:: LAMPUNG POST :: Selasa, 12 Agustus 2014

Page 1

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

selasa, 12 agustus 2014 facebook.com/lampungpost

Biling Kumpulkan KTP W

ALI Kota Bandar Lampung Herman H.N. me­minta orang tua murid yang masuk dalam program bina lingkung­ an ­(biling) untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP). Bukti identitas kependudukan itu akan dipergunakan Herman untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun depan dari jalur perseorangan (independen). “Nanti saya akan maju dari jalur independen, saya minta bantuan KTP bapak ibu semua,” kata dia.

S

aya mau minta KTP bapak dan ibu. Ke depan akan saya mintai KTP-nya, boleh kan. Harus timbal balik dong. Herman secara terbuka menyampaikan hal itu dalam silaturahmi dan temu wicara bersama orang tua siswa SMPN, SMAN, dan SMKN se-Bandar Lampung untuk program bina lingkungan 2014 di GOR Saburai, Bandar Lampung, Senin (11/8). Dia mengibaratkan dukungan KTP dari orang tua siswa program bina lingkungan seperti hubungan timbal balik. “Saya mau minta KTP bapak dan ibu. Ke depan akan saya mintai KTP-nya, boleh kan. Harus timbal balik dong, boleh kan. Sebab, saya juga sudah melakukan program bina lingkungan gratis, berobat gratis, dan membantu bapak ibu sekalian,” ujarnya. Herman pun mengimbau

Calon Wakil

rickymarly@lampungpost.co.id

n MI/MOHAMAD IRFAN

DITUNTUT 10 TAHUN. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membawa berkas tuntutan setelah dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/8). Jaksa menuntut Ratu Atut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan dalam kasus suap Pemilukada Lebak.

Dana Purnabakti DPRD Melanggar Etika PENGANGGARAN dana purnabakti bagi anggota DPRD melanggar etika dan sebagai upaya pelegalan korupsi. Sebab, setelah PP 110/2010 tentang Kedudukan Keuangan DPR dibatalkan Mahkamah Agung (MA), lembaga le­ gislatif itu kembali memunculkan aturan untuk mempertahankan dana purnabakti tersebut. Dasar hukum yang digunakan DPRD melegalkan dana purnabakti kini tercantum dalam PP 24/2004 tentang Susunan Keduduk­an Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. PP itu kemudian direvisi menjadi PP 37/2006 dan kembali direvisi menjadi PP 21/2007 tanpa menghilangkan poin dana itu yang sebelumnya telah dihapus MA. Peneliti hukum Universitas

Lampung, Tisnanta, mengatakan anggaran purnabakti DPRD provinsi dan kabupaten/kota merupakan masalah etis, pantas atau tidaknya sebagai wakil rakyat. Sebab, kini anggota Dewan adalah pejabat negara, bukan buruh yang habis masa kerjanya mendapat pesangon atau uang pensiun. “Anggaran purnabakti itu sebagai penggerogotan keuangan negara,” kata Tisnanta, saat dihubungi, Senin (11/8) malam. Ia menilai anggaran purnabakti itu bisa dikategorikan alat atau instrumen untuk melegalkan korupsi. “Dipikirnya negara ini masih kaya, padahal kondisinya masih miskin, pemerataan pendidikan, kesehatan, infrastruktur hancur semua,” kata alumnus

Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya itu. Pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Unila, Rudy, mengatakan hal yang sama. Menurutnya, anggaran purnabakti sebetulnya masalah etika. “Anggaran itu ada di ranah eksekutif dan legislatif, bukan ranah hukum, melainkan etika, secara etika tidak perlu,” kata dia. Menurut Rudy, DPRD konteksnya itu sebagai wakil rakyat yang memikirkan kesejahtera­ an rakyat. Untuk diketahui, hingga kini sudah dua daerah yang memunculkan mata anggaran dana purnabakti anggota DPRD-nya. Keduanya, yakni DPRD Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tulangbawang Barat. (CR6/U1)

Alzier Apresiasi Sikap Tegas Ical

n MI/RAMDANI

INDONESIA HEBAT. Penasihat Rumah Koalisi Indonesia Hebat, Jenderal (Purn.) Da’i Bachtiar, berbicara dalam Musyawarah Nasional Rumah Koalisi Indonesia Hebat di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (11/8). Peserta munas akan berperan aktif mengawal presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.

KETUA DPD Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait penonaktifan sejumlah kader yang menggoyang kepemim­ pinannya. Sebab, sikap kader itu jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), konstitusi, serta bertentangan dengan prestasi, dedikasi, dan loyalitas (PDLT) terhadap partai. “Tidak ada imbas apa-apa

(sikap kader, red) karena patokan kami AD/ART, konstitusi partai, dan PDLT. DPP harus berani menonaktifkan orang yang melanggar PDLT,” kata Alzier, saat dihubungi, Senin (11/8). Dia menegaskan akan mengambil sikap sama ter­ hadap kader atau pengurus di daerah yang tidak sesuai PDLT. Bahkan, bukan hanya dibekukan, Alzier juga akan memecat kader yang melanggar AD/ART dan PDLT Golkar. “Kami di daerah juga begitu.

Kami bekukan, kami pecat. Kalau di Lampung saya sikat-sikat aja, ngapain kami takut-takut. Itu kan sama juga jadi public enemy (musuh bersama),” ujarnya. Menurut Alzier, jika kader sudah tidak loyal, harus segera diamputasi agar tidak menjadi sumber petaka di kemudian hari. “Gara-gara ‘kuman’ itu jadi masalah. Kami bicara konstitusi partai dan PDLT, kalau sudah tidak loyal untuk apa,” kata dia. (CR11/U1)

Kuasa Hukum Prabowo Diminta Tidak Memperlebar Masalah KUASA hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution, meminta tim kuasa hukum Prabowo-Hatta tidak memperlebar masalah dengan mencari-cari masalah lain. Dalam persidangan lanjutan sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/8), kuasa hukum Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, tetap mempersoalkan pembukaan kotak suara oleh KPU. Menurut Adnan Buyung, tidak ada hubungannya dalil

pemohon dengan pembukaan kotak suara. “Katanya masalahnya ada penggelembungan suara, TSM kecurangan, kok jadi beralih ke kotak suara, kita harus jujur apa yang kita tuntut, jangan cari masalah lain,” kata dia. Kemarin, tim Prabowo-Hatta kembali menyerahkan bukti berkas gugatan ke MK. Me­ reka mengklaim punya total 2,5 juta dokumen yang akan diserahkan. Barang bukti itu sebetulnya sudah mulai di­

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

Pesangon DPRD Legalkan Korupsi

orang tua murid yang hadir agar lebih bijaksana menentukan pilihan dalam pemilihan wali kota mendatang. Ia mencontohkan kecenderungan memilih berdasarkan NPWP (nomer piro wani piro) harus dibuang jauh-jauh. Jika calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah dikhawatirkan berakibat tidak baik saat menjabat kelak, se­ perti melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Saat diwawancarai usai aca­ ra tersebut, Herman kembali menegaskan akan maju melalui jalur independen dalam Pemilihan Wali Kota 2015. “Ya independen, saya lewat independen dulu. Soal mengumpulkan dan meminta KTP, itu hal yang mudah,” ujarnya. Ketika ditanya alasannya maju dari jalur independen, Herman menjelaskan hingga kini ia belum mendapat partai politik pengusung. “Ya kalau enggak dapat bagaimana, independen saya.” Terkait dengan pasangan calon wakil wali kota yang akan digandeng, Herman mengaku belum memikirkan. “Nantilah, itu mah. Masih lama juga, tetapi mungkin Januari 2015 baru ada calon wakilnya,” kata dia. Selain melalui jalur reguler, Pemkot Bandar Lampung membuka program bina lingkungan dalam penerimaan siswa baru. Dalam program tersebut, Pemkot memberikan kesempatan kepada siswa kurang mampu untuk masuk sekolah negeri dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah. (K1)

No. 13224

TA JUK

Herman mengibaratkan dukungan KTP dari orang tua siswa program bina lingkungan seperti hubungan timbal balik. Ricky P. Marly

28 Hal.

serahkan sejak mereka meng­ ajukan gugatan ke MK, tapi disampaikan berkala. “Terus berlangsung sampai Jumat,” kata kuasa hukum PrabowoHatta, Habiburokhman. Pada persidangan kemarin, keterangan saksi dari pihak terkait, Jokowi-JK, dan saksi KPU mematahkan dalil pemohon. Saksi pihak Jokowi-JK tidak begitu mempermasalahkan hasil dan rekapitulasi suara di tingkatannya, bahkan dalam persidangan penyelesai­

an perselisihan hasil pemungutan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Saksi pihak terkait mengatakan tidak ada permasalah­ an pada saat rekapitulasi di tingkat PPS hingga provinsi.

Dari Modeling ke Panggung Komedi...

Hlm. 16

Bahkan, saksi dari pasangan nomor urut 1 pun ikut menandatangani berita acara dan tidak ada pertanyaan apa pun dan sanggahan. (MI/R6)

ANGGOTA DPRD periode 2009—20014 masa jabatannya berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD periode 2014—2019. Pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang dimulai Agustus tidak dilakukan secara serentak. Sama seperti buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, para anggota DPRD kini berharap-harap cemas menantikan pesangon. Mereka akan mendapatkan pesangon yang bersumber dari APBD. Pesangon itu dibungkus dalam bahasa halus sebagai uang jasa pengabdian seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Besar pesangon bergantung masa bakti. Masa bakti sampai dengan lima tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya enam bulan uang representasi. Pesangon itu jelas menambah beban uang daerah, apalagi kemampuan daerah yang tidak sama. Bisa saja daerah dipaksa membayar pesangon yang jumlahnya melebihi APBD. Simulasi yang dihitung Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyimpulkan daerah terpaksa mengeluarkan Rp159,5 miliar untuk pesangon dengan masa pengabdian lima tahun, enam kali uang representasi, atau setara gaji pokok kepala daerah selama lima tahun. Angka itu sangat fantastis bila dibandingkan dengan kiner­ ja DPRD yang serbaminim. PP 24/2004 yang merupakan hasil revisi PP 110/2000 harus dicabut karena keberadaannya melegalisasi korupsi. PP 110 yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung itulah menjadi sumber petaka bagi anggota DPRD periode 2004—2009. Pesangon yang diberikan kepada anggota DPRD 2004—2009, yang merujuk pada PP 110, dinyatakan sebagai korupsi. Harus jujur dikatakan DPRD tidak pantas mendapatkan uang balas jasa. Berdasar hasil survei, sebagian besar rakyat merasakan kinerja para wakil rakyat di daerah masih tidak memuaskan dan jauh dari pantas untuk diapresiasi. Tugas utama anggota DPRD, yaitu membuat peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, menyerap aspirasi masyarakat daerah, dan membuat anggaran belanja daerah, tidak menunjukkan performa yang memuaskan. Sebagai contoh, dalam tugas legislasi, sebagian besar peraturan daerah yang dibuat atau disahkan oleh DPRD dirasakan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat. Apalagi terkait fungsi kontrol terhadap pemerintahan daerah. Sulit untuk menampik persepsi hak-hak Dewan digadaikan. Mestinya para wakil rakyat itu bisa mengukur apakah mereka sudah bekerja habis-habisan untuk rakyat se­ hingga layak diganjar dana purnabakti. Mereka lebih sibuk menuntut tegaknya peraturan yang menguntungkan diri sendiri, tetapi alpa mengevaluasi kinerja diri sendiri. Sebaliknya, pemerintah daerah di Provinsi Lampung harus berani bersikap tegas menolak tuntutan anggota Dewan terkait dengan pengayaan pundi-pundi pribadi. Uang purnabakti baru layak mereka terima jika mereka telah membuat terobosan baru bagi terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah ini. Sangat tidak elok wakil rakyat menikmati uang berlimpah di tengah kemelaratan rakyat. APBD harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan memakmurkan para wakil rakyat yang segera berakhir kontrak politik lima tahun. n

oasis

Matematika dan Kebahagiaan KEBAHAGIAAN biasanya bergantung pada situasi hidup. Kini ilmuwan di Inggris mengembangkan sebuah persamaan matematika yang dapat memprediksi kesenangan sesaat. Untuk membangun model matematika ini, tim dari sejumlah universitas menganalisis hasil dari 26 orang yang mengerjakan tugas memilih antara hadiah tertentu dan uang yang berisiko. Setiap percobaan, peserta diminta melaporkan tingkat kebahagiaan mereka. Otak peserta juga dipindai menggunakan functional magnetic resonance imaging (FMRI). Tim menemukan peserta merasa sangat bahagia ketika mereka tampil lebih baik dari yang diharapkan selama tugas itu. Pemindaian otak juga mengungkapkan bahwa skor kebahagiaan berkorelasi dengan tempat yang diketahui penting bagi kesejahteraan. Studi itu dipublikasikan dalam PNAS Journal. (MI/R6)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Selasa, 12 Agustus 2014 by Lampung Post - Issuu