Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
@lampostonline, @buraslampost
Sabtu, 13 Desember 2014 facebook.com/lampungpost
TKS Ditahan dalam Kasus Bansos T
ENAGA kerja sukarela (TKS) Dinas Sosial Bandar Lampung, M. Sakum, ditahan Kejaksaan Negeri setempat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial hibah kematian tahun 2012. Usai diperiksa, ke marin (12/12), tersangka yang berperan sebagai tim sukarela wan itu digiring ke Rutan Way Huwi, Lampung Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Widiyan toro mengatakan Sakum di dampingi kuasa hukumnya, Minggu Abadi, saat diperiksa penyidik. “Ya tadi dia (Sakum) sudah menjalani pemerik saan. Kemudian, penyidik (jaksa, red) mengajukan peng usulan penahanan, dan saya tanda tangani,” kata Widiyan toro di kantornya, kemarin.
B
erdasarkan penelusuran ternyata ada yang terima tahun 2011, ada yang masih hidup.
Untuk dua tersangka lain nya yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), yakni Tin neke (Bendahara Dinsos) dan Akuan (Kepala Dinsos), belum juga ditahan. Kajari berkilah penahanan mereka masih harus menunggu waktu yang tepat. Sebab, banyak sekali kesibukan di bidang pidsus seperti penanganan berkas, di antaranya perkara korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandar Lampung yang menjalani persidangan atau yang melengkapi berkas. “Nanti akan diatur lagi un tuk dua tersangka lainnya. Enggak tahu mana yang harus didahulukan bendahara dulu atau Kepala Dinsos atau ke duanya sekaligus. Secepatnya akan diperiksa,” ujarnya. Widiyantoro juga meng ungkapkan peranan dari Sa
kum sebagai tim sukarelawan yang diperbantukan pada Dinsos Bandar Lampung tahun 2012. Namun, ter sangka mengambil uang itu dari bendahara, kemudian dibagi-bagikan begitu saja. “Berdasarkan penelusuran ternyata ada yang terima tahun 2011, ada yang masih hidup,” ujar Widiyantoro. Kajari menerangkan keru gian negara dari hasil audit BPKP sudah diterima sejak Kamis (11/12) sore. Untuk perincian jumlahnya, kata Kajari, dia belum bisa me nyebutkan, tetapi kisarannya pada Rp2 miliar lebih. Anehnya, sang kuasa hu kum Minggu Abadi tidak mengajukan penangguhan p e n a h a n a n a g a r p ro s e s perkara yang bersangkutan segera selesai. Dia pun men dukung penahanan Sakum untuk mempermudah proses penyidikan dan berharap segera dilimpahkan ke peng adilan. “Menurut kejaksaan, Bapak Sakum ditahan dalam rangka mempermudah pro ses penyidikan,” kata Minggu via pesan singkat, kemarin. Tebang Pilih Pada bagian lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta jaksa tidak tebang pilih dalam penangan an perkara dana hibah santun an kematian tahun 2012 itu. Direktur Eksekutif LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi Sila lahi menilai Kejari setengah-se tengah dalam menanganinya. “Jangan dipotong-potong sam pai di sini saja,” kata Fauzi, saat dihubungi, tadi malam. Ia juga menjelaskan bahwa dalam hal tenaga kerja su karela seperti Sakum, tentu lah tidak punya kewenangan jika tidak ada perintah dari pimpinannya. “Dia hanya TKS. Itu artinya tidak punya ke wenangan kalau tidak ada dari atasannya,” ujar Fauzi. (U1)
No. 13343
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Merawat Kemerdekaan Pers
Dari tiga tersangka yang telah ditetapkan kejaksaan, hanya Sakum yang sudah ditahan. Wandi Barboy Silaban
24 Hal.
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
TERSANGKA BANSOS. M. Sakum, tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dana hibah santunan kematian di Dinas Sosial Bandar Lampung tahun 2012, memasuki mobil saat ditahan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Jumat (12/12). Tenaga kerja sukarela tersebut selanjutnya ditahan di Rutan Way Huwi.
Jangan Ada Lagi Tragedi Anaktuha PEMERINTAH Provinsi Lam pung mengingatkan warga Lampung Tengah, khususnya Kampung Tanjungharapan, Anaktuha, agar menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Sebab, merusak dan bertindak anarki tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Hal itu dikatakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat silaturahmi dan ikrar perdamaian dalam rang ka Operasi Aman 2. Kegiatan itu sebagai upaya pemulihan konflik antara warga Dusun I dan Dusun II, di lapangan Kecamatan Anaktuha, Jumat (12/12). Ridho juga memberikan peringatan agar peristiwa semacam itu
wandibarboy@lampungpost.co.id
tidak terulang lagi. Jika ter ulang, dia menyarankan ru mah warga yang rusak tidak dibantu perbaikan. Ridho juga meminta aparat hukum bertindak tegas tanpa ragu. “Hidupkan kembali rembuk pekon atau musyawarah kam pung,” kata dia. Pada saat yang sama, Polda Lampung dan Polres Lam pung Tengah memprakarsai silaturahmi dan ikrar damai dalam rangka Operasi Aman 2, kemarin. Empat warga Tan jungharapan, Desta Husada dan Imro (Dusun I), Suroso dan Anang (Dusun II), bersamasama membacakan ikrar per damaian disaksikan Gubernur Lampung, Kapolda Brigjen Heru Winarko, dan Deputi Penanganan Konflik Kemente
Selera Busana Andien Mengagumkan... Hlm. 16
rian Polhukam Brigjen Royke. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Lamteng Achmad Pairin, Wabup Lamteng Mus tafa, Kapolres Lamteng AKBP Kunto Prasetyo, unsur pimpin an daerah Lamteng, dan lain sebagainya. Ikrar damai berisi beberapa poin penting. Di antaranya, menjaga per satuan dan kesatuan dengan menjalin silaturahmi, tidak membedakan suku, agama, dan golongan. Selanjutnya wa r g a b e r j a n j i m e n j a g a keamanan dan kenyamanan, menjaga situasi tetap kondusif, dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang tak jelas. Kapolda Lampung me ngatakan menjaga keamanan dan situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama. Dia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup ber dampingan dalam suasana da mai. “Ini tugas kita bersama,” kata Kapolda. (WAH/D1)
HARUS diakui sejalan dengan reformasi, pers Indonesia bertumbuh de ngan segala dina mikanya serta se gala kekurangan dan kelemahannya. Yang pasti, pers te lah memberi sum bangan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan demokrasi di negeri ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pun sangat jelas menjamin kemerdekaan pers. Namun, ancam an terhadap kebebasan pers selalu muncul dan kekerasan terhadap insan pers juga tetap berlangsung. Di antara ancaman itu, masih banyak pasal di beberapa per aturan perundang-undangan yang mengancam kebebebasan pers. Itulah pasal-pasal karet peninggalan kolonial yang dari waktu ke waktu sering dipakai untuk “memukul” pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Pasal karet ini pulalah yang kini dikenakan kepada Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodi ningrat. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Meidyata ma sebagai tersangka kasus tindak pidana penistaan agama, Kamis (11/12). Pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris ini adalah Pasal 156 Ayat (a) KUHP tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Penyidik Polda Metro Jaya me ngaku telah mengantongi dua alat bukti termasuk keterang an saksi ahli, Dewan Pers dan dokumen lainnya. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menangani ka sus karikatur kontroversi yang dimuat The Jakarta Post yang dilimpahkan Mabes Polri. Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Ja karta (KMJ) Edy Mulyadi melaporkan Pemimpin Redaksi koran ini, 15 Juli lalu. The Jakarta Post sebenarnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas pe muatan karikatur itu, tetapi Polda Metro Jaya tetap mem proses hingga ke pengadilan. The Jakarta Post pada 3 Juli 2014 memuat kartun yang mencantumkan karikatur dengan kalimat bertulisan Arab ‘La ilaha illallah’ yang berarti “Tidak ada Tuhan selain Al lah” pada sebuah gambar tengkorak khas bajak laut. Sesungguhnya, karikatur itu adalah lambang orga nisasi ISIS yang belakangan dinyatakan sebagai kelom pok berbahaya. Namun, Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ mempunyai pandangan beda. Mereka menilai ka rikatur itu sebagai bentuk penghinaan terhadap salah satu agama. Menjadi pertanyaan besar, mengapa aparat kepolisian kok begitu ngotot meneruskan masalah ini. Bukankah The Jakarta Post sudah menyampaikan permohonan maaf se cara terbuka kepada masyarakat? Dan, bukankah banyak pihak sudah mafhum karikatur itu sama sekali tidak di maksudkan untuk menghina agama? Repotnya, polisi tidak menggunakan Undang-Undang Pers dalam menangani kasus ini. Sangat jelas, terjadi krim inalisasi terhadap pers. Telah terjadi pula tafsir kebenaran tunggal dari pihak yang merasa berkuasa. Pers memang bisa salah. Namun, sejauh pers bertindak profesional dan bertanggung jawab, tentu tidak bisa dika takan pers telah melakukan kejahatan. Bagaimanapun kita harus merawat kemerdekaan pers di negeri ini. Karena itu, kita mendorong agar penanganan kasus ini dikembalikan ke koridor semestinya sebagaima na diatur dalam UU Pers. n
oasis
Tidur dan Depresi SEBUAH studi baru mengungkapkan bahwa tidur lebih awal bisa membantu mengobati gangguan depresi dan ke cemasan. Sebaliknya, memiliki waktu tidur yang telat me ningkatkan risiko untuk merenungkan hal-hal yang negatif. Penelitian itu melibatkan 100 mahasiswa muda pada Binghamton University, Amerika Serikat, yang diminta un tuk menyelesaikan serangkaian kuesioner dan tugas kom puter. Peneliti mengukur berapa banyak peserta khawatir, memikirkan, atau terobsesi tentang sesuatu. Kondisi dan kualitas tidur mereka juga diidentifikasi. Tim menemukan mereka yang tidur dalam jangka waktu yang lebih singkat mengalami pengalaman lebih negatif daripada peserta yang tidur lebih lama atau lebih awal. Studi tersebut dipublikasikan dalam jurnal Cognitive The rapy and Research. (MI/U1)
Senin-Kamis DAMRI Membuka Jalur Perintis
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
JALUR PERINTIS. Bus DAMRI jurusan Rajabasa—Margodadi melintas di Jalan Ratu Dibalau, Bandar Lampung, Rabu (10/12). Sejak tidak beroperasi di dalam Kota Bandar Lampung, bus DAMRI dialihkan ke beberapa jalur perintis.
KEJAYAAN suspensi bus Mer cedes-Benz Euro II yang dike mudikan Andy masih menyi sakan kelembutan. Melintasi jalan buruk di ruas Trikora— Rejomulyo, kendaraan pen umpang dengan panjang bodi 6,4 meter yang dioperasikan DAMRI itu terus diuji. Meskipun sudah amat paham jalan mana yang harus dipilih, Andy se perti pekerja pengaduk dodol di penggorengan. Setiap hari, rata-rata delapan kali pria berumur 44 tahun ini melewati jalan rusak itu. Gerakan bergoyang bahu dengan tangan memutar setir itu membuat se luruh penghuni kabin dengan 24 kursi tersebut ikut bergoyang.
Juga pada Rian, kernetnya yang memilih berdiri berpegangan di handle pintu belakang. Jalur Rajabasa—Metro adalah rute yang harus dilalui tandem Andy-Rian sejak kelak-kelok jalan raya Bandar Lampung harus me reka tinggalkan lebih dua tahun lalu. Bersama bus yang kini mulai usang dan pendingin udaranya dicopot, ia merintis jalan tikus dengan mewakafkan jasa meng antar orang-orang yang ingin bepergian di sepanjang jalur ini. “Kalau sekarang sudah agak mending. Dulu, awalnya buka rute ke Metro lewat Karanganyar ini, jalannya masih parah-parah nya. Bolak-balik paling bisa tiga rit (trip). Mobil (bus) juga rusak,”
kata Andy. Senasib, Sumarno juga ter buang saat Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. memberi kuasa kepada konsorsium bus rapid transit (BRT) memonopoli angkutan massa di kota. Sopir yang sudah belasan tahun me layani penumpang dalam kota itu diplot menjadi pembuka jalur rute Metro—Kalirejo, Lampung Tengah. Lebih parah dari rute Rajaba sa—Metro, Sumarno harus mele wati jalan amat rusak di Bumiayu, Wates, Bekri, Rojoko, Bangunrejo, sebelum sampai ke Kalirejo. Itu belum termasuk kerawanan terhadap aneka tindak kriminal di jalur ini. “Memang penjahat
jarang yang ganggu Damri, tetapi ya sawan juga kalau melintas pas ada orang-orang yang kami curi gai mau beraksi,” kata Sumarno, Jumat (12/12). Euforia era baru transportasi massal di Kota Bandar Lampung dengan masuknya BRT awalnya memang memberi harapan. Ra tusan bus warna hijau pupus dengan grafis gambar pengantin Lampung, interior lega, berpen dingin udara, dan pintu khusus penumpang yang tinggi seolah segera mengejar keberadaan TransJakarta. Jalur berupa garis kuning mengular mengikuti ham pir setiap jalan kota. Beberapa halte didirikan. (R6) n Dian Wahyu
BERSAMBUNG Ke Hlm. 5