±
www.lampost.co
±
±
CMYK
TERUJI TEPERCAYA
±
facebook.com/ lampungpost
l
No. 13543 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l sabtu, 15 AGUSTUS 2015 l 24 Hlm.
Jokowi Dorong Sinergi Lembaga Penegak Hukum PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendorong lembaga penegak hukum, baik KPK, Polri, maupun kejaksaan, sa ling bersinergi. Ia berharap sinergi ketiga lembaga tersebut bisa menjadi pendorong pembangunan. “Sinkronisasi dan harmoni sasi antarlembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPD-DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8). Dia mengatakan pemerintah juga berkomitmen melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. Jokowi pun menyampaikan pemerintah tengah mencari jalan keluar dalam menyelesaikan kasuskasus pelanggaran HAM. “Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu,” ujarnya.
Dia juga menyingggung menipisnya nilai kesantunan dan tata krama. Begitu juga dengan budaya saling menghargai yang mengakibatkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego. Alhasil, program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa menjadi terhambat. Menanggapi pidato kenegaraan Presiden, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan hal itu merupakan gambaran objektif situasi di masyarakat yang berjalan tidak sehat. “Spirit nasionalisme kebangsaan kita menyambut 70 tahun sudah jelas dikatakan, bagaimana demoralisasi perlu digarisbawahi, interaksi sosial tidak sehat, kearifan, courtesy tidak ada lagi, penghormatan nilai dikesampingkan,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8). Oleh karena itu, Surya menga takan Partai NasDem meng ajak serta bangsa Indonesia untuk mendukung gerakan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Pemikiran ini sejalan d engan keinginan Presiden yang menggaungkan kembali revolusi mental. (MI/U1)
Bila memang terbukti adanya jaringan penimbunan sapi, para tersangka bisa dikenakan pasal terorisme.
Pembebasan yang Transparan
n ANTARA/SIGID KURNIAWAN
SIDANG PARIPURNA DPR. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kiri) meninggalkan ruangan seusai menghadiri sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
DENI ZULNIYADI
T
IM Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan surat dari Persatuan Pedagang Sapi Jabodetabek yang berisi ajakan agar pedagang mena han dan tidak menjual sapi siap potong. Surat tersebut ditemukan saat penggeledahan peternakan dan tempat penggemukan sapi di Tangerang, Banten, Rabu (12/8). Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso, surat itu menjadi salah satu bukti adanya upaya untuk menekan pemerintah. Hingga saat ini polisi masih mengusut asal-usul surat tersebut. “Kami menemukan surat yang mereka buat. Ini bisa menjadi bukti upaya teror. Harga yang tinggi diakibatkan kesengajaan, itu jadinya teror terhadap masyarakat dan pemerintah,” kata Budi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/8).
kata Budi, para tersangka bisa dikenakan pasal terorisme. Sebab, dampak dari penimbunan yang dilakukan jaringan itu telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat. “Saya mau konstruksikan UU Pidana dan UU Terorisme. Sapi itu kalau sudah maksimal tetapi enggak dipotong akan turun beratnya dan kualitas dagingnya. Lalu, mengapa pengusaha ini
mau rugi. Ini pasti ada tujuan teror pada pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Viktor Simanjuntak menambahkan pihaknya akan mengeluarkan surat imbauan untuk polda dan polres se-Indonesia terkait kelangkaan pangan. Polda dan polres diminta mengawasi gejolak harga akibat kelangkaan bahan pangan di masyarakat. “Kami berencana mengeluar kan perintah kepada para kasatwil untuk ikut mengawasi
Dijerat UU Teroris
±
Bila memang terbukti adanya jaringan penimbunan sapi itu,
distribusi bahan pokok. Tidak hanya daging sapi, tetapi juga komoditas lain,” kata Viktor. Imbauan ini dikeluarkan lantaran penyidik di daerah melaporkan pengusaha hingga penjual bahan pangan kembali beroperasi setelah Bareskrim menggerebek dua peternakan dan feedloter di Tangerang. Pengusaha hingga penjual takut ikut menjadi sasaran penggerebekan. Hal ini, kata Viktor, menunjukkan adanya dugaan tindakan penimbunan yang dilakukan
n LAMPUNG POST/DENI ZULNIYADI
CEK SAPI. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara (tiga kanan) mengecek sapi di PT Juang Jaya Abadi Alam, Sidomulyo, Lampung Selatan, Kamis (13/8).
KPU-KPI Awasi Kampanye di Media Elektronik KOMISI Pemilihan Umum Bandar Lampung menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Lampung untuk mengawasi kampanye di media elektronik. Kedua lembaga ini akan merumuskan aturan agar kampanye di televisi dan radio berjalan secara jujur dan adil. Komisioner KPU Bandar Lampung, Dedy Triadi, mengatakan pihaknya dan KPI Lampung akan merumuskan aturan dengan mengacu pada UU Penyiaran dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). “Regulasi siaran kampanye ter tuang dalam PKPU No. 7 Tahun 2015 Pasal 56 Ayat (2) tentang Tata Cara
±
Penyelenggaraan Siaran Monolog dan Dialog. Turunan aturan masih dalam tahap penyusunan,” kata dia usai rapat di aula KPU Bandar Lampung, Jumat (14/8). Menurut dia, sebelum masa kampanye dimungkinkan finalisasi perumusan penetapan aturan hingga 20 Agustus. Hasil rumusan bersama KPI ini akan dituangkan dalam surat edaran pertama yang ditujukan kepada lembaga penyiaran televisi dan radio lokal, tim kampanye calon, partai politik, dan Panwaslu. Dia menjelaskan dalam surat edaran ada beberapa peraturan yang ditetapkan. Misalnya, media elektro nik harus berlaku adil, tidak partisan, tidak menampilkan kampanye hitam, dan pengaturan bahwa semua calon
CMYK
pengusaha pangan, seperti pengusaha daging, untuk menahan pasokan bahan pangan ke masyarakat. “Jangan-jangan seperti yang kami ungkap dua hari lalu. Harga daging di pasar an menjadi mahal karena sapi-sapi siap potong ditimbun sama pengusaha sapi. Begitu harganya mahal, baru sapi-sapi itu dilepas ke pasaran dengan harga tinggi,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, Balai Karantina di pelabuhan, serta pedagang di pasar untuk menyelidiki dugaan penimbunan sapi di Lampung. “Kami interviu pendalaman dokumen, sejauh ini tidak ada kelangkaan daging sapi di pasaran, ke dinas juga guna menyinkronkan data,” kata Dicky. Sampai kemarin, Polda telah mengecek dua tempat, yakni di Lampung Selatan dan Lampung Tengah. “Nanti pasti akan kami cek semua. Yang jelas, sementara ini belum ada kelangkaan di Lampung, kami juga masih mempelajari dokumen dan cek lokasi,” ujarnya. (MI/E1) denizulniyadi@lampungpost.co.id
±
TAJUK
Polisi Usut Kartel Sapi ±
@lampostonline @buraslampost
PEMBEBASAN lahan milik warga untuk proyek pemerintah tetap harus ada ganti ruginya, seperti diatur dalam UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemerintah tetap mempunyai kewajiban mengeluarkan anggaran senilai tanah beserta tanam tumbuh di dalamnya. Salah satu upaya pembebasan yang sedang dilakukan pemerintah di Lampung adalah untuk lahan proyek pembangunan jalan tol. Tanah warga di tiga kabupaten, yakni Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah, yang terkena proyek pun harus diberikan ganti ruginya. Warga pemilik lahan sepanjang 140 kilometer dengan lebar 120 meter tetap menjadi target cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pembebasan lahan itu dikebut untuk mengejar target penyelesaian fisik jalan tol pada 2018 sebelum pergelaran Asian Games di Palembang. Sebab, jalan tol Lampung merupakan bagian jalan tol trans-Sumatera (JTTS) yang menjadi akses andalan pergelaran pesta olahraga itu setelah tersambung ke Sumatera Selatan. Walau banyak rintangan dihadapi tim, setidaknya sudah 100,7 kilometer lahan ditetapkan menjadi jalur tol. Bahkan, di lahan warga di sebagian Lampung Selatan siap diberikan ganti ruginya, setelah penetapan lokasi dan perhitungan ganti rugi oleh tim appraisal. Di sinilah kerja seluruh tim yang dibentuk pemerintah diuji transparansinya. Tiap langkah tim harus diketahui warga, terutama pemilik lahan yang terkena proyek. Jangan sampai akibat ketidaktahuan warga akan memicu gejolak yang kontraproduktif dengan target penyelesaian proyek infrastruktur terbesar di Lampung itu. Atau ketidakpastian informasi akan memunculkan isu-isu yang juga dapat menjadi hambatan pengerjaan jalan tol yang dilakukan empat BUMN, yakni PT Perumahan Permukiman (PP), PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya. Setiap isu yang muncul harus segera diklarifikasi oleh pemerintah, seperti isu adanya potongan atas uang ganti kerugian yang diterima warga. Beruntung, Penjabat Bupati Lamsel Kherlani langsung memastikan tidak ada potongan atas dana yang dibayarkan kepada warga yang lahannya terkena pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Ke depan, pemerintah dapat lebih sigap menjaga transparansi dalam pembebasan lahan warga itu dengan terusmenerus melakukan sosialisasi ke warga. Dengan demikian, tidak timbul gejolak yang bisa berujung konflik berkepanjang an sehingga membuat megaproyek yang telah dirancang beberapa tahun lalu itu bubar. Termasuk transparansi dalam setiap pelaksanaan pembayaran ganti rugi, jangan pernah ada permainan oleh oknum. Sebab, pengerjaan fisik jalan tol oleh empat BUMN yang dikoordinasikan PT Hutama Karya itu mempunyai target penyelesaian yang akan dirasakan langsung warga negara asing yang mengikuti Asian Games. n
oasis
Omega-3 Tahan Psikosis STUDI terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communications mengungkapkan suplemen omega-3 dapat mengurangi risiko perkembangan masalah skizofrenia atau gangguan psikotik jangka panjang. Untuk sampai pada kesimpulan itu, para peneliti dari Australia dan Austria menjalankan penelitian selama hampir tujuh tahun yang berfokus pada efek dari omega-3 pada risiko gangguan psikotik. Intervensi omega-3 yang dilakukan tim peneliti memiliki efek jangka panjang, bahkan setelah periode 6,7 tahun, terhadap 71 dari 81 responden yang dilibatkan. Mereka menemukan bahwa 9,8% dari kelompok omega-3 (4 dari 41 orang) mengalami psikosis dibandingkan dengan 40% (16 dari 40 orang) kelompok placebo. Selain itu, peserta grup placebo mengalami serangan psikosis dan gangguan kejiwaan lainnya lebih cepat. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan mekanisme suplementasi asam lemak tak jenuh jamak (polyunsaturated fatty acid/PUFA) yang dapat meningkatkan kesehatan mental. (MI/U1)
Ribuan Ikan di Bendungan Way Rarem Mati
harus diperlakukan secara adil. “Jika setiap calon diundang dalam siaran radio dan televisi, asas keadilan harus dilaksanakan,” katanya. Ketua KPI Lampung Tamri menga takan rumusan aturan kampanye media elektronik masih dalam tahap penyu sunan draf dan akan disinkronkan sesuai dengan UU Penyiaran dan Peraturan. “Saat ini sedang dilakukan perumusan dan penyu sunan sesuai regulasi UU yang dimiliki KPI dan KPU sehingga pemahaman akan lebih jelas dan perinci,” ujar Tamri.(*10/L1)
AKIBAT kemarau berkepanjangan, ribuan ikan budi daya petambak jala apung di areal Bendungan Way Rarem, Kecamatan Abungpekurun, Kabupaten Lampung Utara, mati. Hal ini mengakibatkan 200 petambak merugi hingga ratusan juta rupiah. Rizal (46), salah satu petambak, mengaku telah menebar 10 ton benih ikan jenis nila dan emas yang usia nya bervariasi antara 1 bulan dan 2 bulan di 6 plong jala apung. Namun, ikan tersebut berangsur-angsur mati. “Bila dihitung, har-
Ekspansi Bisnis Gym hingga ke Luar Negeri... Hlm.16
±
±
ga ikan Rp24 ribu/kg dengan masa panen tiga bulan, tinggal dikalikan saja. Kerugian saya ditaksir sekitar Rp240 juta. Itu belum ditambah dengan pakan dan lain-lain. Hal ini juga dialami oleh rekan saya yang lain,” kata Rizal, kemarin (14/8). Camat Abungpekurun Wanhenri, di lokasi wisata Bendungan Way Rarem, Kecamatan Abungpekurun, Jumat (14/8), menduga penyebab kematian ikan-ikan yang baru ber umur 1—2 bulan tersebut karena kekurangan oksigen. “Kemungkin an ikan karamba itu mati karena kekurangan oksigen. Sebab, debit air bendungan saat ini mengalami penyusutan cukup tinggi yang menyebabkan air di bendungan mulai keruh,” kata dia, kemarin.
Ia menjelaskan debit air di ben dungan ini pada kemarau tahun ini mengalami penyusutan dibanding tahun lalu. Kemarau tahun lalu, batas penyusutan genangan air dari titik batas tertinggi saat genangan air normal antara 7 meter dan 10 meter. Sedangkan pada kemarau tahun ini, penyusutan genangan air di bendungan sudah ada pada titik 40 meter—50 meter. “Penyusutan genangan air saat kemarau ini sudah pada titik ter tinggi antara 40 meter dan 50 meter dari batas genangan air bendungan saat normal,” ujar Wanhenri. Untuk menekan kerugian yang di derita petambak, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat sesuatu.(YUD/D2)
Kekeringan, Hasil Panen.. Hlm. 21
±
±