:: LAMPUNG POST :: Selasa, 23 September 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampost.co

@lampostonline, @buraslampost

T E R U J I T E PERC AYA

selasa, 23 september 2014 facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13265

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Mengincar Mobil Dinas

n MI/ANGGA YUNIAR

BELUM PUTUSKAN KABINET. Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih, Joko Widodo, saat keluar dari Balai Kota Jakarta, Senin (22/9). Kepada sejumlah wartawan, Jokowi menjelaskan perihal beberapa partai yang sudah menyodorkan nama untuk menjadi calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK, tetapi masih belum diputuskan.

PAN dan PPP Tentukan Dukungan Pekan ini PARTAI Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pem­ bangunan (PPP) bersikap un­ tuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini. Kedua partai itu bisa bergabung asal satu suara dengan PDIP mendu­ kung pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat. Sekretaris Departemen Wanita DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya menung­ gu kepastian kedua partai itu untuk deklarasi menjadi bagian partai pendukung pemerintahan. Sebab itu, PDIP akan memastikan dari komitmen tersebut melalui sikap di parlemen. “Kami akan lihat pekan ini, tepatnya 24 dan 25 September, apakah PAN dan PPP akan ber­ gabung dengan PDIP atau tidak. Itu bisa dilihat jika kedua partai satu suara mendukung pemiluka­ da berarti fix bergabung. Setelah itu baru kami deklarasikan se­ cara formal kedua partai menjadi bagian partai pendukung peme­

rintah,” kata dia, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (22/9). Hal itu juga diungkap politikus PKB, Imam Nahrawi. Menurut­ nya, pascapertemuan PPP, PAN, dengan Koalisi Gotong Royong di Semarang, belum ada lagi pertemuan resmi menyangkut koalisi. “Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut pertemuan dengan PAN juga PPP,” ujarnya. Terkait bergabungnya PAN dan PPP, presiden terpilih Jokowi mengatakan kepastian­ nya bakal diumumkan secepat­ nya. “Masih proses dulu,” kata Jokowi, saat ditemui di Balai Kota Jakarta, kemarin. Namun, Jokowi enggan men­ jawab berapa kursi di kabinet yang ditawarkan untuk kedua partai tersebut. “Belum ada dibahas ke arah sana.” Untuk pemilihan nama kabinet­ nya, Jokowi mengatakan sedikit­ nya ada lima nama lain yang sedang dipertimbangkan. “Ada enam nama, tapi belum diputus­ kan lo ya,” kata dia. (MI/U1)

Alice Norin Berkiblat ke Inggris soal Busana

Hlm. 16

Dua Randis DPRD Kota Belum Dikembalikan DARI 20 kendaraan dinas (Ran­ dis) di DPRD Bandar Lampung, tersisa dua kendaraan lagi yang belum dipulangkan ke Sekretariat Dewan. Sekre­ taris DPRD Bandar Lampung Nettylia Syukri mengatakan pihaknya akan merapatkan perihal ini dengan empat pimpinan definitif DPRD Ban­ dar Lampung, hari ini (23/9). “Besok (23/9) baru akan dira­ patkan oleh pimpinan. Kan randis itu belum dibahas lagi karena menunggu pelantikan pimpinan Dewan,” ujarnya, Senin (22/9). Menurut Nettylia, 20 unit kendaraan dinas itu untuk em­ pat pimpinan DPRD, empat ba­ dan (Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormat­ an, dan Badan Legislasi), serta empat ketua komisi dan ketua fraksi. Dari beberapa unit ken­ daraan, ujarnya, di antaranya te­ lah digunakan oleh ketua fraksi. “Ketika habis masa jabatan­ nya, maka otomatis dipegang ketua fraksi selanjutnya. Misal­ nya Ketua Fraksi PPP, diberi­

kan pada ketua fraksi periode sekarang,” kata dia. Dia menegaskan tidak ada ken­ daraan dinas anggota DPRD yang didum. Dalam aturannya, hanya pimpinan DPRD 5 tahun saja yang berhak membayar dum. Itu pun kebijakan Wali Kota Bandar Lam­ pung. “Kalau masalah ngedum itu kebijakan Pak Wali, anggota Dewan itu enggak boleh ngedum kecuali pimpinan yang masa jabatannya 5 tahun. Jadi cuma pimpin­an ya, kalau pimpinan berarti ada empat orang, ketua dan wakil ketua,” katanya. Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Lampung Grisman M.P. menjelaskan ken­ daraan dinas yang dipakai ang­ gota legislatif periode lalu telah dikembalikan semua. “Soal ken­ daraan dinas udah semua, cuma yang dua unit dipinjamkan ke­ pada pimpinan sementara Dedi Afrizal dan Toto Herwantoko. Terakhir Watoni Nurdin, itu pun karena orangnya sedang di Ja­ karta waktu itu,” katanya, didam­ pingi Kasubbag Humas Ferry di ruang kerjanya. (CR11/K1)

Setop Pembajakan Atlet Lampung Beberapa daerah sudah mulai bergerilya menggaet atlet berprestasi dengan iming-iming bonus besar dan dijadikan pegawai negeri sipil. Vera Aglisa

L

AMPUNG kehilangan at­ let-atlet potensial yang mampu berkiprah di pentas dunia. Mereka memilih hengkang ke daerah lain yang memberikan jaminan karier dan masa depan. Provinsi di ujung selatan Sumatera ini dikenal sebagai produsen atlet berprestasi internasional, khususnya dari cabang angkat besi. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengaku tidak bisa berbuat banyak mencegah kepindah­ an atlet. Namun, Pemprov akan memperbaiki pembinaan atlet. “Pola pembinaan atlet akan ditata kembali, termasuk per­ baikan sarana olahraga,” kata Ridho, melalui pesan singkat­ nya kepada Lampung Post, Senin (22/9). Dua hari lalu, Eko Yuli Irawan merebut perunggu cabang ang­ kat besi kelas 62 kg putra Asian Games XVII Incheon, Korea Se­ latan. Sebelumnya, pria kela­ hiran Metro, 25 tahun silam itu mengukir sederet prestasi membanggakan, antara lain merebut perunggu Olimpiade Beijing 2008 dan London 2012,

hattrick emas di SEA Games Thailand 2007, Laos 2009, dan Indonesia 2011. Masih di cabang angkat besi, Triyatno, juga kelahiran Metro, mengikuti jejak Eko berkarier di luar Lampung. Prestasi gemi­ lang Triyatno meraih perunggu Olimpiade Beijing 2008 kelas 62 kg. Bukan saja atlet, pelatih angkat besi asal Lampung, Luk­

S

emua pihak hendaknya ikut mendukung olahraga Lampung. Anggaran Pemprov tidak cukup untuk kebutuhan semua cabang.

man, juga memilih hengkang. Eko, Triyatno, dan Lukman kini memilih bergabung dengan Ka­limantan Timur. Mereka ter­ tarik hengkang karena provinsi penghasil minyak itu memberi­ kan jaminan karier dan masa depan yang lebih menjanjikan.

Dukungan Pengusaha Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Hannibal menuturkan keinginan heng­ kang merupakan hak atlet

yang tidak bisa dihalangi. Ter­ lebih mereka dijanjikan ber­ bagai fasilitas yang lebih baik. “Harus diakui kepindahan mereka ke daerah lain terkait dengan hal itu. Mereka memi­ lih hengkang untuk menda­ patkan apa yang mereka nilai lebih baik,” kata Hannibal. Hannibal menambahkan perpindahan atlet biasanya marak menjelang Pekan Olah­ raga Nasional (PON). Beberapa daerah sudah mulai bergerilya menggaet atlet berprestasi dengan iming-iming bonus besar dan dijadikan pegawai negeri sipil. Untuk mengantisipasi hal itu, Dispora Lampung berusaha memperhatikan kesejahtera­a n atlet. Salah satunya ­d engan menyosia­l ­ isasikan Perda Ke­olahragaan yang mengatur pembinaan dan penghargaan kepada atlet, termasuk pembiaya­an olah­ raga. “Semua pihak hendaknya ikut mendukung olahraga Lampung. Anggaran Pemprov tidak cukup untuk kebutuhan semua cabang,” ujarnya. Ia mengimbau para peng­ usaha Lampung lebih peduli pada dunia olahraga melalui program tanggung jawab so­ sial perusahaan (CSR). “Kami berharap para pengusaha terketuk hati untuk membantu kemajuan olahraga Lampung,” ujarnya. (VER/LUG/R4)

veraaglisa@lampungpost.co.id

Musoppa Tidak Hadir Saat Dipanggil Polda ANGGOTA DPRD Tanggamus Musoppa (bukan Mustafa) tidak hadir untuk memenuhi panggilan Direktorat Narkoba (Ditnarkoba) Lampung, ke­ marin (22/9). Musoppa di­ panggil untuk memberikan keterangan dalam kasus pesta narkoba di Hotel Novotel, Kamis (18/9) lalu. Kasubdit I Narkoba Pol­ da Lampung AKBP P. Purba menga­t akan pihaknya akan terus melakukan perburuan dan mengumpulkan keterang­ an para saksi yang mengetahui pesta narkoba di Hotel Novotel yang melibatkan Hasmuni, anggota DPRD Tanggamus dari Fraksi Partai Demokrat,

dan Musoppa dari Fraksi PDIP untuk mencari bukti yang kuat dalam perkara kepemilikan dan penggunaan sabu-sabu. Menurut P. Purba, pihaknya sudah mengirimkan surat kepa­ da Musoppa sejak Sabtu (20/9). “Pemanggilan Musoppa sudah kami kirim. Seharusnya dia datang hari ini untuk memberi­ kan keterangan,” kata Purba, ditemui di kantornya, Bandar Lampung, Senin (22/9). Ia juga menjelaskan pihaknya akan memanggil hingga tiga kali dengan rentang waktu yang tidak menentu. Rencana pemanggilan kedua Musoppa, kata Purba, akan dilihat juga Selasa (23/9) ini. “Ya kami masih

lihat lagi apakah dia bisa datang pada panggilan kedua ini pada Selasa (23/9). Kalau sampai tidak hadir juga untuk ketiga kalinya, akan kami buat surat perintah untuk membawa Musoppa,” ujarnya. Lebih lanjut, Purba menga­ takan untuk membuat surat perin­tah tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpin­ an DPRD Tanggamus. Sebab, sebagai wakil rakyat, Musoppa sebenarnya mengetahui prose­ dur hukum yang berlaku. Kasubdit I Narkoba Polda Lampung itu juga menambah­ kan Musoppa masih berada di Lampung dan tidak keluar dari Lampung. (BOY/R5)

KENDARAAN dinas selalu menjadi persoalan setiap masa jabatan DPRD selesai. Men­ jadi persoalan karena si pe­ megang kendaraan dinas merasa keberatan melepas­ kan aset negara itu. Hal sama kembali ter­ulang saat masa jabatan DPRD IKUTI BEDAH TAJUK 2009—2014 kabupaten/kota SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB se-Lampung berakhir. Para wakil rakyat di posisi pimpin­ an DPRD, ketua komisi, dan ketua fraksi yang mengua­sai mobil dinas merasa keberatan mengembalikan kepada negara. Kecenderungan itu terjadi merata, mulai dari DPRD Lampung, Bandar Lampung, Lampung Barat, Tu­ langbawang, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Kepala daerah melalui Sekretariat DPRD sampai merasa perlu menerbitkan surat keputusan penarikan kendaraan dinas. Tujuannya jelas, untuk penataan dan pendataan aset daerah. Dalam beberapa kesempatan, pejabat di Sekretariat DPRD mengimbau anggota DPRD periode 2009—2014 agar segera mengembalikan kendaraan dinas, tidak terkecuali mereka yang terpilih kembali pada periode 2014—2019. Secara informal, anggota DPRD diingatkan meskipun sudah dikembalikan ke pemerintah kalau sudah rezeki mobil tersebut pasti akan kembali lagi. Imbauan tersebut ada yang mempan, tetapi ada juga yang tidak. Ada yang ter­ gerak untuk mengembalikan kendaraan milik negara itu, tetapi ada juga yang menunda-nunda. Hampir semua pemegang kendaraan dinas memiliki alas­ an sama, yakni ingin memiliki kendaraan tersebut dengan cara membeli melalui proses dum. Tidak bisa dipungkiri, setelah dipakai bertahun-tahun kendaraan tersebut pasti­ lah memiliki kesejarahan bagi pemegangnya. Itu sisi manusiawi yang menjadi salah satu bahan per­ timbangan. Tetapi proses dum tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan karena kebijakan tersebut menyangkut aset negara, bukan berurusan dengan personal tertentu. Ada sejumlah peraturan yang harus dipenuhi. Proses penglepasan aset negara harus dilakukan dalam lelang ter­ buka seperti amanat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Lebih spesifik lagi, lelang aset daerah di­ tuangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika diselisik lagi, sebenarnya tarik ulur penyerahan kembali kendaraan dinas tidak hanya di kalangan DPRD. Hal yang sama juga terjadi di kalangan birokrasi, terutama mantan kepala dae­ rah. Namun, isu tersebut tidak mencuat karena tidak sebanyak kendaraan dinas DPRD. Satu yang paling menyedot perhatian saat Pemkab Lampung Utara melaporkan mantan Bupati Zainal Abi­ din ke polisi karena menolak mengembalikan mobil dinas. Zainal akhirnya menyerahkan kembali mobil dinasnya ke Pemkab. Tarik ulur penyerahan kendaraan dinas pada akhirnya menyadarkan publik tentang tingginya gairah pejabat un­ tuk menguasai aset negara sebagai milik pribadi. Itu pula yang bisa menjelaskan mengapa hampir seluruh pemerin­ tah daerah gemar mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan hingga miliaran rupiah. Target mereka mengin­ car kendaraan dinas agar menjadi milik pribadi. Rakyat telah memberikan amanah, kehormatan, kemuliaan, dan penghasilan kepada para pejabat daerah. Saat amanah itu selesai, kembalikan semua yang tidak lagi menjadi hak pribadi. n

oasis

Aktivitas Otak Saat tidur OTAK masih aktif ketika kita sedang tidur. Bahkan, para ilmuwan menemukan orang yang mampu mengklasifikasikan katakata selama tidur mereka. Studi terbaru yang dipubli­ kasikan di Journal Current Biology itu juga mengatakan selama tidur otak dapat melakukan tugas yang kompleks secara otomatis. Para ilmuwan dari Cambridge dan Paris yang melakukan penelitian dengan menggunakan electroencephalogram (EEG). Mereka merekam aktivitas otak peserta penelitian ketika diminta untuk mengklasifikasikan kata yang diucapkan baik dengan menekan sebuah tombol. Peserta yang tidur diminta untuk menekan tombol di tangan kanan jika mendengar jenis hewan dan tombol di tangan kiri untuk klasifikasi benda. Hasilnya, peneliti me­ nemukan aktivitas otak yang merespons secara akurat, meskipun lebih lambat. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.