:: LAMPUNG POST :: Selasa, 9 Desember 2014

Page 1

Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

@lampostonline, @buraslampost

www.lampost.co

T E R U J I T E PERC AYA

SELASA, 9 Desember 2014 facebook.com/lampungpost

24 Hal.

No. 13339

i TAHUN XL

Terbit Sejak 1974

Rp3.000

TA JUK

Hukum Mati Para Koruptor

n ANTARA/PRASETYO UTOMO

PENYERAHAN DIPA. Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12). DIPA yang diserahkan untuk kementerian negara/lembaga berjumlah 22.878 dengan nilai Rp647,3 triliun.

Proyek 2015 Digarap Paling Lambat Maret PRESIDEN Jokowi meminta pelaksanaan pembangunan proyek-proyek dengan anggar­ an 2015 paling lambat di­mulai Maret agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. Untuk itu, Jokowi akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) untuk percepatan anggaran. “Jangan mengulangi kesalah­ an-kesalahan sebelumnya, ke­giatan menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2015 kepada kementerian/lembaga di Istana Negara, Senin (8/12). Dia menegaskan agar lelang segera dimulai sehingga pelaksanaan pembangunan proyekproyek dapat dilaksanakan dari akhir Maret. “Karena memang seharusnya setelah penyerahan (DIPA) seperti ini langsung lelang bisa dilakukan. Aturannya nanti segera menyusul, tapi ini pemberitahuan lebih dahulu, jadi akhir Maret proyek-proyek harus dilaksanakan,” kata Presiden. Dengan demikian, Presiden berharap peredaran uang un­tuk kegiatan pelaksanaan proyek akan memacu aktivitas perekonomian segera. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas barang, proyek, dan bangunan infrastruktur karena tidak menumpuk di akhir tahun. “Karena tidak kejar-kejaran pada Oktober dan November, nanti kami keluarkan inpres,” kata Jokowi. (ANT/U1)

Kejati Lampung Selamatkan Rp6,4 M Kejari Liwa, Cabjari Krui, dan Cabjari Pelabuhan Panjang tidak menyelamatkan uang negara sedikit pun. Wandi Barboy Silaban

S

ELAMA 2014, Kejaksaan Tinggi Lampung menyelamatkan uang negara Rp6,4 miliar. Uang tersebut diperoleh dari penanganan 81 kasus korupsi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Yadi Rachmat Sunaryadi mengatakan dari 14 Kejaksaan Negeri se-Lampung, uang negara yang diselamatkan sebesar Rp6,4 miliar. “Itu total uang yang diselamatkan jajaran kami,” kata Yadi Rachmat di kantornya, Senin (8/12). Khusus Kejati Lampung, pihaknya sedang menyidik empat perkara dan delapan perkara pada tahap penuntutan. Sedangkan uang negara yang diselamatkan Rp1,6 miliar. Uang negara itu diperoleh dari perkara korupsi dana sertifikasi yang dilakukan mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara Zulkarnain, kasus

korupsi dana tilang yang melibatkan mantan Bendaraha Kejari Bandar Lampung Rika Aprilia, dan dua perkara BTN. Dari Kejari Bandar Lampung, kerugian negara yang berhasil diselamatkan, yakni Rp533,7 juta, Kejari Kalianda Rp497 juta, Kejari Metro Rp22 juta, Kejari Kotabumi Rp2 miliar, Kejari Menggala Rp58 juta, Kejari Kotaagung Rp718 juta, Kejari Sukadana Rp15 juta, Kejari Gunungsugih Rp59 juta, Kejari Blambangan Umpu Rp199 juta, Cabjari Talangpadang Rp75 juta, Cabjari Pringsewu Rp385 juta. Kemudian dari Kejari Liwa dan Cabjari Krui tidak ada uang negara yang diselamatkan. Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh hari ini (9/12), kejaksaan mengambil tema Indonesia berintegritas: Berantas korupsi dimulai dari diri sendiri. “Kami juga akan meluncurkan situs Kejati Lampung yang akan terus di-update,” ujar Yadi Rachmat.

Korupsi Lampura Sementara itu, Kejaksaan Ne­ geri Kotabumi, Lampung Utara, menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pelebaran dua jalur Jalan Jenderal Sudirman, Kotabumi, tahun 2012 dengan kerugian negara Rp520,4 juta, Senin (8/12). Ketiga tersangka adalah Ka-

H

ari Antikorupsi Sedunia (9/12), kejaksaan mengambil tema Indonesia berintegritas: Berantas korupsi dimulai dari diri sendiri.

bid Bina Marga Dinas PU Lampura Zainudin alias Ucok, Kasi Peningkatan Jalan Dinas PU Lampura selaku PPTK Legiono, dan konsultan pengawas dari CV Basic Konsultan Sulistiyawan. ”Setelah menjalani pemerik­ saan singkat, ketiganya langsung kami tahan dan kami titipkan di Rutan Way Huwi Bandar Lampung,” kata penyidik Kejari Kotabumi, Ahmad Rafli. Menurutnya, berdasarkan

hasil audit BPKP proyek terjadi kerugian negara Rp520,4 juta dari proyek senilai Rp6,7 mi­liar. Penyimpangan terjadi karena ada pengurangan volume dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Kejari masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya. Dalam kusus ini, Kejari Kotabumi juga telah memanggil Direktur PT Way Sabuk dan pelaksana pengawas proyek, tetapi keduanya tidak hadir. “Kami akan panggil untuk yang kedua kalinya,” kata dia. Salah seorang tersangka, Sulistiyawan, ketika dimintai keterangan saat digiring menuju mobil tahanan, mengatakan pengerjaan proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan. ”Setahu saya proyek tersebut pengerjaannya sudah sesuai,” ujarnya. (HAR/U2)

wandibarboy@lampungpost.co.id

Sheryl Siapkan Album Musik Pribadi... Hlm. 16

Rujukan Hasna hingga RS Harapan Kita RUMAH sederhana di Dusun II, Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, itu terasa hidup dalam 10 hari terakhir. Setiap hari, ada saja yang datang untuk sekadar bertemu dan mendengar kabar Hasna Maulida, bayi pasangan Saumia dan Syaifudin yang baru pulang dari Jakarta. Bocah 6 bulan itu baru menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Harapan Kita akibat kelainan usus dan jantung. Tangis pilu nan memanjang dari mulut mungil Hasna itu mengundang iba. Kisah panjang tentang kondisi Hasna dan cerita suka duka tiga bulan menunggu di Jakarta menjadi tema tak berkesudahan. Namun,

n LAMPUNG POST/PERDHANA WIBISONO

KELAINAN JANTUNG. Saumia memangku anaknya, Hasna, yang mengalami kelainan jantung bocor di rumahnya.

dengan tegar Saumia menembus birokrasi rumit itu demi menyelamatkan buah hatinya. Ditemui di rumahnya, Sabtu (5/12), perempuan berjilbab itu menceritakan pengalamannya sambil terus menggendong anak ketiganya itu. Ia menunjukkan tubuh putrinya yang lemah dan terus merintih itu dengan membuka bagian perut yang baru dioperasi. Barisan tulang iga berbalut kulit tipis terlihat rapi. Perutnya mengempis dengan dua bekas sayatan pisau operasi yang belum kering betul. Sambil memberikan susu formula, ia bercerita jika putri ketiganya itu terlahir tidak normal enam bulan yang lalu. Dokter menyatakan ada ke-

lainan pada usus dan jantungnya bocor. Baru berumur satu bulan, putri bungsu mereka sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lalu dirawat di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung. “Memberi ASI hanya sampai umurnya satu bulan karena setelah itu selalu dipasang selang infus sehingga tidak bisa diberikan ASI lagi. Kalau sekarang ASI sudah tidak keluar lagi, maka saya kasih susu formula sebagai pengganti,” kata Saumia. (R6) n Perdhana Wibysono

Bersambung ke Hlm.5

PEMBERIAN hukuman, apa pun yang melanggar peraturan, apalagi melakukan kriminalitas, memang wajib dilakukan. Tujuannya jelas, untuk membuat efek jera. Tidak hanya bagi penjahat, tetapi juga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak coba-coba melakukan kejahatan serupa. Begitu pula halnya dengan hukuman mati. Meski ada pro-kontra jika dipandang dari sudut agama, hak asasi manusia, sosiologi, dan budaya; jelas hukuman mati mempunyai efek jera yang lebih dibanding hukuman lain yang lebih ringan. Bukan untuk yang divonis mati, melainkan untuk masyarakat banyak agar insaf dan mulai berbuat baik. Saat ini di Indonesia hukuman mati dijatuhkan kepada terpidana kasus pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pemberlakuan hukuman mati dijatuhkan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan yang memang terlalu. Menghancurkan masa depan anak bangsa dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi negeri adalah kejahatan luar biasa yang harus mendapat balasan setimpal. Beberapa kasus hukuman mati sering kita dengar. Terakhir, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyelenggarakan 13 kali eksekusi mati. Beberapa kasus, di antaranya kasus Tibo dkk. yang menjadi tersangka kerusuhan di Poso, Amrozi dkk. yang menjadi pelaku Bom Bali I, dan kasus-kasus kriminal besar lainnya. Umumnya para penjahat yang dihukum mati melakukan kejahatan narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Karena itu, ditolaknya pengajuan grasi dari 64 narapidana kasus pengedaran narkoba oleh Presiden Jokowi, dan tiga di antaranya akan menjalani eksekusi mati pada akhir tahun ini merupakan keputusan yang benar. Di Lampung, dua bandar narkoba yang akan divonis mati adalah Leong Kim Ping alias Away (40), warga Malaysia, atas kepemilikan sabu-sabu seberat 45 kg, dan Enrizal alias Buyung, warga Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan kurir ganja 3,5 ton. Pelaksanaan hukuman mati kepada kedua terpidana itu masih menunggu perintah Kejaksaan Agung. Mereka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung. Kedua narapidana tersebut merupakan terpidana mati dari putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, pada 2012. Kita sangat mendukung penerapan hukuman mati bagi penjahat narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Karena mereka jelas merugikan dan membunuh orang banyak. Pengedar atau bandar narkoba, misalnya, jumlah korbannya sangat banyak. Demikian pula kejahatan pembunuhan berencana dan terorisme. Namun, ada satu kejahatan yang juga banyak memakan korban, yaitu korupsi. Saat ini banyak koruptor hanya diberi hukuman yang tak sebanding dengan akibat kejahatan yang dilakukannya pada orang banyak. Para koruptor juga bahkan banyak yang lepas dari jeratan hukum akibat adanya mafia hukum yang memperjualbelikan keadilan. Mereka bisa membayar para petugas hukum. Bahkan di dalam penjara, mereka memiliki fasilitas sama seperti di rumah mewahnya. Korupsi jelas-jelas kejahatan luar biasa yang telah menghancurkan negeri ini. Para koruptor telah melakukan kejahatan ekonomi. Karena itu, hukuman mati bagi mereka yang telah menguras uang negara dan menyengsarakan masyarakat, rasanya sangat, sangat pantas. n

oasis

Film Biru dan Motivasi MENONTON film biru atau porno berlebihan dapat menimbulkan masalah kepribadian. Hal itu menjadi kesimpulan studi yang dilakukan para peneliti di Jerman. Penelitian yang dimuat dalam jurnal JAMA Psychiatry ini mengambil sampel pemindaian MRI otak dari 64 pria dengan rentang usia 21—45 tahun. Para responden itu mengaku suka menonton film porno rata-rata 4 jam per pekan. Hasilnya, temuan menunjukan adanya perubahan volume striatum menjadi lebih kecil akibat konsumsi film porno yang tinggi. Adapun striatum merupakan area otak yang berhubungan dengan pengelolaan terhadap motivasi. Seperti dilansir Huffington Post, para peneliti belum mengetahui secara pasti mengapa film porno mampu memberikan dampak yang demikian pada otak. “Penelitian belum sampai sejauh itu,” kata Simone Kuhn dari Max Planck Institute for Human Development. (MI/U1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.