Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampost.co
@lampostonline, @buraslampost
sabtu, 11 OKTOber 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
Travel Gelap Dibiarkan P
EMERINTAH daerah membiarkan travel gelap beroperasi mencari penumpang di sejumlah lokasi strategis di Lampung. Pengamatan Lampung Post, hingga kemarin (10/10) masih banyak travel gelap yang berope rasi di beberapa titik wilayah Kota Bandar Lampung, seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Raden Intan, dan di depan lapangan Baruna, Panjang. Di lokasi itu, travel-travel yang menunggu penumpang sebagian besar berpelat hitam, hanya beberapa yang berpelat kuning. Anggota DPRD Lampung, Tony Eka Candra, menyesalkan tidak adanya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan Provinsi dan aparat terhadap travel ilegal yang terus berope rasi ini. Bahkan, Dinas Perhubungan dan aparat terkesan tutup mata atas kondisi ini.
S
iapa pun pemiliknya, jangan ada diskriminasi. Mau (travel gelap) itu punya oknum pejabat atau penegak hukum, tidak ada urusan.
Apalagi, ada dugaan oknum Dishub dan aparat ikut membekingi travel gelap dan melakukan tindakan pungutan liar (pungli). “Aparat hukum tidak boleh pandang bulu dalam menindak pungli di jalan raya. Kalau ini tidak diberantas akan menyuburkan usaha angkutan ilegal, termasuk tindakan-tindakan pungli,” kata Tony, saat ditemui di kantornya, Jumat (10/10). Menurut Ketua DPC Organda Bandar Lampung ini, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Mobil Penumpang dan Angkut an Barang yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijadikan payung hukum dalam menindak travel
ilegal yang beroperasi di Bumi Ruwa Jurai. Dia menjelaskan pada pelanggaran pertama, mobil travel berpelat hitam dikandangkan selama 30 hari. Jika masih mengulangi, pengandangan dilakukan selama 60 hari. Pada pelanggaran ketiga kalinya, mobil dikandangkan hingga 90 hari. “Jika melanggar lagi bisa dikandangkan selama 120 hari, foto pemilik kendaraan dipajang di media massa, dan STNK serta dokumen kendaraan bisa dibekukan,” kata dia. Tony mengatakan penegakan perda ini wajib dijalankan aparat, apalagi beroperasinya travel gelap berpotensi mengu rangi pendapatan daerah. Menurut dia, pendapatan dari pajak dan retribusi angkutan ini cukup besar. Sebab, pengusaha angkutan resmi harus mengurus perizinan angkutan umum dan angkutan barang, seperti izin trayek, izin operasional, dan izin angkutan umum. “Kemudian retribusinya ada dua, bagi angkutan barang itu retribusi kir dan retribusi jembatan timbang kalau meng angkut muatan lebih. Untuk angkutan penumpang ada dua retribusi, yakni kir dan terminal. Nah, kalau itu tidak legal, maka pemasukan untuk daerah juga enggak ada. Di luar itu pungli juga harus diberantas karena membebani pengusaha dan pengemudi,” ujarnya. Anggota DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli, juga mendesak aparat hukum menegakkan Perda Pengawasan dan Pengendalian Mobil Penum pang dan Angkutan Barang. Dia mengimbau jangan ada diskriminasi dalam penindak an pelanggaran angkutan. “Siapa pun pemiliknya, jangan ada diskriminasi. Mau (travel gelap) itu punya oknum pejabat atau penegak hukum, tidak ada urusan. Semua harus ditindak,” ujar politikus PAN itu. Menurut dia, setiap pungut an yang tidak didasari aturan merupakan pungutan liar dan harus ditindak tegas agar ada efek jera. (K1)
ekasetiawan@lampungpost.co.id
No. 13282
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Tipu-Tipu Duit Parkir
Aparat hukum tidak boleh pandang bulu dalam menindak pungli di jalan raya. Kalau ini tidak diberantas akan menyuburkan usaha angkutan ilegal. Eka Setiawan
24 Hal.
Puan Maharani PDIP
Puan Maharani Tjahjo Kumolo Pramono Anung Budi Gunawan Agustin Teras Narang Maruarar Sirait Hugo Andreas Pareira
16Jokowi-JK Menteri PKB
Muhaimin Iskandar Marwan Jafar Imam Nachrowi/ Abdul Kadir Karding
Partai NasDem Siti Nurbaya Ferry Mursildan Baldan Enggartiasto Lukita/ Patrice Rio Capella
Siti Nurbaya Partai Hanura Wiranto Yuddi Chrisnandi PKPI
Sutiyoso
Sumber: Data Pemberitaan
Politikus Kandidat Menteri Jokowi-JK SEJUMLAH nama politikus partai politik diperkirakan bakal menduduki posisi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka bakal mengisi 16 posisi menteri yang tersedia untuk partai politik. “Nama-nama tersebut hampir pasti duduk di posisi menteri, tetapi di mana kementeriannya masih terus didiskusikan,” kata sumber Media Indonesia (grup Lampung Post) yang ikut mengetahui penentuan kader parpol yang bakal masuk kabinet, di Jakarta, kemarin. Salah satunya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga putri dari ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Juga Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya digadang-gadang duduk di kabinet
pemerintahan baru itu. “A w a l n y a n a m a P u a n diproyeksikan menjadi ketua DPR. Namun, karena tidak berhasil, kemungkinan besar menduduki salah satu posisi menteri,” kata sumber ini. Ketika dimintai konfirmasi nya, politikus Partai NasDem Siti Nurbaya menyebutkan dirinya tidak mengetahui bila dinominasikan untuk menduduki salah satu kursi menteri di kabinet Jokowi-JK. Namun, ia menyatakan kesiapannya jika benar-benar ditunjuk sebagai salah satu menteri.
Apalagi sebelum memasuki dunia politik, Siti sempat malang melintang bekerja di birokrasi pemerintahan. “Tapi semua terserah Pak Jokowi dan Pak JK,” katanya ketika dihubungi, Jumat (10/10). Hal senada dikatakan politikus PDIP, Agustin Teras Narang, yang menyebutkan dirinya sebagai kader menyerahkan semua keputusan kepada parpol. “Walaupun akhirnya berpulang kepada hak prerogatif presiden,” ujarnya. (MI/U1)
Kate Middleton Mengandung Anak Kedua
Hlm. 16
PESATNYA pertumbuhan jumlah kendaraan sering dijadikan penanda kemajuan ekonomi suatu daerah. Berdasar data Gabung an Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, IKUTI BEDAH TAJUK selama Januari—AgusS E T I A P P U K U L 0 8 . 0 0 W I B tus 2014, penjualan kendaraan roda empat di Indonesia mencapai 830.398 unit. Jumlah tersebut me ningkat dibandingkan periode yang sama 2013 sejumlah 792.356 unit. Lonjakan jumlah kendaraan membawa berkah bagi pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dari perparkiran bisa mencapai belasan miliar rupiah. Di Bandar Lampung, perolehan PAD dari dua pos pendapatan perparkiran, yakni pajak parkir dan retribusi parkir, masih jauh dari target. Pajak parkir dipungut dari hotel, tempat wisata, rumah makan, perbankan, mal, pertokoan, apotek, rumah sakit, klinik, dan praktik dokter. Sementara retribusi parkir dipungut langsung dari pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan. Hingga September lalu, Dinas Perhubungan baru mengumpulkan pajak parkir Rp2,143 miliar atau 39,93% dari target Rp5,369 miliar. Pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan sedikit lebih baik sebesar Rp3,546 miliar meski pun masih jauh dari target Rp6,6 miliar (53,74%). Semula retribusi parkir dikelola PT Mitra Bina Persada, tapi kontrak diputus pada 12 Juni Juni 2014 karena per usahaan tersebut tidak mencapai target. Dua bulan setelah retribusi parkir kembali dikelola Pemkot, Dinas Perhubung an mengklaim sudah mengumpulkan PAD Rp2,891 miliar dengan rata-rata perolehan Rp15 juta—Rp16 juta per hari. Sedangkan PT MBP selama 162 hari terhitung mulai 1 Janua ri—12 Juni 2014 hanya mampu menyetor Rp2,042 miliar. Minimnya realisasi PAD dari perparkiran menyulut curiga. Komisi III DPRD Bandar Lampung menduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan parkir. Ada dugaan banyak perjanjian bawah tangan yang dilakukan oknum Pemkot bekerja sama pengelola mal, ruko, restoran, tempat hiburan, hotel, dan fasilitas lain. Target pendapatan parkir dalam APBD 2014 tentunya disusun setelah memperhitungkan potensi luas dan lokasi parkir serta jumlah kendaraan. Target itu tidak dirancang secara sembarangan. Jika realisasi meleset jauh dari target, patut diduga ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hal itulah yang mendorong DPRD bersemangat melakukan investigasi. Kita berharap hasil investigasi perparkiran menjadi kado perdana DPRD Bandar Lampung periode 2014—2019 untuk seluruh warga kota. Jika nanti ditemukan oknum yang terlibat dalam tiputipu duit parkir, hendaknya diproses sesuai hukum yang berlaku. Bukan sekadar sanksi terapi kejut yang belum tentu memberikan efek jera bagi pelaku. Kumpulkan seluruh data penyelewengan dan serahkan kepada aparat hukum. Pemkot Bandar Lampung juga harus bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan parkir. Kita tidak ingin pajak dan retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah dibelokkan ke brankas pribadi. Daerah ini masih memerlukan banyak dana segar untuk membangun infrastruktur serta melanjutkan program pendidikan dan kesehatan. Para pencoleng uang rakyat yang memanipulasi pendapat an parkir harus mendapat hukuman setimpal. n
oasis
Kopi dan Lever SEBUAH studi menemukan meminum kopi tanpa kafeina bisa meningkatkan kesehatan bagi lever. Hasil studi yang diterbitkan di Journal of Hepatology itu menemukan ada senyawa kimia dalam kopi, selain kafeina, yang dapat membantu melindungi lever. Untuk studi ini, peneliti menggunakan data dari Lembaga Survei Kesehat an dan Pemerikasan Nutrisi Nasional AS (NHANES). Penelitian melibatkan 27.793 peserta yang berusia 20 tahun ke atas dan telah meminum kopi dalam waktu 24 jam terakhir. Tim peneliti kemudian mengukur darah untuk melihat kesehatan lever. Hasilnya, peserta yang meminum tiga cangkir kopi nonkafeina atau lebih per hari memiliki tingkat enzim lever yang lebih rendah daripada yang meminum lebih sedikit. Peneliti akan memperdalam hasil studi untuk mengidentifikasi komponen-komponen dalam kopi yang menyehatkan lever. (MI/U1)
Seluruh Dana Pendidikan Rawan Dikorupsi
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
TRAVEL GELAP. Mobil travel gelap menunggu penumpang di bawah jalan layang Jalan Sultan Agung-Jalan Ryacudu, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (9/10). Keberadaan travel-travel gelap tersebut diduga dibekingi aparat.
HAMPIR seluruh sumber dana pendidikan rawan dikorupsi. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana dekonstruksi (dakon) yang memang tidak secara langsung mendapat pengawasan dari DPRD, hingga bantuan operasional sekolah (BOS) yang sarat penggelembungan dana (mark up). Direktur Komite Antikorupsi Lampung Muhammad Yunus menjelaskan secara umum dana pendidikan ada dua, yaitu dana operasional dan dana infrastruktur. Keduanya rawan diselewengkan. “Kalau dana infrastruktur
kebanyakan menggunakan DAK dan dakon yang menjadi modus adalah dilakukannya mark up pada setiap pengadaan program pembangunan,” kata Yunus, kemarin (10/10), terkait rilis Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan Lampung merupakan provinsi ke-10 terbesar terjadinya korupsi dana pendidikan tahun ini dengan nilai kerugian negara dari 12 kasus mencapai Rp13,8 miliar. Yunus mencontohkan berbagai jenis mark up yang terjadi seperti pengadaan pagar sekolah. Berdasarkan hasil temuannya, beberapa sekolah melakukan
mark up pada konstruksi ba ngunan. Selain itu, penggunaan DAK seperti untuk pengadaan komputer di beberapa sekolah, ia menemukan banyak sekolah yang tidak membeli komputer sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditentukan. “Beberapa sekolah membeli komputer rakitan, padahal seharusnya komputer yang asli. Alhasil, banyak sekolah yang akhirnya komputernya cepat sekali rusak,” ujarnya. Dana dekonstruksi juga ra wan diselewengkan karena banyak sekolah yang mengajukan, padahal tidak begitu
membutuhkan. “Biasanya memang sebatas mengejar proyek saja, jadi banyak yang kurang tepat sasaran,” kata Yunus. Sedangkan dana BOS yang saat ini pengadaannya dilakukan secara langsung melalui transfer dari pusat ke rekening sekolah juga banyak yang menjadi sumber korupsi karena tidak sesuai dengan penggunaannya. Terjadinya korupsi tersebut, menurut Yunus, memang ka rena masih sangat lemahnya pengawasan penggunaan dana pendidikan, khususnya pengawasan dari pusat. (*1/CR13/S1)