Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
T E R U J I T E PERC AYA
sabtu, 4 OKTOber 2014 facebook.com/lampungpost
Sekolah Belanda di Pulau Pisang TERIK matahari menyengat, sebelum memasuki bangun an bercat abu-abu berdin ding kayu yang kokoh. Tinggi b angunan cukup dapat menangkap hembusan angin laut dari perairan Samudera Hindia yang masuk melalui lubang fentilasi. Lubang kecil yang memenuhi dinding bangunan tanpa jendela. Bangunan peninggalan Belanda yang dibangun sejak 1892 ini masih berdiri kokoh. Menjadi tempat para anak nelayan Pulau Pisang belajar. Di dinding luar, spanduk imbauan sadar pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menjadi identitas SDN 1 Pasar, Pulau Pisang. Satu-satunya pulau berpenghuni di kabupaten baru pecahan Lampung Barat. Sejenak suara gaduh di dalam kelas III SDN 1 Pasar senyap. Mata mereka tertuju pada sosok Kepala Sekolah, Azizi, yang hari itu mengajak Lampung Post masuk ke kelas melihat suasana belajar, Rabu (1/10). “Bangunan ini memang sengaj a kami pertahankan seperti semula, catnya kami kembalikan seperti saat pertama kali dibangun, gentingnya belum pernah diganti, hanya dicat ulang. Hanya beberapa kayu yang sudah lapuk yang kami ganti dengan kayu jati baru,” kata Azizi, detail. Sejak pertama kali dibangun pada 1892, bangunan yang semula bernama Sekolah Rakyat (SR) ini direnovasi pada 2012 silam. Meski harus mengikuti standar pembangunan sekolah seperti yang dirancang konsultan, Azizi ngotot untuk mempertahankan bentuk bangunan. “Saya bilang ke konsultan ini bangunan bersejarah, satusatunya sekolah peninggalan Belanda di Pulau Pisang, jadi tidak boleh diubah,” ujarnya. Alhasil, sekolah yang kini memiliki 112 siswa ini tetap seperti pertama kali dibangun. Azizi berkeinginan sekolahnya juga menjadi bangunan cagar budaya di kabupaten yang kini dipimpin Kherlani ini. Namun, layaknya pendidikan di daerah terpencil, di sekolah ini siswa tak dapat menikmati kegemaran membaca buku di perpustakaan sewaktu istirahat. Kebanyakan siswa memilih bermain di sepan jang bibir pantai berpasir putih dengan laut yang masih bersih. “Sekolah kami belum punya perpustakaan, sejak satu tahun lalu kami berusaha mengajukan, tetapi belum dapat kepastian,” kata pria yang mengabdikan diri di Pulau Pisang sejak 1994 ini. (S1) n Rudiyansyah
BERMODAL BUKU... Hlm. 12
24 Hal.
No. 13276
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Korban Ambisi Kuasa
n LAMPUNG POST/RUDIYANSYAH
BANGUNAN SD PENINGGALAN BELANDA. Sejumlah anak bermain di depan kelas SDN 1 Pasar, Pulau Pisang, Pesisir Barat, Rabu (1/10). Bangunan SD tersebut masih berdiri kokoh sejak dibangun pada 1892 oleh Belanda.
Pasar SMEP Seret Alay Para pedagang sudah membayar uang muka 30% dengan nominal sekitar Rp80 juta, tetapi kios-kios yang dijanjikan belum terbangun. Ricky P. Marly
D
IREKTUR PT Prabu Artha, Ferry Sulistyo alias Alay, bisa terjerat hukum pidana dan perdata apabila tidak melanjutkan proyek Pasar SMEP dan mengembalikan uang muka yang telah disetorkan para pedagang. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan secara pidana Prabu Artha melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. “Secara perdata, Prabu Artha bisa dinilai wanprestasi karena tidak melanjutkan proyek,” ujar Wahrul, Jumat (3/10). Menurut dia, sejumlah pedagang di Pasar SMEP khawatir akan kejelasan renovasi Pasar SMEP. Kantor pemasaran Prabu Artha di Jalan Imam Bonjol Nomor 88, Bandar Lampung, ditutup sejak beberapa bulan lalu. Padahal, para pedagang sudah membayar uang muka
30% dengan nominal sekitar Rp80 juta, tetapi kios-kios yang dijanjikan belum terbangun. “Janji Alay untuk kelanjutan pembangunan dan uang pedagangnya kan enggak jelas. Ada dugaan investor menggelapkan uang setoran pedagang. Ini pidana murni,” ujarnya. Wahrul mengimbau para pedagang mengadukan kasus ini melalui asosiasi pedagang dan LBH siap mendampingi. “Kami siap bantu. Para pedagang sudah setor uang dan mereka bisa menuntut hak,” ujarnya.
Tenggat Desember 2014 Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung Khasrian Anwar belum berpikir untuk membawa kemelut Pasar SMEP ke ranah hukum. “Jika nanti persoalan hukumnya berlarut-larut, tidak ada lagi investor yang mau masuk. Makanya nanti dulu itu, kami upayakan dulu pengembang menyelesaikan tugasnya.” Pemkot meminta Alay segera mengembalikan uang peda-
gang paling lambat Desember 2014. “Kalau tidak ada kejelasan lagi, ya kembalikan dulu uang pedagang. Apalagi kalau pengembang sudah me nyerah,” kata dia. Khasrian menjelaskan Desember bukan tenggat penyelesaian renovasi pasar, melainkan batas akhir kejelasan tentang kelanjutan renovasi. “Jadi bukan Desember harus
J
anji Alay untuk kelanjutan pembangunan dan uang pedagangnya kan enggak jelas. Ada dugaan investor menggelapkan uang setoran pedagang.
selesai pembangunannya, kar ena itu tidak mungkin. Desember itu tenggat akhir kejelasan proyek SMEP terhitung sejak awal Oktober.” Wakil Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung Nu’man Abdi mendukung sikap tegas Wali Kota Herman H.N. memberi tenggat kepada Alay. DPRD sudah mengagendakan pertemuan dengan perwakilan
pedagang Pasar SMEP Rabu pekan depan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendapatan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. “Agenda berikutnya DPRD akan memanggil Dinas Pasar,” ujarnya. Menanggapi kisruh Pasar SMEP, Alay berjanji segera menyerahkan gambar baru terkait perubahan konsep reno vasi dari semula delapan lantai menjadi empat lantai. “Saat penyerahan nanti kami akan presentasikan di Pemkot,” ujar Alay, melalui telepon. Ketua Komisi II DPRD Bandar Lampung Poltak Aritonang mengingatkan Pemkot agar menyiapkan solusi untuk pedagang jika proyek tersebut macet total. Menurut dia, pedagang ingin uang muka yang telah disetor ke Prabu Artha dikembalikan meskipun proyek tersebut kelak diambil alih pengembang lain. “Yang dikhawatirkan itu kan pengusahanya lari. Karena itu, yang terpenting sekarang uang pedagang dikembalikan atau bangunan kiosnya jadi,” ujar politikus NasDem itu. (CR13/CR11/K1)
rickymarly@lampungpost.co.id
DPR bakal Tolak Perppu Pilkada PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dua perppu tersebut, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Perppu terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme rintahan Daerah yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk melaksanakan pilkada. Pengamat hukum tata negara, Refli Harun, memprediksi ke dua perppu tersebut akan mental di DPR. Pasalnya, Demokrat
bukan lagi fraksi terbesar untuk periode 2014—2019. “Perppu ini bukan jaminan untuk disetujui DPR baru karena sekarang Demokrat hanya memiliki 61 suara, bukan lagi fraksi terbesar,” ujar Refli Harun di Jakarta, Jumat (3/10). Dengan fakta tersebut, besar kemungkinan pilkada oleh DPRD akan berjalan kembali seperti yang telah ditetapkan anggota DPR periode 2009—2014. “Masih ada peluang pilkada melalui DPRD untuk hidup dan berjalan kembali,” kata dia. Menurutnya, perppu yang dikeluarkan SBY tersebut adalah buah dari walk out-nya
anggota Fraksi Demokrat. “Masyarakat bereaksi luar biasa melalui media sosial, kemudian SBY kaget dan keluarkan perppu ini,” ujarnya. Fraksi Demokrat menyatakan walk out dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada Jumat pekan lalu. Hal ini terjadi karena Demokrat kecewa usulannya terkait pilkada dengan 10 syarat menjadi opsi ketiga untuk voting tidak disetujui. Setelah Demokrat walk out, opsi pilkada melalui DPRD menang telak dalam voting dengan meraup 226 suara, sementara pendukung pemilukada langsung mendapat 135 suara. (MI/R4)
IDULADHA dalam perspektif Islam harus diisi dengan berbagai perbuatan, nasihat, syiar, dan ibadah yang mengandung nilai sosial. Iduladha juga melapangkan kesempatan untuk IKUTI BEDAH TAJUK membahagiakan semua S E T I A P P U K U L 0 8 . 0 0 W I B orang. Allah swt. telah mengaitkan Iduladha ini dengan nilai sosial yang abadi dalam bentuk pengorbanan. Makna berkurban adalah menyerahkan sesuatu milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Pada Hari Raya ini dan hari-hari Tasyrik, Allah mensyariatkan bagi yang mampu untuk menyembelih hewan korban yang dibagikan kepada fakir miskin, karib kerabat, dan keluarga me reka demi menebar kebahagiaan di muka bumi. Dalam syariat kurban terkandung makna pengukuhan ikatan sosial yang dilandasi kasih sayang. Pengorbanan untuk kebahagiaan orang lain, ketulusan, dan amalan baik lain yang mencerminkan ketakwaan. Di antara nilai sosial yang harus menghiasi setiap muslim pada Hari Raya adalah menghilangkan kedengkian dan iri hati. Melupakan permusuhan dan pertentangan serta meningkatkan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Inilah momentum untuk mengorbankan hawa nafsu pribadi, membuang sikap individualistis dan fanatisme kelompok demi ukhuwah insaniah. Dengan Iduladha, kita meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail as., serta bersama menebar kasih sayang. Namun, spirit Iduladha sungguh bertolak belakang jika dikaitkan dengan kehidupan politik negeri ini dalam beberapa pekan terakhir. Betapa perilaku politikus kita jauh, sangat jauh, dari hakikat Iduladha. Alih-alih berkorban untuk kemaslahatan rakyat, yang terlihat adalah betapa tamaknya para politikus berebut kekuasaan. Peristiwa memalukan baru saja dipertontonkan Koalisi Merah Putih yang merampas hak pilih masyarakat dengan membuat undang-undang yang mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Begitu juga betapa kemaruknya mereka akan kekuasaan dengan segala cara untuk menduduki semua kursi pimpin an di DPR setelah mengubah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam undang-undang tersebut, unsur pimpinan legislatif tidak harus dari partai pemenang. Aneh bin ajaib jika kebijakan yang nyata-nyata “meng adali” rakyat dikatakan hendak menyelamatkan rakyat. Bagaimana bisa disebut membela rakyat jika yang dilakukan justru mengebiri hak-hak politik rakyat. Dengan kata lain, apa yang dilakukan para politikus itu sangat jauh dari semangat berkorban untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka memanjakan syahwat berkuasa untuk kepentingan pribadi dan kelompok sembari mengorbankan rakyat dengan mengambil hak-hak politik rakyat. Dengan semangat Iduladha, saatnya kaum politikus menimbang-nimbang kembali apa yang telah, akan, dan sedang me reka lakukan. Berkorban untuk rakyat jelas berbeda dengan mengorbankan rakyat demi kekuasaan kelompok tertentu. Lebih buruk lagi jika yang dilakukan para politikus tidak lebih dari balas dendam politik. Balas dendam setelah kalah dalam pemilihan presiden. Negeri yang dibaluri nafsu balas dendam dan amarah akan selalu bergejolak. Investor kabur dan semua capaian kemajuan hancur. Lagi-lagi akhirnya rakyat juga yang menjadi korban ambisi kuasa. n
oasis
Diabetes dan Lingkar Pinggang DIABETES masih menjadi penyakit menakutkan. Laporan Internasional Diabetes Federation pada 2013 menyebutkan Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar. Risiko diabetes dapat dilihat dari ukuran pinggang. Sebagai patokan, ukuran normal pinggang perempuan tidak boleh melebihi 80 cm, sementara laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Seperti dituturkan Yunir, kepala Divisi Metabolik Endokrin Departemen IPD FKUI/RSCM, ada beberapa indikator untuk mengetahui apa kah seseorang memiliki risiko diabetes atau tidak. “Deteksi dini menjadi langkah tepat untuk penanganan diabetes,” kata dia. Sebagai deteksi dini, Yunir menyarankan agar setiap orang memeriksakan diri ke dokter rutin dua tahun sekali serta melakukan pola hidup sehat. (MTVN/U1)
t i dak t e rbi t SEHUBUNGAN dengan peringatan Hari Raya Iduladha 1435 Hijriah yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional, Lampung Post tidak terbit pada Minggu (5/10). Harian ini akan terbit kembali pada Senin (6/10). Anda masih dapat mengikuti berita-berita aktual melalui Lampost.co. Kepada pembaca dan relasi harap maklum. n Penerbit