Kakek tiga cucu ini berada di Pasar SMEP mulai pukul 07.00 sampai pukul 11.00. Saat di pasar yang lama, ia bisa pulang pukul 16.30. (R6) n Dian Wahyu Kusuma

BERSAMBUNG ke Hlm. 5

CMYK

sabtu, 10 Januari 2015

politik

± LAMPUNG POST

MA Siapkan Hakim Pemilukada ±

Pengadilan yang menangani sengketa pemilukada berlokasi di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Umar Wirahadi Kusuma

AHKAMAH Agung (MA) sudah menyiap kan hakim khusus untuk penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daer ah serentak. Sedangkan untuk lokasi persidangan sudah di tunjuk empat tempat. “Hakim untuk sengketa pemilukada sudah siap, su dah ada. Ketika Pemilu Legis latif 2014 lalu sudah ditunjuk hakim khusus dan itu bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa pemilukada nanti. Jadi secara SDM, hakim khusus itu sudah ada,” kata Ketua Muda Perdata MA Supandi

di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (9/1). KPU mengundang MA un tuk membahas mekanisme penyelesaian sengketa pemi lukada serentak berdasarkan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam pertemuan tersebut, Supandi menjelaskan kepada KPU mengenai persiapan yang telah dilakukan MA dalam me nyusun mekanisme penyelesa ian sengketa pemilukada. Ia menyebutkan ada empat Pen gadilan Tinggi Tata Usaha Neg ara (PTTUN) yang disiapkan

untuk menyelesaikan sengketa selama proses tahapan pelak sanaan pemilukada serentak. “Empat Pengadilan Tinggi TUN itu ada di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Majelis khusus juga sudah disiapkan oleh MA. Ber dasarkan perppu kan perselisi han pemilu harus melalui Pan waslu dan Bawaslu, kalau tidak puas baru ke pengadilan,” ujar Hakim Agung tersebut. Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya akan tunduk terhadap ketentuan yang diatur MA dalam menyele saikan sengketa selama proses tahapan. “Kalau yang mengatur kewenangan itu ada di MA, ya kami akan mengikutinya. KPU harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang ber laku,” kata Husni.

Komisioner KPU Pusat, Ida Budhiati, mengatakan prosedur penyelesaian sengketa pemilu kada perlu ditata ulang karena menurut perppu mekanisme hukumnya terlalu berbelitbelit dan memakan waktu yang tidak sedikit, sedangkan waktu yang dimiliki terbatas. “Prosedur penyelesaian sengketa memang sudah jelas, tetapi waktunya itu yang ber belit-belit sehingga KPU meng inginkan apakah bisa misalnya itu dirancang ulang dengan ketentuan pengadilan tinggi itu menjadi lembaga peradilan terakhir setelah seluruh proses administrasi sengketa ditempuh,” kata man tan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah itu. (ANT/U2) umarwirahadi@lampungpost.co.id

n MI/ATET DWI PRAMADIA

KONSOLIDASI KPU-MA. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kiri) didampingi Hakim Agung Supandi (kanan) menyampaikan paparan saat rapat konsolidasi antara KPU dan Mahkamah Agung di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (9/1). Rapat antardua instansi tersebut membahas penyelesaian sengketa pemilukada.

KIPRAH

Perempuan Perlu Terus Diberdayakan P E M B E R D AYA A N p e r e m p u a n m e n j a d i ko m i t m e n Anggota DPRD Lampung Elly Wahyuni. Politikus Gerindra itu yakin dengan banyak melibatkan kaum hawa di semua bidang, perempuan akan makin kuat dan cerdas. “Perempuan perlu terus di dorong agar menjadi cerdas dan kuat. Agar mereka tidak lagi ditindas dan dileceh kan,” kata Elly, di kantornya, Jumat (9/1). Sekretaris Komisi V itu ber janji dengan kewenangan yang dimilikinya akan ber

Elly Wahyuni usaha meningkatkan status, fungsi, dan peranan perem puan agar dapat mencapai

kemajuan dan setara dengan laki-laki. Caranya dengan membuat regulasi berpihak pada perempuan. “Dengan regulasi itu saya yakin bisa meningkatkan sumber daya perempuan sampai ke daerahdaerah,” kata dia. Sebab, dari kenyataan yang ada, posisi perempuan be lum menjadi prioritas pem bangunan Pemerintah Pusat dan daerah. Padahal, banyak perempuan yang memiliki kemampuan dan mampu ber saing dengan pria, baik di bidang pendidikan, pekerjaan,

dan bidang lainnya. “Ini harus segera diubah dan harus men jadi komitmen semuanya,” ujarnya. Sebagai kader partai dan wakil rakyat, ia akan berusaha memberikan kontribusi yang maksimal, baik untuk par tainya maupun kepada rakyat. Dia yakin ke depan Partai Gerindra akan menjadi par tai besar dan dicintai rakyat. “Mudah-mudahan Gerindra membawa perubahan bagi masyarakat Lampung dan khususnya kaum perempuan,” kata dia. (*5/U2).

selintas

± Desi Yakin Hatta-Zulkifli Pimpin PAN POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN), Desi Ratnasari, optimistis dua bakal calon ketua umum PAN periode selanjutnya, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan, merupakan sosok yang mampu memenuhi harapan kader. “Insya Allah mampu memenuhi harapan,” kata Desi, saat di Jakarta, Jumat (9/1). Anggota DPR itu berharap ketua umum PAN selanjutnya merupakan pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, dan merangkul potensi kader-kader muda PAN. “Hal itu penting untuk membesarkan PAN pada masa depan sebagai partai nasionalis religius yang solid. Tidak seperti halnya yang terjadi pada PPP dan Golkar,” kata dia. Ketua DPP PAN Joncik Muhammad mengatakan kongres IV PAN sebagai sarana pemilihan ketua umum PAN telah ditetapkan bakal berlangsung pada 28 Februari—2 Maret 2015 di Pulau Bali. Hal itu sesuai dengan hasil kesepakatan Rakernas PAN 2015 yang berlangsung Rabu (7/1) malam. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amien Rais mengatakan sejauh ini terdapat dua bakal calon ketua umum yang namanya mencuat, yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Amien menyebut keduanya sudah seperti kakak beradik dengan pengalaman yang sama-sama baiknya sehingga akan sulit memilih siapa di antara keduanya yang akan menjadi ketua umum PAN selanjutnya. (ANT/U2)

n ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

JELANG HUT PDIP. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers menjelang HUT ke-42 PDIP di Jakarta, Jumat (9/1). Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri upacara peringatan ulang tahun ke-42 PDIP di halaman kantor DPP PDIP, Lentengagung, Jakarta, Sabtu (10/1).

Pengadilan Akhiri Konflik Golkar

HINGGA saat ini dua kubu di Partai Golkar belum kunjung mencapai kata sepakat. Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo menyarankan agar penyelesaian perpecahan di tubuh Partai Golkar diselesaikan melalui meja hijau. “Mengapa jalur pengadilan menjadi pilihan terbaik saat ini untuk menyelesaikan perselisihan di internal Partai Golkar? Pertama, lebih cepat dan berkepastian hukum. Kedua, untuk menghindari perpecahan dan mengakhiri perang urat syaraf yang lebih luas lagi dengan saling mengancam, menyerang, dan saling menyakiti,” kata Bambang, Jumat (9/1). Jalan terbaik untuk memperoleh kepastian hukum kedua kubu, kata dia, adalah langsung melalui jalur Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pekan depan. Dan sesuai dengan mekanisme UU No. 2/2011 tentang Partai Politik Pasal 33, terkait penyelesaian perselisihan internal parpol, proses melalui PN ini tidak akan berjalan lama dan menggerus elektabilitas Partai Golkar sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak. “Berdasarkan ketentuan UU No. 2/2011 Pasal 33 Ayat (2), putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada MA. Artinya, putusan di PN langsung eksekusi,” ujarnya. (MTV/U2)

CMYK

sabtu, 10 Januari 2015

MUSTAAN BASRAN

ERATURAN Presiden (Perpres) No. 165/2014 tentang Penataan Tu gas dan Fungsi Kabinet Kerja menuai masalah terkait apara tur yang mengelola dana se nilai Rp67 triliun untuk desa. Pemerintah diminta tegas menunjuk pengelola dana desa itu. Perpres tersebut mengatur semua urusan tentang desa dipindahkan ke Kemente rian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT). Menurut sumber, pe nentuan penglepasan Direk torat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari Kementerian Dalam Negeri

GLOBAL

LAMPUNG POST

Pemerintah Diminta Tegas soal Dana Desa Polemik tentang kementerian yang menjadi pengelola desa menjadi ganjalan tersendiri untuk mengawasi penggunaan dana desa dari APBN.

ke Kementerian PDDT akan ditentukan pada rapat terbatas presiden RI bersama kemen terian terkait, Selasa (13/1) mendatang. Seperti diketahui, pascapem bentukan Kemntrian PDDT, pengelolaan pemerintahan desa diserahkan ke kementrian itu. Dirjen Pembangunan Desa yang selama ini di Kementrian Dalam Negeri dipindahkan ke kementrian baru itu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepe nuhnya persoalan tarik-me narik Dirjen PMD ini akan diselesaikan oleh Presiden dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refor masi Birokrasi (PAN dan RB). “Biar Presiden dan Menpan

dan RB yang memutuskan,” kata Tjahjo, usai rapat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kampus IPDN, Ke mang, Jakarta, Jumat (9/1). Terkait dengan BNPP itu, Kepala Biro Perencanaan BNPP Robert Simbolon me ngatakan kesulitan yang di alami pihaknya selama ini karena kementerian dan lem baga kerap mengubah alokasi anggaran yang sudah diten tukan untuk pembangunan wilayah perbatasan. “Persoalannya selama ini kami hanya sebagai koordina tor, bukan pengelola anggaran. Kami mengumpulkan infor masi dari seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki alokasi anggaran pembangun an wilayah perbatasan dan direvisi karena alokasi tidak se suai dengan kebutuhan anggar an di lapangan,” kata Robert.

Dari Pinggiran Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Pinggiran itu dari desa dan ka wasan perbatasan, mengubah secara total tidak hanya secara fisik atau infrastruktur, tetapi secara komprehensif, baik tingkat pembangunan kese jahteraan masyarakat, fasili tas, termasuk pengamanannya dan juga peningkatan kualitas SDM-nya. “Mana yang belum ada pa sar, puskesmasnya, dan jalan nya belum bagus. Kayak ke marin Pak Jokowi sudah ke Sebatik, saya ke Papua Nugini sudah seperti bumi dan langit. Seberangnya begitu mewah, kita kayak kandang sapi,” kata dia. (MI/U2) mustaan@lampungpost.co.id

n ANTARA/DEDHEZ ANGGARA

KECELAKAAN BUS PANTURA. Warga melintas di dekat bus Kramat Djati yang mengalami kecelakaan di Jalur Pantura, Kertasmaya, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (9/1). Bus dengan B-7451-TGA jurusan Purwodadi—Jakarta tersebut terguling pada Jumat (9/1) dini hari dan mengakibatkan lima penumpang tewas.

Paris Buru Pengebom Charlie Hebdo

Mantan PM Yingluck Lawan Tuduhan

AKSI serangan mematikan di kantor tabloid Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang direspons keras otoritas Pran cis di Paris. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan sebuah operasi polisi besar-besaran dilancarkan di timur laut Paris untuk menangkap dua tersangka di balik penyerangan terhadap majalah satiris itu. Media setempat mengatakan sejumlah saksi melaporkan, Jumat (9/1), tentang adanya suara tembakan saat polisi di jalan raya Prancis di luar Paris. Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve menegaskan operasi yang juga mengerahkan sejumlah helikopter itu dilakukan untuk memburu tersangka dan mensterilkan Prancis dari ancaman teroris. Perdana Menteri Manuel Valls mengata kan bahwa Prancis saat ini berada dalam “perang” dengan terorisme, bukan agama. “Kami berada dalam perang melawan teror isme. Kami tidak dalam perang melawan agama, terhadap peradaban,” kata Valls. Pihak Bandar Udara (Bandara) Charles de Gaulle di Paris telah menutup dua lan dasan pacu untuk kedatangan di tengah operasi polisi di Dammartin-en-Goele, kota yang berdekatan dengan bandara tersebut. Namun, seorang juru bicara ban dara mengakui pengalihan penerbangan tidak sampai memengaruhi jadwal pen erbangan. Sebelum sampai pada insiden kali ini, pihak Charlie Hebdo telah diperingat kan beberapa kali oleh pemerintah atas kebijakan mereka yang kerap memuat tulisan dan karikatur pedas. Pada 2012, ketika Charlie Hebdo editor menantang saran pemerintah dan menerbitkan kari katur kasar berbau rasis, otoritas Prancis menutup kedutaan, pusat kebudayaan, dan sekolah di sekitar 20 negara. “Apakah masuk akal atau cerdas menu angkan minyak di atas api?” Tanya Lau rent Fabius, menteri luar negeri pada saat itu. Tapi pendirian editor Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, yang meninggal dalam serangan, tidak goyah dan tetap menerbitkan karikatur tersebut. Jean-Marie Charon, sosiolog yang mem pelajari media berita, mengatakan muat an satire adalah sesuatu yang dianggap lelucon dan menjadi budaya Prancis dan melakat di negara-negara Eropa lainnya. Namun, dia mengakui budaya itu bukan budaya semua orang. (MI/U1)

MANTAN Perdana Menteri (PM) Thailand yang dilengserkan, Yingluck Shinawatra, menolak setiap tuduhan dan kesalahan yang didakwakan kepadanya dalam sidang mendengarkan dakwaan, Jumat (9/1). Sejumlah analis melihat proses peradil an itu sebagai upaya membungkam adik mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut dari dunia politik. Yingluck, perdana menteri perempuan pertama Thailand, dilengserkan dari jabatannya lewat putus an pengadilan yang kontroversial sesaat sebelum tentara merebut kekuasaan dalam kudeta pada 22 Mei lalu. Dia menghadapi dakwaan atas program subsidi beras untuk rakyat miskin yang di jalankan pemerintahannya. Program yang dinilai penegak hukum sarat dengan koru psi itu telah membuat Yingluck populer di kalangan rakyat perdesaan, basis kekuatan nya. Di sisi lain, subsidi beras telah digunakan oleh kalangan oposisi untuk mendongkelnya dari pucuk kekuasaan Thailand. Yingluck menghadapi dakwaan oleh Majelis Legislatif Nasional yang notabene “dikontrol” oleh militer atas program sub sidi beras yang disebut malah merugikan kalangan petani. Sebelumnya Komisi Antikorupsi Thailand telah lebih dahulu mendakwa Yingluck lalai dari tugasnya dalam mengawasi program subsidi terse but sehingga mengakibatkan negara merugi 4 miliar dolar AS dan memukul reputasi Thailand sebagai negara pengeks por beras utama. Dalam persidangan itu, Yingluck mem bela skema subsidi beras yang dia gelon torkan dan mengatakan program itu “berguna” dan dirancang untuk mem bantu petani serta memangkas tingkat kemiskinan. Yingluck mengatakan pro gram subsidi itu terbukti telah membantu sebanyak 1,8 juta orang. “Saya menjamin saya memerintah negara dengan kejujuran, sepenuhnya di bawah kewenangan yang diberikan, de ngan transparan dan adil,” kata Yingluck, yang datang mengenakan setelan hitam dan kemeja merah muda. Yingluck juga mempertanyakan legitimasi proses dakwaan dan mengatakan itu “tidak perlu” karena dirinya tidak lagi menjabat kepala pemerintahan. “Saya telah dilengser kan dari posisi saya sebagai perdana menteri. Saya tidak lagi punya posisi yang tersisa untuk dihapus dari diri saya,” kata Yingluck, kepada majelis. (MI/U1)

Lima Aturan Penjerat Illegal Fishing PEMERINTAH meluncurkan lima aturan baru untuk men jerat praktik illegal fishing di seluruh perairan Nusantara. Aturan itu ditetapkan dalam rapat koordinasi (rakor) ting kat menteri mengenai evaluasi penanganan IUU fishing yang diadakan di gedung BPPT I, pada Jumat (9/1). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menjelaskan evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan. “Eva

luasi ini menghasilkan lima kesimpulan yang mendukung dan harus dilakukan terkait ka sus illegal fishing di Indonesia. Kesimpulan ini ditetapkan dan mendapat dari dukungan lem baga yang hadir pada evaluasi ini,” ujar Indroyono. Pertama, semua kementerian dan lembaga yang hadir dalam evaluasi ini akan mendukung program penangkapan pelaku illegal fishing dan mengapre siasi apa yang sudah dilakukan

CMYK

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua, mem perkuat satgas (satuan penegas) yang sudah ada. Satgas akan diperkuat dengan menambah dukungan dari tiga kementeri an lembaga, yakni Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung. Kemudian ketiga, pengaman an illegal fishing akan mengacu pada tiga undang–undang (UU), yaitu UU Perikanan 2009,

Undang-Udang Pelayaran, dan Undang-Undang Kepabeanan. Dengan tiga undang-undang ini, penanganan illegal unreported and unregulated (IUU) fishing bisa dilakukan secara terintegratif. Keempat, pembentukan ins truksi presiden (inpres) yang berkaitan dengan percepatan dan penanganan illegal fishing sedang berjalan. Dan kelima, pembentukan Bakamla yang sesuai Perpres No. 178/2014

dan mengacu pada UU No. 32/2014 mengenai Kelautan. Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan sanksi tegas bagi pencuri ikan. Per lakuan tegas itu menimbulkan efek positif. “Muncar, Banyu wagi, dan Jawa Timur misalnya, sebagai daerah pesisir pantai yang mengalami keuntungan 30 ribu ton ikan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, saat ditemui usai pertemuan itu. (MI/U1)

n ANTARA/WAHYU PUTRO A.

MANTAN HAKIM MK DIPERIKSA. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/1). Pemeriksaan Harjono sebagai saksi itu terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada Tapanuli Tengah di MK untuk tersangka Bupati nonaktif Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang.

OPINI

SABTU, 10 Januari 2015

LAMPUNG POST

Menuntut Ganti Rugi Korban Kecelakaan Pesawat Tulus Abadi Anggota Pengurus Harian YLKI

Sitor dan Akhir Perjalanan Asarpin Pembaca sastra

ITUMORANG telah tiada dalam usia 91 tahun di negeri asing (Belanda). Ia telah meninggalkan begitu banyak puisi untuk kita yang pernah disapanya sebagai tuan pembaca. Dialah penyair Indonesia sesudah Chairil Anwar yang paling produktif menghasilkan sajak lirik dengan warna epik yang khas. Setiap tahun sajak-sajaknya muncul bagaikan luncuran waktu yang tidak terbendung. Pada awal 1950-an, mungkin hanya Sitor penyair Indonesia yang paling banyak menerbitkan puisi. Pada era ini, Sitor menyebutnya sebagai arus waktu yang bergemuruh dan bergaung, yang bagaikan tanggul jebol yang tak mampu dibendung.

Pelaku Aktif Kerja Budaya Produktivitas Sitor memuncak setelah ia meninggalkan Medan dan hijrah ke Yogyakarta. Di kota gudeg ini sajak-sajaknya terbit di berbagai media terkemuka dan nyaris menjadi penulis sajak tetap pada majalah Siasat akhir 1940-an dan terus menemui pembaca di majalah Indonesia, Mimbar Indonesia, Zenith, sampai dengan Zaman Baru di awal 1960-an. Ketika ia menetap di Jakarta, sajak-sajaknya terus menyapa pembaca. Dengan cepat Sitor menjadi orang urban di kota-kota besar sambil memperdalam pengetahuan mengenai sinematografi di Universitas California, AS, dan pernah bermukim di Singapura, Amsterdam, dan Paris, yang begitu intens melakukan perjalanan bolak-balik antara budaya ibunya dengan budaya asing. Sitor adalah seorang pelaku aktif yang dalam kerja kebudayaan pada 1960-an tidak memisahkan antara puisi dan po litik serta puisi dan tangggung jawab sosial. Ia hidup dalam berbagai pergolakan; nasionalisme, perang kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, konflik ideologiideologi besar, modernisme, dan pascamodernisme. Sitor memang tidak memisahkan puisi dan politik. Ia pernah mengkritik penyair yang mengidap semacam anglofilia dan menihilkan arti penting kebudayaan

Member of Media Group

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo. Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Kepala Divisi Radio: Iwan Marliansyah. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Sudarmono, Umar Bakti. Sekretariat Redaksi: Nani Hasnia.

sendiri demi berkiblat ke Barat. “Kita boleh kagum pada Barat karena pribadi kita bisa diperkaya dan diperluas oleh kaki-langit intelektualnya, tetapi kita sudah tegak sendiri sebagai penemu-penemu masa kini, sebagai identitas sendiri, yang mencakup khazanah tradisi sastra daerah yang terus berpacu.” tulisnya. Menulis puisi baginya adalah sebagai kerja yang mahapenting, tetapi tidak perlu harus melupakan tanggung jawab kehidupan karena banyak hal yang juga mahapenting yang bisa berubah urutan prioritasnya. Sitor bukanlah katak dalam tempurung karena dunianya menolak hanya tinggal di Danau Toba, atau cukup dengan me ngelilingi kepulauan bahari nusantara. Ia menolak ikatan kesetiaan pada satu dunia dan begitu gigih dalam menjebol perbatasan dengan arus waktu yang tidak terbendung. Namun di sini pula justru keterbatasan itu nyata dan nyaris tidak terelakkan. Manusia perbatasan memang menolak tunduk pada kesetian, keakhiran, batas, dan memilih kehampaan, kekosong an. Sebuah nol yang nyaris mutlak! Sajak pertama dalam Bunga di Atas Batu mendendangkan doa-diam yang haru merindukan suasana hati lewat pelukisan panorama alam yang melambai, membuai mimpi-mimpi indah menghanyutkan. Bahkan, dalam sajak Lereng Merapi Sitor seakan meramalkan ujung kelananya dengan kembali kepada kerinduan yang tak terengkuh: ”Kutahu sudah, sebelum pergi dari sini/Aku akan rindu balik pada semua ini/Sunyi yang kutakuti sekarang/ Rona lereng gunung menguap/Pada cerita cemara bedesir/Sedu cinta penyair/Rindu pada elusan mimpi”. Berdiri di antara dua dunia adalah ber diri di dunia lawa, dunia ambang; sebuah dunia yang mudah disergap oleh beragam kebimbangan. Tidak banyak yang sanggup hidup di dunia antara terus-menerus. Akibat dari itu semua sudah bisa diduga. Jiwanya berkecamuk, buncah oleh penca rian yang hakiki dengan hasrat untuk menemukan kepenuhan martabat manusia dan kemanusiaan yang hakiki.

Manusia Perbatasan Kerinduan Sitor pada Harianboho, kampung asalnya di tepi Danau Toba,

Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fathul Mu’in, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Soni Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy, Eka Setiawan. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. Radio-LAMPOST.CO. Redaktur: Fadli Ramdan. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman, Gesa Vitara. Content Enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi, Perpustakaan, Publishing, dan Riset: Kristianto (Redaktur). Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Staf Khusus Biro Daerah: M. Natsir (Koordinator). Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat

terekam sangat indah dalam Sajak Pulau Samosir dan Jalan Batu ke Danau yang tercantum pada kumpulan Dalam Sajak (1955). Sajak yang ditulis untuk dipersembahkan pada ibu dan bapaknya ini melukiskan rasa percaya diri yang tinggi untuk menemukan arah pulang, kendati raga sedang berada di negeri orang. Atau sajak Orang Asing pada Surat Kertas Hi jau yang melukiskan seorang lelaki yang mengembara ”Sebelum tahu di mana bumi sudah tua, kapal terapung sonder kompas” sementara ”Di desa ibu beranak juga, pe tualang bertambah asing, tak kenal suara angin berdesing”. Tema perbatasan dari dua dunia se macam itu terus berlanjut di kalangan penyair modern Indonesia. Goenawan Mohamad mempersepsi dirinya sebagai Malin Kundang, Soebagio Sastrowardoyo menulis Manusia Modern sebagai Manusia Perbatasan, hingga Yatim-Piatu yang Selalu Meragu dari Radhar Panca Dahana. Kegamangan Sitor untuk kembali ke Tanah Air atau tetap tinggal di Paris dengan segala konsekuensinya, sangat terang dalam analekta puisi Paris La Nuit: Paris di Waktu Malam, serta Yang Dikenang dan yang Dilupakan (2002). Sitor melukiskan kisah perjalanan bolak-balik antara bu daya ibunya dengan budaya nasional atau dunia Timur dan Barat. Membaca puisi-puisi dalam analekta ini terasa memasuki situs perjalanan puisi modern yang membicarakan begitu banyak hal: dari pergolakan revolusi 1945, nasionalis me kemerdekaan, hingga pertentangan ideologi politik dan kebudayaan dalam era postmodernisme. Dalam situasi yang buntu akan batas, Sitor tampaknya tidak pernah kehilangan batu pijakan. Hidup ini baginya terbentang masa-antara dan masa menunggu, sebelum akhirnya si penyair menghembuskan napas penghabisan. ”Seperti burung-burung pulang di pagi tua, mimpi terakhir manusia penghabisan” (sajak Paris). Dalam sajak Kepada Pembaca, Sitor seperti telah mengetahui bahwa ia akan meninggal di negeri orang. “Aku ‘kan mati, di negeri jauh, dekat tuan, tapi tuan tak tahu, kapan dan bagaimana, siapa cintaku”. n

Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi, Musannif Effendi Y. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Business Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

IR mata keluarga korban AirAsia QZ8501 hingga ki ni mungkin belum reda, bahkan makin menganak sungai. Pasalnya, hingga hampir seminggu setelah QZ8501 dinyatakan lost contact, sebagian besar jasad para korban belum juga ditemukan. Bagaimanapun, kecelakaan AirAsia merupakan tragedi bagi penerbangan nasional di penghujung 2014. Di tengah polemik tentang musabab terjadinya kecelakaan, yang tidak boleh dilupakan ialah nasib keluarga korban (ahli waris), siapa yang menanggung mereka setelah salah satu anggota keluarganya menjadi korban? Harap dicatat, di antara korban itu ada yang menjadi tulang punggung (pencari nafkah keluarga). Sudah cukupkah santunan yang diberikan manajemen AirAsia terhadap keluarga korban? Sebagai pengguna jasa penerbangan, adalah hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan penerbangan. Bahkan, hak tersebut semenjak praper jalanan (pembelian tiket), selama perjalanan (on board), dan juga usai perjalanan (pengaduan bagasi hilang dan lain-lain). Dengan kata lain, AirAsia sebagai maskapai wajib memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada konsumennya tanpa kompromi! Setidaknya, itulah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

“

Masyarakat konsumen bisa menggugat kepada operator jika hak-haknya diabaikan. Jika operator tidak kooperatif, konsumen bisa pula menghukum operator yang dimaksud dengan cara memboikotnya.

jibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pertanyaan lebih lanjutnya ialah seberapa besar ganti ruginya? Dalam konteks menggunakan transportasi umum, termasuk pesawat, memang sudah dikaver asuransi Jasa Raharja. Namun, nilai pertanggungannya sangat kecil, hanya Rp50 juta untuk korban meninggal atau cacat tetap. Kompensasi dan atau ganti rugi dimaksud harus mengaver dua hal, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Maskapai tidak cukup hanya memberikan ganti rugi materiil karena pasti nilainya sangat kecil. Namun, setelah korban meninggal, ia sebagai pencari nafkah, siapa yang menggantikannya untuk menanggung ahli waris korban? Siapa yang menanggung anak-anaknya yang masih kecil sampai dewasa? Ganti rugi immateriil menjadi sangat mendesak untuk mengaver hal itu. Jadi, kalau hanya merujuk ganti rugi materiil, dan atau bahkan Jasa Raharja (untuk penerbangan domestik), ialah sangat tidak memadai. Pihak manajemen AirAsia harus menghitung kerugian immateriil secara optimal dan rasional. Setidaknya, merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 77 Tahun 2011 bahwa maskapai harus memberikan kompensasi atau ganti rugi sebesar Rp1,2 miliar— Rp1,4 miliar jika konsumen yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Besaran itu sangat penting untuk menanggung keluarga dan anaknya yang ditinggal kepala keluarganya yang meninggal karena kecelakaan pesawat tersebut. Itu pun mungkin belum cukup. Oleh karena itu, sekali lagi, maskapai wajib bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan atau ganti rugi secara maksimal kepada ahli waris korban. Jika kemudian manajemen AirAsia tidak mau memenuhinya, konsumen bisa menuntut ganti rugi secara perdata, baik secara individual maupun secara berkelompok (gugatan class action). Gugatan semacam itu dijamin secara kuat oleh UU Perlindungan Konsumen (Pasal 18).

Pengawasan Ketat Penggantian Immateriil Di sisi lain, walau hanya secara umum UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, juga mengatur tentang hak calon penumpang, yakni pemegang izin usaha angkutan udara niaga bertanggung jawab melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial (Pasal 118 huruf e). Terkait dengan ganti rugi dan kompensasi, UUPK juga menjamin adanya hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi bagi konsumen (Pasal 4, UUPK). Bahkan, lebih gam blang, UUPK juga menyebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang diderita konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya (Pasal 19 Ayat [1]). Dalam konteks yang lebih luas, merujuk Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewa-

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Sebagai pengguna jasa angkutan udara, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penerbangan. Baik selama praperjalanan, dalam perjalanan, maupun setelah perjalanan. Konsumen juga berhak atas ganti rugi dan kompensasi jika selama menggunakan jasa penerbangan dirugikan. Pelaku usaha jasa angkutan udara wajib memberikan ganti rugi dan kompensasi yang dimaksud. Musibah yang menimpa AirAsia QZ8501 jelas sangat merugikan konsumen. Bukan hanya harta benda, melainkan juga jiwa. Pemerintah sebagai regulator harus mengawasi secara ketat kepada operator yang dimaksud, apakah sudah memenuhi hak-hak konsumen korban atau sebaliknya. Pemerintah harus memfasilitasi jika terjadi sengketa (deadlock) antara konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan sanksi keras jika operator melakukan pembangkangan regulasi. Lebih dari itu, masyarakat konsumen bisa melakukan gugatan kepada operator jika merasa belum optimal atas hak-haknya yang dite rima. Jika operator tidak kooperatif, konsumen dan calon konsumen bisa pula menghukum operator yang dimaksud dengan cara memboikotnya. n

Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Partisipasi Opini Lampung Post menerima opini orisinal dan tidak dikirim ke media lain, tak lebih dari 5.000 karakter. Kirim via e-mail ke redaksi@lampungpost.co.id atau redaksilampost@ yahoo.com. Kami mengutamakan tulisan yang mengkaji fenomena aktual di lingkungan masyarakat Lampung. Setiap artikel/tulisan, foto atau materi apa pun yang telah dimuat di Lampung Post dapat dipublikasikan atau dialihwujudkan kembali dalam format digital dan atau nondigital tetap merupakan bagian dari harian ini.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

OPINI

SABTU, 10 Januari 2015 NUANSA

PAK DE PAK HO

Benar-Benar Gila n LAMPOST/hendrivan

Iskak Susanto Wartawan Lampung Post

LAMPUNG POST

ASUS pembuangan orang gila bukan lagi menjadi rahasia umum. Di antaranya diungkapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma. (Kompas.com) Saat menjadi pembicara dalam sebuah dialog kebangsaan di ITB, 8 Maret 2014, Risma menuturkan banyak orang sakit jiwa yang sengaja dibuang ke Surabaya. “Kenapa saya tahu, karena banyak yang enggak bisa bahasa Jawa,” kata Risma. Namun, karena tidak tega mengembalikan mereka ke tempat asal, Risma akhirnya menginstruksikan jajarannya untuk merawat mereka di panti-panti di Surabaya. “Biarpun gila, mereka ini kan tetap ciptaan Tuhan. Kalau dikembalikan pasti dibuang lagi, kasihan. Karena itu, kami rawat saja dulu. Saat ini orang gila yang dirawat mencapai 1.189 orang,” ujarnya saat itu.

Sebagian dari mereka akhirnya ada yang sembuh dan kemudian dikembalikan ke daerah asal atau keluarga masing-masing. “Tahun kemarin ada 47 orang gila yang sudah sehat kami kembalikan,” kata Risma. Setuju, Bu, mereka bukan sampah yang seharusnya dibuang. Mereka juga manusia. Karena penasaran, saya coba searching dengan kata kunci ‘orang gila dibuang’. Ternyata banyak. Kabupaten Garut pun menjadi salah tempat pembuangan orang-orang tidak waras ini, terutama di Kecamatan Kersamanah. Biasanya, orang-orang gila itu diangkut truk dan dibuang pada malam hari. Di Kabupaten Bondowoso, pihak Polisi Pamong Praja setempat bahkan terang-terangan mengaku merazia orang gila dan membuangnya di daerah perbatasan. Alasannya, mereka hanya menjalankan tugas, sedangkan penyedi-

aan penampungan dan pembinaan, itu urusan Dinas Sosial. Di Lampung, sebetulnya kasus pembuangan orang gila antarkabupaten pun terjadi, tetapi belum jelas siapa pelakunya. Berbagai daerah saling kirim orang-orang seperti itu karena dianggap cuma menjadi beban. Karena itu, di sejumlah kabupaten atau kota, sekali waktu banyak berkeliaran orang gila, tetapi pada lain waktu hilang sama sekali. Kemudian, muncul lagi di lain waktu atau di daerah lain. Tidak perlu heran. Di sini, jangankan orang gila, pasien rumah sakit pun ada yang dibuang atau diusir dengan berbagai alasan, dari dikatakan sudah membaik sampai tudingan sakit jiwa. Para pelakunya pasti juga menganggap orang-orang yang tidak jelas tempat tinggalnya ini cuma menjadi beban. Ini gila. Benar-benar gila. Barangkali, para pelaku pembuangan itulah sebetulnya yang layak dibuang. Atau, haruskah ikut-ikutan mengirim orang-orang telantar itu ke Surabaya? n

Winda kembali dirawat di RSUDAM, Pak De.

Semoga benar-benar dirawat, Pak Ho.

n FERIAL

POJOK

SURAT PEMBACA Layanan Paspor Online Mengecewakan SAYA Laikmen Sipayung, saat ini sedang proses peng ajuan permohonan paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Dengan nomor permohonan 11112000001925889. Awalnya saya adalah orang yang sangat bangga dengan terobosan reformasi birokrasi di instansi pemerintah de ngan pemanfaatan layanan online. Namun sayangnya, saya harus kecewa dengan layanan online pengurusan paspor yang dibuat Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Kasus ini berawal dari niat saya mengurus paspor secara online melalui www.ipass.imigrasi.go.id. Proses registrasi online saya lakukan pada 3 Januari 2015. Prosesnya berhasil dan saya mendapat e-mail konfirmasi dari spri@imigrasi.go.id untuk melakukan pembayaran biaya pembuatan paspor ke bank. Perintah ini pun saya lakukan dengan menyetorkan sejumlah uang yang dibebankan pada 6 Januari 2015. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah konfirmasi secara online untuk menentukan jadwal kedatangan ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan dan melakukan wawancara. Namun ternyata, tiba-tiba layanan online-nya tidak dapat diakses. Pada hari itu juga saya memutuskan mendatangi langsung Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mendapatkan jawaban. Karena dana yang telah saya setorkan akan terancam dianggap hangus, apabila dalam 5 hari sejak registrasi online dilakukan saya belum melaksanakan konfirmasi pembayaran dan kedatangan ke Kantor Imigrasi. Pihak Imigrasi pun meminta saya untuk menunggu tanpa kepastian dengan jawaban “mungkin” besok

Kejari tahan Bendahara Dinsos Bandar Lampung. Siapa menyusul? n Petani kesulitan pupuk bersubsidi. Bagaimana hasil pertaniannya mau bagus?

sistem online-nya sudah pulih. Keesokannya, 7 Januari 2015, saya kembali mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, dan ternyata jawaban dari pihak Imigrasi tidak juga dapat memastikan kapan proses online dapat saya lanjutkan. Karena kesal atas jawaban tersebut, dengan suara agak keras saya meminta pihak Imigrasi Bandar Lampung untuk komunikasi dengan pusat. Untuk itu, saya di minta untuk menunggu dari pukul 09.00 hingga 12.00. Dengan perasaan kecewa saya bersedia menunggu. Kemudian tepat pukul 12.00 saya menanyakan kembali, dan jawabannya sama, bahkan lebih parah lagi disebutkan bahwa mereka sudah berupaya menghubungi pusat, tetapi tidak juga dapat terkoneksi. Yang saya heran, di era teknologi canggih saat ini masak komunikasi dalam satu dirjen yang sama masih sesulit itu, lalu apa gunanya sistem online? Karena kebutuhan saya mendesak terhadap paspor ini, dan sampai hari itu juga saya tidak mendapatkan kepastian jawaban dari pihak Imigrasi, saya memutuskan untuk memulai pengurusan paspor baru secara manual pada hari itu juga. Menurut pihak Imigrasi Bandar Lampung, dana yang telah saya setorkan lewat sistem online akan dianggap hangus. Saya pun harus melakukan pembayaran ulang melalui layanan manual. Saya harap ada perhatian serius untuk perbaikan dalam pelayanan di Imigrasi. Saya menyarankan agar layanan online-nya dihapuskan saja apabila tidak mampu mengelola secara baik. Karena mungkin banyak pihak yang akan dirugikan seperti yang saya alami. Terima kasih Lampung Post.

Ruang Publik Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com, short message service (SMS) 0815-405-9000, www.facebook.com/lampungpost. interaktif. Setiap surat harus disertai identitas yang jelas.

Laikmen Sipayung Rajabasa, Bandar Lampung

Zikir Panjang di Penampungan Pasar SMEP Sambungan Hlm.1 Selama dua tahun ditampung di tempat tersebut, ia mengaku hanya bisa menjual sekitar sepuluh ekor ayam kampung hidup dalam satu minggu. “Setiap ha rinya memang ada saja. Tapi, ya cuma segitu. Kadang-kadang cuma jual satu ekor,” kata dia lemah. Syam (33), padagang lainnya yang menempati kios ukuran 2 x 2 meter dengan halaman berada di pinggir jalan, sedikit punya kesempatan memajang dagang annya lebih lama. Ia menghamparkan dagangannya berupa ayam hidup agak menjorok makan jalan. Meskipun agak mengganggu lalu lintas, ia mengaku tidak peduli. Di tempat penampungan yang jauh dari jangkauan pelanggan lamanya, ia berusaha agar da-



gangannya tetap bisa dilirik pembeli. “Kalau dagang di dalam sana, siapa yang mau masuk. Daripada enggak bisa dagang, ya saya hampar aja di sini. Kalau wali kota marah, memang dia mau ngasih makan anak saya,” kata dia membela diri. Meskipun demikian, Syam tetap menghormati jika ada petugas Satpol PP yang melakukan pengawasan. Ia mengaku omzetnya di pasar penampungan tidak jauh berbeda dengan Pasar SMEP sebelumnya. Satu minggunya ia bisa menjual ayam kampung sebanyak 300 ekor. Ia harap pembangunan Pasar SMEP bisa lebih cepat karena suasana pasar nyaman dan kondusif bisa dinikmati pedagang. Komisaris PT Prabu Artha yang merupakan pengembang Pasar SMEP, Fery Sulistyo, pernah berujar akan mengubah pasar yang semula kumuh menjadi rapi.

Rencananya, pasar tradisional itu akan dibangun enam lantai yang terdiri dari lantai satu untuk pasar tradisional dan modern, lantai tiga mal, lantai empat tempat penjualan elektronik, lantai lima hotel dan karaoke, dan lantai enam tempat parkir kendaraan. Target pembangunan yang awalnya 15 bulan, seharusnya rampung pada 2014, tapi kenyataannya tahun 2015 belum juga terbangun. Pedagang tradisional rencananya akan ditempatkan pada lantai yang pa ling bawah untuk tetap mempertahan kan ciri khas Pasar SMEP sebagai pasar tradisional. Sementara itu, sejumlah pedagang Pasar SMEP mengaku tidak mendapatkan kios penampungan kare na dianggap tidak mengikuti organisasi pasar. (R6) n Dian Wahyu Kusuma

Pariwara

ARSITEKTUR 3M ARSITEK, DESIGN, bgnan, gdg & taman, interior, rmh/kantor, 3D, rab, hub: 0813.7813.3869

BAHAN BANGUNAN Menyediakan genteng mantili, bata bolong Pringsewu, Pasir Gunung Sugih, split, batu belah, produk berkualitas serta bergaransi. Hub. 0813.6935.6598, 0813.7361.6598

JASA BANGUNAN Jasa rancang bangunan/renovasi,dll. Harga murah Hub.0812-7198-0518

PERUMAHAN Dijual PERUMAHAN BARU type 36 harga 110 Juta (bisa cicil), tempat strategis. Hub. 0812.8537.7717 Ayo stop ngontrak! Di buka prumahan subsidi angsuran 30rb/hari. Hub,TRIAN.0823-7253-3321/08154004-7646 Pin. 51D3B2D6 Perum taman suropati, Menawarkan beberapa type 60 Lt 150m2, type 90 Lt 150m2, type 120 Lt 170m2, hrg bsa Ngo, Hub Hendra: 0813.7330.9035. pin: 7D5EDF2F

DIBUKA PERUMAHAN TANPA DP. HUBUNGI . 0857.6811.7586, 0823.7176.4365

RUMAH DIJUAL Jual rmh baru ditengah kota komplek perum servitia, 3 KT, 3 KM, Harga nego. Hub.0822-8065-8887 Dijual rmh+kos2an luas 485 m2,SHM, lokasi Jl. Bumi Manti 1 No.74 kmpung Baru, blkng unila. Hrg.600jt nego, Hub.0812-6339-5138 tnp perantara Dijual rumah SHM LT 260 m2, 3KT, Jl. Urip Sumoharjo Gg.Bintara I Bukit Kencana 3 -Tanah SHM Ls 346 m2 Jl.Swadaya 7 Purnawirawan Gedong Meneng. Hub. 0812.7960.1021 Dijual cepat 6 rumah type REAL ESTATE utk kontrakan atau rumah tinggal bisa beli 1 an. pemilik mau pindah. SHM. Hub. 0812.7288.9937. Rumah dijual BKP Blok R. 180 Lokasi dekat SMPN 28 hub: 081279414948 Rumah di Jl. Pramuka Rajabasa Bdl (BAP-ESTATE) belakang SMPN2, SHM, LT 197 m2, harga 290 jt nego. Hub. 0852.7951.9000.

DIJUAL RUMAH ukr. 10 ½ x 12 m2, tempat strategis, Jl. Serbajadi Tabek Indah natar Hub: 0812.7277.695

DIKONTRAKAN/DIJUAL Disewakan rumah Blkg Polsek Sukarame, 3KT, 2KM, 120 M, Hub: 0812.7920.801 RUMAH DI BLORA INDAH, A9,3 KT,2 KM, DPR, PAM, SUMUR, SHM, Nego. Hub.0813-7772-6060

KAMAR DIKONTRAKAN Dikontrakan 2 kamar, kamar mandi di dalam (diatas ada lobi), di bawah ruang tamu, RM, dapur. Hub. 0821.7983.8070

KONTRAKAN/ DIJUAL Dijual kontrakan Kedamaian dekat Antasari 22 rmh skr full LT 1200 m2 SHM, mau pindah cepat. Hub. 0812.7288.9937.

RUKO DIJUAL Dijual ruko 3 lantai 2 plong, lokasi strategis dpn lapangan samber Jl. Mayjend Ryacudu Metro serius hub: H. Junaidi 081390643901

Layanan Iklan Dijual ruko 3 lantai,2km,jetpump,listrik pulsa. Jln. Ratu Dibalau B.Lampung, Hub.0821-8002-1799 RUKO 3 LANTAI Uk:13,5x3,5 = (47,25),strtegis,700 Jt,HGB,Ng,Jl. Pemuda No. 94 Bdl Hub: 0213153779,081386422544

RUKO DIKONTRAKAN RUKO 2 LT JL. RAYA NATAR 100 MTR dr millenium dpn bank lampung, lingkungan bank cocok utk leasing, tour & travel 26 jt/th ng hub: 08127911703

TANAH DIJUAL JUAL TNH shm Ls.1340 x 950 m 2. Msing2 di Jl.Nangka 4 Sukarame dkt Itera & jl.Tirtayasa dkt dkt SMK N 5 Sukabumi, Nego. 0822-8065-8887 Tnh 4.500 m (75x60m) tepi jln Rya Trans Sumatra, Kalianda dkt rmh dinas bupati, SHM cck untk showroom,RM, Ruko,dll. Hub.08789931-4539 (pemilik) Tnh 10.600 m (lbr dpn 75m) tepi jln Raya Trans Sumatra, Kalianda, Sidomulyo. Tnh rata dan datar (ex. lapangan bola) SHM R P.175.000/M Hub.0878-9931-4539 (pemilik)

Tanah dijual luas 2394 m2, SHM, K arang Indah, K arang Anyar, Jati Agung, Lamsel. Hub. 0821.8636.8475 Dijual tanah 880 m2, Desa Tiuh Balak kec.Baradatu, kab.Way Kanan, hrg.200 jt nego. Hub.0812-6339-5138 tanpa perantara JUAL CEPAT TNH LS 600 M2, tnh datar dihook jalan, SHM, Jl. Puncak Kec/Kel Kedamaian hub: Drs. Amir Ali Hi 085357850235 Jual tanah Ls 9600 m2 lokasi strategis cocok utk apa saja pinggir jln dkt pom bensin & pasar Pekalongan 500 m hrg 600 rb/m. hub. 0813.6910.3963, 0811.2531.707, 0822.2598.8487 Tanah di Morotai dekat Antasari sebelum Dome, Luas 724 m2 ada pondasi cakar ayam tingkat, SHM,tnh segiempat cck ut tmpt tnggl/kontrakan. Hub.0812.7288.9937. JUAL TNAH KAV MURAH siap bngun promo akhir thn hnya 20jt, bsa cas/ tmpo slma 1thn hrg naik 1january,dr fly over ntar hnya 15mnit kelokasi.hb: 0852.6956.2466, 0813.7777.5025. DIJUAL TNH KOSONG di Pramuka Jl. Dipangga Gg.Pelopor blkg LP Rajabasa LS 289 M2, SHM, hub: 0817.0795.563

TANAH KAVLING DIJUAL Kalau anda mau membeli kavlingan mumpung harga msh murah. Hub. 0821.8326.3133, 0821.7986.7283 CV SIGER BARU. Investasi anda adlh inspirasi bisnis kami. Hub. 0853.79663025, 0853.77770639, 0813.69453477, 0853.68442719, 0853.83582171, 0813.69690690, 0853.8033.6985, 0812.7942706, 0852.79787894, 0812.73306617, 0812.79630959, 0853.66885700, 0823.79612666, 0813.68284414, 0821.76442002 Investasi cemerlang & menjanjikan, kav kampus itra, karang anyar, kota baru, jgn trlmbt selagi msh ada. Hub, Kiki/Seno 0821-79187918/0858-6344-700 Dijual tanah kavlingan ruko dan kavlingan rmh di Karang Anyar, itera, kota baru hub.0823-8057-2116 Jual cepat tanah kavling villa view laut & pegunungan, ls 400 m2 Rp 200 Jt bisa diangsur 3 th, per Februari Rp 250 Jt sdh SHMl lokasi B.Lampung. hub. 0812.7222.0234 Pin 7A57D557 Kavlingan murah di Jati Agung, Karang Anyar, harga mulai DP 10 Jt an dpat membawa keberkahan. Hub.



0721-783.593, 783.679 Ext.1065

 BANCAR 0856.5875.7775  WENI 0896.0537.4633

Manager PT Patok Emas Yuli Astra 0812.7226.8111/0856.0950.8111 Tersedia kavling rmh & ruko di seputaran ITERA hanya 30m dr 2 jalur kota baru hub: awan 082133947417 TNH KAVLINGAN bikin kaya, lokasi Kota Baru Itera Karang Anyar. PATOK EMAS promo 27jt. Jamal 08136964-1617/0857-6668-0001 www. patokemas.co.id TNH KAVLINGAN murah siap bangun, kota baru ITERA karang anyar PT.PATOK EMAS beli skrng/tdk kebagian. Yudi 0822-8207-3129/ Ayu 0882-15243980/ Adi 0853-6845-4191 TNH KAVLINGAN murah siap bangun kota baru Itera karang anyar, PT.PATOK EMAS. Aji mumpung terjangkausblm melejit lg. Iwan 0813-73325487/ Ade 0823-7327-2333 DIJUAL TANAH KAVLING dkt gerbang dua kampus Itera ukr. Ruko 5 x 25 m2, hrg 35 Jt, SHM. Hub. Avie 0821.85540500, 0823.9863.3343. Kavlingan bernilai emas, kav perum & ruko di Kota Baru Lampung & Itera. Promo 27 Jt, cash/credit. PT Patok Emas, 0813.6964.1617/0857.6668.0001

OPINI

SABTU, 10 Januari 2015

LAMPUNG POST

SETITIK AIR

PAK DE PAK HO

Benar-Benar Gila