:: LAMPUNG POST :: Selasa, 4 November 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

SELASA, 4 november 2014 facebook.com/lampungpost

Lampung Peroleh 400 Ribu Kartu PSKS MASYARAKAT miskin Lampung yang akan menerima kartu Program Sosial Keluarga Sejahtera (PSKS) diperkirakan sebanyak 400 ribu keluarga, terdiri dari kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Rencananya, ketiga kartu tersebut didistribusikan pada pekan ketiga bulan ini. Deputi Bisnis Jasa Keuangan, Ritel, dan Properti PT Pos Indonesia Kantor Regional III Sumatera Fery mengatakan kartu-kartu tersebut akan dikirimkan ke Kantor Pos masing-masing provinsi, termasuk Lampung, setelah pe­ngumuman kenaikan harga BBM. “Mungkin sekitar pekan ketiga ini,” katanya, saat dihubungi via telepon, Senin (3/11). Fery melanjutkan akan ada 4,4 juta KIS, 152 ribu KIP, dan 1,002 juta KKS yang akan diterima Kantor Pos wilayah kerjanya. Namun, dia belum mengetahui jumlah pasti masyarakat miskin yang akan menerima kartu-kartu tersebut. Diperkirakan, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jumlah penerima program sejenis pada pemerintahan sebelumnya, yakni BLSM, termasuk Provinsi Lampung sebanyak 400 ribu. “Jika dulu namanya BLSM, sekarang berubah menjadi PSKS, yaitu Program Sosial Keluarga Sejahtera,” kata dia. Dalam penyaluran dana PSKS tersebut, lanjut Fery, pemerintah menunjuk dua instansi sebagai mitra, yaitu PT Pos Indonesia dan Bank Mandiri. Untuk penyaluran melalui Kantor Pos, masyarakat penerima dapat langsung datang untuk menukar kartu BLSM dengan tiga kartu tersebut. Di Jakarta, Presiden Jokowi memulai Program Indonesia Pintar dengan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dalam peluncuran tersebut, bersama Mendikbud Anies Baswedan, Presiden membagikan 177 KIP pada warga yang hadir. “Ini adalah program pemerintah yang ditangani langsung di bawah Kantor Presiden. (*8/R5)

No. 13304

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Bukan Program Ganti Baju

n ANTARA/FANNY OCTAVIANUS

PELUNCURAN KIS, KIP, DAN KKS. Presiden Joko Widodo memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis kepada warga yang berhak, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi BBM.

Jokowi Undang Tiongkok Benahi Listrik Sumatera Semula pemadaman dijadwalkan berakhir hari ini. Namun, karena PLN belum bisa mengatasi defisit daya, pemadaman diperpanjang hingga 10 November mendatang. Vera Aglisa

P

ERTEMUAN Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menghasilkan sejumlah pembicaraan investasi, terutama pembangunan pembangkit listrik di Sumatera, termasuk Lampung. “Yang paling mendesak itu berkaitan dengan pembangkit listrik. Sumatera Selatan dan Sumatera Utara mati tiga hari,” ujar Jokowi di Jakarta, Senin (3/11). Undangan investasi itu terkait keputusan tentang sejumlah proyek pembangkit listrik yang akan dilego ke pihak asing. Selama ini listrik Sumatera lebih difokuskan

Pembatalan JSS Harus dengan Keppres PEMERINTAH Provinsi Lampung akan tetap memperjuangkan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS). Menurut Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, JSS hanya bisa dihentikan jika telah diterbitkan keputusan presiden tentang pembatalannya. Menurutnya, pembangunan JSS telah diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan JSS. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada Mei 2011, JSS berikut pengembangan kawasan Banten dan Lampung masuk prioritas. Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) No. 86/2011 Pengembang­ tentang an Kawasan

24 Hal.

Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang diterbitkan pada 2 Desember 2011. “Pada prinsipnya, Pemprov melaksanakan aturan. Dulu ada keppres, maka ke depan keppres juga yang mengubahnya. Kalau Jokowi mau mengubah, ya harus pakai keppres,” kata Arinal di ruang kerjanya, Senin (3/11). Menurutnya, pembangunan JSS merupakan kebutuhan nasional, baik untuk kepentingan ekonomi, transportasi, sosial, maupun kemasyarakatan. Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memandang pembangunan JSS sebagai kepentingan bersama. “Jangan buru-buru, semua harus ada aturannya. Kalau nasional butuh, harus dibangun, karena ini untuk kepentingan bersama.” (VER/U1)

Adele Tembus 11 Juta kopi

Hlm. 16

bagi industri, sementara warga dikorbankan akibat pemadaman bergilir. “Ada beberapa pembangkit yang di-switch keluar, tidak saja untuk memenuhi industri, tapi juga masyarakat,” kata dia. Selain soal listrik, pertemuan itu juga membahas rencana pembangunan rel kereta api dan jalan tol di luar Jawa, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Garis besarnya terkait poros maritim dan jalur sutera maritim abad 21,” ujar Jokowi. Lampung Tetap Defisit Terkait krisis listrik di Sumatera selama sepekan terakhir, Lampung masih diwarnai padam total (blackout). Semula

pemadaman dijadwalkan berakhir hari ini. Namun, karena PLN belum bisa mengatasi defisit daya, pemadaman diperpanjang hingga 10 November mendatang. General Manager PT PLN Distribusi Lampung I Made Artha menjelaskan per 2 November 2014 pada siang hari terjadi defisit 151 megawatt (mw) dan pada malam hari terjadi defisit 265 mw. Untuk menambah daya, pada Minggu (2/11), pukul 23.31, PLTU Tarahan Unit III mulai masuk sistem. Kemudian, PLTU Sebalang II mulai persiapan operasi, begitu juga PLTU Tarahan Unit IV. “Blackout hampir enam kali sehingga pemulihan cukup lama. Diharapkan, PLTU Sebalang Unit III dan IV segera masuk (sistem) untuk memasok daya,” ujar Made, didampingi Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, di ruang rapat Sekprov Lampung, Senin (3/11). Menurut dia, kebutuhan lis-

trik Lampung sebesar 565 mw belum bisa dipenuhi. Apalagi, pada 2013 tidak ada tambahan daya untuk menopang kebutuhan 2014. Beberapa upaya pemulihan telah dilakukan, yakni menerima transfer daya dari Sumsel sebesar 200 mw, PLTA Besai (90 mw), PLTD (dari PLN dan sewa), serta PLTP Ulubelu (140 mw). Di jalur timur, pembangkit baru yang akan menghasilkan daya 300 mw diharapkan selesai 2015. Menyinggung ihwal kerugian masyarakat akibat pemadaman bergilir, kata Made, PLN belum dapat memberi kompensasi. “Belum bisa. Kompensasi dapat diberikan jika pelanggan mengalami pemadaman 18 jam akumulasi,” ujar dia. Sementara itu, Arinal berharap PLN memenuhi janji mengakhiri pemadaman listrik pada Senin (10/11). “Pemadaman listrik jelas merugikan masyarakat. Kami berinisiatif menanyakan penyebabnya langsung dari PLN.” (MI/R4)

Dirut PT Pos Indonesia Jadi Tersangka DIREKTUR Utama (Dirut) PT Pos Indonesia Budi Setiawan (BS) resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) sebagai tersangka. Ia terbukti terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan jasa layanan informasi dan komunikasi (infokom) periode 2012— 2013 yang merugikan negara hingga Rp50 miliar. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejakgung Tony Spontana mengatakan penetapan berdasarkan hasil pengembangan. Tim penyidik telah menemukan cukup bukti untuk meningkatkan status BS ke tahap penyidikan. “Benar Dirut PT Pos atas nama BS sebagai tersangka,” kata Tony Spontana, Senin (3/11). Menurut Tony, penetapan berdasarkan Sprindik: 100/ F.2/Fd.1/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014. Menyusul dua tersangka lain, yaitu ketua penerima barang berinisial M, dan pihak swasta, Dirut PT Datindo berinisial EC. “Jadi penetapan dia (Budi) menyusul penetapan tersangka sebelumnya. Sebelumnya

n Media Indonesia

Budi Setiawan sudah ada dua dirut BUMN yang kami jadikan tersangka,” ujarnya. Terkait perkara ini, penyidik sebelumnya telah melakukan penggeledahan di gudang Kantor Pos Indonesia lantai VI, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita 1.675 unit portable data terminals (PDT) merek Intermec. Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Jampidsus Kejakgung Sarjono Turin mengatakan pengadaan proyek ini dilakukan pada 2013 dengan anggaran Rp10,5 miliar. Pe-

nyidikan kasus ini berawal dari laporan yang diterima Kejakgung melalui Forum Pusat Kajian Strategis Pemberdayaan Monitoring Rakyat (Pukas Damor). “Alat-alat itu menjadi barang bukti kasus dugaan korupsi. Ini (penyitaan) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik),” kata Sarjono. Diduga ada peran dari pimpinan PT Pos sebelumnya, I Ketut Mardjana. Pimpinan PT Pos saat itu sengaja memilih mitra pengadaan sarana komunikasi yang tidak sesuai dengan kepakaran. Bahkan, pengadaan ini melibatkan salah satu perusahaan yang diduga ditunjuk langsung direksi sebagai vendor PT Bhakti Wasantara Net (anak perusahaan PT Pos Indonesia). Pengadaan lain yang diduga bermasalah adalah Link Koneksi Warung Masyarakat Informasi (Warmasif). (MI/R5) Penunjukannya langsung dilakukan pada 16 Oktober 2009. (MI/R5)

SAAT rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi isu sentral akhirakhir ini, Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga kartu andalan. Ketiga kartu andalan itu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KKS, KIS, dan KIP yang dinamai Program Keluarga Produktif merupakan program pemberdayaan dan perlindungan masyarakat kurang mampu dengan total anggaran Rp6,22 triliun. Ketiga kartu itu merupakan kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi yang tinggal menunggu pengumuman resmi. Pemerintah berusaha memberi pelayanan ekstra agar masyarakat, khususnya menengah ke bawah, tidak mengalami kesulitan saat harga BBM naik, yang tentunya bakal diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Langkah cepat pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM memang sudah seharusnya dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus memastikan program ini bukan sekadar ganti baju. Lihat saja program perlindungan kesehatan yang kini dilabeli KIS dulu dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pelaksanaannya dimotori Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya, program KKS amat mirip dengan program bantuan langsung tunai (BLT) karena intinya sama, yakni memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima. Hanya metodenya yang berbeda. Agar tidak dinilai sebagai program ganti baju, pemerintahan Jokowi-JK harus memastikan semua persoalan yang terjadi pada pelaksanaan JKN maupun penyaluran BLT tidak terulang. Lihat saja di Lampung. Masyarakat pengguna JKN masih banyak yang mengeluhkan pelayanan kesehatan. Bukan hanya kualitas pelayanan yang tidak maksimal, melainkan juga prosedur penggunaannya dinilai rumit. Ini yang harus disederhanakan. Tidak kalah penting, bantuan ini harus tepat sasaran. Di Lampung, pada Januari lalu, sedikitnya 3,8 juta warga terdaftar dalam JKN. Dari jumlah itu, 3,08 juta warga di antaranya tercatat sebagai warga miskin yang sebelumnya memegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pastikan masyarakat pemegang KIS adalah warga miskin yang benarbenar miskin, bukan pura-pura miskin. Kartu ini pun harus bisa digunakan di mana saja dengan prosedur yang mudah dipahami masyarakat. Perhatian besar juga harus diberikan pada bantuan keluarga sejahtera yang dicairkan melalui program KKS dengan target 24,5 juta penduduk. Dalam program ini, warga penerima mendapat kucuran dana Rp400 ribu yang akan dipecah menjadi Rp200 ribu untuk dua bulan. Pencairan KKS lewat kartu SIM berisi uang elektronik jangan sampai memunculkan masalah baru. Sosialisasi harus lebih gencar agar masyarakat memahami betul cara menggunakannya. Semangat pembagian KKS, KIS, maupun KIP tentunya berujung pada kesejahteraan masyarakat. Semangat ini pula yang harus ditularkan kepada seluruh pelaksana hingga ke tingkat daerah agar program ini benar-benar berjalan sesuai semangat awal. Bukan sekadar program ganti baju. n

oasis

Olahraga dan Perilaku SEBUAH studi baru menyatakan aktivitas fisik selama empat menit di dalam kelas dapat meningkatkan perilaku siswa sekolah dasar. Menurut studi tersebut, permainan fisik kecil atau funterval dapat mengurangi kegelisahan serta meningkatkan fokus siswa di kelas. Untuk studi ini, peneliti mengatur intensitas belajar di dalam kelas. Kemudian siswa akan diberi istirahat dan melakukan permainan. Setelah istirahat, peneliti mencatat contoh perilaku siswa. Peneliti juga melakukan metode sebaliknya untuk mendapatkan perbandingan. Ini dilakukan selama tiga minggu. Hasil penelitian menunjukkan siswa sekolah dasar yang melakukan permainan fisik kecil selama istirahat mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, sedangkan yang tidak melakukan justru sebaliknya. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal terapan Fisiologi, Gizi, dan Metabolisme. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
:: LAMPUNG POST :: Selasa, 4 November 2014 by Lampung Post - Issuu