±
CMYK
±
± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. sabtu 14 MARET 2015
TERUJI TEPERCAYA
i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13428
www.lampost.co
±
±
TAJUK
Menuntut Profesionalitas Pelindo
n LAMPUNG POST/DOK. HUMAS PEMPROV LAMPUNG
RESMIKAN. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) menandatangani prasasti peresmian kantor Pemerintahan Kabupaten Pesawaran disaksikan Gubenur Lampung M Ridho Ficardo (kiri), Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra (dua kiri), Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza (kanan), Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko (dua kanan), dan Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, di Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran, Jumat (13/3).
Pemkab Pesawaran Harus Beri Layanan Prima
±
±
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Pemerintah Kabupaten Pesawaran melayani masyarakat secara prima, tanpa prosedur yang berbelit-belit. Tjahjo mengatakan tugas aparatur pemerintah itu hanya satu, yakni melayani kepentingan masyarakat, siapa pun orangnya tanpa memandang status sosial. “Sekecil apa pun suara masyarakat harus didengar dengan baik,” kata Tjahjo dalam acara peresmian kompleks perkantoran Pemkab Pesawaran, di aula GSG setempat, Jumat (13/3). Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, seorang gubernur dan bupati dipilih langsung oleh rakyat, juga anggota DPRD yang dipilih secara demokratis terbuka oleh rakyat. “Dan itu adalah satu kotak, yakni pemerintah daerah, artinya kepala daerah dan jajarannya tidak sendirian, di situ ada rakyat yang harus diberikan pelayanan secara maksimal,” katanya. Dia mengatakan dalam proses birokrasi yang berhubungan dengan administrasi dan pertanggungjawaban ada aparat kepolisian, kejaksaan, dan BPK yang mengawasi. “Ke depan juga ada bantuan desa dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. Kami berharap pertanggungjawabannya nanti cukup satu lembar selesai sehingga tidak jelimet,” ujar dia. Mendagri berharap dengan d i r e s m i k a n k o m p l e k s p e r k a n toran Pemkab Pesawaran ini dapat memacu kinerja dalam melayani masyarakat. “Masyarakat saat ini sudah cerdas semua, dan pastinya kinerja pemerint ah diawasi. Karena itu, pelayanan maksimal harus diberikan kepada masyarakat,” kata Mendagri. Selain meresmikan perkantoran Pemkab Pesawaran, Mendagri juga secara simbolis memberikan bantuan sarana untuk KTP elektronik seumur hidup kepada sejumlah warga setempat. (CK10/K1)
Julie Estelle Jadi Duta EFX... Hlm. 16
±
Berebut Kursi Lowong di Pesisir Barat Pesisir Barat sebagai DOB kini dipimpin Penjabat Bupati Kherlani, yang juga pejabat eselon II dan berasal dari PNS yang ditunjuk Gubernur Lampung. YON FISOMA
S
an Negeri Tanggamus, telah sejak lama melakukan sosialisasi di Pesisir Barat. Sejumlah alat peraga terpampang di sejumlah tempat yang menyatakan dirinya siap maju. Ada juga pesaingnya yang juga telah bersosialisasi sejak lama, yakni Al Saqiq Hafid. Saqiq juga dikenal sebagai
lai bersosialisasi bersama sejumlah kerabatnya yang juga dari keluarga besar terpandang di Pesisir Barat. Namun, sejauh ini Pj. Bupati Pesisir Barat Kherlani sendiri belum juga bergerak untuk maju dalam kontestasi. Walau sempat terdengar akan ikut dalam pesta demokrasi di daerah paling muda di Lampung itu, mantan Wakil Wali Kota Bandar Lampung itu belum mendaftarkan diri ke partai politik.
EJAK dua tahun lalu Pesisir Barat resmi menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Lampung, hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Sejak itu pula kabupaten terseIklan Pemilukada but dipimpin penjabat (pj.) bupati Pada bagian lain, KPU yang ditunjuk gubernur BENGKULU mengadakan rapat konLampung. sultasi bersama Komisi Kabupaten Pesisir LEMONG P e ny i a r a n I n d o n e s i a Barat akan menggelar PESISIR (KPI), Komisi Informasi pemilihan umum kepala UTARA Pusat (KIP), dan Dewan daerah (pemilukada) KARYA PENGGAWA Pers di gedung KPU, Jaserentak berbarengan Luas wilayah PULAU PESISIR TENGAH PISANG karta, kemarin. Rapat itu dengan tujuh kabupaten/ 2.907,23 km2 WAY KRUI terkait iklan kampanye kota lainnya di Lampung KRUI SELATAN Berdiri : 22 April 2013 pemilukada yang akan pada Desember 2015. Dasar berdiri : Undang-Undang gdiambil alih KPU. “PenyeMuncullah sejumlah toPESISIR SELATAN Nomor 22/ 22/2012 baran dan pemasangan koh untuk maju dalam Penduduk : 136.370 jiwa iklan dilakukan KPU. Tim kontestasi untuk merebut : 11 kecamatan Kecamatan NGAMBUR kampanye calon pasang kursi bupati dan wakil Pekon : 116 pekon an hanya dapat menentubupati definitif yang sePotensi kan materi dan desain,” lama ini diisi PNS pejabat BENGKUNAT Tambang: Batu bara, emas, perak, kata komisioner KPU, eselon II. timbal, tembaga, seng, belerang, pasir besi, Ferry Kurnia, kemarin. Setidaknya, sejumlah mangan, batu apung, tufa, perlit, teras, batuan Hal senada ditambahcalon yang telah mendaf- beku, batu gamping, marmer, pasir, krakas, BENGKUNAT diatoxmi, kaolin, dan energi gas bumi/panas bumi. BLIMBING kan Ketua KPU Lampung tar di berbagai partai poliTimur Andri Oktavia, saat tik, yakni Agus Istiqlal, Al Laut: Tangkapan ikan sebanyak 16.500 ton/tahun dengan jenis ikan tuhuk (marlin biru) dan udang karang (lobster). berkunjung ke Lampung Saqiq Hafid, Oking Ganda Sumber: Dokumentasi Lampung Post, Grafis:Fahmi Post bersama Ketua Divisi Miharja, Hermansyah DuSosialisasi KPU setempat, laimi, Jamal Nasir, Aryusmar, dan Juwilir Syam. Mereka dari ketua umum Presidium Pembentukan Wasiyat Jarwo, kemarin. “Bahkan berbagai kalangan, mulai dari birokrat, Kabupaten Pesisir Barat, salah satu juga diatur terkait harga iklan yang terpasang itu harus lebih rendah dari penegak hukum, praktisi, dan politikus panitia kelahiran Pesisir Barat. Selain itu, Hermansyah Dulaimi harga iklan komersial,” kata dia. (U1) yang siap berebut kursi bupati/wakil patut diperhitungkan. Adik politikus bupati definitif yang lowong. Agus Istiqlal, mantan kepala Kejaksa PDIP, Henry Yosodiningrat, itu mu- yonfisoma@lampungpost.co.id
Kabupaten Pesisir Barat
PELABUHAN berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan perdagangan. Di sinilah pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Provinsi Lampung, yang berada di ujung Pulau Sumatera, memiliki pelabuhan bongkar muat, Pelabuhan Panjang yang dikelola PT Pelindo II. Pelabuhan ini sebenarnya menyimpan prospek baik pada masa depan. Lokasinya di persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tidak hanya memberikan pelayanan kepelabuhanan dalam negeri, tetapi juga kegiatan ekspor impor. Dalam memberikan pelayanan kepelabuhanan, PT Pelindo II sebagai BUMN selayaknya memberikan yang terbaik bagi pengguna jasanya. Mulai dari ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan, kelengkapan serta kesiapan fasilitas dan peralatan, kecekatan petugas di lapangan, termasuk jaminan keamanan di dalam pelabuhan. Tapi, alih-alih memberikan yang terbaik, PT Pelindo II Cabang Panjang justru berpolemik dengan pengusaha bongkar muat di pelabuhan. Bak api dalam sekam, polemik yang berlangsung sejak 2012 itu kian membara. Bermula dari pengusaha bongkar muat yang dipaksa menandatangani pungutan share handling untuk setiap kegiatan bongkar muat barang dan kewajiban menggunakan jib crane untuk setiap kapal yang sandar di Dermaga D Pelabuhan Panjang. Pembayaran share handling sebesar Rp2.300/ton dan pemaksaan penggunaan jib crane di Dermaga D itu membuat pengusaha mengeluarkan biaya ekonomi dan logistik yang tinggi. Juga menghambat kelancaran arus barang dan penyandaran kapal di pelabuhan. Kondisi ini memicu aksi mogok seluruh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia Lampung, Senin (9/3) dan Selasa (10/3) lalu. Bukan tanpa dasar APBMI mogok. Apalagi pemaksaan pembayaran share handling dan jib crane tidak diatur dalam undang-undang. Artinya, yang dilakukan PT Pelindo II Cabang Panjang merupakan pungutan liar. Bukan nilai yang kecil untuk pungutan yang dilakukan sejak 2012 itu, Pelindo II meraup Rp11,5 miliar per tahun. Selain itu, praktik pungutan juga tidak sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008. Atas pungutan yang dilakukan ini, PT Pelindo II Cabang Panjang mengaku hal itu dilakukan sesuai aturan. Dalih mereka, pungutan itu merupakan biaya administrasi yang dipergunakan untuk pembangunan pelabuhan, mulai dari dermaga, jalan, listrik, kebersihan, dan keamanan. Sebagai BUMN, PT Pelindo memang dituntut memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik. Ada biaya yang harus dikeluarkan mereka dalam meningkatkan pelayanan ini. Namun, kebijakan itu hendaknya dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, bukan justru mengada-ada. Sebagai perusahaan milik negara, PT Pelindo sudah seharusnya melakukan perbaikan menyeluruh sehingga bisa memberikan pelayanan profesional yang memenuhi harapan dan mitra kerjanya. Ke depan, keberadaan pelabuhan bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk daerah, tetapi juga negara. n
oasis
Pekerjaan dan Perilaku Buruk ORANG-ORANG yang kehidupan keluarganya terganggu oleh pekerjaan memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dan cen derung kasar secara verbal. Namun, dengan memiliki keluar ga yang dapat memberikan dukungan terhadap pekerjaan, perilaku buruk tersebut dapat dikurangi. Hal tersebut tergambar dalam penelitian terbaru yang melibatkan 125 karyawan di lima perusahaan teknologi yang berbeda. Mereka disurvei empat kali dalam seminggu selama tiga minggu untuk penelitian tersebut. Hasilnya, data penelitian menunjukkan bahwa seorang yang kehidupannya terganggu oleh pekerjaan akan merasakan kelelahan secara emosional. Hal itu dapat menyebabkan orang tersebut menjadi lebih kasar secara verbal terhadap rekan kerja dan anggota keluarga. (MI/R6)
Mimpi Buruk Kalianda Trade Center RUMPUN ilalang yang merata hampir di seluruh “taman” Hotel 56 Kalianda itu subur di musim hujan ini. Siraman air hujan yang hampir setiap hari datang juga menumbuhkan rumput liar lain di halaman paving block penginap an di Jalinsum Kalianda itu. Mengobrol lama dengan beberapa tukang ojek tak jauh dari tempat itu, Lampung Post tak mendapati aktivitas hotel yang sebelumnya dibangun untuk pasar modern itu. Tak ada pula sepeda motor atau mobil yang masuk kompleks seluas 3 hektare itu. Aset milik Pemkab Lampung Selatan yang dibangun pada 2005 itu semula bernama Kalianda Trade Center (KTC). Pemkab menggelontorkan Rp13 miliar untuk menggapai mimpi Kota Kalianda menjadi kota modern. Terdapat 224
CMYK
unit kios pada dua lantai gedung tergolong megah itu. Seiring dengan waktu, aset terbengkalai tersebut kini telah dikelola pihak ketiga. PT Rajabasa Devindo Lampung mengikat janji dengan Pemkab Lamsel pada 7 November 2011 untuk menge lola gedung itu hotel. Hotel 56. Entah apa filosofi pengguna an angka itu untuk nama fasilitas untuk mengakomodasi orang yang ingin menginap di Kota Kalianda. Perusahaan itu dipinjami selama 30 tahun untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan. Kompensasinya, Pemkab Lamsel akan mendapatkan pendapatan 5 persen dari keuntungan komersialisasi Hotel 56. Hotel itu kini diubah sedemikian rupa hingga tersedia 82 unit kamar.
±
Pengelola melengkapi setiap kamar yang merupakan bekas kios ukuran 4 x 8 meter dengan tempat tidur standar hotel melati, pendingin udara, kamar mandi, dan fasilitas lainnya. Namun, sejak dioperasikan pada akhir Oktober 2012, respons pengun jung tidak sesuai ekspektasi. Memasang tarif sekitar Rp200 ribu per malam untuk kamar standar, hotel ini belum dilirik pelancong atau pebisnis untuk menginap. “Saya juga enggak ngerti kenapa kok hotel ini sepi pengunjungnya. Padahal, letaknya berada di tepi jalan lintas Sumatera (Jalinsum). Selain itu, tempat wisata di Lampung Selatan ini cukup banyak dan indah-indah,” kata Ibnu, pengelola hotel itu, kemarin. (TOR/R6) n ARMANSYAH
n BERSAMBUNG ke Hlm. 4
±
n LAMPUNG POST/ARMANSYAH
HOTEL 56. Hotel 56 yang sebelumnya Kalianda Trade Center di jalan lintas Sumatera Km 59/60 Desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan, Senin (9/3).
±
±