:: LAMPUNG POST :: Sabtu, 20 Desember 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

sabtu, 20 Desember 2014

T E R U J I T E PERC AYA

facebook.com/lampungpost

Ditipu, 150 Siswa SMPN 2

(CR13/AMR/K1)

No. 13350

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Mengawasi Dana Desa

Batal Tur Studi Sebanyak 150 siswa SMP Negeri 2 Bandar Lampung batal melakukan tur studi ke Bali, Jumat (19/12). Beberapa siswa dengan muka tertunduk menyeret travel bag keluar dari halaman sekolah. Mereka sudah berkumpul di sekolah sejak pukul 08.00, tetapi hingga siang travel yang dijanjikan tak juga datang. Kepala SMP Negeri 2 Bandar Lampung Euis Tati Darnati mengatakan pihak sekolah bekerja sama dengan Jie Tour & Travel sejak tiga bulan lalu untuk rencana tur studi ini. Bahkan, pihak sekolah sudah memberi uang muka Rp300 juta dari total biaya Rp400 juta. “Persiapan sudah kami lakukan dari tiga bulan lalu, kami berkomunikasi intensif dengan pihak travel. Dengan kejadian ini, kami merasa ditipu, dan kejadian ini sudah kami laporkan ke polisi,” katanya, saat dihubungi, tadi malam. Menurut Euis, pihaknya memesan tiga bus untuk mengangkut para siswa ke Bandara Radin Inten II, Branti. Setelah itu rencananya mereka bertolak ke Bali menggunakan pesawat. “Tapi, tidak ada pihak Jie Travel yang mengurus keberangkatan kami di bandara, bahkan tiket juga ternyata tidak dipesankan. Saat dihubungi, ponsel mereka tidak ada yang aktif,” ujarnya. Euis mengatakan besok pihaknya akan mengundang seluruh orang tua dan mendiskusikan keberangkatan tur studi yang tertunda ini. Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengatakan sudah membayar Rp3,95 juta untuk tur studi tersebut. Menurut dia, rencananya para siswa melakukan perjalanan selama enam hari, dimulai dengan tur studi ke Bali, setelah itu menuju Yogyakarta, lalu ke Jakarta dan pulang ke Lampung. “Ternyata anak kami tidak jadi berangkat, kami sangat kecewa, terutama kepada pihak sekolah,” katanya. Menurutnya, pihak sekolah seharusnya mengecek kesiapan tiket pesawat dan penginapan para siswa melalui internet sehingga kejadian seperti i n i bisa diantisipasi.

24 Hal.

n MI/ANGGA YUNIAR

AKSI SIMPATIK. Sejumlah warga Pakistan yang tinggal di Indonesia melakukan aksi doa bersama dan membakar puluhan lilin di depan Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Jumat (19/12). Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang dan mengecam serangan Taliban di sekolah umum militer yang berada di Peshawar, Pakistan, yang menewaskan 148 orang dan 132 di antaranya adalah anak-anak.

Pemda Tidak Bisa Intervensi Dana Desa Program dari anggaran dana desa yang sangat besar itu rawan terjadi duplikasi program dari Pemkab dan Pemprov. Dian Wahyu Kusuma

P

EMERINTAH daerah (pemda), baik kabupaten/kota atau provinsi, tidak bisa mengintervensi pengelolaan dana desa. Namun, kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelo laannya pun tidak bisa semaunya menggunakan dana tersebut. Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik Lembaga Penelitian Universitas Lampung D e d y H e r m awa n m e n g a takan dana desa esensinya sama dengan anggaran belanja negara yang peruntukannya sudah ditentukan. Akan tetapi, secara umum anggaran itu untuk membangun desa dan juga biaya operasionalnya. “Yang diutamakan dari otonomi desa, nantinya lebih pada perbaikan pelayanan, sarana, dan infrastruktur,”

Andien Merayakan Hari Ibu Setiap Hari ... Hlm. 16

kata Dedy, saat dihubungi, tadi malam. Lagi pula alokasi anggaran itu diberikan utuh kepada kas desa melalui APBD kabupaten masing-masing. Hal itu sesuai PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Pada Pasal 5 disebutkan dana itu ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa. Ada hal khusus pula yang diperbolehkan dengan menggunakan dana itu menurut PP, yakni pada Pasal 1 angka 2 berbunyi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Pasal 2, diatur pula dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekono mis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Terkait pengelolaan anggarannya, sesuai UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 74 Ayat (1): Belanja desa diprioritaskan memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.

naan dana desa oleh kepala desa tidak bisa semaunya saja. Sebab, ada anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung yang sudah diperhitungkan. “Agar tidak ada tumpang tindih program anggaran yang berasal dari APBD dan yang berusmber dana desa APBN,” kata dia.

Perincian Dana Desa per Kabupaten Kabupaten/Kota Jumlah Dana Lampung Barat Rp29.386.763.370 Lampung Selatan Rp30.457.536.124 Lampung Tengah Rp34.978.576.642 Lampung Utara Rp27.602.142.112 Lampung Timur Rp31.409.334.128 Tanggamus Rp35.573.450.395 Tulangbawang Rp17.489.288.321 Way Kanan Rp25.698.546.104 Pesawaran Rp16.656.465.068 Pringsewu Rp14.990.818.561 Mesuji Rp8.923.106.286 Tulangbawang Barat Rp9.399.005.288 Total Rp282.565.032.399 P e l a k s a n a p rog r a m i t u sesuai Pasal 75, yakni Ayat (1) kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Dedy, penggu-

Infrastruktur Sekretaris Bappeda Lampung Barat Agus Tanto basmar mengatakan penggunaan dana itu bergantung kebutuhan dan hasil musyawarah masyarakat di desa itu. Namun, dia menekankan 70% dari dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. “Yang pasti lebih diutamakan pembangunan infrastruktur,” kata Agus, Jumat (19/12). Di Lampung Selatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yusri mengatakan penggunaan dana desa di daerahnya hingga kini belum dapat dikucurkan, sebab petunjuk teknisnya belum ada. “Kami sudah menganggarkan dananya,” ujar dia. (ELI/TOR/KRI/U1)

dianwahyu@lampungpost.co.id

ADA gula ada semut. Begitulah dana dalam jumlah besar kini mengalir dari pusat ke desa-desa. Inilah konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Desa pada 18 Desember 2013 lalu. Yang paling krusial dari UU Desa itu terkait alokasi anggaran untuk desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian, dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Diperkirakan, setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa, yaitu 10% dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp45,4 triliun. Jadi, diperkirakan total dana untuk desa adalah Rp104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Untuk Lampung, dana desa yang diterima dari dana perimbangan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2015 senilai Rp282.565.031.000. Dana desa ini merupakan komponen baru dalam dana perimbangan yang akan dibagikan ke desa masing-masing sekitar Rp125 juta. Untuk tahun ini belum sampai Rp1 miliar, pemberiannya bertahap 2015 belum sebesar itu. Total dana perimbangan yang diterima Lampung 2015 Rp16,954 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak senilai Rp599,806 miliar, dana bagi hasil SDA Rp447,891 miliar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp11,168 triliun. Kemudian, dana alokasi khusus sebesar Rp1,127 triliun, dana penyesuaian Rp3,328 triliun, dan dana desa Rp282,565 miliar. Kalaulah anggaran besar itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tentu akan mempercepat akselerasi pembangunan desa yang di dalamnya terdapat dusun-dusun yang selama ini anggaran pembangunannya lebih banyak dari dana APBD kabupaten atau provinsi. Pembangunan desa akan mempercepat perputaran roda ekonomi di desa yang nantinya juga akan memengaruhi wilayahwilayah di atasnya. Itu memang yang harapan yang tersembul dari UU Desa. Namun, sesungguhnya penetapan UU Desa ini menyimpan banyak potensi dampak. Muncul kekhawatiran kemungkinan penyelewengan dana desa. Kekhawatiran lainnya, lemahnya kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan bisa menjadi ancaman serius. Potensi tindak pidana korupsi layaknya penyalahgunaan dana bisa saja terjadi. Belum lagi, UU Desa juga bisa memantik kerawanan dan kecemburuan di lapangan, ketika kebijakan yang diambil pemerintahan desa dituding tidak merata. Kepala desa bisa menjadi sasaran demo jika transparansi dalam penggunaan anggaran tak melibatkan publik. Belajar dari kasus dana bantuan operasional sekolah (BOS), para lurah dan kepala desa memang patut waspada dengan “berkah” dana APBN itu. Mereka layak bergembira, tetapi harus menyadari konsekuensi yang selalu menyertai kucuran dana. Pengalaman para kepala sekolah yang berurusan dengan penegak hukum terkait pengelolaan dana BOS itu harus menjadi perhatian. Karena itu, semua pihak, baik masyarakat, legislatif, maupun internal pemerintah harus mengawasi untuk memastikan dana desa sesuai UU Desa dapat dilaksanakan dengan benar dan konsisten. n

oasis

Bakteri Super dan Kematian SEBUAH studi mengungkapkan tingkat kematian yang diakibatkan infeksi bakteri “super” atau superbug yang resisten terhadap obat akan bertambah 10 juta orang saban tahun di seluruh dunia pada 2050, jika tindakan penanggulangan tidak diambil. Peningkatannya akan melebihi kasus kematian akibat kanker. Saat ini superbug membunuh 700 orang setiap tahunnya. Dampak superbug akan mengurangi output ekonomi dunia antara 2% dan 3,5%. Analisis yang didasarkan pada skenario yang dimodelkan oleh tim Rand Europe dan KPMG itu disajikan oleh ekonom Jim O’Neill. Dia ditunjuk khusus oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menganalisis masalah resistensi antimikroba. Bakteri E. coli, malaria, dan tuberkulosis (TB) akan menjadi kasus dengan dampak paling besar. Di Eropa dan AS, resistensi antimikroba menyebabkan setidaknya 50 ribu kematian setiap tahun, dan jika dibiarkan, kematian akan meningkat lebih dari 10 kali lipat pada 2050. (MI/U1)

Gemuruh Aktivis Mendukung Buruh MATAHARI tidak terlalu menyengat di kompleks kantor Pemerintah Provinsi Lampung di Telukbetung, Kamis (18/12). Padahal, azan zuhur baru saja berkumandang. Angin sepoi dari arah laut Teluk Lampung memberi kesejukan, tetapi tidak dengan hati ratusan demonstran yang datang ke kantor itu. Dengan aneka spanduk bertulis berbagai tuntutan, mereka berusaha merangsek ke halaman kantor melalui pintu gerbang depan kantor DPRD. Bendera-bendera panji kebesaran dari berbagai ormas terus dikibarkan meningkahi orasi koordinator lapangan yang berapi-api dengan sound system 10 ribu watt. Namun, tamu tak diundang itu memang sudah diketahui geraknya oleh aparat. Tak pelak, seratusan

anggota polisi dengan lima saf telah berjaga di depan gapura seraya menyampaikan selamat datang dengan menghadang. Ada tawar-menawar, ada kompromi, ada negosiasi, tetapi semua mentok. Drama dorong-dorongan sempat memicu suara keras dan hujatan cukup memerahkan telinga. “Kami cuma ingin menyampaikan aspirasi dengan damai kepada Gubernur dan anggota Dewan. Kami bukan pencuri, perusuh, apalagi koruptor. Kami juga rakyat yang berhak untuk mereka dengar. Kami juga pemilik gedung yang mereka tempati itu. Mengapa kami tidak boleh masuk!” begitu teriak juru bicara kepada polisi dengan lantang. Namun, barikade manusia berseragam cokelat itu bergeming. Juru

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

AKSI BURUH. Polisi berjaga di gerbang kantor DPRD Lampung saat buruh berdemo menuntut merevisi upah minimum Kota Bandar Lampung, Kamis (18/12). runding dari polisi balik memberi pengertian agar para demonstran mengakhiri demo dan membubarkan diri. Dan itu yang memicu

insiden saling dorong. Ratusan mahasiswa dari Lembaga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Lampung ber-

jalan beriring menuntut suatu tujuan. Berawal dari titik kumpul di Jalan Sultan Agung (depan Telkom), massa lainnya yang terdiri dari gabungan organisasi masyarakat, buruh, dan mahasiswa, di antaranya Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Komite Solidaritas Nasional (KSN), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992, SPRI, PPI, dan SMI bersatu padu. Satu kata, semua elemen itu menyerukan untuk “Tolak Liberalisasi Ekonomi.” Aris Setiyanto, ketua LMND Lampung, mengungkapkan bahwa mereka mesti berkumpul dahulu agar solidaritas yang dibangun semakin kuat dalam menggelar aksinya. Mereka sempat berorasi sebentar di depan kantor SBSI 1992. “Ya kami sempat orasi untuk

mengajak massa yang sudah berkumpul di sana untuk kepentingan bersama,” ujar Aris via ponselnya, Kamis (18/12). Dia mengungkapkan ada tiga titik kumpulnya massa, yakni Jalan Sultan Agung untuk LMND Lampung dan FSBKU. Sementara di depan kantor Telkom adalah sekretariat dari SBSI 1992. Di Masjid Alfurqon, sudah berkumpul massa lainnya dari SPRI, PPI, dan SMI. Tiga massa lainnya dari LMND Lampung, FSBKU, dan SBSI 1992 yang sebelumnya berkumpul di kantor Telkom segera berbaur dengan massa yang sudah berkumpul di Masjid Alfurqon. “Di Masjid Alfurqon inilah kami mempersiapkan umbul-umbul, spanduk, dan lainnya,” kata Aris. (R6) n Wandi Barboy


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.