:: lampung post :: Selasa, 25 November 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

@lampostonline, @buraslampost

SeLASA, 25 november 2014 facebook.com/lampungpost

28 Hal.

No. 13325

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Kawal Teluk Lampung

n ANTARA/ANDIKA WAHYU

PERTEMUAN GUBERNUR. Presiden Joko Widodo bergegas duduk di tangga Istana Bogor untuk foto bersama para gubernur, saat jeda pertemuan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Senin (24/11). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengingatkan gubernur untuk berhemat serta memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat. Penghematan dana itu dipergunakan menggenjot pembangunan infrastruktur untuk rakyat.

Mafia Pupuk Sulit Diberantas Banyak petani yang mengeluhkan ketersediaan pupuk subsidi karena selama ini penyalurannya belum tepat sasaran. Dian Wahyu Kusuma

P

ETANI di Lampung sela­ lu menjerit kekurangan pupuk subsidi setiap menjelang musim tanam. Kon­ disi ini disebabkan berbagai persoalan, salah satunya mafia pupuk yang sulit diberantas. Pujiono (27), petani jagung di Desa Sidorejo, Lampung Tengah, mengatakan saat ini banyak petani jagung kesulitan mendapat pupuk bersubsidi, padahal musim tanam telah dimulai. Pujiono berharap pe­ merintah daerah segera bertin­ dak karena jika tanamannya terlambat diberi pupuk, bisa berdampak pada pertumbuhan tanaman, seperti kurang subur, buah jagung lebih kecil, dan produktivitas panen menurun.

“Yang tersedia ada hanya pupuk biasa, itu pun harganya mahal,” kata Pujiono di Lam­ pung Tengah, Senin (24/11). Koordinasi Polda Pada kesempatan terpisah, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo akan berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk memberantas mafia pupuk. “Kami segera mengundang Kapolda untuk membahas teknis pengawasan distribusi pupuk bersubsidi,” kata Gu­ bernur, saat dihubungi tadi malam. Sedangkan pengamat per­ tanian Universitas Lampung, Erwanto, mengatakan banyak persoalan yang membuat petani menjerit karena pupuk bersub­ sidi menghilang. Salah satunya,

Lampung Berharap pada Presiden Jokowi KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Fahrizal Dar­ minto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memprior­ itaskan pembangunan infrastruk­ tur di Sai Bumi Ruwa Jurai. Menurut Fahrizal, Lampung memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Sayangnya, faktor in­ frastruktur seperti jalan masih menjadi kendala serius yang dihadapi daerah ini. “Sudah banyak investor yang mau masuk ke Lampung. Tapi hal itu tertunda karena ter­ bentur masalah infrastruk­ tur (jalan) dan energi,” kata Fahrizal di kantor Diskominfo Lampung, Senin (24/11). Ia mengaku Lampung me­ naruh harapan besar kepada Jokowi untuk bisa memperce­ pat pembangunan infrastruk­ tur, seperti jalan tol Sumatera. Jalur tol tersebut diyakini mampu menjadi faktor pen­ ting dalam mendukung pro­ gram kedaulatan pangan yang diusung Jokowi. “Kami ber­

harap Presiden memberikan dukungan besar terhadap Lam­pung, terutama perbaikan infrastruktur,” ujarnya. Kondisi infrastruktur yang bagus, kata Fahrizal, akan mem­ percepat distribusi komoditas asal Lampung yang jumlah produksinya cukup besar. Sementara itu, Presiden meng­instruksikan kepada para Gubernur untuk berkoordinasi langsung dengan Badan Peren­ canaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sinkronisa­ si pembangunan pusat dan daerah. “Sehingga, program Pemerintah Pusat dalam pem­ bangunan tidak tumpang tindih dengan rencana daerah,” kata Jokowi, dalam rapat koordinasi dengan seluruh gubernur di Istana Bogor, kemarin. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo secara khusus berharap pemerintah dapat mendorong percepatan perbaikan infrastruk­ tur. Menurut Ridho, yang paling prioritas adalah perbaikan in­ frastruktur Bandara Radin Inten II, peningkatan distribusi listrik, dan masalah pertanian di Bumi Ruwa Jurai. (VER/*11/MI/K3)

Taylor Swift Raih Penghargaan... Hlm. 16

yakni adanya mafia pupuk. “Tahun ini belum ketahuan penyalahgunaannya. Tapi yang jelas kalau ada kekurangan bisa karena alokasi terbatas ditam­ bah adanya mafia yang sulit diberantas,” kata Erwanto. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Subsidi di Lampung Kabupaten/kota

Alokasi

Lampung Selatan Pesawaran Lampung Tengah Lampung Timur Bandar Lampung Tanggamus Pringsewu Lampung Barat Metro Tulangbawang Tuba Barat Mesuji Lampung Utara Way Kanan Pesisir Barat

31.119 12.051 45.913 33.573 1.201 1.506 9.246 11.564 2.031 16.170 11.058 13.196 18.791 8.663 4.318

Penyaluran 26.483 9.115 40.366 31.134 1.125 11.768 6.625 12.298 1.806 13.508 8.827 11.309 13.488 14.293 -

Realisasi hingga 18 November 2014 Data: PT Pusri Perwakilan Lampung

Menurut dia, kelangkaan pu­puk setiap tahun bisa dise­ babkan penyelewengan pada proses distribusi dari pabrik. Pupuk bersubsidi yang seha­ rusnya diperuntukkan petani

kecil justru masuk ke lahan milik perusahaan atau pihak lain yang tidak berhak. “Saat ini butuh kontrol distribusi. Tapi ini butuh biaya yang tinggi juga, penyelewengan bisa dari pusat juga,” ujar Erwanto. Kaslan, ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung, menyatakan ban­ yak petani yang mengeluh­ kan ketersediaan pupuk ber­ subsidi karena selama ini penyalurannya belum tepat sasaran. Ada petani yang tidak berhak mendapat pu­ puk bersubsidi, tapi nyatanya masih mendapatkan. “Harus ada kartu khusus pengambilan pupuk bersub­ sidi agar penyaluran tepat sasaran. Petani yang tidak memiliki kartu ini tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi,” kata dia. Sementara itu, Kepala Pen­ jualan PT Pusri di Lampung Asmawan mengatakan alokasi pupuk subsidi di Lampung

berkurang setiap tahun. Hal ini bisa menjadi salah satu pe­ nyebab kekurangan pupuk se­ perti yang dikeluhkan petani. Tahun ini, ujarnya, alokasi pupuk subsidi di Lampung mencapai 244 ribu ton. Hingga 18 November, penyaluran mencapai 83% atau 202.142 ton. “Idealnya, alokasi pupuk bersubsidi di Lampung menca­ pai 350 ribu—400 ribu ton agar mencukupi semua kebutuhan petani yang masuk rencana kebutuhan,” ujar Asmawan. Sugiarti, staf bidang pen­ gelolaan lahan dan air Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lam­ pung, membantah adanya kekurangan pupuk di Lam­ pung. Menurut dia, petani yang tidak mendapatkan pupuk ber­ subsidi biasanya karena tidak tergabung dalam kelompok tani. “Pupuk kita saja tahun ini masih sisa,” kata dia. (*6/*11/E1)

dianwahyu@lampungpost.co.id

Saat Uang Tak Laku Ditukar Pupuk GEROBAK dorong oranye itu hampir berubah warna men­ jadi hitam. Di tangan Marsono, petani sawit warga Sidoluhur, Lampung Tengah, roda 10 inci yang menjadi penopang seakan tak memberi kesempatan ber­ henti. Pupuk kandang berbahan tahi sapi yang masih lengket itu menjadi beban akibat uang tak laku lagi untuk ditukar urea dan NPK yang biasa dia gunakan. “Daripada menunggu yang enggak pasti, lebih baik cari al­ ternatif. Terpaksa pakai pupuk kandang karena cari pupuk ke mana-mana enggak ada. Maunya sih harganya murah barangnya ada. Lha, ini sudah katanya har­ ganya mahal, barangnya enggak ada lagi,” kata pria 54 tahun itu, di kebun sawitnya yang sedang belajar buah (buah pasir). Cerita pupuk tidak ada di pasar ini adalah fakta. Tidak hanya Marsono, beberapa petani yang dihubungi Lampung Post menyatakan sulit menda­ patkan pupuk bersubsidi. Ada Nur Hidayat (49), petani padi di Kedondong, Pesawaran. “Yang ada cuma pupuk biasa yang harganya mahal. Kami enggak mampu beli,” kata dia. Namun, pejabat yang meng­ urus pupuk teguh menyangkal fakta. Sugiarti, staf PLA Dinas Pertanian Provinsi Lampung, menyatakan stok pupuk bersub­ sidi masih 59 ribu ton. Angka itu masih aman untuk jatah 2014 yang tersisa satu bulan lagi. “Jatah Lampung tahun ini 224 ribu ton

n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY

TEBARKAN PUPUK. Seorang petani sedang menebarkan pupuk di areal persawahan di Way Kandis, Bandar Lampung, saat musim tanam, beberapa waktu lalu. Saat musim tanam sekarang ini para petani tersebut mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. dan baru terpakai 75%. Kalau yang enggak kebagian pupuk, mungkin petani yang enggak ikut kelompok tani,” kata dia. Pengakuan justru datang dari Kepala Penjualan PT Pusri Lam­ pung Asmawan. Ia mengatakan kebutuhan pupuk Lampung le­ bih besar dari alokasi. “Idealnya Lampung dapat 350 ribu—400 ribu ton. Tapi tahun ini cuma disetujui 224 ribu ton,” kata dia. “Sudah beberapa bulan ini saya enggak jual pupuk (sub­ sidi). Enggak tahu kenapa. Apa pendistribusiannya terhambat atau memang enggak ada ba­ rang. Yang pasti, distributor belum nurunin ke toko saya,” ka­t a Wahyadi (36), pemilik toko pupuk dan alat pertanian di Tegalrejo, Lampung Tengah, Minggu (23/11). Soal harga, selagi masih di bawah pupuk nonsubsidi masih ditoleransi. Petani di

Suoh, Lampung Barat, Suhar­ tono, mengaku menebus pu­ puk bersubsidi jauh lebih ma­ hal dari harga sesungguhnya, yakni Rp1.800 per kilogram. Suhartono mengatakan mes­ ki­pun ada alternatif mengguna­ kan pupuk organik atau pupuk kandang, petani dalam kelom­ poknya belum berani berspeku­ lasi tidak memakai pupuk kimia. “Kami belum berani melepas urea. Kalau gagal, bisa enggak ma­kan anak isti kami. Terus, apa pemerintah mau tanggung jawab?” kata Suhar. Kisah gagal panen bagi petani memang bukan hal baru. Serang­ an hama dan kekurangan air akibat kemarau adalah penyebab yang paling sering. Dua faktor itu bisa dimaklumi karena alam yang menentukan. Namun, jika produksi terpuruk karena tidak dipupuk, penyesalan panjang tak terhindar. ((ELI/R6) n ADI SUNARYO

SEBAGAI negara maritim, keberadaan Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, strategis karena merupakan gerbang ekonomi di Pulau Suma­ tera. Apalagi, pelabuhan di Teluk Lampung itu masuk program Masterplan Perce­ patan dan Perluasan Pem­ bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sumatera. Sebagai pelabuhan internasional, pelabuhan yang memiliki berbagai keunggulan ini patut menjadi harapan masyarakat Lampung, termasuk warga sekitar, untuk me­ ningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun Pelabuhan Panjang ini memiliki pelayanan berstandar internasional, khususnya dalam hal pengamanan kapal—memiliki sertifikasi International Ship and Port Facility Security Code—serta seluruh fasilitas pelabuhan, pengawasan di kawasan pelabuhan masih sangat longgar. Buktinya, seperti diberitakan harian ini kemarin, warga dengan mudah melewati gerbang utama yang seharusnya membayar pass pelabuhan. Sepeda motor bebas keluarmasuk tanpa ditanya petugas, apalagi diperiksa. Infrastruktur dan fasilitas pelayanan di pelabuhan ini juga masih perlu diperbaiki. Jalan berlubang dan fasilitas crane yang belum maksimal berfungsi perlu mendapat perhatian. Pembenahan di pelabuhan yang memiliki enam dermaga dan tiga terminal itu tentu jangan hanya dilakukan untuk menyambut kunjungan Presiden Jokowi dan rombongan. Rendahnya komunikasi dan koordinasi juga dirasakan pe­ mangku kepentingan di wilayah tersebut. PT Pelindo II sebagai operator pelabuhan terkesan memonopoli. Jangan sampai ter­ jadi akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi, pelabuhan itu menjadi rawan konflik, baik antara eksportir dan importir, pengusaha bongkar muat, Organda, maupun buruh bongkar muat yang menggantungkan nasib dari kawasan itu. Jika sampai berkonflik, tidak hanya masyarakat Lampung dan Indonesia yang rugi, tetapi juga bisnis perdagangan internasional. Karena itu, kita mendorong perbaikan di segala lini agar konsep negara maritim yang diusung Jokowi-JK menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai operator pelabuhan kelas dunia segera terwujud. Apalagi, Lampung memiliki berbagai ko­ moditas unggulan, khususnya komoditas pertanian, seperti kopi, gula, pupuk, dan jagung. Rencana pemerintah menggelontorkan dana Rp1,5 triliun untuk peningkatan infrastruktur dan layanan di Pelabuhan Pan­ jang perlu dikawal agar sesuai target, termasuk rencana mem­ perluas area dengan mereklamasi pantai seluas 40 hektare. Perbaikan itu diharapkan memacu produktivitas bongkarmuat. Dengan begitu, migrasi transportasi darat ke laut dapat segera dilakukan. Jika tidak, komoditas lokal lebih mahal ketimbang komoditas dari luar negeri. Sebab, tingginya biaya transportasi laut di Indonesia menimbulkan penambahan harga akhir komoditas yang diangkut 20%—25%. Dengan demikian, angka inflasi karena disparitas harga antarwilayah dapat ditekan. Muara akhirnya, bagaimana agar transportasi maritim Indonesia masuk daftar peta perdagangan maritim dunia dan dapat bersaing dengan pelabuhan di Singapura dan Malaysia. n

oasis

Zaitun dan Penyakit Arteri SEBUAH studi baru mengungkapkan kon­ sumsi harian minyak zaitun dapat me­ ngurangi risiko penyakit arteri koroner (coronary artery disease/CAD) secara drastis dalam waktu enam pekan. Sebanyak 69 peserta yang tidak ter­atur mengonsumsi minyak zaitun dibagi dua kelompok. Kelompok pertama diberi minyak zaitun dengan kandungan phenolic rendah, kelompok kedua diberi minyak zaitun dengan kandungan phenolic yang tinggi. Untuk menen­ tukan bagaimana minyak zaitun mereduksi risiko CAD, peneliti mengukur indikator dalam urine peserta terkait penyakit kardiovaskular. Salah satu peneliti, Emilie Combet, dari University of Glas­ gow, Inggris, mengatakan dengan menambahkan 20 mililiter minyak zaitun ke olahan makanan mampu mengurangi risiko CAD. Temuan penelitian itu diterbitkan dalam America Journal of Clinical Nutrition. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.