Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999
@lampostonline, @buraslampost
www.lampost.co
SELASA, 28 OKTOber 2014
T E R U J I T E PERC AYA
facebook.com/lampungpost
24 Hal.
No. 13299
i TAHUN XL
Terbit Sejak 1974
Rp3.000
TA JUK
Uji Amanah DPRD
n MI/SETPRES/RUSMAN JHONY
PELANTIKAN KABINET KERJA. Presiden Joko Widodo melantik menteri Kabinet Kerja periode 2014—2019 di Istana Negara, Senin (27/10). Presiden Joko Widodo melantik 34 menteri dan dua wakil menteri.
Menteri segera Jalankan Janji Politik PRESIDEN Joko Widodo me minta para menteri bekerja se cepatnya untuk menjalankan visi misi utama presiden. Visi dan misi itu merupakan janji politik yang terungkap saat kampanye pilpres. “Tidak ada lagi visi dan misi menteri. Yang ada hanya pro gram operasional menteri. Kita harus bekerja garis lurus,” kata Jokowi, saat membuka sidang kabinet perdana di Kantor Presiden, Senin (27/10). Sidang kabinet ini dilaku kan tidak lama setelah Jokowi melantik seluruh anggota Kabi net Kerja yang dipilihnya. Aca ra tersebut dihadiri seluruh anggota kabinet serta Kapolri dan Panglima TNI. Jokowi menegaskan seluruh kementerian harus menghen tikan ego sektoralnya ketika pemerintahan berjalan. Semua menteri harus memulai tradisi baru dengan menjalankan lin tas sektor dan lintas kemente rian. “Karena itu, sinergi tidak hanya di kemenko, tetapi bisa lintas kemenko,” ujarnya. Mengenai hambatan imple mentasi kebijakan yang selama ini menjadi sorotan publik, Jokowi memerintahkan selu ruh menteri menemukan titik yang selama ini mengalami kebuntuan. “Lakukan totok nadi agar darahnya bisa meng alir deras. Lihat secara detail, identifikasi agar vitamin bisa dirasakan rakyat,” kata dia. KPK memastikan mengawal Kabinet Kerja Jokowi agar bisa transparan dan berintegritas serta mampu mewujudkan kinerja juga membawa kese jahteraan. “Pokoknya kami lihat perkembangannya. Rencananya KPK akan mem-briefing Kabinet Kerja usai melakukan sidang kabinet,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kemarin. Di kantor Kementerian Pen dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Yuddy Chrisnandi langsung datang ke kantor ba runya. Dalam kunjungan itu, Menteri langsung meninjau sejumlah ruangan, termasuk ruang Panselnas CPNS 2014. Menteri sempat melakukan dialog dan menyaksikan lang sung di monitor komputer yang digunakan untuk memasukkan data peserta tes CPNS yang lo los tes kompetensi dasar. “Data ini bisa dimanipulasi tidak?” tanya Yuddy. (INX/U1) PELEBURAN... Hlm. 8 BATIK DI... Hlm. 8
Infrastruktur Hambat Investasi Lampung Saat ini masyarakat Lampung lebih melirik sektor konsumsi dibandingkan berinvestasi di Provinsi Lampung. Dian Wahyu Kesuma
P
ENYALURAN kredit in vestasi di Lampung pada semester I (Januari—Juli) 2014 jauh lebih rendah diband ingkan kredit konsumsi. Kondi si ini menunjukkan masyarakat Lampung lebih melirik sektor konsumsi dibandingkan berin vestasi di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, pinjaman atau kre dit semester I 2014 dari pem biayaan bank umum dan BPR berjumlah Rp45,78 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari kredit modal kerja Rp20,54 triliun, investasi Rp9,47 triliun, dan konsumsi Rp15,76 triliun. Peneliti ekonomi Universitas Lampung, Marselina Djayas inga, mengatakan untuk men ingkatkan nilai investasi di Lampung, Pemprov Lampung perlu menyiapkan infrastruk tur, jaminan berinvestasi, dan
keamanan. “Pertumbuhan ekonomi Lampung akan lebih baik jika nilai investasi ditam bah, seperti pembuatan tempat usaha atau pabrik yang bisa menampung tenaga kerja,” kata Marselina, Senin (27/10). Sebaliknya, kredit konsumsi
P
ertumbuhan ekonomi Lampung akan lebih baik jika nilai investasi ditambah, seperti pembuatan tempat usaha.
masyarakat Lampung untuk membeli kendaraan mobil dan sepeda motor perlu ditekan. “Secara umum angka kredit di Lampung meningkat, pertum buhan ekonominya akan baik. Tapi perlu dilihat lagi, pinjaman tersebut lebih banyak pada kredit konsumsi dibandingkan kredit investasi. Perbankan di Lampung lebih aman menya
Pemprov Sesuaikan Kebijakan Maritim Pusat
M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung PEMERINTAH Provinsi Lam pung secepatnya menyesuai kan program dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama kebijakan terkait maritim In donesia yang diwujudkan pe merintah dengan penambahan komposisi kabinet. “Sedang kami lihat, nanti me nyesuaikan. Semuanya kan pasti ada kelebihan dan kekurangan, apa pun itu daerah akan me nyesuaikan. Kami mengopti malisasi, banyak ruang-ruang yang bisa kami optimalisasi kan,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, usai menghadiri pelantikan lima pimpinan DPRD Lampung
definitif, di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (27/10). Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu mencontohkan pada saat dirinya bertemu Men teri Angkatan Laut Amerika di Medan. Jika melihat potensi lokal, Lampung memiliki tiga sisi pantai, yaitu barat, timur, dan teluk. “Ini kan potensi yang sangat bagus, apalagi ada Menteri Koordinator Kemari timan, banyak sekali potensi yang bisa kami gali di perairan Lampung,” ujarnya. Namun, dia belum dapat menjelaskannya lebih gam blang lantaran menunggu lang kah konkret seluruh kemente rian pascarapat kabinet per dana. Selain itu, dia juga akan menunggu pertemuan dengan orang nomor satu di Republik Zamrud Khatulistiwa ini guna mengetahui detail kebijakan strategis nasional. “Saya percaya dalam waktu dekat seluruh kepala daerah, khususnya para gubernur, ber koordinasi secara detail dengan Presiden,” kata Ridho. (CR11/U1)
lurkan kredit dengan pemba yarannya melalui potong gaji karyawan, PNS, dan dosen.” Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Lampung Bi dang UMKM dan Koperasi Yuria Putra Tubarad mengatakan fak tor infrastruktur masih menjadi kendala investor untuk mena namkan modalnya di Lampung. Belum lagi faktor keamanan dan kepastian hukum. “Jangan lagi didemo kalau orang sudah beli tanah,” kata dia, kemarin. Untuk itu, kata Yuria, kenya manan dalam berinvestasi harus dijamin pemerintah, termasuk DPRD Lampung. “Pemprov ha rus bisa menyiapkan iklim in vestasi yang kondusif bagi para investor. Jangan sampai faktor infrastruktur menjadi pengham bat investasi di Lampung.” Sebelumnya, Gubernur Lam pung M. Ridho Ficardo, dalam
membangun fondasi pemba ngunan Lampung lima tahun ke depan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015—2019 yang bertitik tolak pada tiga sek tor prioritas, yakni infrastruktur, energi, dan pertanian. Khusus infrastruktur, Pem prov menyediakan total hampir Rp1 triliun untuk perbaikan jalan, baik dalam APBD Perubah an 2014 maupun APBD 2015. Kredit Macet Berdasarkan data BI tersebut, angka kredit macet di Lampung pada 2014 mencapai 4,2%. Angka ini sudah mendekati angka tole ransi kredit macet yang dipatok BI sebesar 5%. “Perlu perhatian serius dari pemerintah terkait angka kredit macet itu,” kata Humas KPBI Lampung Jarot Ureawan, kemarin. (CR6/R5)
dianwahyu@lampungpost.co.id
Taylor Swift Suka Tulis Surat
Hlm. 16
Kepala SD Kembalikan Dana Cetak Soal DANA bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah dasar (SD) di Bandar Lampung yang sebelumnya menjadi bancakan beberapa pihak dalam pence takan soal ujian semester, se bagian dikembalikan kepala sekolah ke rekening BOS. Pengembalian dana sebesar Rp3.500/siswa ini dikoordinasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Bandar Lampung. Hal itu dimaksudkan untuk menu tup kasus dugaan mark-up dana penggandaan soal yang angkanya mencapai Rp16 ribu/siswa. Salah seorang kepala SD Ke camatan Tanjungkarang Pusat menuturkan dirinya menda patkan instruksi dari K3S Kota Bandar Lampung untuk menye torkan kembali dana ke reke ning sekolah. “Kami sudah setor sesuai dengan jumlah siswa ke rekening BOS milik sekolah,” kata dia, saat ditemui di ruang an kerjanya, kemarin. Kepala sekolah lain juga di ke camatan yang sama membenar kan pengembalian kelebihan dana penggandaan soal dari
percetakan yang diterima seko lahnya. Ia menyatakan dengan tegas sekolahnya termasuk yang telah menyetorkan dana sekitar Rp1 juta ke rekening BOS. “Setiap sekolah hanya wajib mengembalikan dana Rp3.500/ siswa. Kalau ditanya peruntuk annya untuk apa, saya tidak tahu. Yang pasti karena pembe ritaan di media terkait hal ini be berapa waktu lalu, para kepala sekolah di Bandar Lampung sepakat untuk mengembalikan dana tersebut,” kata dia. Sekretaris K3S Kota Bandar Lampung Bustam Arifin mem benarkan pihaknya meng instruksikan kepada seluruh kepala SD di Bandar Lampung untuk mengembalikan dana Rp3.500 sejumlah siswa setiap sekolah ke rekening BOS. Hal tersebut merupakan kesepakatan seluruh kepala sekolah dengan ketua K3S Kota. Untuk sekolah yang telah mentransfer dana tersebut juga diwajibkan menyetorkan bukti transfer kepada K3S Kota mela lui K3S kecamatan. (*1/*8/S2)
USAI penetapan calon anggota legislatif terpilih, posisi pimpin an DPR dan DPRD selalu menjadi incaran partai politik. Pucuk pimpin an legislatif merupakan prestise bagi parpol dan kadernya. Betapa penting peran dan kedu dukan pimpinan Dewan dapat dilihat dari upaya DPR 2009—2014 merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Pimpinan DPR, hanya beberapa hari sebelum masa jabatan berakhir. Revisi yang digulirkan Koalisi Merah Putih itu pun sukses dan menang dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Poin paling krusial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ada pada Pasal 84 Ayat (2) yang menyebutkan pimpinan DPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap. Dampak paling terasa dari pasal tersebut, PDI Perjuangan yang meraih suara terbesar pada Pemilu 2014 gagal menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR. Lain di pusat lain pula di daerah. Perubahan tata cara pemilihan pimpinan DPRD tetap menggunakan pola lama, yakni dipilih berdasarkan peringkat perolehan suara terbesar dalam pemilu legislatif. Dengan tata cara itulah, pimpinan DPRD Lampung periode 2014—2019 ditetapkan dan pelantikannya berlangsung kemarin. DPRD Lampung 2014—2019 diketuai Dedi Afrizal (PDI Perjuangan) dan dibantu empat wakil, yakni Toto Herwan toko (Partai Demokrat), Pattimura (Gerindra), Ismet Roni (Golkar), dan Johan Sulaiman (PKS). Bagaimanapun, jabatan pimpinan DPRD menjadi magnet yang menyedot perhatian publik. Pimpinan Dewan bertugas memimpin sidang dan menyimpulkan hasilnya untuk diambil keputusan. Juga mewakili legislatif dalam berhubungan dengan lembaga lain, termasuk berkonsultasi dengan pimpinan eksekutif. Pentingnya kedudukan pimpinan DPRD terlihat dari kehadiran Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam pelantikan di Gedung Dewan, kemarin. Ridho datang bersama pejabat Pemprov dan Forum Komunikasi Pimpin an Daerah. Sinergi kerja sesuai tugas pokok antara DPRD dan Pemprov menjadi keharusan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik daerah. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang saling membawahi. Ihwal hubungan kesejajaran ini perlu dikemukakan kembali. Lampung menyimpan catatan buruk perseteruan antara DPRD dan gubernur sembilan tahun silam. Ketika itu, DPRD menolak mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah dan akhirnya Pemprov terpaksa menggunakan APBD berdasarkan pagu tahun sebelumnya. Akibatnya, sejumlah program pembangunan tertunda karena ketiadaan biaya. Kisruh DPRD dan gubernur pada akhirnya menimbulkan antipati publik. Ibarat dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Rakyat juga yang menanggung akibat perseteruan DPRD dan Pemprov. Posisi pimpinan DPRD bukan sekadar prestise parpol dan perso nal. Bukan pula sekadar privilese dalam hal kedudukan protokoler dan keuangan. Tetapi ada amanah jabatan di sana. Amanah yang dititipkan 1,1 juta penduduk Lampung yang masih terbelenggu kemiskinan, amanah dari 200-an ribu penganggur, dan 1,3 juta rumah tangga petani yang terpinggirkan. Kita berharap pertamatama pimpinan Dewan lulus dalam uji amanah itu. n
oasis
Terapi Musik dan Depresi PENELITIAN baru yang dilakukan Universitas Queen di Belfast, Irlandia Utara, menyatakan terapi musik dapat mem bantu mengurangi depresi pada anak-anak yang memiliki masalah kesehatan mental. Studi ini menemukan terapi musik dapat meningkatkan harga diri dan mengurangi depresi secara signifikan pada anak-anak serta remaja yang memiliki masalah perilaku dan emosional. Penelitian melibatkan 251 orang anak-anak yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok perawatan tra disional dan kelompok terapi musik. Hasilnya, penelitian menunjukkan anak-anak dalam kelompok terapi musik memiliki tingkat depresi lebih rendah setelah perawatan. Studi ini diyakini bisa menentukan pengobatan yang efektif untuk kesehatan mental anak-anak dan remaja pada kemu dian hari. Temuan ini merupakan bukti klinis atas kebutuhan terapi musik sebagai pilihan pengobatan utama. Penemuan ini dipresentasikan pada 23 Oktober lalu di sebuah konferensi di Universitas Queen. (MI/R6)