:: LAMPUNG POST :: Selasa, 2 September 2014

Page 1

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

selasa, 2 september 2014 facebook.com/lampungpost

Lampung Usulkan Peralihan 22 Jalan Peralihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang infrastruktur. Vera Aglisa

oritaskan dua ruas jalan, yakni Way Galih hingga Sribhawono dengan perincian Way Galih—Bergen (7,65 km), Bergen—Pugungraharjo (21,40 km), Pugungraharjo—Sribhawono (21,75 km), dan Simpang Sribhawono—Sribhawono (2,85 km). Lalu, Simpangpenawar hingga Rawajitu dengan perincian Simpangpenawar—Gedongaji (20,30 km), Gedongaji—Gedungaji Baru (20,30 km), dan Gedongaji—Rawajitu (40,76 km). Mendapat respons positif dari Menteri Pekerjaan Umum, Ridho mengharapkan pihak Dinas Bina Marga segera mengurus data yang dibutuhkan untuk perubahan status jalan tersebut. Menurut Ridho, dengan usulan peralihan j a l a n p rov i n s i m e n j a d i jalan nasional ini akan meringankan APBD Provinsi Lampung sehingga Pemerintah Provinsi bisa mengalihkan anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi lainnya. “Ini jelas meringankan A P B D p rov i n s i , k a r e n a nantinya jalan-jalan yang sudah berubah status tersebut menjadi tanggung jawab nasional dan dianggarkan di APBN, baik anggaran pembangunan maupun pemeliharaannya,” kata Ridho. Dia menegaskan upaya peralihan status jalan ini sesuai dengan prioritas pembangunan Lampung di bidang infrastruktur. (K1)

K

EMENTERIAN Pekerjaan Umum menyetujui perubahan status dua ruas jalan Provinsi Lampung menjadi jalan nasional, yaitu jalan Way Galih, Lampung Selatan, hingga Sribhawono, Lampung Timur, dan jalan Simpangpenawar hingga Rawajitu, Tulangbawang. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan hal itu kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di sela-sela Rapat Koordinasi Gubernur SeSumatera di Padang, Sumatera Barat, pekan lalu. Menurut Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budhi Darmawan, dalam acara tersebut Gubernur Lampung meminta langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengubah status beberapa jalan p rov i n s i m e n j a d i j a l a n nasional, khususnya dua ruas jalan prioritas, yakni Way Galih—Sribhawono dan Simpangpenawar— Rawajitu. “Dijawab secara lisan oleh Pak Menteri akan dijadikan link jalan nasional. Beliau (Menteri PU) berjanji perubahan status akan dilakukan sebelum kabinet berakhir, Oktober ini,” ujar Budhi di gedung DPRD Lampung, Senin (1/9). Dia mengatakan pihaknya telah mengusulkan 22 jalan provinsi untuk menjadi jalan nasional. Namun, Gubernur Lampung m e mp r i -

veraaglisa@lampungpost.co.id

Lena Tan Jualan Apartemen.

Hlm. 16

pidana penjara 4 tahun, denda Rp200 juta, apabila tidak dapat mengganti, diganti pidana penjara 5 bulan,” kata Ketua Hakim Pengadilan Tipikor Matheus Samiaji, saat membacakan putusan, Senin (1/9). Hakim menilai Atut terbukti menyetujui pemberian uang Rp1 miliar kepada Akil melalui adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, untuk diserahkan pada advokat Susi Tur Andayani. Namun, putusan ini tidak bulat sebab hakim anggota 4, Alexander Marwata, tidak setuju Atut terbukti menyetujui pemberian duit Rp1 miliar. Menurut dia, Atut tidak terbukti menyuap Akil sebab tidak ada bukti yang menunjuk-

No. 13244

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Integritas Wakil Rakyat

Jalan Provinsi yang Diusulkan Menjadi Jalan Nasional 1. Gedongtataan—Branti (24,70 km) 2. Gayam—Ketapang (13,89 km) 3. Jalan Ir. Sutami, Bandar Lampung (4,85 km) 4. Way Galih—Bergen (7,65 km) 5. Bergen—Pugungraharjo (21,40 km) 6. Pugungraharjo—Sribhawono (21,75 km) 7. Simpangsribhawono—Sribhawono (2,85 km) 8. Jalan Ryacudu Jatimulyo—Kibang, Lamtim (18,33 km) 9. Kibang, Lamtim—Batas Kota Metro (3,76 km) 10. Bandarjaya—Mandala (49,92 km) 11. Metro—Kotagajah (15,70 km) 12. Kotagajah—Seputihbanyak (59,65 km) 13. Jalan lingkar tengah Kalianda (5,60 km) 14. Simpangpenawar—Gedungaji (20,30 km) 15. Gedungaji—Gedungaji Baru (20,30 km) 16. Gedongaji—Rawajitu (40,76 km) 17. Simpang Tanjungkarang—Kurungannyawa (Jalan Raden Gunawan) (5,96 km) 18. Bypass Simpang Empat—Blambangan Umpu—Simpang Tulungrandu (156,25 km) 19. Simpangpematang—Brabasan Mesuji—Kota Terpadu Mandiri Mesuji Timur (45 km) 20. Kota Liwa—Pagardewa (10,89 km) 21. Pagardewa—Kota Batu (Simpang Soekarno-Hatta–batas Sumsel) (13,36 km) 22. Lingkar barat Bandarjaya (16,30 km) Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Demo Warnai Pelantikan Anggota DPRD AKSI demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Unive r s i t a s L a mp u n g ( B E M Unila) mewarnai pelantikan a n g go t a D P R D L a mp u n g periode 2014—2019 di gedung DPRD setempat, Senin (1/9). Sejak pukul 09.30, mahasiswa sudah berkumpul di depan gedung DPRD Lampung. Pendemo menuntut wakil rakyat itu bekerja dengan baik sesuai amanat rakyat serta lebih mendengarkan suara rakyat. Koordinator aksi, Williyanda Rio, mengatakan sel aya k n ya a n g g o t a D P R D membuat perda yang membawa manfaat untuk rakyat, b u kan sekad ar meng h a biskan uang rakyat. “Buat perda sesuai kepentingan rakyat, bukan akal-akalan buat korupsi ramai-ramai,” kata Willy di lokasi aksi, kemarin. Aksi berlangsung damai dengan dijaga ribuan personel Polda Lampung yang mengamankan pelantikan sumpah janji anggota DPRD Lampung. “Kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan 1.813 per-

sonel. Terdiri dari 1.129 personel Polda Lampung dan 684 personel Polresta B a n d a r L a mp u n g , ” k at a Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, kemarin. Paripurna istimewa p e l a nt i k a n ya n g d i h a d iri Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan anggota Fo rko p i m d a s e r t a to ko h masyarakat itu diwarnai in-

L

angkah tidak melantik Mirzalie juga sudah benar dan sesuai dengan surat DPP

terupsi anggota DPRD yang dilantik. Interupsi saat Sekretaris DPRD Sutoto membacakan putusan pimpinan DPRD periode 2009—2014 terkait penundaan pelantikan anggota DPRD terpilih daerah pemilihan IV Tanggamus dan Lampung Barat dari Partai Golkar, Mirzalie. “Ini putusan pimpinan DPRD ditandatangani tiga wakil ketua. Ketua DPRD Mar wan Cik Asan absen

karena mengikuti orientasi anggota DPR,” kata Sutoto. Salah satunya anggota DPRD periode 2009—2014, Indra Kar yadi, langsung interupsi. “Ini keputusan pimpinan atau surat pribadi mengingat tidak ditandatangani Marwan Cik Asan,” ujarnya. Menjawab itu, Marwan mengatakan dirinya absen dan surat itu ditandatangani tiga pimpinan DPRD sehingga keputusan tersebut berlaku. Menanggapi penundaan itu, Mirzalie mengatakan dia tetap mengikuti proses pelantikan lantaran tetap dipanggil dengan acuan SK Mendagri. “Kan tadi dipanggil nomor 43,” kata dia, saat dihubungi. Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mengatakan partainya yang meminta penundaan itu karena Mirzalie melanggar AD/ART. Bahkan, pihaknya juga telah memecat Mirzalie. “Langkah tidak melantik Mirzalie juga sudah benar dan sesuai dengan surat DPP,” ujar Alzier. (*10/CR11/ BOY/U1)

Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara GUBERNUR nonaktif Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/9). Majelis Hakim menilai Atut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penyuapan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pengurusan Pemilukada Lebak. Hukuman buat Atut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Atut dihukum penjara 10 tahun dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan serta pencabutan hak dipilih dan memilih. “Menjatuhkan hukuman pidana pada Ratu Atut Chosiyah

24 Hal.

kan dia menyetujui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Atut terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atut diberatkan karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara diringankan karena Atut sopan, belum pernah dihukum, serta seorang ibu yang memiliki anak-anak dan cucu yang memerlukan teladan. (MI/R5)

n ANTARA/ISMAR PATRIZKI

RATU ATUT DIVONIS. Gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Chosiyah menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/9). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman penjara 4 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan kepada Ratu Atut terkait tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menyuap Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilukada Lebak, Banten.

PENYELENGGARAAN Pemilu Legislatif 2014 untuk Provinsi Lampung mencapai puncaknya, kemarin. Sebanyak 84 calon anggota legislatif (caleg) dari 10 partai politik dilantik sebagai anggota DPRD Lampung periode 2014—2019. Seharusnya ada 85 orang IKUTI BEDAH TAJUK yang dilantik, satu caleg SETIAP HARI, PUKUL 08.00 WIB dari Partai Golkar atas nama Mirzalie ditunda karena ada konflik internal di partai tersebut. Komposisi kursi DPRD Lampung meliputi PDIP 17 kursi, Demokrat (11), Golkar (10), Gerindra (10), PKS (8), PAN (8), NasDem (8), PKB (7), PPP (4), dan Hanura (2). Dibandingkan periode 2009—2014, dalam periode ini terdapat penambahan 10 kursi, dari 75 menjadi 85 kursi. Jika ditarik lagi ke belakang, tahapan Pemilu 2014 yang dimulai sejak pendaftaran parpol pada 10 Agustus 2012 merupakan proses panjang yang membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Di Lampung, 85 anggota Dewan terpilih merupakan hasil seleksi dari 889 caleg yang diajukan 12 parpol. Dari 85 anggota Dewan tersebut, 62 orang di antaranya atau 72% merupakan wajah baru. Dilihat dari proses demokrasi pemilihan, pelantikan anggota DPRD Lampung kemarin telah mencapai puncak. Tetapi dari substansi demokrasi perwakilan, pelantikan yang menelan biaya Rp500 juta itu baru langkah awal dari kerja besar legislatif. Efektivitas tiga fungsi pokok DPRD, yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, akan diuji selama lima tahun ke depan. Di tangan 85 anggota DPRD itu, nasib 9,8 juta penduduk Lampung dipertaruhkan. Mereka harus bisa berfungsi efektif menjadi corong rakyat supaya dapat didengar pihak eksekutif. Agar corong tersebut berfungsi dengan baik, tentu saja masing-masing anggota DPRD harus bersuara ketika ada kepentingan sebagian rakyat yang terusik. Bukan sebaliknya, hanya berdiam diri manakala ada rakyat yang terpinggirkan. Beberapa persoalan pokok yang membelit Lampung saat ini, antara lain kerusakan jalan di mana-mana, tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, listrik byarpet, perambahan hutan, distribusi lahan yang tidak merata, dan maraknya kriminalitas. Persoalan tersebut harus menjadi fokus pekerjaan DPRD Lampung bersama Gubernur M. Ridho Ficardo dan seluruh aparatur daerah. Kinerja DPRD selama lima tahun ke depan akan menjadi ajang pembuktian janji yang disampaikan dalam pemilu lalu. Jangan sampai lautan poster caleg yang mengepung fasilitas umum pada masa kampanye lalu menjadi tidak bermakna. Pengorbanan rakyat yang berangkat ke tempat pemungutan suara haruslah dibalas dengan kinerja yang nyata, yaitu pembuktian janji kampanye. Sejak pelantikan, kita juga perlu mengingatkan agar anggota DPRD Lampung periode ini tetap menjaga amanah dan integritas. Status anggota Dewan sekaligus merupakan ujian pribadi. Tingginya penghasilan yang diperoleh dari berbagai fasilitas resmi sering membuat mereka lupa diri. Sudah sangat banyak contoh, status anggota Dewan malah menjerumuskan mereka ke penjara. Ada yang terjerat kasus narkotika, ada juga yang tersandung kasus korupsi. Warga Lampung tidak menghendaki wakil rakyat mereka di parlemen terjerembap sebagai pesakitan. Lampung ingin memiliki anggota DPRD yang berani membela dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. n

oasis

Buah dan Kulit BANYAK orang menghabiskan waktu berjam-jam berjemur di pantai atau menjalani perawatan untuk mendapatkan warna kulit menarik dan bercahaya. Namun, sebuah studi menyarankan metode sehat dengan hasil yang lebih menarik, yaitu memperbanyak mengonsumsi buah dan sayuran. Dalam penelitian itu, tim dari Lead University Business School dan University of St. Andrews, Inggris, menyebut sejumlah cara bisa memengaruhi warna kulit. Cara itu melanisasi dan konsumsi karotenoid, yaitu pigmen organik yang ditemukan dalam berbagai buah-buahan berwarna dan sayuran. Berdasarkan analisis, tim menemukan 86% partisipan yang berjumlah 120 orang bernilai tinggi untuk proses melanisasi wajah bagi pengonsumsi kadar karotenoid tinggi dibandingkan yang rendah. Studi itu dipublikasikan dalam The Quarterly Journal of Experimental Psychology. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.