:: LAMPUNG POST :: Selasa, 17 Februari 2015

Page 1

±

±

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. selasa 17 febrUARI 2015

TERUJI TEPERCAYA

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13406

www.lampost.co

±

DPRD Ingatkan

UN Bukan Komoditas Politik

Integritas Tim Lahan Tol Tim berasal dari Biro Hukum, Otonomi Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi lainnya. NUR JANNAH

D

PRD Lampung meng­ ingatkan Pemerintah Provinsi setempat memperhatikan integritas dalam mencari personel tim pembebasan lahan jalan tol Lampung. Kredibilitas dan ka­ pabilitas harus jadi patokan. “Kami sarankan agar tim pembebasan lahan jalan tol adalah orang berkompeten dalam menangani masalah,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, saat dihubungi melalui ponselnya, tadi malam (16/2).

Tim Pembebasan Lahan Jalan Tol Lampung (140,410 km) 1.Tim I : Bakauheni—Tegineneng (104,696 km) Kecamatan yang dilintasi:

±

Bakauheni, Penengahan, Ketapang, Palas, Kalianda, Way Panji, Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Merbaumataram, Tanjungbintang, Jatiagung, Natar (Lampung Selatan), dan Tegineneng (Pesawaran). 2.Tim II: Tegineneng—Terbanggibesar (35,714 km) Kecamatan yang dilintasi: Bumiratu Nuban, Gunungsugih, Trimurjo, dan Terbanggibesar (Lampung Tengah). Menurut Dedi, perlu adanya seleksi dalam pemilihan per­ sonel tim pembebasan lahan jalan tol. Sebab, proses pembe­ basan lahan di tanah warga bu­ tuh pendekatan dari berbagai pihak, sampai pada perangkat desa yang akan dilalui wilayah­ nya. “Tim harus diisi oleh orang yang profesional. Untuk pembe­ basan itu sendiri kami sifatnya mendukung dan membantu mengawasi,” kata Dedi. Pihaknya juga meminta tim berhati-hati dalam pembe­ basan lahan, terutama di kabu­ paten padat penduduk, seperti di Lampung Selatan dan Lam­ pung Tengah. Hal itu sebagai

antisipasi agar tidak terjadi polemik di masyarakat yang dapat menghambat proses di kemudian hari. “Kami ingin memperkecil risiko jangan sampai ada masalah yang tim­ bul di masyarakat,” ujarnya. Ketua tim yang juga Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemba­ ngunan (Ekbang) Sekprov Lampung Adeham mengaku personel­n ya sudah terben­ tuk. Mereka berasal dari Biro Hukum, Otonomi Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya. “Kalau nama-namanya saya belum tahu, nanti kalau sudah ditandatangani Pak Guber­ nur saya beri tahu. Sekarang schedule-nya masih digodok Biro Hukum,” kata Adeham di ruang kerjanya, Senin (16/2). Ia mengatakan tim pembe­ basan lahan jalan tol itu terbagi menjadi dua. Tim pertama untuk mengurus pembebasan lahan Bakauheni—Tegineneng sepan­ jang 104,696 km, sementara tim kedua untuk jalur Tegineneng— Terbanggibesar sepanjang 35,714 km. “Total rencana pemba­ngunan tol sepan­jang 140,410 km.” Terkait anggaran pembe­ basan lahan, Adeham mengaku sejauh ini belum mengetahui­ nya. “Kalau anggaran ya belum kami bahas,” kata dia. S e b e l u m nya , G u b e r n u r Muhammad Ridho Ficardo menunjuk Adeham sebagai ketua tim persiapan pembe­ basan lahan jalan tol Sumatera Bakauheni—Terbanggibesar. Pada bagian lain, Pem­ kab Lampung Selatan masih menunggu informasi terkait pelaksanaan pembebasan la­ han untuk pembangunan jalan tol. Asisten Bidang Pemerin­ tahan Sekkab Lampung Selatan Firman Muntako mengata­kan hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi dari Pemprov. (TOR/U1) n Pengesahan Revisi Perpres Hlm. 8 nurjannah@lampungpost.co.id

n MI/ROMMY PUJIANTO

KPK HORMATI PUTUSAN PRAPERADILAN. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi saat memberikan keterangan pers terkait putusan praperadilan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2). KPK menghormati putusan yang dibacakan hakim tunggal Sarpin Rizaldi di PN Jaksel, yang menyatakan penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan oleh lembaga antirasywah itu tidak sah dan menunggu salinan putusan kemudian mempelajarinya untuk menentukan langkah selanjutnya.

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan BG HAKIM Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) tidak sah. Putusan itu dibacakan hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam sidang permohonan prapera­ dilan BG, Senin (16/2) pagi. Hakim Sarpin Rizaldi menya­ takan dalam putusannya mene­ rima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan BG terkait status tersangka yang ditetapkan KPK dan meno­ lak sebagian permohonan tersebut. Sementara pihaknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan penyidikan dan pene­tapan tersangka BG adalah kewenangan KPK. “Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan mengabulkan per­ mohonan pemohon sebagian dan menolak sebagian. Meng­ adili eksepsi termohon meno­ lak untuk seluruhnya,” kata Sarpin di PN Jaksel, kemarin. Dalam putusan itu, hakim menimbang beberapa hal yang digunakan hakim dalam memutus tidak sahnya pene­ tapan BG sebagai tersangka. Dalam memasukkan objek praperadilan itu, pihaknya mengadopsi pandangan ahli hukum filsafat Universitas Padjadjaran, Bernard Arief, mengenai penafsiran hukum

yang dapat dilakukan hakim. Putus­an itu juga menolak ek­ sepsi KPK yang menyatakan objek permohonan pemohon tidak termasuk objek pra­ peradilan. Dalam putusan itu, Sarpin menolak permohonan BG meng­enai berkas-berkas pe­ nyidikan yang dilakukan KPK harus dikembalikan pada Polri, serta menolak denda kerugian Rp1 juta yang se­ lama persidang­an tidak da­ pat dibuktikan p i h a k nya . (MI/D1)

Roro Fitria Pamer Kekayaan di Depan Umum... Hlm. 16

Gotong Royong, Oasis Petani Palaspasemah ±

MATAHARI belum terbit, Ming­ gu (15/2), tapi bias sinarnya telah menerangi bumi. Rohadi (28), petani Desa Palaspase­ mah, Lampung Selatan, itu sudah keluar rumah. Memang­ gul cangkul, menenteng arit, ia bergegas bergabung dengan beberapa tetangganya sesama petani yang berkumpul di perempatan jalan. Saling tegur sapa sejenak, serentak mereka bergerak saat salah seorang berseru; “Ayo, berangkat mumpung belum panas!” Maka, beberapa ke­ lompok petani dari berbagai dusun di wilayah itu menjadi massa besar saat mereka ber­ temu dan bergerak ke satu titik yang sama; tanggul Way Pisang yang jebol. Tak perlu surat resmi, instruk­ si, atau ancaman sanksi untuk mengerahkan ratusan petani ini. Dengan tujuan kepentingan bersama, mereka cukup diberi­ tahu tentang rencana aksi go­ tong royong memperbaiki tang­

±

n LAMPUNG POST/ARMANSYAH

GOTONG ROYONG. Masyarakat Desa Palaspasemah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, yang dibantu anggota TNI dari Koramil Palas bergotong royong memperbaiki tanggul penangkis yang tergerus dan nyaris jebol di desa setempat, Minggu (15/2). gul yang sudah lebih sebulan ini mengancam ladang rezeki mereka. “Kami dikasih tahu ketua RT untuk gotong royong hari ini. Karena memang untuk kepentingan bersama, ya kami enggak ada yang keberatan,” kata Rohadi, pagi itu, kepada

CMYK

±

TAJUK

Lampung Post. Aneka alat mereka tenteng untuk pekerjaan itu. Meskipun mayoritas membawa pacul, ada banyak alat lain yang terlihat. Seperti sekop, linggis, ember, dan golok. Tak ada upacara, instruksi

khusus, apalagi pemotongan pita untuk memulai gugur gu­ nung itu. Secara naluriah, para petani itu sudah paham dengan apa yang harus mereka laku­ kan. Cukup pemberitahuan bahwa tanggul penangkis yang tergerus itu akan dibendung

±

dengan menumpukkan 800 karung berisi tanah, mereka langsung menempatkan diri pada posisi-posisi yang bisa dikerjakan. Canda, tawa, dan saling me­ lempar banyolan membuat suasana cair dan menyatu. Na­ mun, mereka tetap fokus pada pekerjaan. Lumpur abu-abu kehitaman yang menyerupai pasta menciprat ke seluruh bagian tubuh bersenyawa de­ ngan keringat yang merembes dari seluruh pori-pori tubuh mereka. Di satu bagian, sekelompok petani tampak bahu-memba­ hu mengeduk tanah, menu­ angkan ke dalam karung, dan mengangkut ke posisi tanggul yang akan diuruk. Ada se­ bagian lain yang menyiapkan bambu yang akan dipakai se­ bagai pasak penahan karungkarung yang disusun menjadi tanggul. (R6) n Armansyah

PENDIDIKAN sejatinya adalah usaha sadar dalam proses pem­ bentukan karakter (character building) seorang manusia. Tujuan akhirnya, agar manusia ini menjadi manusia yang sesungguhnya, yakni manusia yang mampu memanusiakan manusia yang lainnya. Maka, celaka benar jika pendidikan malah dijadikan komoditas politik. Tapi, itulah yang terjadi. Itulah kecenderungan yang mengemuka dari penyelenggaraan ujian nasional (UN). Terutama UN SMA dan sederajat. Sebab, UN menjadi faktor penting dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang bersifat undang­ an. Meskipun universitas menetapkan standar yang berbeda, umumnya mereka melihat data nilai rapor siswa, lalu mem­ bandingkan dan menggabungkan nilai tersebut dengan nilai UN murni untuk menentukan siapa yang berhak lulus dalam SNMPTN. Karena itu, upaya panitia SNMPTN yang akan melakukan negosiasi ulang tentang ujian nasional dalam menentukan apakah UN dapat diintegrasikan ke SNMPTN patut kita hargai. Rencananya negosiasi ulang dengan Puspendik Kemendikbud akan berlangsung Rabu (18/2). Di lain pihak, sedikitnya jumlah PTN yang memindai hasil UN menjadi kendala. Satu provinsi hanya satu PTN yang memindai hasil UN, termasuk di Lampung. Saat ini panitia SNMPTN sudah memutuskan pengumuman SNMPTN pada 9 Mei, sementara UN diumumkan Kemendik­ bud pada 18 Mei. Padahal, jika pihak Kemendikbud dapat memperbanyak jumlah PTN yang bertugas memindai, hasil UN bisa dikirim sebelum tenggat pengolahan data SNMPTN. Dengan demikian, data hasil UN siswa bisa segera diinfor­ masikan ke pimpinan PTN sebagai syarat seleksi masuk. Memang jika dilihat dari Permenristekdikti Nomor 2/2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan pimpinan PTN mempertimbangkan hasil UN. Di peraturan itu disebutkan SNMPTN hanya menjaring siswa-siswi dari hasil prestasi akademik yang didapat dari semester I—V. Wajar, jika pemerintah masih mencurigai pelaksanaan atau kredibilitas penyelenggara UN. Meski Kemendikbud memakai jasa PTN sebagai pengawas UN—apalagi jika UN sudah menjadi komoditas politik di semua daerah—sulit dipungkiri jika UN saat ini dijadikan wilayah pertarungan politik kepala daerah sebagai pencitraan. Para kepala daerah menekan kepala dinas, guru, hingga tim sukses agar hasil nilai UN di daerahnya bagus. Lulus 100% bagaimanapun caranya. Melihat itu, Unila tidak menetapkan persentase khusus menggunakan nilai UN untuk pertimbangan kelulusan SN­ MPTN. Apalagi yang mendaftar di Unila bisa mencapai 60 ribu calon mahasiswa dari yang diterima hanya 5.000-an mahasiswa. Untuk itu, kita mendorong agar kredibilitas penyelenggara UN dapat lebih ditingkatkan. Sekolah yang terbukti menjadi­ kan UN sebagai komoditas politik harus segera di-blacklist. Lebih luas lagi, kualitas siswa akan lebih meningkat dan sesuai dengan kemampuannya. Terakhir, meski nilai UN 2015 tidak lagi menjadi penentu ke­ lulusan. Sebab, kelulusan ditentukan pihak guru dan sekolah. Namun, jika penyelenggaraan UN bisa kredibel, akan memacu PTN untuk mengintegrasikan UN dalam seleksi masuknya. n

±

oasis

Lensa Kontak Pintar PENELITI Swiss mengembangkan lensa kontak unik yang berisi teleskop kecil untuk meningkatkan daya penglihatan dan zoom in dengan sistem kejapan mata. Lensa kontak pintar dengan ketebalan 1,55 milimeter berisi teleskop itu sangat reflektif karena langsung aktif jika penggunanya mengedipkan mata. Kontak tersebut dibuat menggunakan lensa besar, kaku, tidak seperti kontak lunak yang kebanyakan dipakai orang, tapi tetap aman dan nyaman. Beberapa potongan plastik presisi, cermin aluminium, dan film tipis membentuk lensa itu, bersama dengan lem biologis yang aman. Pertama kali dirilis pada 2013 dan mendapat sambutan pasar dengan baik, prototipe tersebut diperkenalkan oleh Eric Tremblay dari Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Swiss, pada pertemuan tahunan American Association for the Advancement of Science (AAAS) di California, Amerika Serikat, Jumat (13/2). (MI/R6)

n BERSAMBUNG ke Hlm. 5

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.